Muhadjir Effendy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jakarta – Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menyambut baik aturan baru pemerintah Arab Saudi soal kepemilikan aset properti di Negeri Dua Tanah Suci itu. Sebab, aturan Arab Saudi bakal memuluskan proyek pembangunan Kampung Haji pemerintah RI di Mekkah. “Aturannya sudah mengizinkan orang luar atau negara asing memiliki properti di sana,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 30 September 2026.
Arab Saudi mulai memberlakukan revisi UU real estate-nya sejak Januari 2026. Dengan revisi UU ini, peluang WNA untuk membeli hunian, bangunan komersial, industri, dan pertanian jadi terbuka, tapi dengan batasan tertentu. Misalnya, kepemilikan hunian hanya diperbolehkan di sejumlah wilayah di Arab Saudi kecuali empat kota besar, yakni Mekkah, Madinah, Jeddah, dan Riyadh. Implementasi UU baru Arab Saudi ini penting untuk RI karena menjadi legalitas pendirian Kampung Haji Indonesia di Tanah Suci. “(Proyek Kampung Haji) itu berkat lobi Pak Prabowo,” kata Muhadjir.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang diizinkan membangun kampung haji oleh pemerintah Arab Saudi. “Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di Kota Makkah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobi terus mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci,” ujarnya.
Kampung Haji nantinya akan menjadi area terpadu jamaah Indonesia. Sebagai pusat akomodasi, Kampung Haji akan menyediakan layanan transportasi, konsumsi, juga fasilitas kesehatan untuk jamaah. Sebagai langkah awal, pemerintah RI sudah membeli hotel dengan 3 tower di daerah Thakher yang memiliki 1.461 kamar. Pemerintah juga sudah membeli lahan seluas 5 hektar persis di depan hotel itu untuk kawasan Kampung Haji, yang jaraknya 1,5-2 kilometer dari Masjidil Haram. Rencananya, Kampung Haji akan memiliki 13 tower dan 1 mal.
Keberadaan Kampung Haji ini nantinya diharapkan selaras dengan kebijakan Arab Saudi yang tertuang dalam Visi 2030 mereka. “Pemerintah Arab Saudi menargetkan secara bertahap kenaikan jumlah jamaah dari 2030 sampai 2045, sehingga pada akhirnya jumlah jamaah haji per tahun bisa naik dari yang sekarang 3 jutaan menjadi sekitar 10 juta orang. Ini tentu menguntungkan Indonesia sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Harapannya, masa antrean haji kita nantinya hanya 5-10 tahun,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.
Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji, Muhadjir Effendy, membantah terlibat kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Maret lalu, didakwa menerima uang percepatan haji khusus, untuk mempercepat antrean calon jamaah haji. “Saya sama sekali enggak ada urusan. Karena yang disidangkan kasus yang terjadi tahun 2023-2024,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 30 September 2026.
Muhadjir menjelaskan, pada 2022 (setelah pandemi Covid-19) ia kali pertama menjadi Amirul Hajj Indonesia (pemimpin rombongan haji). Saat itu ada kebijakan dari Arab Saudi untuk menyetujui tambahan 10 ribu kuota haji untuk Indonesia. Namun kuota tambahan itu tidak bisa dieksekusi Kementerian Agama karena waktunya mepet. Karena itulah ada desakan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji agar kuotanya dialihkan untuk haji mujamalah (undangan atau non-reguler) yang sering disebut haji furoda.
Namun ternyata, usulan yang termaktub dalam surat permohonan resmi itu ditolak Pemerintah Arab Saudi. “Artinya, surat permohonan tambahan 10 ribu kuota tadi ditolak jadi mujamalah,” ujarnya. Karena tugasnya ketika itu adalah membuat surat permohonan, Muhadjir mengaku agak kecewa saat di persidangan ia ditanya jaksa apakah mendapatkan uang terkait tambahan kuota itu. “Semestinya jaksa menggali dengan lebih bagus. Seumur-umur saya belum pernah ditanya layaknya terdakwa, padahal saya saksi.”
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, ada kalanya perlu kebijakan yang tidak populer untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Salah satunya, dengan menerapkan sistem tidak naik kelas untuk siswa yang dianggap belum mencapai standar akademik sekolah. “Dulu ada kebijakan anak tidak boleh tidak naik kelas. Konsekuensinya, anak dipaksakan naik kelas walau sebetulnya tidak bisa,” kata Muhadjir yang kini Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 30 September 2026.
Muhadjir menganggap kondisi pendidikan di Indonesia memang perlu dibenahi. Mengingat ada . sejumlah problem, seperti learning loss atau ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Di mana saat itu, pembelajaran relatif kurang efektif karena berlangsung daring. Ada juga masalah kesulitan membaca di kalangan siswa SD, bahkan di kalangan anak-anak kelas 3. “Ini perlu diteliti lebih lanjut apakah ada masalah disleksia atau alasan lainnya sehingga bisa dicari jalan keluarnya,” ujarnya. Hal lainnya adalah implementasi pendidikan inklusif untuk siswa yang punya kebutuhan belajar khusus.
Selain itu, Muhadjir juga menyoroti desain pendidikan guru. Ia menilai, penguasaan guru terhadap materi akademik yang akan disampaikan pada murid mestinya diimbangi dengan kemampuan soal metodologi, tata cara, dan pendekatan belajar. Begitu pun soal kesejahteraan guru. “Saya merasa bersalah ketika menjadi Mendikbud, sudah berusaha keras untuk menaikkan pendapatan guru tapi tidak berhasil maksimal. Padahal ini sebetulnya masalah fundamental dan vital dalam pembangunan bangsa ke depan.”
Tags : #EdShareOn #MuhadjirEffendy #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya
