Djayadi Hanan di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai, turunnya rating kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya disebabkan komunikasi politik ke publik yang kurang baik. “Ada tiga hal negatif yang menjelaskan mengapa tingkat kepuasan terhadap Presiden menurun cukup tajam. Pertama adalah kondisi makro, baik itu ekonomi, penegakan hukum, politik, dan keamanan. Kedua soal kebijakan, dan ketiga soal komunikasi,” kata Djayadi saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 11 Agustus 2026.
Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga survei SMRC, ada penurunan rating kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli tahun ini. Djayadi menyoroti penurunan tajam dalam 8 bulan itu disumbang persepsi publik terhadap program-program pemerintah yang sudah berjalan. Masyarakat disebut Djayadi tidak lagi menilai janji, tapi juga melihat realitas pencapaian program yang sudah berjalan. Di antaranya janji program 19,8 juta lapangan kerja yang ditawarkan Prabowo bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, saat kampanye Pilpres 2024.
Yang juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program pemerintah adalah komunikasi publik, dalam hal ini komunikasi kebijakan dan komunikasi politik secara umum. “Ini terkait dengan bagaimana pemerintah menanggapi persepsi negatif dan kritik dari masyarakat,” ujar akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini. Jika diperhatikan, pemerintah terutama Presiden, dinilai Djayadi tidak merangkul kritik, atau terlalu defensif dan reaktif. “Jadi orang yang mengkritisi sering kali langsung diberi label. Misalnya, dengan sebutan “Londo Ireng”, dituduh antek asing, tidak ingin Indonesia maju, dan semacamnya.”
Idealnya, kata Djayadi, pemerintah menerima kritik sebagai bentuk kecintaan seseorang terhadap Indonesia, dan wujud upaya untuk mendorong kemajuan program pemerintah. Sayangnya, pemerintah justru memberi kesan sedang berkonflik dengan publik yang memberi kritik. Padahal semestinya, pemerintah bisa berfokus saja pada substansi kritiknya. Jangan sampai, masukan dari publik direspons terlambat seperti saat warga mengkritisi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). “Bayangkan, pemerintah butuh waktu hampir dua tahun untuk mau menerima sebagian kritik soal MBG, itu pun setelah penangkapan petingginya (Dadan Hindayana). Ini kan menunjukkan ada problem dalam tata kelola publiknya,” ujarnya.
Djayadi menilai, Presiden dan jajaran pemerintah sebenarnya sudah menyadari masalah ini sejak muncul sejumlah polemik komunikasi politik. Misalnya saat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi laporan kritis dari media, tanggapannya justru melahirkan kontroversi di ruang publik. Sampai akhirnya, strukturnya diubah menjadi Badan Komunikasi (Bakom). Namun, perubahan lembaga itu tampaknya belum menyelesaikan masalah, dan malah berfokus mencari kesalahan pengkritik. Ini menunjukkan pemerintah belum bisa memposisikan diri sebagai perangkul, pendengar, dan pengakomodasi kritik dari publik.
Di sisi lain, hanya sedikit dari sejumlah pejabat di pemerintahan yang dinilai Djayadi bisa berkomunikasi dengan baik ke publik. Buktinya, kata Djayadi, hanya sedikit menteri kabinet Prabowo yang dikenal lebih dari 40% masyarakat. Kebanyakan, tingkat pengenalan para menteri di kalangan publik, angkanya di bawah 20%, sebagaimana survei Indikator Politik Indonesia. “Harusnya komunikator pemerintah itu mencakup seluruh menteri dan wakilnya, yang bisa menjelaskan kebijakan kementerian masing-masing. Kerja komunikasi itu bisa dikoordinasi oleh Bakom, tapi tampaknya fungsi itu tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, Djayadi berharap pemerintah memperbaiki komunikasi politiknya dengan publik. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan efisiensi menimbang kondisi ekonomi yang sedang sulit. Komitmen efisiensi ini bisa dilakukan, salah satunya dengan merampingkan struktur kabinet yang saat ini amat gemuk. “Itu akan menjadi trigger positif yang menunjukkan pemerintah empati pada publik,” kata Djayadi. Yang kedua, pemerintah perlu menata ulang program prioritas yang menelan anggaran raksasa. Dengan begitu, Djayadi melanjutkan, Presiden akan memiliki dukungan publik yang solid.
Kabar akan terjadinya kerusuhan besar pada Agustus 2026, dinilai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mestinya bisa ditangani oleh pemerintah. Apalagi isu demonstrasi Agustus ditengarai hanyalah hasil pabrikasi atau rekayasa untuk menimbulkan keresahan di ruang publik. Media arustama bahkan dituduh sudah dibungkam untuk menutupi aksi massa yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. “Ini kembali ke nyali politik pemerintah untuk mengerahkan aparat dan perangkat instrumen negaranya. Kan pemerintah punya struktur intelijen yang masif: ada BIN, intel Kepolisian, juga BAIS TNI,” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Piranti hukum seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga sebenarnya bisa difungsikan pemerintah untuk memberangus hoaks dan narasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun yang menjadi problem, menurut Djayadi, jika hoaks itu diproduksi oleh kubu tertentu di internal pemerintah sendiri. Jika itu benar adanya, maka sumber penyakitnya ada di internal negara.
“Di titik inilah fungsi pencegahan dari intelijen harusnya bekerja mendeteksi dari mana narasi itu bermula. Makanya para aktor penyebar hoaks bisa diseret ke ranah hukum jika aparat siber sudah menemukan dalangnya,” ujar Djayadi. Namun, kata Djayadi, narasi provokatif ini menyebar luas, bisa jadi karena kondisi batin dan ekonomi masyarakat sedang tidak kondusif. “Isu hoaks bisa membakar emosi karena situasi psikologis-sosial-ekonomi masyarakat di akar rumput sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Tags : #EdShareOn #DjayadiHanan #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya
