Ali Masykur Musa Membongkar Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto

Politik·March 27, 2024July 2, 2024

Ali Masykur Musa Membongkar Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto

March 27, 2024

Ali Masykur Musa. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam perbincangan bersama Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Ali Masykur Musa, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2009-2014, membahas secara mendalam tentang proyek Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming terkait program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah di Indonesia. Tidak hanya itu, Ali Masykur Musa juga mengungkapkan pengorbanannya dalam dunia politik.

Mengenai program makan siang gratis, Ali Masykur Musa menyoroti distribusi anggaran sebesar 400 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk program tersebut. “Pemain utama dari pengadaan makan gratis itu adalah pengusaha-pengusaha lokal. Ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dari bawah,” ungkapnya. Dengan cara ini, program tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan ekonomi bagi masyarakat desa dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Menanggapi sumber pendanaan program ini, Ali Masykur Musa menyatakan bahwa meskipun kontribusi dari CSR perusahaan dapat dimungkinkan, program ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan dianggarkan melalui APBN. “Sumber daya manusia adalah investasi untuk melihat Indonesia ke depan. Jadi, program ini harus menjadi bagian dari investasi negara dalam membangun karakter dan prestasi generasi muda,” paparnya.

Dengan keyakinan yang kuat, Ali Masykur Musa menegaskan bahwa program ini adalah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. “Siapkan anak-anak mudanya yang berkualitas, berkarakter baik, dan berprestasi tinggi. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa Indonesia maju berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa yang kuat,” tambahnya.

Ali Masykur Musa juga menjawab pertanyaan seputar pengorbanannya dalam dunia politik, terutama terkait dengan keputusannya untuk mundur dari jabatan komisaris utama PT Pelni. “Hidup itu memilih, hidup itu pengorbanan,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran adalah wujud dari dedikasi dan loyalitasnya terhadap negara. “Kontribusi, dedikasi, dan loyalitas saya kepada negara itu mengalahkan dari kepentingan saya pribadi,” tegasnya.

Ali Masykur Musa menegaskan bahwa pengorbanan tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadinya, melainkan sebagai bagian dari perjuangan politik. “Saya akan menunjukkan bahwa pengorbanan itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi saya begitu mundur dari komisaris utama BUMN, berarti saya terhindar dari abuse of power,” katanya dengan tegas.

Tags :

Recent Posts

Pandangan Ali Masykur Musa Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto

Politik·March 27, 2024July 2, 2024

Pandangan Ali Masykur Musa Soal Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto

March 27, 2024

Ali Masykur Musa. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah perbincangan dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Ali Masykur Musa membahas proyek Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming tentang program makan siang gratis. Menanggapi skeptisisme sebagian orang terhadap program ini, Ali Masykur Musa dengan tegas menyampaikan pandangannya.

Menurut Ali Masykur Musa, program memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah adalah langkah yang sangat Islami dan kemanusiaan yang baik. Ia menjelaskan, “Tugas pokok seorang pemimpin adalah memberikan makan bagi orang yang lapar dan memberikan rasa aman bagi orang yang takut. Program ini merupakan wujud dari komitmen untuk kemaslahatan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat.”

Ali Masykur Musa juga menyoroti keterkaitan program ini dengan anggaran negara. Meskipun beberapa pihak khawatir akan menjadi beban APBN, Ali Masykur Musa menjelaskan bahwa program ini seharusnya dianggarkan melalui APBN sebagai bagian dari program kemanusiaan. “Indonesia adalah negara kesejahteraan. Apa salahnya presiden memberi makan pada anak-anak sekolah yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan?” ujarnya.

Menanggapi sumber pendanaan program ini, Ali Masykur Musa menyatakan bahwa meskipun kontribusi dari CSR perusahaan dapat dimungkinkan, program ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan dianggarkan melalui APBN. “Sumber daya manusia adalah investasi untuk melihat Indonesia ke depan. Jadi, program ini harus menjadi bagian dari investasi negara dalam membangun karakter dan prestasi generasi muda,” paparnya.

Dengan keyakinan yang kuat, Ali Masykur Musa menegaskan bahwa program ini adalah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. “Siapkan anak-anak mudanya yang berkualitas, berkarakter baik, dan berprestasi tinggi. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa Indonesia maju berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa yang kuat,” tambahnya.

Tags :

Recent Posts

Idrus Marham Bahas Soal Strategi Pengkaderan Partai Golkar dan Harapan pada Pemimpin Baru

Politik·March 27, 2024July 2, 2024

Idrus Marham Bahas Soal Strategi Pengkaderan Partai Golkar dan Harapan pada Pemimpin Baru

March 27, 2024

Idrus Marham. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara di podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Idrus Marham, salah satu tokoh utama dari Partai Golkar, memberikan pandangannya tentang pengkaderan partai yang efektif. Dalam kesempatan ini, Idrus Marham menyuarakan pemikirannya tentang bagaimana melahirkan kader-kader yang militan dan memiliki daya juang tinggi.

Menurut Idrus Marham, pengkaderan partai harus memperhatikan sejumlah aspek penting. “Kaderisasi ke depan ini untuk melahirkan kader-kader militan, kader-kader memiliki daya juang, kader-kader yang memahami sejarah lahirnya Golkar, ideologi Golkar, paradigma Golkar, dan arah perjuangan Golkar ke depan,” ungkapnya.

Namun dalam realitas politik saat ini, uang sering kali menjadi faktor penentu bagi calon legislatif. Idrus Marham menyatakan bahwa penting untuk menyeimbangkan aspek finansial dengan pengkaderan yang berkualitas. “Mestinya diseimbangkan. Realitas yang tidak bisa kita hindari, tapi pada saat yang sama kita harus imbangi dengan kaderisasi,” paparnya.

Dalam konteks pembentukan pemimpin baru, Idrus Marham menyoroti pentingnya komitmen bersama. “Pak Prabowo tidak mikirin apa-apa lagi tapi betul-betul ingin mengabdi kepada bangsa ini. Dan hari ini Pak Prabowo ditantang untuk membuktikan komitmennya bahwa ingin mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa,” tegasnya.

Terkait peran dan harapan terhadap pemimpin baru, Idrus Marham mengungkapkan bahwa keberhasilan pemimpin haruslah didasarkan pada kemampuan profesionalitas. “Keberhasilan Pak Prabowo nanti adalah keberhasilannya untuk menyeleksi orang yang nanti menjadi anggota kabinetnya pembantunya. Dan saya kalau diminta bagaimana pikirannya produktivitas itu sangat tergantung pada kemampuan profesional, kemampuan profesionalitas harus dikedepankan karena ini yang menentukan produktivitas,” jelasnya.

Tags :

Recent Posts

Pandangan Idrus Marham Soal Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Politik·March 26, 2024July 2, 2024

Pandangan Idrus Marham Soal Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

March 26, 2024

Idrus Marham. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam percakapan di podcast EdShareOn dengan Eddy Wijaya, Idrus Marham, mantan Menteri Sosial Indonesia, menyoroti beragam isu politik yang sering menjadi perdebatan publik. Dalam diskusi tersebut, Idrus memberikan wawasan yang mendalam tentang hak angket dan dinamika politik yang berkembang.

Ketika ditanya tentang kemungkinan wacana hak angket sebagai alat bargaining politik, Idrus menegaskan bahwa pendekatan yang lebih bijaksana perlu diterapkan. “Tetapi untuk melakukan evaluasi, niatnya bagus, kemudian pikiran-pikiran juga seperti itu adalah bagaimana memformalkan gerakan-gerakan yang ada jangan di jalan tetapi melalui jalur politik jalur hukum niatnya,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti jalur yang panjang dan kompleks untuk memakzulkan seorang presiden melalui hak angket. “Ini kan prosesnya ada. Katakan ada persoalan, kemudian DPR membuat pernyataan pendapat lalu kemudian disampaikan kepada MK. Kemudian MK mengatakan iya, lalu dikembalikan lagi sampai kepada MPR. Ini berapa waktunya? Lama,” jelasnya.

Selain itu, Idrus Marham menekankan pentingnya menjaga suasana kebatinan dan menghindari aksi-reaksi yang tidak konstruktif dalam komunikasi politik. “Di dalam komunikasi politik, ada dua hal benar dan pener,” ujarnya. Tentang perannya dalam politik dan penawaran menjadi menteri, Idrus dengan bijak menolaknya, ia lebih memilih fokus pada kontribusi yang bisa diberikannya dalam partai. “Memang saya menghindari, gak usah untuk apa? gitu loh Pak Eddy,” katanya.

Meski menolak menjadi menteri, Idrus menyadari bahwa hidup manusia adalah tentang mengalir, dan takdir yang ditentukan oleh Allah. “Kita di dalam menjalani jalan hidup ini, kita harus selalu waspada. Kita selalu ini tetapi kalau ada apa-apa kejadian itu Itulah takdir yang tidak bisa kita oleh Allah dan semua ditentukan,” tutur Idrus Marham.

Tags :

Recent Posts

Idrus Marham Ungkap Perspektif Terhadap Hak Angket dan Dinamika Politik

Politik·March 26, 2024July 2, 2024

Idrus Marham Ungkap Perspektif Terhadap Hak Angket dan Dinamika Politik

March 26, 2024

Idrus Marham. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Perbincangan seputar hak angket dan dinamika politik sering menjadi topik yang membingungkan. Namun dalam sebuah podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Idrus Marham, Menteri Sosial Indonesia periode 2018-2018, menyajikan pandangannya tentang permasalahan tersebut.

Pertanyaan Eddy Wijaya tentang hak angket menjadi pemicu bagi Idrus Marham untuk mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap perdebatan yang cenderung subjektif. “Saya khawatir setelah itu timbul fitnah, saling menyoroti, dan saling membongkar persoalan hukum. Dan itu belum tentu benar,” ungkapnya.

Marham menyoroti betapa pentingnya menata mentalitas dalam menghadapi masalah politik. Ketika berbicara tentang dugaan kecurangan dalam pemilu, Idrus menekankan perlunya objektivitas dan kesadaran. “Justru kenapa dugaan itu muncul? Karena mereka sudah membuat satu framing bahwa si A menang dan apabila ini tidak menang dan suaranya rendah lalu kemudian diframing bahwa pasti terjadi kecurangan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Idrus Marham juga membahas tentang efektivitas hak angket dan pendekatan yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah politik. “Mari kita berpikir lebih jauh lagi efektivitas, fungsinya seperti apa, niat kita apa, mau terkenal atau menyelesaikan masalah,” paparnya. Dengan bijak, Marham mengajak untuk menghindari sikap aksi-reaksi yang tidak konstruktif, dan merujuk pada proses yang lebih terukur dan objektif.

Dalam menjawab pertanyaan tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalah ini, Idrus Marham menekankan pentingnya pendekatan yang terarah dan efektif. Dia mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil harus bertujuan untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik semata.

“Yang paling ideal mari kita saling duduk bersama. Saya setuju dengan Pak Surya Paloh komitmennya dengan Pak Prabowo. Ketika Pak Surya Paloh beberapa minggu lalu ketemu dengan Pak Jokowi. Segera setelah ketemu membuat sebuah pernyataan. Pernyataannya apa? Pak Surya Paloh membuat bocoran. Bocorannya apa? Sebelum ini saya sudah membuat komitmen bersama dengan Prabowo apa bahwa kita memiliki semangat yang sama,” kata Idrus Marham.

Tags :

Recent Posts

Idrus Marham Membahas Isu Bergabungnya Jokowi dengan Golkar

Politik·March 25, 2024July 2, 2024

Idrus Marham Membahas Isu Bergabungnya Jokowi dengan Golkar

March 25, 2024

Idrus Marham. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Beberapa waktu belakangan, isu mengenai kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan Partai Golkar menjadi sorotan media. Saat berbicara dalam sebuah wawancara bersama Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Idrus Marham, salah satu tokoh penting di partai Golkar, memberikan pandangannya mengenai isu tersebut.

Menanggapi pertanyaan Eddy Wijaya mengenai sikap Jokowi terkait kemungkinan bergabung dengan Golkar, Idrus Marham menjelaskan bahwa saat ini Jokowi masih berada di PDIP dan belum secara resmi mendeklarasikan keluar dari partai tersebut. Namun demikian, Marham menyatakan bahwa jika Jokowi memutuskan untuk bergabung dengan Golkar, tidak akan ada masalah.

Menurutnya hubungan antara Jokowi dan Golkar sudah terjalin dengan baik. Dan Golkar merupakan partai yang terbuka bagi siapa pun, termasuk Jokowi. “Saya kira ini kan menunjukkan bahwa ini sudah nyaman juga gitu loh rasanya. Dan yang paling penting masi adalah bahwa Golkar ini adalah partai rakyat milik rakyat. Jadi Golkar itu adalah partai yang go publik bukan bukan milik keluarga bukan milik kelompok tertentu dan lain-lain sebagainya. Jadi siapa saja boleh,” ungkap Idrus Marham.

Idrus Marham juga membahas persaingan internal di Golkar, ia menegaskan bahwa persaingan tersebut haruslah sehat, berbasis konsep dan kualitas. Dia mengatakan bahwa Golkar harus kembali kepada hikmat kelahirannya.

“Saya katakan persaingan tapi khan persaingan jelas terbuka. Kalau kita mau bersaing bersaing apa bersaing konsep dan bersaing berkualitas. Jadi kita jangan mengandalkan fisik tetapi sejatinya pikiran apa yang kita kedepankan. Gagasan itu yang harus kita kedepankan. Ide gagasan menjadi instrumen komunikasi kita. Ide dan gagasan harus menjadi instrumen politik kita,” tuturnya.

Sementara itu, Marham menyoroti pentingnya pembaharuan di Golkar, khususnya dalam menggerakkan organisasi dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Dia menyatakan bahwa Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar saat itu, mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.

“Jadi bukan masalah Munaslub atau tidak, tetapi sebenarnya kita harus lihat adalah mengapa itu muncul. Pertama dari sisi kepemimpinan? Bagaimana menggerakkan partai ini? Jadi organisasi ini kita gerakkan sedemikian rupa sehingga betul-betul itu jalan roda organisasi dari pusat sampai ke bawah. Kemudian juga muncul ada masalah-masalah yang dihadapi dan lain-lain sebagainya karena itu sebenarnya muncul kalau ini tidak bisa diatasi maka perlu kita pikirkan pembaharuan. Tetapi Airlangga Hartarto di dalam kiprahnya ini bisa mengatasi,” jelas Idrus Marham.

Tags :

Recent Posts

Saran Jimly Asshiddiqie untuk Reformasi Pemilu dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Politik·March 25, 2024July 2, 2024

Saran Jimly Asshiddiqie untuk Reformasi Pemilu dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

March 25, 2024

Jimly Asshiddiqie. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Saat mengobrol dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., seorang pakar konstitusi, memberikan wawasan mendalam tentang pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia. Dari sudut pandangnya, Jimly menyoroti beberapa masalah krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas proses demokrasi di Indonesia.

Salah satu titik penting yang disoroti oleh Jimly adalah perlunya meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, beliau mengusulkan agar mekanisme pengawasan pemilu diperkuat. Namun semua hal itu memerlukan proses dan tidak instan.

“Satu-satunya negara di dunia yang punya tiga lembaga yang kaitan dengan pemilu cuma Indonesia. Ini adalah cara kita membuat electoral governance, itu dari waktu ke waktu semakin membaik. Tapi kan enggak tiba-tiba, buktinya masih masif di mana-mana,” ujar Jimly.

Salah satu saran yang menarik dari Prof. Jimly adalah terkait dengan penghapusan threshold 20% untuk calon presiden. Beliau menegaskan bahwa threshold semacam itu sebenarnya tidak perlu, karena mempersempit ruang demokrasi. Menurutnya, partai-partai harus diberi kebebasan untuk mengajukan calon presiden tanpa adanya batasan kuantitatif. Beliau menyoroti pentingnya memperhatikan pluralitas dan keragaman dalam proses pemilihan.

“Indonesia ini jauh lebih fragmented dan lebih plural dari Rusia. Jadi untuk Indonesia ini saya sarankan tidak usah ada thresold, belajar dari berdarah-darahnya kita nyari kasak kusuk capres termasuk cawapresnya,” jelas Jimly.

Selain masalah pemilihan presiden, Prof. Jimly juga mengajukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dia menekankan pentingnya objektivitas dalam merancang masa depan, termasuk restrukturisasi parlemen. Salah satu saran konkretnya adalah untuk mempertimbangkan penataan ulang struktur parlemen.

“Kenapa nggak dibikin dua saja? Tapi di MPR itu ada utusan partai politik, anggota DPR, kemudian ada perwakilan golongan. Perwakilan daerah dulu namanya utusan golongan tapi ditiadakan sekarang kita hidupkan lagi supaya MPR itu betul-betul penjelmaan seluruh rakyat. Tapi di DPR dibuat dua yaitu satu partai politik fraksi-fraksi partai dan satu lagi Perwakilan Daerah. Jadi DPD itu dimasukkan fraksi di MPR dan juga di DPR. Utusan golongan cukup di MPR. Sehingga Perwakilan Daerah itu ikut memutuskan, tidak seperti sekarang,” ungkapnya.

Selain itu, Prof. Jimly juga mempertimbangkan kembali peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi. Menurutnya, DPD harus memiliki peran yang lebih substansial dalam pembuatan undang-undang serta pengambilan keputusan, sehingga aspirasi daerah dapat lebih diakomodasi dengan baik.

“Dia terlibat dalam pembuat undang tapi nggak mengikat keputusannya. Adanya sama aja dengan tiadanya. Jadi aspirasi daerah itu harus ikut memutuskan dalam semua kebijakan legislasi dalam semua kebijakan anggaran dan juga pengawasan,” jelas Jimly Asshiddiqie.

Tags :

Recent Posts

Jimly Asshiddiqie Ungkap Kompleksitas Kecurangan dalam Pemilihan Umum

Politik·March 19, 2024July 2, 2024

Jimly Asshiddiqie Ungkap Kompleksitas Kecurangan dalam Pemilihan Umum

March 19, 2024

Jimly Asshiddiqie. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam panggung politik Indonesia, spekulasi dan perdebatan tentang kecurangan dalam pemilihan umum selalu menjadi topik yang menarik. Dalam podcast EdShareOn, Eddy Wijaya dan Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, membahas isu-isu tersebut.

Eddy Wijaya pun bertanya tentang kemungkinan kecurangan dalam pemilihan umum. Jimly Asshiddiqie dengan tegas menyatakan bahwa kecurangan mungkin saja dilakukan oleh semua pasangan calon, tanpa memihak pada satu pihak tertentu. Hal ini memunculkan pemahaman bahwa kecurangan tidak selalu menguntungkan satu pihak saja, tetapi dapat terjadi dalam berbagai konteks.

“Masif itu nggak bisa kita menuduh hanya menguntungkan satu pihak saja. Tergantung kasusnya, ada kasus yang kubu satu yang diuntungkan, ada kasus yang kubu dua diuntungkan, ada kasus kubu tiga yang diuntungkan. Ada kasus partai A yang diuntungkan dan partai B dirugikan,” ujar Jimly.

Jimly juga membahas tentang kompleksitas kecurangan dalam pemilihan umum, termasuk konflik internal di dalam partai politik dan antara sesama calon legislatif. Dia memberikan contoh di mana persepsi publik dapat dipengaruhi oleh foto-foto yang disebar luas di media sosial, menciptakan kesan bahwa kecurangan terjadi di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan tidak selalu terjadi secara terstruktur dan sistematis, tetapi dapat berasal dari berbagai sumber dan motif.

Namun demikian, Jimly menegaskan bahwa pemberantasan kecurangan dalam pemilihan umum merupakan tugas yang penting. “Tapi ada juga kasus, konflik persaingan di internal partai. Sesama caleg. Jangankan internal partai dan antar partai. DPD juga kayak gitu, jadi DPD itu calonnya banyak dan tiap provinsi yang menang ada empat. Nanti yang Nomor 5 Nomor 6 yang pasti berusaha,” jelasnya.

“Jadi selama 5 tahun menjabat sebagai ketua DKPP, kami menemukan 340 kasus lebih yang kita kasih sanksi. Sebagian terbesar itu di tingkat kecamatan. Kira-kira 50% di tingkat kecamatan. Jadi 10% diantaranya kami pecatin. Rata-rata TSM (Terstuktur sistematis dan masif) itu di tingkat kabupaten. Jadi kalau misalnya bupatinya itu incumbent, besar kemungkinan dia akan ikut cawi-cawi apalagi di kabupaten yang jauh dari wartawan,” lanjutnya.

Meskipun demikian, Jimly menekankan pentingnya sikap positif dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dia menegaskan bahwa meskipun ada perdebatan tentang pemilihan umum yang kurang sempurna, masyarakat harus tetap menjaga sikap optimis dan mengapresiasi proses demokrasi.

“Positif thinking aja, kita nikmati aja ini. Kalau Pak Yusuf Kala bilang ini pemilihan umum terburuk dalam sejarah. Tidak perlu begitu. Tak perlu dibanding-bandingin. Jadi saya menilai Pemilu 2024 ini pemilihan umum paling seru. Jangan paling buruk tapi paling seru. Positif thinking aja tapi waktu akan berjalan, saya yakin bahwa nanti akan reda dengan sendirinya,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Jimly Asshiddiqie Bahas Independensi MK dan Hak Angket DPR

Politik·March 18, 2024July 2, 2024

Jimly Asshiddiqie Bahas Independensi MK dan Hak Angket DPR

March 18, 2024

Jimly Asshiddiqie. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam panggung politik Indonesia, pembahasan tentang otoritas legislatif dan yudikatif memang menarik untuk diikuti. Salah satu isu terkini adalah wacana tentang hak angket DPR. Dalam podcast EdShareOn, Eddy Wijaya selaku host berbincang-bincang dengan Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2003-2008 membahas tentang konstitusi di Indonesia.

Dalam podcast EdShareOn Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapatnya tentang konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam percakapan tersebut, Jimly menyoroti pentingnya menjaga independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi tekanan politik, khususnya dalam konteks hak angket DPR.

Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa hak angket DPR terhadap MK seharusnya tidak melebihi batas independensi MK. Dia menjelaskan, “Batasnya adalah dia tidak bisa mendikte. KPU dan Bawaslu itu punya independensinya sendiri tidak bisa ditekan dan didikte. Jadi kalau dibilang tidak akan mempengaruhi, secara politik itu bisa mempengaruhi tapi independensi MK dan independensi Bawaslu itu tetap harus terjaga,” tutur Jimly.

Jimly Asshiddiqie juga membahas tentang pemilihan ketua MK dan pentingnya menjaga independensi proses tersebut. Dia menjelaskan bahwa pemilihan ketua MK adalah inherent power dari MK sebagai lembaga independen. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan internal MK harus dihormati dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik.

“Anwar Usman sudah diberhentikan dari jabatan ketua. Jadi pemilihan ketua itu sudah dilaksanakan sebagai tindak lanjut perintah dari majelis kehormatan. Dan itu sudah dijalankan oleh mereka bersembilan, sudah dipilih dan sudah terpilih yaitu Pak Aswanto. Dan itu adalah inherent power dari MK sebagai lembaga independen untuk memilih sendiri ketuanya. Lembaga di luar nggak boleh ikut campur,” jelasnya.

Tags :

Recent Posts

Jimly Asshiddiqie Ungkap Proses Penyelesaian Perselisihan Pemilu di Indonesia

Politik·March 15, 2024July 2, 2024

Jimly Asshiddiqie Ungkap Proses Penyelesaian Perselisihan Pemilu di Indonesia

March 15, 2024

Jimly Asshiddiqie. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Di era dinamika politik Indonesia, perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu) seringkali menjadi fokus perhatian masyarakat. Melalui wawancara di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya bersama Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), membahas mengenai proses kompleks penyelesaian perselisihan pemilu di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie memulai diskusi dengan menyoroti perlunya menghormati proses formal dalam pemilihan umum. Dia memberikan contoh pada Pilpres 2004. Jimly menekankan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani perselisihan hasil pemilu adalah penting untuk menjaga keadilan dan demokrasi.

“Yang menang waktu itu adalah Pak SBY dan incumbentnya adalah Ibu Megawati. Saat KPU akan mengumumkan, malamnya Pak SBY sebagai capres yang quick countnya sudah merasa menang itu membuat statement. Statementnya adalah besok sesudah pengumuman resmi dari KPU, saya akan segera mengumumkan rancangan kabinet. Saya bilang presiden terpilih itu baru ada setelah melewati dua proses yaitu adalah proses di KPU dan proses di Mahkamah Konstitusi. Harus dihormati, ada yang namanya MK,” ujar Jimly Asshiddiqie.

Jimly mengingatkan bahwa proses penetapan hasil pemilu harus mengikuti mekanisme yang ada. “Jadi hormati mekanisme, jika sudah resmi menjadi presiden baru bisa membuat kabinet,” ucapnya. Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan dengan adil. “Kubu yang menang sebaiknya tahan diri dulu. Jangan merasa sudah selesai, KPU aja belum resmi mengumumkan. Memang jauh jaraknya tapi harus diberi ruang kesempatan untuk adanya perkara di MK,” lanjutnya.

Eddy Wijaya menyoroti kemungkinan jalannya angket dalam penyelesaian perselisihan pemilu. Jimly menjelaskan bahwa angket merupakan salah satu saluran politik yang bisa digunakan oleh DPR. “Kedua dari pihak yang kalah harus kita hormati dan mereka diberi ruang saluran. Saluran hukum dan saluran politik. Angket di DPR itu saluran politik. Harus dihargai, jangan dilihat negatif tapi dengan tetap memberi ruang pada saluran hukum. Ini penting ya, untuk apa? Memindahkan kemarahan dan kekecewaan dari jalanan ke ruangan sidang. Sidang forum politik di DPR dan sidang forum hukum di MK,” jelasnya.

Pembahasan pun berkembang ke arah kemungkinan pemakzulan presiden. Jimly menjelaskan bahwa meskipun pemakzulan adalah hak lembaga DPR, prosesnya tidaklah mudah dan membutuhkan bukti yang kuat atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden. Ia menegaskan bahwa upaya pemakzulan haruslah berdasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, bukan sekadar opini politik.

“Ada tiga hak DPR yaitu hak interpelasi, hak angket dan yang ketiga hak menyatakan pendapat. Nah yang ada kaitan langsung dengan pemakzulan adalah yang ketiga. Jika mayoritas DPR menyatakan bahwa presiden ini melanggar hukum misalnya seperti itu. Pernyataan pendapat itu bisa dibawa ke MK. Nanti oleh MK akan dibuktikan benar atau tidaknya. Kalau terbukti benar, balik lagi ke DPR dan kemudian oleh DPR diajukan ke MPR untuk impeachment untuk pemakzulan. Itu mekanismenya dan itu lama prosesnya,” ungkap Jimly Asshiddiqie.

Tags :