Faisal Assegaf: Prabowo Harus Bersikap Sebagai Jenderal di Kasus Palestina

Politik·November 27, 2024December 18, 2024

Faisal Assegaf: Prabowo Harus Bersikap Sebagai Jenderal di Kasus Palestina

November 27, 2024

Faisal Assegaf saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf memuji keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi seribu pasien korban perang di Gaza, Palestina. Bila terealisasi, Faisal menilai Prabowo melakukan terobosan luar biasa untuk mendukung Palestina.

“Dia (Prabowo) melontarkan wacana yang menurut saya praktis. Itu terobosan karena akan mengevakuasi seribu pasien dari Gaza. Itu memang wacana yang sangat menarik,” ujar Faisal dalam podcast EdShareOn bersama host Eddy Wijaya, yang tayang pada Rabu, 27 November 2024.

Menurut Faisal, perhatian Prabowo terhadap korban perang di Gaza, Palestina, sangat berarti di tengah kondisi warga yang terus ditindas. Terlebih lagi, lanjut Faisal, bila Prabowo berani berkunjung ke negara berjuluk Negeri Batu Kapur tersebut. Sekedar catatan, hingga saat ini belum ada presiden Indonesia yang menginjakkan kaki ke Palestina. “Saya berharap nanti Prabowo yang datang menjemput langsung seribu pasien itu,” kata dia.

Wacana mengevakuasi seribu pasien korban perang di Gaza sebenarnya sudah dilontarkan Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan. Bahkan, ia juga hendak mengirim pasukan perdamaian ke Palestina untuk mengawal para korban. Namun, wacana tersebut terus digaungkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) itu hingga dilantik menjadi presiden. Ia semakin menunjukkan komitmen tersebut dengan kembali menyampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Brasil, 17 November lalu.

Faisal menjelaskan, Prabowo perlu datang ke Palestina sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan, yang kini berkomitmen kuat terhadap dunia yang anti-penjajah. “Ini juga penting untuk menunjukkan sikap sebagai seorang jenderal, terus (mantan Danjen) Kopassus. Dia bisa melihat contoh mertuanya (Presiden Suharto) yang saat bertugas di Kostrad pernah datang ke wilayah perang di Bosnia,” kata dia.

Kendati demikian, kata Faisal, kunjungan Prabowo tentu memiliki efek besar bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara yang pendukung Israel seperti Amerika Serikat (AS). “Indonesia akan dianggap berani head to head dengan Amerika Serikat dan Israel,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FaisalAssegaf #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Pieter C. Zulkifli, Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

Politik·November 26, 2024November 26, 2024

Pieter C. Zulkifli, Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

November 26, 2024

Pieter C. Zulkifli. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru EdShareOn, Eddy Wijaya dan pengamat politik Pieter C. Zulkifli membahas isu-isu strategis yang dihadapi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Dengan gaya diskusi yang mendalam, Pieter mengungkapkan berbagai tantangan serta potensi reformasi yang dibutuhkan Indonesia untuk berkembang, terutama terkait kebijakan ekonomi, nasionalisme, dan pemberantasan korupsi.

Eddy membuka diskusi dengan menyoroti tantangan globalisasi, khususnya dampak masuknya produk luar negeri ke Indonesia. Pieter menegaskan bahwa akar masalahnya sering kali terletak pada kebijakan yang kurang terencana. “Harusnya kebijakan dibuat berdasarkan riset dan observasi oleh tim yang netral. Melibatkan praktisi adalah kunci agar kebijakan itu tidak hanya efektif tetapi juga adil,” ujar Pieter, merujuk pada isu dampak kebijakan terhadap industri tekstil seperti Sritex.

Ia juga memuji langkah Presiden Prabowo mengadakan retreat kabinet di Akmil untuk menumbuhkan nasionalisme dan sinergi antarkementerian. “100 hari pertama pemerintahan ini adalah waktu kritis untuk membangun kerja sama lintas kementerian agar tidak terjadi kebijakan yang bertentangan,” kata Pieter, mengingatkan potensi konflik kebijakan seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Eddy menyoroti upaya Prabowo dalam membangun nasionalisme, yang direspon Pieter sebagai langkah strategis untuk menciptakan kabinet yang solid. “Presiden Prabowo ingin memastikan para menterinya saling mendukung dan bekerja sama untuk kepentingan bangsa,” ujar Pieter.

Lebih jauh, Pieter memuji keberanian Prabowo dalam melakukan reformasi struktural, termasuk perubahan di kementerian dan lembaga. “Gebrakan seperti menempatkan kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menko Polkam adalah langkah besar. Ini menunjukkan keseriusan dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan akuntabel,” ungkapnya.

Dalam diskusi mengenai korupsi, Pieter mengutip Lord Acton, ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’. Ia menekankan pentingnya sistem yang kuat untuk memaksa perubahan positif. “Jika sistem buruk, bahkan orang baik pun bisa menjadi jahat. Tapi jika sistemnya kuat, orang jahat sekalipun akan terpaksa menjadi baik,” ujar Pieter dengan penuh keyakinan.

Namun Pieter juga mengingatkan bahwa beberapa elit di kabinet Prabowo masih dibayangi kasus korupsi. “Ini menjadi tantangan besar. Tetapi dengan pengalaman dan ketegasan Pak Prabowo, saya yakin ada harapan besar untuk memberantas korupsi dan memperkuat sistem yang lebih transparan,” tambahnya.

Eddy Wijaya menutup diskusi dengan harapan besar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Pieter optimis bahwa dengan fokus pada kepentingan bangsa, Indonesia bisa mengalami perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat. “Jika sistem berjalan maksimal, saya yakin tidak sampai 10 tahun Indonesia akan menjadi lebih baik,” tutup Pieter.

Tags : #EdShareOn #PieterCZulkilfi #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Mengupas Kabinet Merah Putih Bersama Eddy Wijaya dan Pieter C. Zulkifli

Politik·November 26, 2024November 26, 2024

Mengupas Kabinet Merah Putih Bersama Eddy Wijaya dan Pieter C. Zulkifli

November 26, 2024

Pieter C. Zulkifli. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – EdShareOn, podcast inspiratif yang dipandu oleh Eddy Wijaya, kembali menyajikan diskusi mendalam yang menarik perhatian. Dalam episode terbarunya, Eddy Wijaya berbincang dengan Pieter C. Zulkifli, seorang pengamat politik berpengalaman, membahas gebrakan Presiden Prabowo Subianto dengan kabinet barunya yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih.

Pieter mengawali dengan pandangannya terhadap kabinet yang berukuran besar, menyebutnya sebagai salah satu gebrakan signifikan. “Kabinet yang sangat besar ini adalah fenomena baru dalam politik Indonesia,” ujar Pieter. Selain itu, ia menyoroti langkah inovatif Prabowo yang mengadakan kegiatan bersama seluruh kabinet di Akademi Militer (Akmil) Magelang. “Itu langkah unik yang menunjukkan pendekatan baru dalam kepemimpinan,” tambahnya.

Namun Pieter tak segan mengkritisi potensi tantangan yang dihadapi kabinet besar ini. Ia menyebut bahwa struktur yang besar dapat mempersulit manajemen. “Kabinet yang besar malah dalam konteks manajerial mempersulit kontrol kinerja. Ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Prabowo,” jelas Pieter. Eddy Wijaya menanggapi dengan menyebut dinamika politik Indonesia yang mengharuskan kompromi demi mengakomodasi berbagai kepentingan.

Pieter juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. “Tiongkok dengan 1,5 miliar penduduk hanya memiliki 22 kementerian. Amerika, dengan dinamika politiknya bahkan hanya memiliki 15 kementerian,” paparnya, sambil menggarisbawahi bahwa kompromi politik sering kali menghasilkan tantangan manajerial yang kompleks.

Dalam diskusi tersebut, Pieter menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung industri nasional. Ia mencontohkan kondisi sektor tekstil yang menghadapi tekanan besar akibat kebijakan yang tidak mendukung produktivitas industri. “Politik dan kekuasaan harus mendukung kegiatan industri nasional, bukan malah membunuhnya,” ujar Pieter tegas. Eddy Wijaya turut menambahkan bahwa kebijakan yang tidak pro-rakyat dan industri dapat menciptakan hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Mengenai langkah Prabowo yang meminta empat kementerian untuk membantu menyelamatkan Sritex, Pieter menilai itu sebagai langkah positif. Namun, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan yang telah ada. “Permendag 8/2024 seharusnya menjadi pelajaran bagi presiden saat ini dan di masa depan. Kebijakan harus mendukung pertumbuhan, bukan justru menimbulkan masalah baru,” tutup Pieter.

Tags : #EdShareOn #PieterCZulkilfi #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Amelia Achmad Yani Berharap Presiden Prabowo Evaluasi Inpres terkait keluarga PKI

Politik·November 21, 2024December 18, 2024

Amelia Achmad Yani Berharap Presiden Prabowo Evaluasi Inpres terkait keluarga PKI

November 21, 2024

Amelia Achmad Yani. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Amelia Achmad Yani mengungkap kekecewaannya atas terbitnya tiga aturan di era Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat termasuk pada keluarga PKI. Ketiga beleid itu adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, serta Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

Menurut Amelia, Inpres dan Keppres tersebut membuat negara seolah-olah mengakui kekeliruan dalam menghukum anggota dan simpatisan PKI sehingga keluarga mereka harus mendapatkan bermacam fasilitas dari pemerintah. “Dari Inpres itu, anak-anak Pahlawan Revolusi tentunya marah, ya. Selama sekitar 57 tahun banyak sekali simpang siur tentang peristiwa (G30S). Seolah-olah itu bukan kerjaanya PKI, tapi tentara,” ujar Amelia

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Bosnia itu sempat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung terkait tiga aturan tersebut pada 14 Juli 2023. Sayangnya, Mahkamah menolak gugatan dengan pertimbangan Inpres bukan aturan yang mempunyai sanksi bila tak dijalankan. “Banyak sekali orang minta (Inpres dan Keppres ini) dicabut, termasuk para ulama. Tapi perjuangan kami tidak menghasilkan apa-apa. Didiamkan aja,” ucapnya.

Amelia lantas berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa mengevaluasi keberadaan Inpres dan Keppres tersebut. “Saya sudah sangat kecewa dengan Inpres ini. Keluarga saya semua sudah masa bodoh. Makanya yang bisa saya lakukan sekarang adalah menulis dan berbicara di podcast Pak Eddy. Itu semua membantu untuk menyampaikan kebenaran, ” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AmeliaAchmadYani #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Hafid Abbas, Perjuangan HAM Lewat Goresan Pena

Politik·November 21, 2024November 21, 2024

Hafid Abbas, Perjuangan HAM Lewat Goresan Pena

November 21, 2024

Hafid Abbas. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Sebuah diskusi mendalam di podcast EdShareOn saat Eddy Wijaya berbincang dengan Hafid Abbas, tokoh penting dalam perjuangan HAM yang berbuah kompensasi Rp275 triliun dari Australia untuk anak-anak Indonesia. Hafid mengungkapkan bahwa perjuangannya dimulai dari keresahan melihat anak-anak pesisir Indonesia dipenjara di fasilitas dewasa karena membantu imigran ilegal menuju Australia. Mereka menjadi korban undang-undang ketat negara itu tanpa mempertimbangkan usia dan situasi sosial yang melatarbelakangi.

Dalam wawancara ini, Hafid berbagi bahwa ia menggunakan kekuatan tulisan di media internasional untuk menyuarakan ketidakadilan tersebut. Ia menulis di berbagai platform global, termasuk Bangkok Post dan The Nation untuk mengkritik kebijakan Australia. Kritik ini mendapat perhatian luas, bahkan mendorong masyarakat Australia untuk memprotes pemerintahnya.

Dukungan dari PBB dan dewan HAM semakin memperkuat desakan agar Australia bertanggung jawab. Setelah perjuangan panjang lebih dari satu dekade, Hakim Federal Australia memutuskan pemberian kompensasi tersebut sebagai bentuk ‘penebusan dosa’.

Eddy Wijaya juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah Indonesia dalam mendukung masyarakat pesisir agar tidak terjebak pada aktivitas ilegal. Hafid menambahkan bahwa dana kompensasi seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi komunitas ini. Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi antara negara asal, transit dan tujuan untuk menghentikan siklus migrasi ilegal di masa depan.

Ironi lain yang disampaikan Hafid adalah kebijakan Australia yang memprioritaskan hak sapi lebih tinggi dibanding manusia. Kebijakan Australia yang menghentikan ekspor sapi ke Indonesia karena alasan ‘perlakuan tidak sopan’ di rumah potong disoroti sebagai bentuk standar ganda. Hafid berujar, “Bagaimana mungkin mereka menghargai sapi lebih dari manusia?”. Kritik ini mengundang tawa tetapi juga refleksi mendalam tentang nilai kemanusiaan.

Dalam penutup, Hafid Abbas menekankan kekuatan advokasi dan pentingnya menulis untuk membawa perubahan. Eddy pun sepakat bahwa perjuangan ini menjadi pengingat bahwa tindakan kecil, seperti menulis, dapat memicu dampak besar. Ia menyimpulkan bahwa perjuangan Hafid adalah inspirasi untuk terus bermimpi dan bertindak demi kebaikan bersama.

Tags :

Recent Posts

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Amelia Achmad Yani: Bung Karno Tadinya Sayang Bapak Saya

Politik·November 20, 2024November 20, 2024

Amelia Achmad Yani: Bung Karno Tadinya Sayang Bapak Saya

November 20, 2024

Amelia Achmad Yani. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Putri Pahlawan Revolusi Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, Amelia Achmad Yani, kembali membuka catatan harian mendiang ayahnya saat dituduh membentuk Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Sukarno pada 1965. Dalam catatan tersebut, sang jenderal mengalami pergolakan batin karena dituduh sebagai mata-mata Amerika.

“Bung Karno mulai percaya bahwa kami diisukan sebagai mata-mata Amerika. Dan anehnya, saat kami memperbincangkan hal ini secara kolegial, isunya diputarbalikkan seakan-akan kami pro-Amerika. Mata-mata Amerika dan akan menyingkirkan presiden,” ujar Amelia membacakan catatan tangan sang ayah dalam podcast EdShareOn bersama host Eddy Wijaya, yang tayang pada Rabu, 20 November 2024.

Catatan tersebut, lanjut Amelia, sebagai petunjuk kuat kegelisahan Jenderal Ahmad Yani atas upaya pecah belah dirinya dengan Presiden Sukarno. Padahal, Amelia mengatakan, sang ayah adalah sosok yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sukarno. “Bapak saya dipojokkan. Saking marahnya dipojokkan, beliau menulis begini; kenapa saya menjadi prajurit? karena saya patriot, karena saya cinta Tanah Air saya,” ucap Amelia kembali membacakan catatan Jenderal Ahmad Yani yang dibuat 18 Januari 1965.

Amelia mengatakan catatan harian tersebut menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia yang kerap disebut Gerakan 30 September (G30S). Peristiwa ini menandai terbunuhnya enam jenderal, salah satunya Jenderal Ahmad Yani, oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Jenazah mereka ditemukan di sumur sedalam 12–15 meter di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 3 Oktober 1965. “Catatan bapak saya ini sangat berharga sekali,” kata Amelia.

Adapun Amelia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara yang menjadi saksi hidup dari peristiwa G30S pada 1965. Bahkan, Amelia menyaksikan langsung sang ayah, Jenderal Ahmad Yani, dieksekusi oleh pasukan Cakrabirawa di kediamannya, Jalan Lembang, Nomor D-58, Menteng, Jakarta Pusat, pada 1 Oktober 1965, pukul 04.00 dini hari. “Bapak ditembak di depan kami,” ucap Amelia yang saat kejadian berusia 16 tahun.

Amelia juga mengaku menyaksikan situasi genting jelang eksekusi sang ayah. Ia melihat sejumlah petinggi terus menyambangi rumahnya untuk melaporkan kondisi terkini tentang gerakan PKI. Salah satu yang datang adalah Kolonel Soegandhi Kartosoebroto, ajudan senior Bung Karno.

Sayangnya, Soegandhi tak bertemu langsung dengan Ahmad Yani karena di saat yang sama sang jenderal bertemu Panglima Kodam Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Basuki Rachmat. “Ia menitip pesan kepada ajudan bahwa Bung Karno marah-marah, (sebut) dewan jenderal, dewan jenderal, gitu,” ujar Amelia menirukan laporan Soegandhi. “Padahal ya, Bung Karno itu tadinya sayang sekali sama bapak saya. Dekat sekali. PKI masuk (ke lingkaran Bung Karno) jadi memisahkan,” ujar Amelia menambahkan.

Menurut Amelia, istilah Dewan Jenderal menjadi alat politik sekelompok orang untuk menguatkan isu kudeta terhadap Bung Karno yang konon ditargetkan pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Padahal, Dewan Jenderal merupakan penasehat kenaikan pangkat yang saat ini dikenal bernama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

“Dalam sebuah notulensi bapak saya menulis Dewan Jenderal menggelar rapat yang dipimpin Pak Gatot Subroto dan Pak Dedi Kusumo untuk kenaikan pangkat beberapa kolonel,” ujar Amelia membacakan notulensi tersebut. “Kalau di Angkatan Darat, rapat Dewan Jenderal mungkin sesuatu yang biasa, tapi orang-orang tertentu menjadikannya alat (untuk menyebarkan isu rapat kudeta),” ucapnya menambahkan.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn ##AmeliaAchmadYani #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Hafid Abbas, Mengupas Ketidakadilan dan Penanganan Terorisme

Politik·November 20, 2024November 20, 2024

Hafid Abbas, Mengupas Ketidakadilan dan Penanganan Terorisme

November 20, 2024

Hafid Abbas. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Wawancara mendalam antara Eddy Wijaya di podcast EdShareOn dengan Hafid Abbas, mantan anggota Komnas HAM, mengungkap sudut pandang baru tentang hubungan antara penanganan terorisme dan isu ketidakadilan di Indonesia. Hafid menyoroti bahwa akar masalah utama di Indonesia bukan sekadar radikalisme agama, tetapi ketidakadilan yang memicu perlawanan. Misalnya kasus Siyono yang menunjukkan pelanggaran HAM dalam penanganan terduga teroris, dengan kematian akibat dugaan penyiksaan.

Menurut Hafid, ketidakadilan sering kali bermula dari konflik kepemilikan tanah atau penggusuran. Ia menegaskan, tindakan represif terhadap terduga teroris tanpa proses hukum hanya memperburuk situasi. Mengatasi masalah ini, Hafid menyarankan penerapan nilai-nilai Pancasila yang lebih manusiawi, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama.

Eddy Wijaya menyoroti dilema soal apakah tindakan tegas terhadap teroris yang telah merugikan banyak nyawa tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Hafid menjelaskan bahwa HAM tetap harus dijaga, bahkan dalam menangani kejahatan berat, karena pelanggaran justru menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Selain itu, Hafid Abbas mengkritik sistem ekonomi yang tidak adil, di mana masyarakat lokal kehilangan akses ke tanah dan sumber daya akibat eksploitasi besar-besaran. Solusi yang diusulkan adalah memastikan keseimbangan antara investasi pengusaha dan hak masyarakat lokal, termasuk memberikan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Tags :

Recent Posts

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

BPOM Harusnya Berbentuk Lembaga Bukan Kementerian

Politik·November 14, 2024December 18, 2024

BPOM Harusnya Berbentuk Lembaga Bukan Kementerian

November 14, 2024

Penny S. Lukito. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Penny Kusumastuti Lukito menegaskan status Badan POM harus berbentuk lembaga. Hal itu untuk menjaga kemandirian Badan POM dalam tugas dan fungsinya. “Aspek kemandirian itu, ya, ada di posisi dia (Badan POM). Sehingga, kalau saya melihat Badan POM harus sebagai lembaga, bukan kementerian,” ujarnya.

Perempuan kelahiran Jakarta, 9 November 1963 itu menjelaskan, Badan POM yang berstatus sebagai lembaga bakal dipimpin oleh seorang yang kompeten dan profesional. Berbeda bila berstatus kementerian yang pemimpinnya berasal dari kalangan yang bisa bersentuhan dengan wilayah politik. “Itu karena kementerian ada di tataran kebijakan dan regulasi. Kalau lembaga itu ada di tataran teknis, ada standar-standar yang harus dipertahankan, yakni berdasarkan scientific dan sebagainya,” ucap Penny.

Oleh karena itu, Penny berharap status kelembagaan Badan POM bisa dikukuhkan dalam peraturan turunan dalam Undang Undang Kesehatan. “Sekarang perlu aturan turunan untuk memastikan kelembagaan Badan POM yang mandiri, tidak dicampuri, diintervensi sekelompok orang,” katanya.

Penny berharap kelembagaan yang lebih kuat membuat Badan POM terus menjaga integritasnya sebagai pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia mengaku terus mendorong hal tersebut sejak menjadi kepala Badan POM.

“Sudah menjadi tugas saya untuk selalu menegakkan aturan dengan sebaik-baiknya selama tujuh setengah tahun (Menjadi Kepala Badan POM) dengan membangun, menjaga kredibilitas institusi ini sebagai pengawas obat dan makanan. Kemudian memberi izin, mengedukasi, dan mendampingi dunia usaha untuk meyakinkan bahwa produk obat dan makanan yang diproduksi, diedarkan, serta dikonsumsi oleh masyarakat adalah yang aman dan berkualitas,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #PennyLukito #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Penny S. Lukito: Dukung Penguatan Badan POM Agar Bebas Godaan

Politik·November 13, 2024December 18, 2024

Penny S. Lukito: Dukung Penguatan Badan POM Agar Bebas Godaan

November 13, 2024

Penny S. Lukito. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Perencana Ahli Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny Kusumastuti Lukito menekankan pentingnya Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk menguatkan Badan POM dalam tugas dan fungsinya. Dukungan tersebut bertujuan agar kualitas produk obat dan makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi masyarakat.

“Ke depan tentunya aspek kemandirian Badan POM harus terus dijaga kredibilitas secara bersama. Harapan saya mudah-mudahan hal itu selalu menjadi prioritas pemerintah. Dan saya percaya sekali, harapan itu ada di pemerintahan yang baru ini (Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka), lebih kuat lagi untuk menjaga Badan POM, menjaga negeri ini,” kata Penny dalam podcast EdShareOn bersama host Eddy Wijaya, yang tayang pada Rabu, 13 November 2024.

Kepala Badan POM periode 2016 – 2023 itu mengatakan, penguatan Badan POM penting dilakukan karena mempunyai tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan, mulai dari sebelum dan setelah diizinkan beredar, hingga penindakan bila produk obat dan makanan itu menyalahi aturan. Kewenangan yang sangat luas itu, Penny melanjutkan, rentan terhadap intervensi dari pihak lain.

“Badan POM harus punya satu tolak ukur yang membuat kita teguh dalam memegang berbagai hantaman interest dari semua pihak. Apalagi yang berbau kapital, komersial, ya. Sangat sensitif kita. Badan POM akan sangat berhadapan dengan godaan-godaan seperti itu,” ucap alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Menurut Penny, dukungan pemerintah yang diharapkan terhadap Badan POM yakni pengambilan keputusan yang tidak berpihak kepada pengusaha atau sekelompok elite. Sehingga pengusaha terdorong untuk menghasilkan produk obat dan makan yang aman dan berkualitas, serta memiliki daya saing baik di dalam maupun di luar negeri.

“Seorang pimpinan harus punya keberanian untuk mengambil risiko; bahwa dia akan mengambil langkah yang mungkin tidak populer oleh sekelompok elite yang memberikan tekanan. Dia berpihak pada masyarakat dengan keteguhan data, berpihak pada science,” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #PennyLukito #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Hafid Abbas, Potret Penegakan HAM di Indonesia

Politik·November 12, 2024November 12, 2024

Hafid Abbas, Potret Penegakan HAM di Indonesia

November 12, 2024

Hafid Abbas. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan dinamis. Dalam sebuah wawancara di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Hafid Abbas, yang mengungkapkan berbagai tantangan dan kenyataan penegakan HAM yang masih terjadi di tanah air. Sebagai sosok yang pernah memimpin Komnas HAM dan aktif di PBB, Hafid Abbas memiliki pengalaman mendalam mengenai isu-isu ini.

Prof. Hafid menjelaskan bahwa selama bertugas di Komnas HAM, jumlah pengaduan masyarakat sangat tinggi, mencapai 10.000 pengaduan setiap tahunnya. Tiga pihak yang sering dianggap masyarakat paling bermasalah adalah aparat kepolisian, pengusaha, dan pemerintah daerah. Masyarakat merasa hak-hak mereka sering kali terabaikan dan mengalami intimidasi akibat berbagai tindakan dari ketiga aktor ini, terutama terkait konflik kepemilikan tanah dan hilangnya rasa aman.

Lebih lanjut, Prof. Hafid menyebut bahwa ketidakadilan ini banyak terjadi karena biaya politik yang tinggi, di mana pejabat daerah harus mengeluarkan dana besar untuk memenangkan pemilihan. Biaya tinggi ini mendorong sejumlah pejabat untuk memberi izin tambang dan perkebunan yang mengakibatkan konflik lahan dengan masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Dalam kasus ini, masyarakat sering merasa tidak punya pilihan selain mengadukan ke Komnas HAM karena merasa tidak didengar.

Dalam wawancara tersebut, Eddy Wijaya juga menanyakan solusi untuk isu ini. Prof. Hafid mengungkapkan bahwa perubahan sistem diperlukan agar rakyat tidak merasa diabaikan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembagian aset yang lebih adil, di mana kelas bawah menerima lebih banyak dukungan dibanding kelas menengah dan atas. Ia menekankan bahwa pendekatan baru ini merupakan bagian dari tren global, yakni dari keamanan negara ke keamanan manusia.

Selain itu, Prof. Hafid menyoroti bahwa penggusuran harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memenuhi persyaratan HAM. Tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, atau penggusuran saat musim ujian atau pada hari-hari penting. Hal ini mencerminkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tetap menjadi prioritas dalam pembangunan negara.

Tags :