Andika Perkasa Ungkap Tantangan dalam Pengambilan Keputusan di Militer

Politik·March 7, 2024July 2, 2024

Andika Perkasa Ungkap Tantangan dalam Pengambilan Keputusan di Militer

March 7, 2024

Andika Perkasa. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam wawancara yang dilakukan di podcast EdShareOn, Andika Perkasa yang merupakan Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 ini, mengungkapkan beragam isu terkait tekanan dan tantangan dalam pengambilan keputusan di tubuh militer. Eddy Wijaya selaku host podcast EdShareOn bertanya tentang tekanan dari pihak tertentu atau pesanan khusus dalam pengambilan kebijakan.

Andika Perkasa menyatakan bahwa tekanan dalam pengambilan keputusan memang ada, terutama terkait dengan pemilihan personel untuk jabatan tertentu atau dalam proses pengadaan. Namun, dia menegaskan bahwa dalam menghadapi tekanan tersebut, pertimbangan yang diutamakan adalah kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan prinsip merit system. “Saya selalu mengutamakan pertimbangan pertama, apakah hal itu melanggar aturan atau tidak,” tegas Andika.

Terkait dengan pengadaan barang, Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya sangat memperhatikan aspek kualitas dan relevansi barang yang dibeli, bahkan untuk hal sekecil apapun seperti sepatu. Spesifikasi barang yang diinginkan harus sesuai dengan kebutuhan tugas, sehingga mendukung kinerja dan keselamatan personel militer. “Kita harus pastikan barang yang kita beli mendukung tugas kita dengan baik,” paparnya.

Ketika ditanya tentang tekanan tertentu selama periode pemilihan presiden pada 2019, Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang pada netralitas, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun tekanan mungkin ada, Andika menekankan bahwa sebagai anggota militer, ia tidak melaksanakan perintah yang melanggar aturan. “Saya tidak melaksanakan itu. Karena sudah jelas dalam undang-undang bahwa militer harus netral,” tegasnya.

Menanggapi isu-isu terkini tentang ketidaknetralan aparat TNI dan Polri dalam pemilihan umum, Andika Perkasa menyatakan bahwa sementara godaan atau tekanan mungkin ada. Namun ia yakin bahwa kepemimpinan TNI dan Polri akan tetap tegak di bawah undang-undang. “Saya yakin dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk tetap tegak di bawah undang-undang,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Tantangan dan Strategi Penyelesaian Konflik Papua Andika Perkasa

Politik·March 7, 2024July 2, 2024

Tantangan dan Strategi Penyelesaian Konflik Papua Andika Perkasa

March 7, 2024

Andika Perkasa. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam perbincangan dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Andika Perkasa memberikan wawasan yang mendalam tentang penyelesaian konflik Papua. Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 ini ditanya terkait penyelesaian konflik Papua.

Andika Perkasa menegaskan bahwa peranannya adalah memastikan keamanan dan percepatan pembangunan di Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2020. Meskipun tidak ada status khusus sebagai daerah militer, pendekatan hukum yang berlaku di seluruh Indonesia tetap diterapkan di Papua. “Tugas saya lebih ke hal-hal yang sifatnya membantu,” ungkapnya.

Andika Perkasa mengakui kemungkinan adanya penyelundupan senjata dari luar negeri, meskipun senjata yang digunakan oleh kelompok bersenjata di Papua tidak terlalu canggih. Tantangan utama terletak pada penguasaan medan perang yang luas oleh pihak militer, dengan personel yang terbatas.

“Penyelundupan ini ada kemungkinan yang dari dalam negeri tapi juga tidak menutut kemungkinan ada yang dari luar negeri. Tapi kalau kita lihat senjatanya sebetulnya nggak canggih-canggih amat sebenarnya. Penguasaan medan yang membedakan. Mereka sangat tahu dan daerahnya tiga setengah kali pulau Jawa. Sedangkan personelnya kurang,” tuturnya.

Andika Perkasa juga menekankan pentingnya mencegah korban dalam konflik Papua untuk menghindari balas dendam yang bisa memperdalam masalah. “Tujuan saya adalah mencegah korban, karena korban akan memperdalam masalah,” ujarnya. Dia menekankan bahwa tindakan TNI harus sesuai dengan kewenangannya untuk mencegah kesalahan prosedur dan penyalahgunaan kekuasaan.

Andika Perkasa juga menyoroti tantangan dalam menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan. “Tidak boleh hanya karena kita ingin menegakkan hukum, kita melakukan hal yang sama,” tegasnya. Menurutnya Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip kemanusiaan.

Tags :

Recent Posts

Dari Pendidikan Hingga Dukungan Politik, Ini Alasan Andika Perkasa Terjun ke Dunia Politik

Politik·March 7, 2024July 2, 2024

Dari Pendidikan Hingga Dukungan Politik, Ini Alasan Andika Perkasa Terjun ke Dunia Politik

March 7, 2024

Andika Perkasa. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara di podcast EdShareOn, Andika Perkasa, Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022, memberikan gambaran yang mendalam tentang alasannya memasuki dunia politik. Dia menguraikan bahwa keputusannya untuk terjun ke politik berasal dari pengalaman dan pendidikannya di bidang public policy dan administrasi publik.

“Pengalaman dan pendidikan saya sebagian besar terkait dengan eksekutif. Jadi, saya melihat bahwa terjun ke dalam sistem politik nasional adalah langkah yang tepat untuk saya,” jelas Andika Perkasa.

Pada tahap awal karier politiknya, Andika Perkasa bahkan dinominasikan sebagai calon kuat untuk posisi cawapres, mendampingi Pak Ganjar. Namun, perubahan dinamis dalam politik menyebabkan PDIP memilih Pak Mahfud sebagai calon pendamping. Meskipun demikian, Andika Perkasa menyatakan bahwa ia tidak merasa kecewa. “Saya benar-benar tidak memiliki agenda tertentu. Saya percaya bahwa keputusan politik yang dibuat oleh Ibu Megawati adalah yang terbaik saat itu,” ujarnya.

Pernah dicalonkan sebagai calon cawapres, Andika Perkasa menegaskan bahwa ia mendukung keputusan partainya dengan tulus. “Saya percaya bahwa keputusan politik yang dibuat oleh Ibu Megawati adalah yang terbaik saat itu,” katanya.

Ketika berbicara tentang dukungan dari purnawirawan TNI, Andika Perkasa menyoroti bahwa mereka, seperti masyarakat umumnya, memiliki hak untuk memberikan dukungan politik mereka kepada siapapun yang mereka pilih. “Purnawirawan TNI adalah bagian dari masyarakat biasa. Mereka memiliki hak yang sama untuk memberikan dukungan politik mereka,” ungkapnya.

Meskipun hubungan antara sesama purnawirawan tidak intens seperti dulu, Andika Perkasa menegaskan bahwa komunikasi masih terjalin. “Meskipun tidak intens dulu karena tidak ada ikatan profesi, namun komunikasi tetap berlangsung,” tuturnya.

Tags :

Recent Posts

Memahami Dinamika Politik Indonesia, Dari Tantangan Hingga Solusi dari Akbar Faizal

Politik·March 6, 2024July 2, 2024

Memahami Dinamika Politik Indonesia, Dari Tantangan Hingga Solusi dari Akbar Faizal

March 6, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Saat berbincang-bincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, seorang anggota DPR-RI periode 2009-2013 dan 2014-2019, membahas tentang dinamika politik Indonesia. Dalam dialognya, Faizal menyoroti tantangan yang dihadapi negara ini dan mengungkapkan perspektif yang jujur tentang perbaikan yang diperlukan dalam sistem politik.

Akbar Faizal menyoroti pentingnya perbaikan dalam pengelolaan partai politik sebagai langkah awal untuk memperbaiki realitas politik di Indonesia. Dia mengakui bahwa praktek-praktek yang tidak sehat, seperti pembayaran untuk mendapatkan posisi politik, menjadi masalah yang harus segera diatasi. “Perbaikan pengelolaan partai politik,” ujarnya.

Pria kelahiran 21 Desember 1968 ini juga memberikan pandangan yang tajam tentang kebutuhan untuk menghindari konflik kepentingan antara ruang eksekutif dan legislatif. Dia dengan tegas menyatakan, “Kenapa sampai harus ada barikade antara ruang eksekutif dengan ruang apa legislatif. Hal itu sangat bahaya.”

Selain itu, Akbar Faizal membahas dampak finansial dalam politik dan menyoroti perilaku manusiawi yang tidak pernah merasa cukup. Dia menggambarkan situasi di mana kepentingan pribadi dapat mengalahkan kepentingan publik. “Apalagi Mungkin undang-undangnya ini yang menghambat yang menghambat bisnisnya mungkin dibelokin lagi supaya bisa lancar,” katanya.

Faizal juga membahas pentingnya konsolidasi demokrasi untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang memperjuangkan masa depan bangsa. “Konsolidasikan demokrasi seperti yang seharusnya bukan seperti yang Anda inginkan tapi seperti yang seharusnya. Kebebasan berbicara dirancang, manusia-manusia yang mendapatkan mandat untuk mengelola negara adalah orang-orang yang memikirkan tentang masa depan bukan masa hari ini saja,” ungkapnya.

Namun di tengah semua permasalahan ini, Faizal masih memelihara optimisme terhadap kemampuan Indonesia untuk berubah menjadi lebih baik. Dia percaya bahwa dengan mengatasi penyakit-penyakit politik dan memberikan contoh positif, kita dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. “Anak-anak kita banyak. Anak-anaknya Pak Eddy, anak-anak saya, dan anak-anak teman-teman yang lain itu harapan bangsa,” ujarnya.

Tags :

Recent Posts

Rekam Jejak Politik Indonesia: Sorotan Kritis dan Harapan dari Akbar Faizal

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Rekam Jejak Politik Indonesia: Sorotan Kritis dan Harapan dari Akbar Faizal

March 5, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, anggota DPR-RI periode 2009-2013 dan 2014-2019, memberikan wawasan yang mendalam tentang perjalanan politik Indonesia dan tantangan yang masih dihadapi negara ini.

Akbar Faizal menceritakan keterlibatannya dalam tim transisi saat Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden pada tahun 2014. “Ada banyak yang telah dilakukan Pak. Khususnya pada periode pertama, saya membela habis-habisan di masa itu,” jelasnya. Dia juga menyoroti kemajuan di era Jokowi yang telah dicapai dalam infrastruktur, tetapi juga menekankan perlunya memperbaiki indeks kebebasan berpendapat.

Pria kelahiran 21 Desember 1968 ini secara kritis juga membeberkan perbedaan antara periode pertama dan kedua kepresidenan Jokowi. “Pada periode pertama, saya tidak merasa malu atau bersalah kalau katakan bahwa saya membela total Pak Jokowi. Tetapi pada periode kedua, ada banyak catatan yang harus kita perbaiki,” tuturnya.

Akbar Faizal jgua membagikan pengalamannya sebagai anggota DPR, menggambarkan tantangan dan kelemahan dalam sistem politik. Dia menyebutkan tentang tekanan yang dihadapi anggota DPR untuk memenuhi banyak kewenangan.

“DPR adalah tempat yang kompleks. Ada anggota DPR yang bukan politisi, tetapi pedagang atau bahkan ibu rumah tangga yang suaminya memiliki posisi politik,” jelas Faisal.

Akbar Faizal juga mengajak semua pihak, terutama aparat penegak hukum, untuk bekerja sama dalam membawa Indonesia ke depan. “Kepada teman-teman terutama aparat penegak hukum yang sedang memegang kewenangan, bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Ayo kita satu jiwa membawa Indonesia ke depan dengan menimbang baik baik,” tutupnya.

Tags :

Recent Posts

Akbar Faisal, dari Partai Politik Hingga Biaya Jadi Caleg

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Akbar Faisal, dari Partai Politik Hingga Biaya Jadi Caleg

March 5, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah diskusi dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, seorang mantan anggota DPR RI periode 2009-2013 dan 2014 dan 2019, membahas dunia politik Indonesia yang sering kali dipenuhi dengan tanda tanya dan ketidakpastian. Dalam percakapan yang tajam ini, Faizal mengungkapkan pengalamannya dan pandangannya tentang uang politik, integritas, dan tantangan dalam menjalani karier politik di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tentang biaya yang dibutuhkan untuk menjadi anggota DPR RI, Faizal dengan tegas menyatakan, “Tergantung daerahnya Pak. Kalau di Jakarta menurut saya di bawah 40 miliar sudah nggak punya Pak.” Ia juga menyoroti masalah yang sama di daerah-daerah, dengan biaya kampanye yang terus meningkat. “Sekarang saya dengar-dengar kalau tidak punya uang 10 miliar jangan coba-coba,” ujarnya.

Pengalaman Faizal selama menjadi anggota DPR RI memberinya perspektif yang dalam tentang politik uang dan korupsi. “Saya hidup dari gaji dan hak-hak yang saya bisa terima ya,” ungkapnya. Namun, dia juga mengakui adanya kesalahan pribadi dalam hal keuangan, menyoroti tantangan moral yang dihadapi oleh banyak politisi.

Akbar Faizal juga mengeksplorasi masalah yang lebih mendalam dalam politik Indonesia, termasuk peran partai politik. Dia menunjukkan ketidakpuasannya dengan keadaan partai politik saat ini, yang seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip ideologisnya. “Hari ini bicara tentang membela rakyat kecil. Tapi saat di DPR, dia malah diam saja ketika ada undang-undang yang mencederai pikiran dan perasaan rakyat kecil,” jelasnya.

Pada akhirnya, Akbar Faizal menegaskan bahwa motivasinya untuk berpindah-pindah partai politik adalah untuk mencari lingkungan yang mendukung prinsip-prinsip yang dia yakini. “Saya mencari format yang terbaik. Ketika di situ saya tidak ada gunanya atau bahkan barangkali menambah kerusakan yang ada, saya pergi,” katanya dengan tegas.

Tags :

Recent Posts

Akbar Faizal: Seorang Politisi Harus Bisa Membaca Masa Depan

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Akbar Faizal: Seorang Politisi Harus Bisa Membaca Masa Depan

March 5, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara yang menggugah dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, mantan anggota DPR periode 2009-2019, membagikan pemikirannya tentang esensi menjadi seorang politisi yang sesungguhnya. Pada perbincangan tersebut, pria kelahiran 21 Desember 1968 ini membahas peran politisi dalam masyarakat dan pentingnya memiliki integritas serta visi masa depan yang jelas.

Saat ditanya tentang keberanian dan ketegasan selama masa jabatannya di DPR, Akbar Faizal menyatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sungguh-sungguh. “Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan,” katanya.

Dia menyoroti perbedaan antara menjadi politisi sejati dan sekadar memiliki gelar politik. “Orang ini bukan politisi, orang ini adalah orang yang sedang beruntung saja duduk sebagai anggota DPR, entah caranya bagaimana,” tegasnya.

Pada saat dimintai pendapat tentang anggota DPR yang tidak aktif dalam membahas permasalahan yang nyata, Akbar Faizal mengungkapkan keprihatinannya. “Ada 575 orang anggota DPR. Saya mau tanya berapa anggota DPR yang pernah berbicara tentang problem rakyat?,” ujarnya. Ia menekankan bahwa seorang politisi sejati harus mampu membawa visi dan perubahan untuk masyarakat yang dipimpinnya.

Pengalaman Akbar Faizal di dunia politik memberinya wawasan yang mendalam tentang karakter dan integritas seorang politisi. Dia menegaskan bahwa menjadi politisi adalah tentang membaca masa depan dan membawa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. “Seorang politisi adalah dia orang yang memahami masa depan,” paparnya.

Meskipun tidak lagi aktif secara langsung di dunia politik partai, Akbar Faizal masih berperan sebagai mentor bagi sejumlah politisi muda. “Saya lebih memilih menjadi seorang guru bagi mereka. Saya punya banyak materi untuk itu,” ungkapnya. Ia terus berusaha untuk berkontribusi dalam pembentukan karakter politisi yang berkualitas.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Tentang Peran Kode Etik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Tentang Peran Kode Etik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

March 5, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad memberikan pendapatnya tentang pentingnya kode etik dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam percakapan itu, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015 ini membagikan pemikirannya tentang bagaimana aturan dan prinsip-prinsip kode etik yang ada di KPK bisa mengubah individu menjadi orang yang benar.

Menurut Samad, aturan kode etik yang ketat di KPK adalah faktor penting yang membuat orang bekerja di lembaga itu menjadi pribadi yang baik. “Orang yang kerja di KPK itu datang dari macam-macam instansi, ada dari kepolisian, dari Kejaksaan, ada dari BPKP, ada dari kantor baik macam semua kumpul di situ macam-macam ya. Tentunya orang-orang ini membawa yang namanya budaya organisasi masing-masing,” ujarnya.

Abraham Samad juga menyoroti tentang individu yang mungkin memiliki catatan buruk sebelumnya. Akan tetapi saat masuk ke KPK, berubah menjadi pribadi yang baik. “Kalaupun orang ini sebelum masuk di KPK, mungkin dia agak jahat sedikit, dia agak binal-binal, dan nakal-nakal sedikit. Ketika dia masuk di KPK, ia menjadi orang baik itu kan luar biasa,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem yang dibangun oleh KPK memungkinkan individu-individu tersebut untuk menjadi teladan yang baik bagi lembaga lain di Indonesia. “KPK punya sistem yang begitu maka dia jadi role model. Dia menjadi contoh bagi seluruh lembaga yang ada di Republik ini. Baik kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya,” tambahnya.

Terkait isu tentang Harun Masiku yang diduga telah meninggal, Abraham Samad menunjukkan bahwa KPK sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangani kasus semacam itu. “Sebenarnya kalau KPK Serius dari dulu, sebenarnya gampang sekali menangkap namanya Harun Masiku karena KPK sudah punya pengalaman nangkap-nangkap orang yang ada di luar negeri,” katanya.

Meskipun isu-isu seperti ini memunculkan pertanyaan dan keraguan, Samad menegaskan bahwa perlu waktu untuk menganalisis situasi secara menyeluruh sebelum membuat kesimpulan. “Saya masih ingin menganalisa lebih jauh. Apa dia meninggal atau belum. Saya belum bisa menyimpulkan apa dia meninggal apa nggak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Tantangan dan Persepsi Abraham Samad Tentang Masa Depan KPK

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Tantangan dan Persepsi Abraham Samad Tentang Masa Depan KPK

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah perbincangan dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, berbagi pandangannya tentang kondisi KPK saat ini. Pasalnya KPK menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemberantas korupsi ini.

Dalam podcast EdShareOn, Abraham Samad memberikan tanggapan tentang kemungkinan tekanan dari pemerintah terhadap KPK untuk memanipulasi kasus tertentu. Dengan tegas, ia menyatakan, “Saya nggak tahu kalau pimpinan lain ya, tapi kalau kalau saya pribadi nggak pernah mengalami.” Ini mengisyaratkan bahwa setidaknya selama masa kepemimpinannya, ia tidak mengalami tekanan semacam itu.

Salah satu poin menonjol yang dibahas dalam podcast EdShareOn ini adalah persepsi masyarakat terhadap KPK yang semakin menurun. Ia mengaku bahwa saat ini KPK nilainya lebih rendah dibandingkan kepolisian. “Sebenarnya itu, KPK itu menjadi mundur dan orang nggak percaya menjadi lemah itu karena ada dua,” ungkapnya.

Abraham Samad melanjutkan dengan menyoroti dua aspek utama yang melemahkan KPK, yaitu revisi undang-undang dan penunjukan komisioner yang kontroversial. Dalam konteks penunjukan komisioner, ia membahas masalah serius terkait proses seleksi, terutama terkait kasus Firli Bahuri. “Orang ini ada masalah ketika dia jadi Deputi. Ia pernah jadi Deputi di KPK tapi DPR pada saat itu mengabaikan. Menurut pimpinan KPK yang saya tanya dan salah satu orang yang memeriksa Firli, Abdullah Hehamahua ketika Firli jadi Deputi membenarkan bahwa Firli melakukan pelanggaran berat,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik upaya melemahkan KPK. Abraham Samad mengakui bahwa sumber masalah tersebut sangat rumit, tetapi ia menekankan bahwa undang-undang yang direvisi dan penunjukan komisioner bermasalah adalah dua faktor kunci dalam skenario tersebut.

Ketika pembicaraan bergeser ke arah kepemimpinan KPK di bawah Nawawi Pomolango, Samad menyatakan apresiasinya, meskipun ia mengakui kendala yang dihadapi oleh Nawawi dalam memperbaiki KPK. Ia menyoroti kelemahan dalam undang-undang yang mengatur KPK, terutama terkait kewenangan dan kode etik.

Kode Etik Penegak Hukum

Abraham Samad juga mengungkap tentang kode etik bagi penegak hukum yang sangat penting. Dia menekankan perlunya penegak hukum tunduk pada peraturan etika yang ketat guna mencegah terjadinya konflik kepentingan. “Penegak hukum kalau tidak diatur dalam kode etik, dia bisa melakukan apa saja. Semisal ‘kamu kasih saya duit, perkaramu tidak dilanjutkan’. Makanya harus diatur,” paparnya.

Abraham Samad juga menyatakan bahwa sebagai pimpinan KPK, konsekuensinya adalah ketaatan pada kode etik yang ketat. “Jadi kalau orang bilang susah dong, ya jangan menjadi ketua KPK. Jadi sebenarnya ini soal pilihan hidup,” tambahnya.

Walaupun dihadapkan pada beragam tantangan, Abraham Samad tetap menekankan pentingnya penegak hukum untuk mematuhi standar moral yang tinggi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik.

“Penegak hukum itu harus mempunyai standar moral yang sangat tinggi. Jadi kalau orang biasa misalnya standar moralnya adalah 5, penegak hukum tidak boleh 5 tapi dia harus 7. Karena dia dijadikan teladan dan harus memberi contoh. Jika dia tidak punya etika dan akhlak yang bagus, itu berbahaya sekali karena dia akan menentukan benar atau tidak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Ungkap Solusi Mengatasi Corruption by Need dan Corruption by Greed

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Ungkap Solusi Mengatasi Corruption by Need dan Corruption by Greed

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, membahas tentang berbagai jenis korupsi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam podcast ini, Abraham Samad membagikan pandangannya tentang fenomena korupsi dan upaya yang harus dilakukan untuk menguranginya.

Salah satu jenis korupsi yang dibahas adalah corruption by need atau korupsi karena kebutuhan. “Ini adalah orang yang korupsi karena kebutuhannya tidak mencukupi. Pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari,” jelas Abraham Samad. Contoh yang diberikan Abraham adalah seorang pegawai tingkat rendah di kantor lurah yang mengurus surat-surat seperti KTP. “Karena gajinya rendah, dia terpaksa meminta uang lebih kepada masyarakat yang mengurus KTP untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” tambahnya.

Namun, Abraham Samad menekankan bahwa meskipun ada faktor kebutuhan, corruption by need tetap tidak boleh dibenarkan. “Netizen ingat corruption by need tidak boleh sama sekali. Itu tetap salah dan tetap dihukum tapi kita bisa mencari jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi lagi,” tegasnya. Salah satu solusi yang disarankan adalah pemerintah memperbaiki struktur gaji untuk pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah sehingga korupsi semacam ini dapat dihindari.

Selanjutnya, Abraham Samad membahas tentang corruption by greed atau korupsi karena keserakahan. “Ini adalah korupsi karena serakah,” jelasnya. Dia memberikan contoh tentang pejabat yang korupsi karena ingin hidup berlebihan meskipun gaji dan tunjangannya seharusnya sudah mencukupi. “Orang bisa kaya, orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar. Kalau seorang pegawai negeri, tiba-tiba dia kaya raya itu yang jadi pertanyaan,” paparnya.

Abraham Samad menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki struktur gaji pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah untuk mencegah korupsi oleh kebutuhan. Di sisi lain, untuk mengatasi korupsi oleh keserakahan, penegakan hukum yang kuat dan pemantauan yang ketat terhadap perilaku pejabat publik sangat diperlukan.

“Jangan salah paham bukan berarti kita anti orang kaya anti kemapanan, tapi kita tidak menghendaki orang menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Orang bisa kaya dan orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar,” tegas Abraham Samad.

Tags :