Windy Gambetta di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jakarta – Peneliti Pusat Artificial Intelligence (AI) Institut Teknologi Bandung, Windy Gambetta, mengingatkan kita agar tidak sepenuhnya percaya pada kecerdasan buatan. Sebab, bagaimana pun AI bukanlah penentu kebenaran mutlak. “AI bisa halusinasi. Kalau prinsip saya, seribu kali kita memakai AI dan jawabannya benar, belum tentu jawaban berikutnya juga benar. Jadi kalau kita memakai AI, kita harus tetap mengecek ulang hasilnya,” kata Windy saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 27 Agustus 2026.
Dijelaskan Windy, memang ada perubahan perilaku pengguna dalam mencari informasi di internet. Jika dulu mencari di Google, kini kita cenderung bertanya ke AI. Padahal kerja AI hanya merangkum dan menyimpulkan dari materi yang ada. Ketergantungan pengguna terhadap AI di Indonesia memang tercatat meningkat. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2025 mencatat 27,34 persen dari 8.700 responden telah menggunakan AI. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 24,73 persen. Adapun konten AI yang paling sering diakses adalah untuk edukasi atau pembelajaran, sebanyak 43,98 persen.
Kecepatan AI dalam memproduksi hasil yang ditanyakan menjadi sebab preferensi penggunaannya. Padahal hasil yang diproduksi itu belum sepenuhnya benar. Alhasil, ketika penggunaan AI itu ada di ranah pendidikan, kondisinya jadi mengkhawatirkan. Pelajar, misalnya, jadi lebih terbiasa salin-tempel materi dari AI daripada menghafal dan memahami pelajarannya. Pengajar juga tak semuanya melek AI sehingga mungkin luput mengecek keaslian tugas siswanya.
Karena itu menurut Windy, penting untuk membuat pedoman penggunaan AI di institusi pendidikan. “Guideline ini bisa menentukan penggunaan AI yang boleh dan yang tidak. Jadi boleh untuk mencari ide, tapi tidak untuk salin-tempel,” ujarnya. Jika pun menggunakan AI, siswa harus tetap kritis mengecek hasilnya. “Kalau tidak ada bekal kritis ini, pas diuji saat evaluasi pasti nilainya jeblok.” Begitu pun pengajar, mesti mengecek ulang tugas siswa untuk melihat orisinalitas pekerjaannya. Terlebih aplikasi pengecek plagiarisme diketahui tidak sepenuhnya akurat.
Windy mengatakan, kondisi pendidikan kita bisa membahayakan jika institusi tidak membuat kebijakan atau aturan yang mempertimbangkan keberadaan AI. Ia mencontohkan sejumlah pekerjaan dasar di bidang pemrograman (programming), berisiko tergantikan karena AI jago membuat program. Karena itu di ITB, mahasiswa baru diharuskan untuk memahami coding tanpa bantuan AI. Baru di semester-semester berikutnya, mahasiswa dibolehkan memakai AI.
Tak hanya berpotensi menumpulkan daya kritis dalam berpikir, AI juga berpotensi dimanfaatkan untuk merekayasa hal negatif lainnya di ranah siber. Seperti penipuan (scam) meniru wajah dengan foto atau video palsu (deep fake), kloning suara, konten dan iklan palsu, pesan surel palsu, juga serangan terpersonalisasi atau spear phishing.
Karena itu, Windy mengingatkan pentingnya literasi AI yang digerakkan bersamaan oleh sejumlah sektor. Misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang bisa bergerak di ranah kebijakan, Kementerian Pendidikan untuk ranah kurikulum, dan Kementerian Agama untuk pendekatan religius. Tahun lalu, konsorsium koordinasi antarkementerian sudah menyusun pedoman etika AI. “Ini kerja bersama merajut peradaban.”
Ditambahkan Windy, literasi AI perlu proses maraton. Di sisi lain, penyebar hoaks menggunakan teknik algoritma yang selalu berevolusi. Mereka mengorkestrasi narasi tertentu dengan taktik yang berganti-ganti. Karena itu menurut Windy, cara terampuh untuk membasminya adalah dengan mengedukasi audiens. “Kalau penggunanya sudah diedukasi dan tidak mau mengonsumsi produk sampah, dengan sendirinya supply hoaks akan tidak laku.”
Perusahaan konsultan McKinsey dalam risetnya tahun lalu menyatakan bahwa pada 2030, sekitar 30 persen pekerjaan di Amerika Serikat akan tergerus AI, sementara 60 persen lainnya akan berubah besar karena penerapan kecerdasan artifisial. Adapun Goldman Sachs memprediksi 50 persen pekerjaan berpotensi memakai AI pada 2045. Peneliti Pusat Artificial Intelligence (AI) Institut Teknologi Bandung, Windy Gambetta mengatakan, AI memang menghilangkan jutaan pekerjaan lama. “Tapi AI juga sekaligus merestrukturisasi sekaligus menciptakan jutaan pekerjaan baru,” kata dia kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 27 Agustus 2026.
Menurut Windy, sejumlah profesi yang dipastikan akan punah adalah yang sifatnya administratif dan repetitif. Karena itu, krusial bagi angkatan kerja untuk memperbanyak soft skill yang dibutuhkan di era AI, yakni kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. “Kalau punya kemampuan analisis dan adaptif, meskipun industrinya berubah, makan akan tetap bisa relevan dengan bidang baru,” ujarnya.
Namun Windy menilai, secanggih-canggihnya AI, tetap tidak akan bisa mengalahkan manusia. Apalagi jika dihadapkan pada kebutuhan infrastruktur komputasi. “Mereka (AI) butuh revolusi terobosan perangkat keras atau algoritma generasi baru kalau mau melompat ke level sentient atau berkesadaran. Jadi masih panjang sekali perjalanannya,” kata dia. Belum lagi kebutuhan daya listrik yang menopang AI. Oleh karena itu, kata Windy, ancaman eksistensial ke depan bukanlah manusia yang digantikan AI. “Namun, manusia yang tidak bisa menggunakan AI akan digantikan kerjanya oleh yang mahir memanfaatkannya.”
Tags : #EdShareOn #WindyGambetta #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya
