Yang justru harus dipersiapkan, menurut Surono adalah edukasi dan mitigasi bencana untuk pemerintah dan masyarakat. Tujuannya, agar kita sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah gunung berapi bisa bersikap bijak dalam mengelolanya. Surono mencontohkan pembaruan Peta Rawan Bencana dan penggunaannya oleh pemerintah daerah dalam penataan ruang kota yang lebih tanggap bencana. “Jadi misalnya terjadi letusan gunung berapi dan longsor, tidak menimbulkan bencana karena sudah diantisipasi. Kalau tata ruang dikelola berdasarkan peta itu dan pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat akan terlindungi dan sejahtera. Pembangunannya juga bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga idealnya punya ahli profesional yang spesifik meneliti dan memahami lebih dalam fenomena vulkanik maupun potensi setiap gunung berapi. Karena, beda gunung api, karakteristik dan mitigasinya pun berbeda. Gunung Anak Krakatau dan Gunung Semeru, misalnya, setiap hari meletus. Namun Gunung Kelud, baru mengeluarkan tiga gempa saja, status bahayanya sudah langsung dinaikkan.

Surono mencontohkan Jepang, yang setiap gunung apinya punya pos pengamatan. Pos Gunung Api Sakurajima, misalnya, dipimpin seorang profesor, dengan tim beranggotakan para magister. Sementara Indonesia, belum mendudukkan ilmu kebumian menjadi sesuatu yang kuat. “Padahal apa yang kita hadapi dan dapat tiap hari itu semua dari bumi dan air kita. Tapi sampai sekarang perhatian ke sana belum maksimal. Saat pembahasan anggaran pun dianggapnya gunung api tidak meletus setiap hari. Padahal kan kita justru bersiap sebelum meletus,” kata doktor Geofisika lulusan Universitas Savoie, Chambery, Prancis ini.

Ia menyebut kolaborasi sebagai kunci tumbuhnya nilai transaksi ekspor UMKM. Tercatat pelaku usaha sejumlah negara menjadi pengimpor produk non-migas Indonesia, seperti negara-negara Amerika Latin, Saudi Arabia, Cile, juga Jepang. Mereka meminati produk UMKM seperti keripik tempe, herbal, durian, manggis, kopi, dan lainnya. “Saya sendiri cukup takjub melihat dalam dua tahun terakhir ini keripik tempe kita mendunia. Ke Amerika Latin ternyata bisa masuk, ke Saudi Arabia juga. Cile dan Jepang juga sangat antusias,” kata dia.

Walau ada peningkatan nilai transaksi dari tahun ke tahun, namun Kemendag masih mendorong pelaku usaha UMKM dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memperbesar peluang ekspornya. Berdasarkan data Kementerian UMKM, kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor Indonesia berada di kisaran 15 persen. Di sisi lain, target pertumbuhan ekspor juga relatif tinggi, mencapai 9,6 persen pada 2029, atau menembus US$ 405 miliar.

Namun, melihat dinamika kondisi global, baik secara sosio-politik maupun ekonomi, proyeksi pertumbuhan ekspor tahun ini disebut Fajarini lebih konservatif. Pemerintah menargetkan total nilai ekspor sebesar US$298,02 miliar hingga US$ 302,55 miliar. “Dengan mempertimbangkan kondisi sekarang, perkiraan (pertumbuhan ekspor tahun ini) mungkin sekitar 5-6,9 persen. Agak pesimistis karena kondisi global tahun ini lebih menantang dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hingga 4 September 2026, karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat karhutla terjadi di sejumlah daerah seperti Kalimantan (Barat, Tengah, Selatan, Timur), Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara dan Utara, Maluku Utara, dan lainnya. Adapun data Kementerian Kesehatan menyatakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah terdampak karhutla mencapai 50.891 kasus sejak Juli hingga Agustus 2026. Dari angka itu, sebanyak 12.600 kasus ISPA terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.

Satwa dan flora yang selama ini hidup di hutan-hutan juga terdampak kebakaran. Struktur tanah pun rusak karena panas dari api merusak mikroorganisme tanah. Saurlin menilai, karhutla masuk kejahatan lingkungan dan korporasi. Karenanya perlu perubahan tata kelola kehutanan, untuk mengatur ulang legalitas atau perizinan pelaku usaha untuk memanfaatkan hutan dan lahan. Jika ini dikelola dengan baik, harapannya risiko kerusakan lingkungan bisa lebih dikendalikan.