Dr. Sheha A. Habib: Bisa Viral, Aparat Sulit “Bermain” dengan Mekanisme Restorative Justice

Dr. Sheha A. Habib: Bisa Viral, Aparat Sulit “Bermain” dengan Mekanisme Restorative Justice

Dr. Sheha A. Habib: Bisa Viral, Aparat Sulit “Bermain” dengan Mekanisme Restorative Justice

June 25, 2026
Dr. Sheha A. Habib saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Dr. Sheha A. Habibsaat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Kitab Undang-undang Hukum Pidana RI yang baru berlaku awal tahun ini mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana. Mekanisme ini tidak melihat sanksi pada pelaku sebagai satu-satunya solusi kasus pidana, tapi lebih berfokus pada pemulihan kerugiannya. Tujuannya, untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat. Di KUHP, mekanisme RJ ada sejak tahap penyelidikan.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dr. Sheha A. Habib, S.H., M.H., CPM. CPArb., menjelaskan RJ sebenarnya sudah ada di KUHP lama, walau istilahnya berbeda. Pasal 51-54 KUHP baru mengatur soal pemulihan dan penggantian berupa denda, bukan hukuman badan. Sedangkan Pasal 79-87 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mengatur RJ. “Kadang ada yang menyalahartikan kegunaan RJ. Maknanya sudah berubah, hukum pidana kita bukan lagi berfokus pada pembalasan, tapi sudah humanis,” terangnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 24 Juni 2026.

Sheha menambahkan, RJ juga tidak berlaku untuk semua perbuatan pidana. Melainkan ada syarat dan kategorinya. Misalnya, hanya untuk kasus yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, dan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti perkara korupsi, terorisme, pelecehan seksual, dan perdagangan orang. Pelaku juga mesti bersedia melakukan pemulihan ke kondisi semula, memberi ganti rugi, dan memohon maaf, serta bukan residivis. “Kalau residivis dikasih RJ kan keenakan. Besok-besok dia bisa mengulangi lagi tindakannya,” ujarnya.

Dr. Sheha A. Habib saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dr. Sheha A. Habib saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Syarat lainnya adalah, korban mau memaafkan. Jika korban dan pelaku sudah menandatangani kesepakatan, penyidik akan memberi waktu tujuh hari sesuai UU untuk pelaksanaan poin-poinnya. Jika aturan itu dilanggar, Sheha menyebut upaya RJ berarti batal. Namun bila dipenuhi, penyidik akan membuat berita acara dan mengirimnya ke pengadilan, dengan sepengetahuan jaksa penuntut umum.

Ketentuan RJ dalam KUHP baru sempat menimbulkan pembahasan di ruang publik. Muncul kekhawatiran soal ketidaksetaraan kuasa antara pelaku dengan korban, yang bisa jadi ada di posisi rentan secara sosial maupun ekonomi. Ada pula kecemasan soal mekanisme di luar pengadilan yang bisa membuka celah praktik transaksional antara pelaku dengan penegak hukum agar kasus dihentikan. Mengenai hal ini, Sheha mengatakan kondisi itu tidak mungkin terjadi. “Ruang penyidik untuk menekan para pihak sangat sempit, apalagi di era digital yang mudah memviralkan suatu kejadian,” kata dia.

Dalam koridor wajar, kata Sheha, aparat penegak hukum tidak akan mungkin berani menekan korban. Peran aparat adalah mediator yang menasihati kedua pihak agar perkaranya lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, dengan syarat yang dibahas di UU. “Syarat mutlak pengajuan RJ adalah adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Kalau korbannya menolak, penyidik sehebat apapun tidak punya wewenang untuk memaksa perkaranya dihentikan,” ujarnya.

Dr. Sheha A. Habib saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dr. Sheha A. Habib saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Sheha menjelaskan, RJ digagas untuk mengurangi penumpukan tahanan di penjara. Mekanisme ini juga dianggap lebih berdampak positif dan lebih humanis. Karena berarti, Indonesia sudah beranjak dari paradigma pemidanaan yang berorientasi hukuman atau retributif, menuju yang pemulihan atau restoratif. Dalam kasus tertentu, pembinaan dan pemulihan jauh lebih relevan dikedepankan.

Supremasi hukum, menurut Sheha, tidak boleh berhenti pada kepastian teks UU saja. “Apa manfaat riilnya bagi negara atau masyarakat bila kiat menjebloskan seorang nenek ke penjara hanya karena mengambil tiga butir coklat?” ucapnya. “Penegakan hukum harus memperhitungkan asas kemanfaatan.”

Tags : #EdShareOn #ShehaAHabib #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dwikorita Karnawati: Dampak Fenomena El Nino Tidak Main-main

Dwikorita Karnawati: Dampak Fenomena El Nino Tidak Main-main

Dwikorita Karnawati: Dampak Fenomena El Nino Tidak Main-main

June 18, 2026
Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaKepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 2017-2025 Dwikorita Karnawati mengingatkan soal dampak fenomena alam El Nino yang memicu cuaca ekstrem. Fenomena yang diprediksi bakal bercokol hingga awal tahun depan itu menyebabkan musim kemarau yang sangat panjang dan kering, penurunan curah hujan, yang memicu krisis lingkungan dan ekonomi. Perkiraan cuaca memprediksi fenomena ini bisa menjadi yang terberat, hingga dijuluki El Nino Godzilla.

Dwikorita menjelaskan, El Nino kali ini berlevel moderat dan bisa mencapai level kuat dengan probabilitas sekitar 60 persen. Di waktu bersamaan, juga diprediksi terjadi Indian Ocean Dipole (IOD) Positif, fenomena penyimpangan suhu muka air laut di Samudera Pasifik yang memicu musim kemarau yang sangat kering di Indonesia. “Maka level kekeringannya dikhawatirkan menjadi lebih kuat dari El Nino yang biasanya, dan disebutlah dengan istilah Godzilla (monster fiksi asal Jepang),” kata Dwikorita kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 17 Juni 2026.

Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut prediksi BMKG, wilayah di Indonesia yang terdampak utamanya di wilayah Indonesia bagian selatan dan barat. Misalnya di Sumatera, sebagian Jawa dan Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Sedangkan di wilayah Indonesia timur dan tengah, dampaknya disebut Dwikorita sporadis. “Dampak langsung El Nino adalah krisis air dan pangan. Belum lagi urusan kesehatan dan polusi. Pangan langka, harganya jadi mahal, lalu memicu inflasi. Kalau semua tekanan itu terakumulasi, suasana batin masyarakat tentu jadi tidak tenang,” terangnya.

Karena itu, Dwikorita berharap pemerintah dan masyarakat sudah siap untuk mengantisipasi dampaknya dengan langkah-langkah mitigasi. Di sektor pertanian, misalnya, pemerintah dan petani harus menyesuaikan pola dan jenis tumbuhan yang ditanam. Yakni dengan menanam varian tumbuhan yang saat kemarau lebih tahan banting terhadap kondisi minim air.

Langkah lain yang bisa dipersiapkan adalah dengan rekayasa cuaca berupa hujan buatan sebelum memasuki musim kemarau dan mengisi waduk-waduk. Dwikorita menjelaskan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama BMKG melakukan modifikasi cuaca agar awan-awan hujan buatan bisa diturunkan di waduk-waduk, terutama di NTT dan NTB yang sangat kering. Untuk persiapan, Kementerian Pertanian juga memberikan pompa air pada petani. Pompa itu menyedot air bawah tanah untuk dinaikkan ke permukaan dan disalurkan ke irigasi.

Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Sektor lain yang harus dimitigasi adalah kesehatan. Menurut Dwikorita, kondisi kekeringan dan kemungkinan krisis pangan enam bulan ke depan bisa memicu penyakit diare, infeksi saluran pernapasan (ISPA), dan kurang gizi pada anak. Harga pangan yang diprediksi melonjak, disebut Dwikorita bisa merembet ke pasokan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). “Logikanya, kalau petaninya gagal panen atau harga bahan pangan naik, apakah program MBG tidak terganggu? Ujung-ujungnya asupan gizi untuk kaum rentan, yaitu anak-anak dan lansia, akan terancam,” ujarnya.

Belum lagi dampak psikologis yang disebut Dwikorita rentan dihadapi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan kesehatan akibat cuaca panas. Yang juga mesti diperhatikan adalah daerah yang baru terkena bencana tanah longsor seperti Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Pemda di wilayah yang baru pulih dari bencana itu mesti ekstrawaspada menghadapi El Nino. “Dalam kondisi normal saja masyarakat sudah kesusahan, apalagi di masa pemulihan bencana seperti di Sumatera; bagaimana sanitasi dan ketersediaan air bersihnya? Apakah sudah siap kembali?” kata Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2014-2017 ini.

Dwikorita Karnawati: Fakta Baru Patahan Palu-Koro, Potensi Tsunami Mengintai

Senin, 8 Juni 2026 wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 7,7 skala Richter pada kedalaman 47 kilometer. Episenter gempa terletak di laut pada jarak 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, yang menyebabkan kerusakan bangunan rumah hingga fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Guncangan itu dicatat Stasiun Geofisika Manado menyebabkan 278 gempa susulan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 2017-2025 Dwikorita Karnawati mengatakan, kecil kemungkinan gempa Filipina itu bisa memicu atau mengaktivasi Sesar Palu-Koro. “Walau kemungkinan itu selalu ada, tapi secara probabilitas cukup kecil karena jaraknya 244-350 km dari area patahan di Filipina. Namun ini tetap harus dimonitor ketat oleh BMKG,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang Rabu, 17 Juni 2026.

Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Patahan Palu-Koro ditemukan oleh peneliti Yang Ting Wei dari Institute of Geology and Geophysics di Chinese Academy of Science. Dijelaskan Dwikorita, sesar yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu ini adalah patahan yang memicu gempa bumi hebat di Palu, Sulawesi Tengah, pada 2018. Dari teknologi OBS atau Ocean Bottom Seismometer yang dipakai Yang Ting Wei, ditemukan bahwa sesar Palu-Koro yang membelah kota Palu itu benar-benar menyambung, memanjang masuk ke dasar Laut Sulawesi.

Bahayanya, kata Dwikorita, karena pergerakan patahan itu ada di dasar laut, hal itu berpotensi membangkitkan tsunami bawah laut yang signifikan. “Patahan ini masih sangat aktif. Yang dikhawatirkan adalah jika terjadi pergerakan tiba-tiba yang membangkitkan energi raksasa,” jelasnya.

Tags : #EdShareOn #DwikoritaKarnawati #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Eddy Martono: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Pasar Sawit Karena Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Eddy Martono: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Pasar Sawit Karena Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Eddy Martono: Jangan Sampai Indonesia Kehilangan Pasar Sawit Karena Kebijakan Ekspor Satu Pintu

June 11, 2026
Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengharapkan adanya regulasi yang lebih matang dalam pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Sewaktu Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan itu pada 20 Mei 2025, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menilai, regulasinya belum siap sepenuhnya. “Sangat wajar jika pelaku usaha mempertanyakan kebijakan ini. Karena kelapa sawit adalah penyumbang devisa yang besar bagi negara dan menyerap 16,2 juta tenaga kerja,” kata dia kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 10 Juni 2026.

Aturan itu sendiri ada di PP No.24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Aktif diberlakukan masa transisi sejak 1 Juni 2026, PP tersebut mewajibkan seluruh ekspor komoditas strategis termasuk kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya diekspor via DSI. Tujuannya untuk memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor, menekan praktik under invoicing dan transfer pricing, serta meningkatkan pendapatan negara. Saat ini, implementasi PP itu masih dalam proses transisi, sebelum dilaksanakan penuh pada 1 Januari 2027.

GAPKI mengusulkan agar pada masa transisi ini, semua aturan dan detail mekanisme teknis diselesaikan. Eddy mengatakan, membangun platform sistem sistem ekspor untuk komoditas raksasa seperti sawit memang tidak mudah. Produk hilir turunan sawit sendiri relatif banyak. Belum lagi kekhawatiran soal kebocoran data jika nantinya pengusaha wajib melaporkan spesifikasi produknya ke DSI seperti yang diatur PP. Sementara importir internasional sudah mengeluarkan biaya riset besar demi mendapat formula atau rasio kimiawi yang pas.

Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jika nanti sistem perizinan sudah dikelola penuh oleh DSI, GAPKI berharap ada komitmen dari pemerintah untuk menjaga kerahasiaan data industri. “Kami sudah mengingatkan pemerintah agar pihak DSI wajib menjaga tingkat kerahasiaan data pembeli. Kalau rahasia dagang pembeli bocor, mereka akan sangat dirugikan,” ujar Eddy. “Jangan sampai kita kehilangan pasar ini, karena Indonesia bukan satu-satunya produsen sawit di dunia.”

Hal lain yang menurut Eddy harus diingat pemerintah, sawit bukanlah satu-satunya jenis minyak nabati di dunia. Apabila nanti pembeli luar negeri merasa ribet membeli sawit dari Indonesia, bisa jadi mereka beralih membeli jenis lain seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung, dan lainnya. Kemungkinan itu sempat memantik kecemasan pelaku industri sawit di Indonesia. Harga CPO baru kembali naik setelah pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari sistem satu pintu.

Begitu Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan satu pintu pada 20 Mei lalu, harga CPO langsung anjlok. Demikian pula harga tandan buah segar (TBT) di tingkat petani yang seketika menurun. Penurunan harga itu menyesakkan petani. Sebab kondisi krisis dan perang global saat ini menyebabkan lonjakan harga pupuk urea. Sementara petani sawit tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Eddy, GAPKI berharap DSI tidak berjalan sendiri dalam menjalankan kebijakan ekspor satu pintu. Lebih baik jika GAPKI juga diminta masukannya dalam membangun ekosistem dan platform digital yang menunjang kebijakan tersebut. “Jangan memaksakan kebijakan jika mesin aplikasinya secara fundamental belum siap. Sebab, rantai pasok kelapa sawit adalah instrumen volume massa berkelanjutan,” ujarnya.

Eddy menjelaskan, sistem birokrasi perizinan yang terhambat di level administratif DSI dikhawatirkan menciptakan penumpukan antrean di pelabuhan. Akibatnya, operasional pabrik kelapa sawit (PKS) tersendat, dan hasil panen petani sawit bisa tidak laku karena pabrik stop membeli buah. Lebih gawatnya, Eddy menambahkan, 2027 nanti UU Deforestasi Uni Eropa akan berlaku penuh. Sistem itu akan memeriksa secara detail, asal-usul kelapa sawit sampai ke presisi sistem pelacakan titik bujur lintang GPS atau geolokasi. “Siapkah DSI melayani sistem administrasi seluar biasa detail ini?”

Diduga Hindari Pajak, Ekspor CPO Dikelabui Sebagai Limbah Cair

Kasus dugaan manipulasi ekspor limbah cair kelapa sawit atau POME (palm oil mill effluent) sempat jadi perhatian publik setelah muncul indikasi penyalahgunaan klasifikasi barang ekspor untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Untuk komoditas CPO, tarif bea keluarnya sangat tinggi, sedangkan POME yang berstatus limbah nyaris dikenakan tarif bea sebesar 0 rupiah. Kecurigaan itu muncul setelah internal GAPKI mendapati adanya lonjakan volume ekspor POME hingga mencapai jutaan ton dalam waktu relatif singkat.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan, lonjakan itu janggal karena tak sejalan dengan kapasitas produksi minyak sawit nasional. Mestinya, jika jumlah POME melonjak, idealnya persediaan CPO nasional juga melimpah ruah. Namun nyatanya, stok CPO ketika itu tak berlebihan. “Kenaikan drastis ekspor POME ini secara hitung-hitungan sama sekali tidak berkorelasi logis dengan produksi,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 10 Juni 2026.

Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Eddy Martono saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Eddy, permintaan POME dari pasar internasional khususnya Cina memang meningkat untuk bahan baku biodiesel dan lainnya. “Tapi tetap saja, angka ekspornya tidak semasif volume ekspor yang tercatat hingga jutaan ton,” kata dia. Selain itu, perusahaan skala besar yang tergabung di GAPKI biasanya tidak memperjualbelikan POME. Limbah organik itu biasanya dipakai di area perkebunan untuk menyuburkan tanah sebagai substitusi pupuk kimia buatan pabrik.

Adapun terkait isu yang menyebut POME diolah lagi sebagai minyak goreng konsumsi, dibantah oleh Eddy. Ia menjelaskan, secara teknis maupun ekonomis proses itu hampir mustahil dilakukan. Itu karena kualitas produk akhir akan sangat rendah, dan biaya pemurniannya tidak rasional. “Opsi bisnis yang paling rasional untuk komoditas UCO (minyak jelantah) adalah mengumpulkannya dari restoran, ditampung, dan kemudian diekspor ke Eropa atau China. Harga belinya sangat menggiurkan untuk dikonversi menjadi Sustainable Aviation Fuel (Avtur),” tuturnya.

Tags : #EdShareOn #EddyMartono #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ronggo Wirasanu: Saat Penyekapan, Tindakan Tentara Israel Sangat Brutal

Ronggo Wirasanu: Saat Penyekapan, Tindakan Tentara Israel Sangat Brutal

Ronggo Wirasanu: Saat Penyekapan, Tindakan Tentara Israel Sangat Brutal

June 4, 2026
Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaSempat ditahan tentara Israel (IDF) dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, sembilan warga negara Indonesia akhirnya dibebaskan pada Kamis, 21 Mei lalu. Ronggo Wirasanu, aktivis kemanusiaan dan relawan dari lembaga filantropi Dompet Dhuafa, adalah salah satunya. Peristiwa itu sempat membuat geger karena “video SOS” yang diunggah para relawan tersebar di sejumlah media sosial. Di video itu, relawan yang tersandera termasuk Ronggo mengatakan bahwa jika kita melihat tayangan itu, artinya mereka sudah ditangkap tentara Israel.

Ronggo menjelaskan, unggahan video itu adalah bagian dari prosedur bagi seluruh peserta misi GSF. “Mekanismenya, jika salah satu kapal relawan di-intercept (dicegat) Israel, GSF akan langsung mempublikasikan video SOS dari tiap delegasi dengan tujuan menarik perhatian negara tiap peserta,” kata dia saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 3 Juni 2026.

Tentara Israel mencegat seluruh kapal tujuan Gaza, Palestina, yang tergabung dalam misi GSF pada 18 Mei 2026. Kapal-kapal itu mengangkut ratusan relawan dari puluhan negara, dan membawa kardus-kardus berisi bantuan makanan. Sebelumnya, kata Ronggo, kapalnya sudah menghabiskan 6-7 hari melewati Laut Mediterania karena faktor cuaca sekaligus menghindari pencegatan. Strategi berlayar dengan membentuk formasi juga sudah dilakukan untuk menghindari IDF. Begitu pun malam harinya, tim relawan sampai mematikan seluruh ponsel agar keberadaan mereka tidak bisa dilacak IDF lewat sinyal.

Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Strategi itu sempat ampuh sampai keesokan paginya. Namun siangnya, kapal kecil yang ditumpangi Ronggo dan 7 orang lainnya berhasil dicegat Israel. Para relawan yang diculik kemudian dipindah ke speed boat milik tentara Israel, baru kemudian dipindahkan dan ditahan di kapal militer. Di situlah, kata Ronggo, kekerasan fisik mulai mereka terima. “Kami digebuki (dipukuli), bahkan ada teman kami yang ditendang. Ada juga yang disetrum di banyak titik di tubuhnya. Tindakan mereka sangat brutal dan sulit dipahami.”

Setelah didera secara fisik, Ronggo dan relawan lain langsung dijebloskan ke sel tahanan di dalam kapal. Bentuk sel itu disebut Ronggo mirip peti kemas. Di atas blok tahanan terbuka itu, IDF bersiaga sambil menodongkan moncong senjata. Ronggo sendiri sempat ditodong senjata di kepalanya sesaat setelah kapalnya dicegat IDF. Ini karena ia menolak minum air dari tentara Israel. “Saya khawatir kalau saya minum, mereka akan memotret dan mem-framing seolah-olah tentara Israel humanis pada relawan. Padahal realitanya sangat bertolak belakang,” ujarnya.

Selama ditahan, makanan dan minuman yang diberikan tidak manusiawi. Makanannya berupa roti besar yang sangat keras. Saking kerasnya, bahkan bisa dijadikan bantal, juga gips penahan tulang oleh seorang relawan yang tulang rusuknya patah akibat dipukuli selama penyekapan. Ronggo juga sempat mendengar kabar ada 3 relawan perempuan di kapal berbeda yang mengalami pelecehan seksual. Penderitaan mereka masih berlanjut keesokan harinya, saat diturunkan di Pelabuhan Ashdod.

Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Dari Ashdod, para relawan dipindahkan ke penjara Ketziot di Gurun Negev. Di sana, Ronggo menyaksikan kondisi penjara Israel yang sangat mirip bekas kandang anjing. Berbentuk kerangkeng dengan aroma kotoran anjing yang menyengat. Sel penjara itu terdiri atas beberapa ukuran. “Ukuran selnya semakin kecil, tapi jumlah tahanannya justru semakin banyak,” kata dia. Salah satu yang diingat Ronggo, ada sel berukuran sekitar 3×3 meter yang dijejali 30-40 orang tahanan. Posisi orang di dalam sel berdesakan tak karuan. Ada yang berdiri, ada juga yang duduk dan menekuk badan.

Ronggo menghabiskan satu malam di penjara ini. Pagi harinya, ia dan para relawan lain diminta mengambil paspor masing-masing. Mereka lalu diangkut ke dalam truk tahanan menuju bandara. Di sana, sudah bersiap 3 armada pesawat Turkish Airlines yang membawa pada relawan ke Turki. Walau mengalami tekanan fisik dan mental, Ronggo mengaku tak kapok ikut berjuang bersama warga Palestina. “Saat ini masih ada 9.000 warga Palestina yang mendekam di penjara Israel, dan kita tidak tahu bagaimana nasib mereka. Apa yang kami—para delegasi GSF—rasakan kemarin itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan dan penderitaan warga Palestina yang tidak tahu kapan akan berakhir,” ujarnya.

Relawan Dilatih Dulu Sebelum Berangkat ke Gaza

Aktivis kemanusiaan dan relawan dari lembaga filantropi Dompet Dhuafa, Ronggo Wirasanu mengatakan, ia dan para relawan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 terlebih dulu mendapat pelatihan beberapa hari di Turki, sebelum berangkat ke Gaza. Di pelatihan itu, Ronggo dkk. mendapat simulasi seandainya kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh tentara Israel (IDF). Salah satu yang diajarkan adalah, relawan pantang menandatangani dokumen yang disodorkan Israel. “Kalau ditandatangani, bisa menghambat proses kepulangan kami,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 3 Juni 2026.

Simulasi itu pada akhirnya berguna saat kapal para relawan betul-betul dicegat IDF di Laut Mediterania. Ronggo mengaku sempat disodori 3 dokumen berbahasa Ibrani oleh IDF, tapi tak ia tanda tangani. Beruntung ia didampingi dan diarahkan oleh pengacara dari Palestina yang mengawal kegiatan GSF.

Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ronggo Wirasanu saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Tak hanya itu, relawan juga dibekali burner phone (ponsel sekali pakai) untuk keadaan darurat. Saat kapalnya dicegat Israel pada 18 Mei 2026, Ronggo cekatan mengirim pesan dan gambar ke kantornya untuk melaporkan situasi kritis yang dia alami. Tak menunggu lama, ponsel itu langsung dibuangnya ke laut sebelum sempat disita tentara Israel. “Kami buang ke laut agar aman. Karena di ponsel itu tersimpan data misi, data pribadi, dan kontak keluarga yang sangat fatal jika bocor.

Komunikasi dengan pihak kantor GSF untungnya tidak terjalin via ponsel saja. Ada juga kamera pengawas atau dash cam yang dipasang di kapal relawan. Kamera dasbor itu memantau situasi di kapal dan tersambung live di Youtube. Sebelum kameranya dihancurkan IDF, data kondisi kapal sempat terekam secara real-time di sistem server di Istanbul. “Di sana ada semacam ruang pantau khusus untuk mengawasi seluruh pergerakan armada kapal ini,” kata Ronggo.

Tags : #EdShareOn #RonggoWirasanu #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ichsanuddin Noorsy: Perekonomian RI Sedang Transisi ke “Lampu Merah”

Ichsanuddin Noorsy: Perekonomian RI Sedang Transisi ke “Lampu Merah”

Ichsanuddin Noorsy: Perekonomian RI Sedang Transisi ke “Lampu Merah”

May 28, 2026
Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaPakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu indikatornya adalah nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 27 Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 17.812. “Indonesia sudah dalam posisi transisi dari lampu kuning ke lampu merah. Ini sebenarnya sudah saya prediksi sejak 2024, bahwa nilai tukar rupiah akan sampai pada ambang batas psikologis Rp 17.500-18.000,” ucapnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 27 Mei 2026.

Kondisi ini menimbulkan pembahasan warganet di media sosial, yang mencemaskan Indonesia bakal mengulangi krisis moneter 1998. Namun menurut Noorsy, kondisi perekonomian tahun 1998 berbeda dengan saat ini. Pada 1998, ada ketidakpercayaan publik (public distrust), yang berujung pada ketidakpercayaan ekonomi dan ketidakpercayaan politik. Kondisinya diperburuk dengan lemahnya pengawasan ke perbankan –di mana ada oknum bank yang memanfaatkan situasi jatuhnya rupiah.

Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Sedangkan saat ini, walau sudah muncul ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan politik belum terjadi. Namun memang, posisi moneter Indonesia saat ini tengah tertekan. Selama empat bulan berturut-turut sejak Januari, cadangan devisa Indonesia terus berkurang. Ditambah lagi suku bunga acuan dinaikkan Bank Indonesia menjadi 5,25% per 20 Mei lalu demi menjaga nilai tukar Rupiah dari guncangan eksternal.

Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tapi juga ke sektor riil. Cepat atau lambat kondisi ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, juga melemahkan UMKM dan sektor usaha akibat naiknya harga barang impor, bahan baku industri, energi, dan pangan. Noorsy menyebut, angka Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia pada pertengahan Mei tercatat turun dari 50,1 menjadi 49,1, atau di bawah ambang netral (50). “Artinya, roda mesin produksi kita perlahan-lahan berhenti,” kata dia.

Dijelaskan Noorsy, perbankan RI mencatat angka kredit yang tidak dicairkan atau undisbursed loan mencapai Rp2.527,46 triliun. Artinya, pengusaha sudah mendapat fasilitas kredit tetapi belum menggunakannya karena ketidakpastian kondisi ekonomi. “Ketidakpastian itu karena bahan bakunya impor, dan ini berdampak pada biaya produksi,” ujarnya.

Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Noorsy menilai, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penarikan likuiditas semakin menekan sektor riil, terutama pelaku UMKM. Kondisi itu terlihat dari tingginya rasio kredit bermasalah (non-performing loan (NPL)) UMKM yang mencapai 4,61% atau mendekati batas maksimum, sementara NPL korporasi hanya 1,6%. Di sisi lain, saat UMKM tengah terhimpit seperti saat ini, kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi cenderung lebih banyak mengalir ke korporasi besar. “Makanya saya bilang, dibandingkan fiskal dan moneter, sektor riil yang terpukul,” kata dia.

Menurut Noorsy, pemerintah salah dalam mengelola ekonomi, termasuk dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah. “Kesalahan besar kita adalah tunduk pada sistem asing: regulasi disusun berdasar kepentingan asing, standar asing, akuntabilitas asing, serta reputasi dan kredibilitas yang dibentuk asing,” ujarnya. Noorsy menambahkan, kondisi itu membuat pemerintah sulit mengatasi tekanan eksternal karena telah membuka pintu terlalu lebar untuk kekuatan luar. “Makanya saya bilang, menjajah Indonesia tidak perlu dengan senjata, tapi dengan lima hal itu.”

Lima Pendekatan untuk Perbaiki Ekonomi Indonesia

Ekonom Ichsanuddin Noorsy menyarankan lima pendekatan strategis yang bisa dipakai untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik. Kelima pendekatan itu disebut Noorsy sudah pernah ia sampaikan ke tim Presiden RI Prabowo Subianto. Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).

Kemudian pendekatan kedua adalah penguatan produktivitas nasional (productivity approach). “Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata dia kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 27 Mei 2026. Dengan begitu, Indonesia diharapkan tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.

Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ichsanuddin Noorsy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pendekatan ketiga yang disebut Noorsy adalah memperbaiki kelembagaan, dalam hal ini mendukung penuh UMKM sebagai penopang ekonomi nasional. Sedangkan pendekatan keempat adalah pemisahan struktur pasar secara jelas, antara yang komersial, harga terkendali, dengan harga tetap. Pemisahan ini dinilai Noorsy penting agar pemerintah bisa membedakan sektor mana yang masuk kategori fasilitas dan layanan publik, dengan yang sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

Adapun pendekatan kelima adalah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan. Akuntabilitas ini penting, salah satunya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor. “Tata kelolanya jangan ‘bocor-bocor’. Pemerintahan harus dikelola dengan jujur dan bebas dari korupsi,” ujar Noorsy.

Tags : #EdShareOn #IchsanuddinNoorsy #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Prof.Masdalina Pane: Risiko Hantavirus Jadi Pandemi Rendah, Tapi Tetap Harus Waspada

Prof.Masdalina Pane: Risiko Hantavirus Jadi Pandemi Rendah, Tapi Tetap Harus Waspada

Prof.Masdalina Pane: Risiko Hantavirus Jadi Pandemi Rendah, Tapi Tetap Harus Waspada

May 21, 2026
Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaProfesor Riset Kepakaran Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Masdalina Pane mengatakan, Hantavirus jenis HFRS dengan tingkat kematian (case fatality rate) sebesar 13% di Indonesia tergolong rendah. “Risiko tentu ada, tapi untuk mewabah, itu (peluangnya) rendah. Namun bukan berarti kita harus terlena. Kewaspadaan tentu harus dilakukan. Karena yang menarik dari Hantavirus ini, gejala awalnya tidak khas,” jelasnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 20 Mei 2026.

Kementerian Kesehatan mencatat sepanjang 2024-2026 ada 23 kasus Hantavirus di Indonesia. Dari angka itu, 20 orang sembuh dan 3 pasien meninggal dunia. Kecemasan masyarakat mulai muncul setelah ada laporan kematian penumpang kapal pesiar MV Hondius akibat infeksi Hantavirus jenis Andes. Sampai pertengahan Mei 2026, Dinas Kesehatan DKI mencatat ada enam suspek Hantavirus yang masih dipantau hingga saat ini. Di Indonesia, virus ini ditularkan melalui tikus ke manusia.

Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Sejumlah gejala Hantavirus disebut-sebut mirip tanda penyakit Influenza, seperti demam. Pada orang dewasa, Masdalina menyebut tanda demamnya tidak terlalu khas. Beda dengan gejala demam pada anak-anak yang suhunya mencapai 38,5° Celcius. Sedangkan gejala lainnya adalah nyeri otot dan sendi, kadang juga disertai mual dan muntah –mirip gejala sejumlah penyakit infeksi. Gejala khas Hantavirus muncul ketika terjadi perburukan cepat dalam hitungan jam, yang mirip simptom demam berdarah, ada infiltrasi plasma ke jaringan luar dan gagal ginjal akut. “Di situlah insting klinis dokter berjalan, karena perburukannya cepat, sementara gagal ginjal kan bukan penyakit dadakan,” kata Masdalina.

Itulah mengapa, Masdalina menilai tantangan awal bagi tenaga medis adalah mendeteksi gejala awal Hantavirus. Khususnya untuk varian atau strain yang ditemukan di Indonesia, yang menular dari hewan ke manusia. Varian ini gejalanya lebih ringan dari strain Andes dari Amerika Selatan, yang mematikan dan sudah menular antarmanusia. Di Argentina, penyebaran Hantavirus varian HPS atau HCPS yang menyerang jantung dan sistem pernapasan tercatat 70 kasus per tahun. Sedangkan di Cina dan Korea Selatan, Hantavirus mencapai ribuan kasus per tahun.

Masdalina menjelaskan, sejumlah referensi medis menyatakan strain HPS atau HCPS lebih banyak menyebabkan komplikasi gagal jantung fatal. Penderitanya juga termasuk kelompok risiko rentan, yakni lansia dan punya penyakit komorbid atau penyerta. Namun, Masdalina menyarankan agar masyarakat tidak panik soal Hantavirus karena tingkat kematiannya jauh lebih rendah dari jenis di Amerika Selatan. Yang terpenting adalah, tetap waspada terhadap pencetus virus, yakni tikus liar—seperti tikus got (Rattus norvegicus) atau tikus rumah (Rattus rattus).

Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Selain itu, kita juga harus menghindari paparan kotoran, urin, dan liur tikus yang memungkinkan partikel virusnya terhirup pernapasan. Langkah selanjutnya adalah menutup rapat wadah makanan agar tidak diendus tikus. Sedangkan yang paling penting adalah menerapkan perilaku hidup bersih, dan mengkonsumsi makanan sehat. “Kalau berkontak dengan pelancong dari Amerika Selatan dan bergejala, segera datangi fasilitas kesehatan terdekat agar bisa ditangani medis sejak dini. Jangan anggap remeh karena fase perburukan gejalanya sangat cepat,” ujar Masdalina.

Hantavirus sendiri sebenarnya bukan virus baru. Virus ini sudah diidentifikasi sejak tahun 1950-an saat perang antara Jepang dan Korea. Ketika itu, ada 3 ribu tentara PBB yang terinfeksi Hantavirus jenis Seoul Virus (SEOV). Jenis ini pun tingkat kematiannya tidak sebesar varian Andes. Masdalina menyebutkan, Hantavirus memiliki lebih dari 300 strain, yang 41 di antaranya menginfeksi manusia. Adapun di Indonesia, Hantavirus sudah ada sejak ada sejak 1978 yang diidentifikasi pada tikus. Sedangkan Hantavirus yang menjangkiti manusia ditemukan kali pertama di Indonesia pada 1991.

Indonesia Butuh Laboratorium Level Tinggi

Berkaca pada masa pandemi Covid-19, Indonesia dinilai perlu untuk memiliki laboratorium penelitian dengan level yang tinggi. Dari empat level laboratorium yang disebut BSL (Bio-Safety Level), Indonesia baru memiliki level ke-3. “Menurut saya kita sudah membutuhkan BSL-4. Setidaknya bukan untuk merekayasa virus. Tapi bagaimana mempercepat produksi vaksin dan obat, jika terjadi sesuatu,” ujar Masdalina kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 20 Mei 2026.

Penjelasan Masdalina ini terkait Hantavirus yang keluar-masuk dari biovirus kategori A, atau level tinggi. Hal itu dinilai Masdalina mesti diwaspadai. “Mikroorganisme yang masuk di level A sangat rentan dijadikan senjata biologi (biological weapon). Walau sudah ada regulasi soal itu, tapi banyak negara tetap melakukan riset. Seperti saat pandemi Covid-19, banyak yang mempertanyakan apakah rekayasa virusnya dilakukan di laboratorium di Wuhan?” kata dia.

Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Masdalina Pane saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Masdalina menuturkan, negara tetangga Indonesia pada umumnya sudah memiliki laboratorium BSL-4, seperti Singapura dan Australia. Ia menyebut, pada satu kali ada koleganya dari Singapura yang bertanya apakah Indonesia merekayasa virus. Masdalina menjawab diplomatis. Katanya, Indonesia tak mungkin melakukan itu karena tidak punya laboratorium BSL-4. Justru Singapura yang mungkin melakukannya karena punya laboratorium level tinggi.

“Walau kami pada epidemiolog tidak banyak bekerja di laboratorium, tapi kami terus mendorong agar kolega kami bisa bekerja baik. Terutama untuk menjaga negara kita dari ancaman senjata biologis dan perubahan karakter penyakit,” kata Masdalina. Sebab, seperti halnya manusia, virus dan bakteri juga bisa beradaptasi dengan iklim.

Tags : #EdShareOn #MasdalinaPane #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jasra Putra ‘KPAI’: Kasus Pelecehan Seksual oleh Kiai Pesantren di Pati adalah Fenomena Gunung Es

Jasra Putra ‘KPAI’: Kasus Pelecehan Seksual oleh Kiai Pesantren di Pati adalah Fenomena Gunung Es

Jasra Putra ‘KPAI’: Kasus Pelecehan Seksual oleh Kiai Pesantren di Pati adalah Fenomena Gunung Es

May 13, 2026
Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaWakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ashari, 51 tahun, kiai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, seperti fenomena gunung es. “Oleh karena itu kita harus membongkar semuanya. Jangan sampai dibiarkan, dan jangan membuat orang tua korban merasa takut, atau membuat para korban merasa terancam dengan relasi kuasa dan sebagainya. Jadi kita harus bergerak,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 13 Mei 2026.

Ashari menjadi tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap puluhan santriwati yang menjadi anak asuhnya di pesantren. Dari hasil penyidikan, Ashari diketahui mencabuli anak asuhnya di lokasi yang berbeda-beda, dengan dalih harus menuruti perintahnya sebagai pengajar agama. Jasra menyebut, saat ini KPAI masih mendalami kasus ini. Termasuk fakta bahwa kasus asusila yang dilakukan Ashari sudah dimulai Februari 2020 hingga Januari 2024, tapi penanganan hukumnya berjalan lambat.

Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Sampai muncul dugaan, Ashari memiliki “bekingan” yang membuatnya sempat tak tersentuh hukum. Ini tentu kontras dengan penderitaan korban, yang bahkan salah satunya ada yang sampai hamil dan melahirkan. “Makanya salah satu rekomendasi kami adalah agar kasus ini ditarik ke Polda Jawa Tengah. Biar Polda yang bekerja, karena menurut analisis kami, Polres Pati nampaknya tidak cukup kuat untuk menangani kasus sebesar ini,” kata Jasra.

Dalam kasus ini, Jasra menilai Ashari harus diberi pemberatan hukuman. Apalagi korbannya diduga ada lebih dari 50 orang santriwati. “Karena di UU Perlindungan Anak, apabila pelakunya orang dekat seperti guru, pengasuh, atau orang tua, ancaman hukumannya harus ditambah sepertiga. Bahkan kalau korbannya lebih dari tiga orang dan si anak mengalami gangguan kejiwaan, pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati.”

Menurut Jasra, pemerintah harus serius menyelesaikan kasus ini. Salah satunya dengan segera mengesahkan RUU Pengasuhan yang sudah diusulkan KPAI sejak sepuluh tahun lalu. RUU ini disebut Jasra bisa menjadi upaya mencegah kekerasan terhadap anak karena bicara soal pola pengasuhan di ranah keluarga. Dari survei KPAI pada 2020, hampir 60 persen dari 13 ribu orang tua belum tahu cara mengasuh anak dengan baik.

Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jika nantinya disahkan, RUU Pengasuhan juga diharapkan bisa mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap ratusan balita di tempat penitipan anak atau Daycare Little Aresha Yogyakarta. Seperti diketahui, dari penggerebekan oleh Polresta Yogyakarta pada 24 April 2026 mengungkap ada kekerasan fisik yang diterima balita yang menjadi anak asuh di Little Aresha. Dari penyelidikan, polisi menetapkan 13 orang pengasuh dan pengurus yayasan tersebut sebagai tersangka.

Jasra menjelaskan, peristiwa naas di Little Aresha menunjukkan masih rentannya mekanisme pengawasan terhadap lembaga pengasuh anak nonformal. Dari hasil kajian KPAI pada 2019, hampir 44 persen daycare di 9 provinsi di Indonesia termasuk DIY tidak memiliki izin legal untuk beroperasi. Selain itu, rata-rata SDM pengasuhnya hanyalah lulusan SMA yang tidak terlatih dan tidak memahami psikologi perkembangan anak, serta memiliki jam kerja berlebihan.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Jasra menjelaskan, mesti ada pengetatan perizinan lembaga pengasuhan anak. Dengan adanya izin atau legalitas, pemerintah jadi punya instrumen untuk memantau operasional daycare. “Seharusnya pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan semua layanan masyarakat terpantau. Karena ketika ada izin, otomatis ada instrumen pengawasan,” kata Jasra. “Yang selama ini kita sayangkan kan seolah-olah harus menunggu ada korban berjatuhan dulu baru kita ribut-ribut.”

Sekolah di Indonesia Belum Sepenuhnya Ramah Anak

Kasus viral pemotongan rambut siswi SMKN 2 Garut secara paksa oleh guru Bimbingan Konselingnya dinilai membuktikan bahwa sekolah di Indonesia belum sepenuhnya ramah anak. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut, tindakan itu adalah pelanggaran hak anak yang serius. “Sangat disayangkan, seorang guru BK yang seharusnya memahami psikologi remaja, justru melakukan pelanggaran dengan menggunting rambut siswi berhijab tanpa dialog terlebih dulu,” kata Jasra kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 13 Mei 2026.

Guru BK SMKN 2 Garut menggunting rambut siswi berhijab setelah ada laporan dari siswa laki-laki yang merasa ada diskriminasi aturan soal rambut. Sebab, jika ada sanksi bagi siswa yang rambutnya diwarnai mencolok, sekolah tidak memberlakukan hukuman serupa untuk siswi berhijab. Alhasil, guru BK secara spontan menggunting rambut siswi yang diwarnai mencolok. Setelah aksi itu viral, SMKN 2 Garut meminta maaf pada publik.

Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jasra Putra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jasra menjelaskan, dalam UU Perlindungan Anak ada empat prinsip dasar. Yakni prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak, dan mendengarkan pendapat anak. Keempat prinsip ini dinilai Jasra sama sekali tidak dipakai oleh guru BK SMKN 2 Garut. “Karenanya kami di KPAI langsung berkoordinasi dan meminta Dinas Pendidikan setempat untuk memberikan sanksi tegas (kepada guru pelaku).”

Saat ini, kata Jasra, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menggalakkan revitalisasi fungsi guru BK. Tujuannya, agar guru BK tidak sekadar dipandang sebagai “polisi sekolah” yang hobinya menghukum siswa. Sebab bagaimana pun, pendekatan sanksi fisik tidak menyelesaikan masalah, bahkan bisa berujung pidana kalau orang tua siswa lapor ke polisi. “Kita setuju pendisiplinan, tapi disiplinnya harus positif. Paradigma oknum guru yang mengancam dan menghukum fisik itu sudah tidak relevan pada zaman sekarang,” ujarnya.

Tags : #EdShareOn #JasraPutra #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Djoko Setijowarno: Rel KRL dan Kereta Api Jarak Jauh Seharusnya Dipisah

Djoko Setijowarno: Rel KRL dan Kereta Api Jarak Jauh Seharusnya Dipisah

Djoko Setijowarno: Rel KRL dan Kereta Api Jarak Jauh Seharusnya Dipisah

May 7, 2026
Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaDewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengatakan, jalur untuk moda perkotaan seperti kereta rel listrik (KRL) dengan kereta api jarak jauh (KAJJ) harus dipisah untuk meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. “Ini sebenarnya pemikiran sejak 20 tahun lalu, tapi realisasinya agak lambat. Semestinya double-double track ini cepat diselesaikan agar jauh lebih aman,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan, double-double track atau rel empat jalur pada lintasan Manggarai-Cikarang penting direka lagi karena merupakan jalur vital keluar-masuk Jakarta. Namun hingga kini, rel empat jalur baru tersedia untuk rute Stasiun Manggarai hingga Bekasi. Sedangkan dari Stasiun Bekasi hingga Cikarang masih mengandalkan dua jalur. “Masih kurang 16 kilometer lagi di antara Bekasi ke Cikarang, bahkan kalau perlu sampai Cikampek,” ujarnya.

Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Urgensi percepatan pembangunan ini kembali mencuat setelah terjadinya kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Insiden tersebut menyebabkan 91 orang luka-luka dan 16 orang meninggal dunia. Dalam peristiwa itu, KA Argo Bromo Anggrek yang telah mengurangi kecepatan tetap melaju dan menabrak gerbong perempuan KRL yang sedang berhenti, setelah sebelumnya terjadi kecelakaan antara Commuter Line rute Cikarang–Bekasi dengan mobil taksi listrik Green SM.

Menanggapi peristiwa tersebut, Djoko menilai bahwa akar masalahnya bukan semata kecelakaan kereta api, melainkan berawal dari kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini sudah terjadi sekitar 20 insiden serupa. Namun, tragedi pada 27 April itu berkembang menjadi kecelakaan kereta api berskala besar. Meski demikian, pihak MTI belum menarik kesimpulan final dan masih menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

“Dengan kecepatan tinggi, kereta butuh jarak pengereman yang cukup panjang, sekitar 1 kilometer. Saya yakin masinis KA Argo Bromo Anggrek sudah mengerem tapi jaraknya tidak mencukupi. Makanya sangat perlu adanya rel empat jalur agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi lebih detailnya nanti KNKT yang akan menyimpulkan kesalahannya di mana. Kalau sudah ada hasil investigasi, biasanya pihak KAI akan menindaklanjuti perbaikannya,” kata Djoko.

Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Djoko menambahkan, aspek paling krusial dari kejadian tersebut tetaplah kecelakaan lalu lintas di perlintasan. Pasalnya, jika melihat tren kecelakaan kereta api, angkanya justru menurun signifikan sejak adanya transformasi di tubuh PT KAI pada masa kepemimpinan Ignasius Jonan pada 2009–2013. Perbaikan infrastruktur, termasuk peralihan dari jalur tunggal ke jalur ganda, telah meningkatkan keselamatan secara keseluruhan. Bahkan, kecelakaan besar terakhir yang menelan banyak korban jiwa terjadi pada 2010 di Petarukan, dengan total 34 korban meninggal dunia—menunjukkan bahwa perbaikan sistem telah membawa dampak positif, meski masih menyisakan pekerjaan rumah di sejumlah titik krusial.

Kendati demikian, realisasi empat jalur belum bisa dirampungkan karena masih terkendala anggaran. Begitu pula penataan perlintasan kereta. “Tahun lalu kami sudah ingatkan. Pemerintah boleh melakukan pemangkasan dan penghematan, tapi jangan kurangi anggaran yang menyangkut keselamatan warga. Nampaknya bangsa ini kurang perhatian sehingga teman-teman dari Ditjen KAI enggak punya anggaran lagi. Perlintasan pun harus punya rambu-rambu, dan uang untuk pemeliharaannya sekarang enggak ada,” ujar Djoko.

Untuk perbaikan ke depannya, MTI merekomendasikan pentingnya edukasi ke masyarakat yang seringkali melanggar aturan di jalan raya termasuk area rel. “Sudah dijaga dan dikasih palang pintu saja masih dilanggar, apalagi kalau tidak dikasih,” kata dia. Penegakan hukum bagi warga pelanggar juga masih belum tegas. “Tampaknya belum ada penindakan untuk mereka yang melanggar. Edukasi ini bisa berjalan paralel dengan praktik rel empat jalur, seperti yang sudah diterapkan Inggris dan Amerika Serikat untuk KAJJ, perkotaan, dan kereta barang.

Djoko Setijowarno: Audit Menyeluruh Krusial untuk Mengetahui Kondisi Fundamental KAI

Meski reputasi PT KAI tergolong baik di mata publik, tapi Masyarakat Transportasi Indonesia memandang audit menyeluruh terhadap perusahaan pelat merah ini tetap perlu dilakukan. Audit penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan-termasuk efisiensi anggarannya, serta evaluasi terhadap kinerjanya. “Saya sangat setuju dan mendukung inisiatif audit tersebut. Audit ini bisa mendeteksi kelemahan manajerial tersembunyi atau kekurangan PT KAI saat ini,” ujar Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 6 Mei 2026.

Djoko menjelaskan, PT KAI sebagai perusahaan BUMN bisa dibilang memegang hak monopoli transportasi kereta api di Indonesia. Namun ujung-ujungnya, keuangannya masih merugi. Tahun lalu, KAI mencatat potensi kerugian sebesar Rp1,9-2 triliun. Penyebabnya adalah beban utang dan operasional Whoosh yang membuat KAI menanggung beban kerugian sebagai pemegang 59,53% saham PT PSBI, pengelola proyek kereta cepat itu.

Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Djoko Setijowarno saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Karena itu audit akan bisa membaca tata kelola KAI apakah sudah sesuai standar dan mengecek fundamentalnya–apakah masih di jalur yang benar ataukah tidak. “KAI sudah menjadi etalase pelayanan transportasi publik yang dibanggakan. Kalau lengah dan ada sedikit saja insiden, sistem harus merespons cepat dalam mengambil keputusan, agar tidak menggerus kepercayaan publik,” ujar Djoko.

Sejalan dengan perbaikan tata kelola KAI, Djoko menilai industri perkeretaapian Indonesia berkembang pesat dengan semakin beragamnya operator seperti PT KAI, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Hal ini membuka peluang baru termasuk bagi investor swasta untuk mengembangkan koridor komuter. “Agar investor berani masuk, harus ada reformasi serta kepastian hukum melalui revisi UU Perkeretaapian,” ucapnya.

Tags : #EdShareOn #DjokoSetijowarno #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Mufti Mubarok: Kita Perlu Punya QR Bank Data Produk

Mufti Mubarok: Kita Perlu Punya QR Bank Data Produk

Mufti Mubarok: Kita Perlu Punya QR Bank Data Produk

April 30, 2026
Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaKetua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menilai penting bagi RI untuk memiliki sistem pengawasan produk berbasis digital. Nantinya, sistem ini berbentuk pemindai kode QR yang memudahkan konsumen untuk mengecek langsung status dan keamanan suatu barang. “BPKN akan mendorong satu QR yang menyimpan data barang dan jasa. Jadi ketika dipindai, kode itu akan menunjukkan data keamanan produk, misal keasliannya, SNI-nya, perizinannya, dan kalau impor asalnya dari mana. Ini sedang kami usulkan ke DPR,” kata dia kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 29 April 2026.

Usulan BPKN itu menyusul temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) akhir tahun lalu untuk produk vape impor merek Love Ind yang mengandung narkotika. Kamuflase itu mendorong BNN untuk mengeluarkan rekomendasi pelarangan vape. Terlebih hasil uji laboratorium terhadap 341 sampel cairan vape, 23 di antaranya tergolong narkotika golongan II. Rekomendasi BNN sendiri memicu protes dari pengguna vape yang mengusulkan adanya regulasi soal profil risiko produk.

Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Mufti, BPKN sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait pengawasan importir termasuk produk vape. “Tidak hanya vape, tapi juga makanan dan permen yang dimasukkan narkoba. Untuk itu kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengawal pengawasannya. Jika nanti sudah ada satu QR ramah konsumen, kita akan bisa mengecek data asal-usulnya, termasuk siapa importir dan asal negaranya. QR ini penting untuk menjawab keresahan konsumen soal keamanan produk,” ujarnya.

Keamanan produk makanan dan kesehatan adalah satu dari 11 sektor yang ditangani BPKN. Mufti menyebut, sepanjang 2025 ada 851 aduan yang masuk ke BPKN dengan total kerugian mencapai Rp438 miliar. Dari jumlah itu, sektor jasa keuangan paling banyak diadukan konsumen. Tercatat ada sekitar 4100 kasus jasa keuangan yang sudah ditangani BPKN. Sedangkan di peringkat berikutnya ada sektor perumahan dengan sekitar 3200 kasus.

Mufti menjelaskan, untuk aduan sektor perumahan, kebanyakan terkait kasus wanprestasi pengembang (developer). Misalnya ada konsumen yang sudah melunasi pembayaran, tapi dokumen propertinya tidak mereka terima. Ada juga yang fisik rumahnya belum jadi padahal konsumen sudah lunas pembayarannya. Aduan lain terkait proyek Meikarta yang mangkrak. “Karena kami bukan peradilan maupun eksekutor, kami biasanya kolaborasi lintas-kementerian. Walau tidak bisa 100%, tapi minimal 80-90% kasus bisa kami selesaikan,” ucapnya.

Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Sedangkan untuk aduan sektor keuangan, disebut Mufti sangat masif. Mulai dari kasus perbankan, asuransi, leasing, pinjaman online, penipuan, hingga investasi. Di beberapa kasus, masalah terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap skema perjanjian. Di kasus pinjol misalnya, tak sedikit yang tidak memahami besaran bunganya. Sedangkan di kasus asuransi, sejumlah pengadu tidak memahami profil layanan yang dibelinya. Ada juga pihak ketiga yang tidak bisa memenuhi janji yang ia tawarkan saat menawarkan produknya ke pembeli.

Lain halnya dengan perlindungan konsumen di pasar modal. Mufti menjelaskan, BPKN berharap regulasi pemerintah lebih diperkuat, terutama untuk badan atau perusahaan saham. Namun di sisi lain, konsumen juga mesti mau untuk meriset lebih dalam soal produk investasi yang ia beli. Mufti mencontohkan kasus penipuan deposito palsu Rp28 miliar yang dilakukan pegawai BNI, maupun kasus saham DADA yang alamat kantornya sempat terdeteksi di warung kelontong. “Masyarakat harus kritis terhadap investasi yang tidak logis,” kata dia.

Mufti Mubarok: Bentuk Eksploitasi, Produk NonBalita Dilarang Pakai Model Bayi

Penggunaan foto dua bayi, laki-laki dan perempuan, di iklan billboard produk air mineral dalam kemasan (AMDK) yang sempat viral beberapa waktu lalu menuai kecaman masyarakat. Terkait hal itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok juga tidak sepakat bila balita menjadi objek iklan produk komersial. Ia memberi alternatif profesi atlet sebagai figur yang bisa dipakai merek tersebut untuk mempromosikan produk air mineral, alih-alih balita.

Penggunaan visual balita di produk pangan umum dilarang Peraturan BPOM No.6 Tahun 2021 Pasal 14 huruf bb. Yang boleh menampilkan balita hanyalah produk khusus balita, sementara AMDK adalah produk pangan umum. “Sejak awal kami sepakat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), eksploitasi terhadap anak apalagi balita dalam konteks promosi produk tentu tidak diperbolehkan dan karena itu harus dihentikan penayangannya,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 29 April 2026.

Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Muhammad Mufti Mubarok saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Mufti menyebut, eksploitasi perempuan dan anak jelas-jelas dilarang, termasuk di berbagai iklan. Ia mencontohkan eksploitasi perempuan yang bisa kita temui di sejumlah iklan, tak hanya produk kosmetik dan perawatan tubuh. Biasanya, praktik iklan menempatkan perempuan sebagai objek yang ditonjolkan tubuhnya. Mufti juga menyebut soal adanya klaim berlebihan akan khasiat produk tertentu di iklan komersial.

“Seperti di iklan kosmetik. Karena kepengin hasil yang cepat, instan, konsumen memilih produk yang kandungannya berbahaya dan efek sampingnya besar,” kata Mufti. Ia menambahkan, perihal overclaim produk ini BPKN sudah berkoordinasi dengan BPOM sebagai lembaga yang memiliki otoritas laboratorium. “Intinya produk yang overclaim akan kena sanksi.”

Tags : #EdShareOn #MuhammadMuftiMubarok #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ismail Amin: Iran Sudah Siap Perang Sejak Lama

Ismail Amin: Iran Sudah Siap Perang Sejak Lama

Ismail Amin: Iran Sudah Siap Perang Sejak Lama

April 23, 2026
Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JakartaGencatan senjata antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran bisa dibilang rapuh. Negosiasi bilateral pun sering buntu, yang berujung pada belum berhentinya serangan dari kedua belah pihak sejak 28 Februari 2026 atau lebih dari 50 hari lalu. Diaspora Indonesia yang sudah 20-an tahun tinggal di Qom, Iran, Ismail Amin, menyebut Iran tak gentar bila ketegangan geopolitik dengan AS-Israel masih akan berlanjut, bahkan berujung perang. “Iran ini sudah siap perang sejak lama,” kata dia kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 22 April 2026.

Ismail menceritakan, masyarakat Iran semacam anomali bila dibandingkan dengan warga negara lain untuk urusan perang. Di tengah ketegangan politik dengan AS-Israel saat ini, masyarakat Iran disebut Ismail tetap tenang, tidak mencari perlindungan, dan tidak mencemaskan serangan militer yang bisa saja tiba-tiba meluluhlantakkan rumah dan keluarga mereka. Bahkan setiap malam, warga secara rutin melakukan aksi turun ke jalan maupun konvoi kendaraan untuk memberi motivasi kepada pemerintahnya untuk melawan AS-Israel. Mereka membawa bendera nasional dan poster pemimpin tertinggi Iran sebagai bentuk dukungan.

Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Dari aksi itu, warga tidak lagi menginginkan pemerintah untuk bernegosiasi dengan pihak lawan, maupun menerima gencatan senjata. Sebab bagi warga Iran, AS-Israel sudah tidak bisa dipercaya untuk mematuhi hasil perundingan. Dari dua kali negosiasi saja, pihak AS masih tetap melancarkan dua kali serangan. “Memang ada kelompok yang gembira dengan kematian Ayatollah Ali Khamenei dan ingin rezim ini diganti. Namun massa yang turun ke jalan ini ingin menutup suara-suara itu. Mereka mendukung pemerintah untuk menolak gencatan senjata,” kata Ismail.

Menurut mahasiswa doktoral Universitas Internasional Al Mustafa Iran ini, warga setempat tidak takut menjadi korban perang. Justru sebagai muslim, warga Iran menganggap korban yang terbunuh di perang melawan AS-Israel akan mati syahid, alias meninggal dalam kondisi berjuang di jalan Allah. Ini karena Israel dan AS adalah musuh yang sudah melakukan penindasan dan kezaliman. “Jadi logika mereka, kalau kena (terbunuh dalam serangan AS-Israel) itu artinya dipilih Tuhan untuk mendapat kemuliaan,” ujarnya. Bahkan jika ada kerabat yang meninggal karena serangan AS-Israel, ucapan untuknya tidak hanya berisi belasungkawa, tapi juga diberi selamat karena mati syahid.

Sedangkan pemerintah Iran, disebut Ismail bertanggung jawab menangani dampak serangan AS. Rumah korban yang hancur akibat bom AS, misalnya, akan diperbaiki oleh pemerintah. Sedangkan warga yang menjadi korban akan diungsikan sementara oleh pemerintah ke hotel-hotel, dan ditanggung biaya hidupnya. Di Teheran, ibukota Iran, setidaknya ada 100 hotel yang disiapkan untuk menampung para korban sebelum bisa kembali ke rumahnya mereka pascarenovasi. “Lemari kulkas yang rusak saja diganti oleh pemerintah,” Ismail menjelaskan.

Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Perspektif mati syahid, berikut kesiapan mitigasi oleh pemerintah, membuat warga Iran relatif tenang dalam menyikapi serangan militer. Ismail menyebut, selama ini pun tidak ada kelangkaan komoditas maupun kepanikan massal atau panic buying dari warga Iran akibat serangan militer AS. Supermarket, pusat perbelanjaan, dan pasar tetap buka seperti biasa. Kenaikan harga sejumlah barang pun sudah diantisipasi pemerintah dengan bantuan tunai ke rekening warga dan mengadakan bazar barang murah. Begitu pun di sektor medis, pemerintah sudah bersiaga dengan menyiapkan fasilitas kesehatan darurat sebagaimana saat pandemi.

Lain halnya di sektor siber. Menurut Ismail, Iran memiliki aplikasi obrolan sendiri seperti Rubika dan Eitaa. Pemerintah juga membuat jaringan internet lokal, agar warga Iran tidak bergantung pada sistem global. “Jadi mereka berusaha untuk mencegah peretasan dengan cara ini. Karena aplikasi seperti Whatsapp, Zoom, begitu kan bisa terpantau oleh intelijen asing. Sehingga Iran mencegahnya dengan membuat jaringan internet dan aplikasi sendiri yang pengamanannya lebih ketat,” kata dia.

Ismail Amin: Masyarakat Iran Respek pada Warga Indonesia

Sejarah hubungan baik antara Indonesia dengan Iran dirasakan Ismail Amin selama lebih dari 20 tahun tinggal di Negeri Para Mullah ini. Pria yang sedang menempuh studi doktoral di Universitas Internasional Al Mustafa Iran ini mengatakan, setiap mengetahui dirinya berasal dari Indonesia, warga Iran biasanya menunjukkan sikap respek. Salah satu sebabnya karena warga Iran tahu, Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan 242 juta jiwa (riset Pew Research Center, 2026).

Alasan lainnya adalah karena banyak warga Iran yang mengenal presiden pertama Indonesia, Sukarno. Ismail menjelaskan, Sukarno di sana dikenal sebagai tokoh Gerakan Nonblok, pembela Palestina, dan antipenjajahan –cocok dengan ideologi Iran. “Kalau kita pakai kopiah, pasti sudah diidentifikasi sebagai orang Indonesia. Dan orang Indonesia itu dianggap sebagai Sukarnois yang antipenindasan,” kata Ismail saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 22 April 2026.

Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ismail Amin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Selama di Iran pun, ia sebagai warga negara asing terus mendapat perlakuan baik. Ismail bahkan mendapat bantuan tunai, sumbangan-sumbangan, dan sembako. Ia mengaku, sejak awal serangan AS-Iran, ia terus mendapat limpahan bantuan dari tetangganya. “Dari awal perang sampai sekarang saya belum beli beras karena terus diberi oleh tetangga. Betul-betul orang Iran itu gemar bersedekah dan membantu orang, juga ramah terhadap tamu seperti saya.”

Menurut Ismail, warga Indonesia di Iran juga menumbuhkan solidaritas dengan membuat posko dengan fasilitas makanan-minuman ringan. Posko ini biasa didatangi oleh masyarakat yang mengikuti aksi dukungan terhadap pemerintah Iran. Sedangkan dukungan di Tanah Air tercermin dari jumlah donasi untuk renovasi Iran yang digalang Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia. Per 11 April 2026, tercatat ada bantuan senilai Rp9,06 miliar dari lebih dari 24 ribu orang Indonesia untuk Iran. Tingginya angka partisipasi warga Indonesia dinilai Kedubes Iran untuk Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan eratnya hubungan emosional antar-dua bangsa.

Tags : #EdShareOn #IsmailAmin #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)