JAKARTA – Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mempengaruhi ranah politik. Dalam sebuah wawancara bersama Eddy Wijaya di EdShareOn, Prof. Ikrar Nusa Bhakti membahas isu yang tengah hangat, yaitu fenomena akun Fufufafa yang menyinggung pribadi tokoh politik Prabowo Subianto. Melalui diskusi ini, kita dapat melihat betapa kompleksnya interaksi antara politik, media, dan masyarakat saat ini.

Prof. Ikrar menyoroti bahwa jejak digital tidak bisa dihapus begitu saja. Meskipun Kominfo telah membantah adanya hubungan langsung, Prof. Ikrar menekankan bahwa identitas di balik akun tersebut pasti akan terungkap pada akhirnya. Dalam konteks ini, ia juga menyebut pentingnya menjaga komunikasi politik agar tidak menyerang ranah pribadi. Hal ini menjadi penting dalam menjaga etika politik di tengah derasnya arus informasi digital

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Prof. Ikrar Nusa Bhakti memberikan pandangannya yang menarik tentang politik Indonesia, terutama terkait transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Salah satu isu yang diangkat adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Prof. Ikrar, meskipun Jokowi berharap IKN dilanjutkan oleh Prabowo, kenyataannya masih banyak tantangan, baik dari segi anggaran maupun potensi pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Prof. Ikrar juga menyoroti bahwa meskipun IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan, kenyataannya lahan tersebut belum siap secara sosial dan ekonomi. Wilayah Penajam Paser Utara, yang menjadi lokasi IKN, masih minim penduduk. Hal ini menimbulkan keraguan apakah IKN dapat berkembang seperti Canberra di Australia atau Washington DC di Amerika Serikat, yang keduanya merupakan ibu kota yang dirancang dengan matang dan bertumbuh seiring waktu.

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, topik menarik terkait politik Indonesia dibahas bersama Prof. Ikrar Nusa Bhakti. Salah satu sorotan utama adalah kegagalan Anies Baswedan dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan bagaimana strategi politik di era Presiden Jokowi mempengaruhi dinamika politik tanah air. Diskusi ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan dijaga melalui taktik-taktik politik yang terkadang tak kasat mata bagi masyarakat luas.

Prof. Ikrar mencurigai bahwa perhitungan suara Anies Baswedan dalam pemilihan presiden sebelumnya mungkin tidak mencerminkan hasil sesungguhnya. Beliau menyoroti kejanggalan dalam penghitungan suara elektronik Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menurutnya menunjukkan ketidakwajaran. Meskipun Anies menempati posisi kedua di bawah Prabowo Subianto, sistem perhitungan yang aneh menimbulkan pertanyaan besar, terutama dalam konteks pengaruh politik Jokowi.

JAKARTA – Dalam salah satu episode menarik dari podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti mengenai isu-isu politik terkini. Salah satu topik yang mencuat adalah fenomena nepotisme dan kekuatan politik yang dipertahankan melalui berbagai strategi, termasuk apa yang disebut sebagai ‘politik sandra’. Pembahasan ini menyajikan pandangan kritis terhadap kondisi politik di Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Jokowi.

Prof. Ikrar mengawali pembahasan dengan menggarisbawahi bagaimana kekuasaan dapat dimiliki melalui berbagai jalur, mulai dari kekuatan ekonomi hingga penguasaan informasi. Di era modern, kata Ikrar, penguasaan atas informasi penting menjadi senjata ampuh bagi pemegang kekuasaan, termasuk dalam konteks politik di Indonesia. Hal ini terlihat dalam cara Presiden Jokowi memanfaatkan jaringan informasi dan kekuatan fisik, khususnya dalam hubungannya dengan TNI dan Polri, untuk mempertahankan kekuasaannya.

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Prof. Ikrar Nusa Bhakti mengenai berbagai isu politik, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan pengaruh budaya Jawa dalam politik Indonesia. Wawancara ini memberikan pandangan yang menarik tentang rencana besar pemerintah dan tantangan yang dihadapi terkait keberlanjutan IKN.

Prof. Ikrar memulai dengan mengkritik lokasi IKN yang dianggapnya kurang tepat. Menurutnya, Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur menghadapi kendala besar dalam hal infrastruktur dan lingkungan. Salah satu faktor utama yang diangkat adalah masalah air yang sulit didapat di daerah tersebut. Kondisi lahan gambut serta kualitas air yang rendah menjadi tantangan serius untuk kebutuhan pertanian dan perikanan, dua sektor penting yang mendukung kehidupan di wilayah tersebut.

JAKARTA – Dalam salah satu episode menarik podcast EdShareOn, Eddy Wijaya mewawancarai Prof. Ikrar Nusa Bhakti, seorang akademisi sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Wawancara tersebut mengangkat tema yang cukup sensitif, yaitu pandangan Prof. Ikrar terhadap Presiden Jokowi. Prof. Ikrar yang dulu merupakan pendukung setia Jokowi, kini berbalik menjadi salah satu kritikus terbesarnya. Ia bahkan mengungkapkan perasaan emosional hingga menangis ketika menulis tentang Jokowi di tahun 2023.

Prof. Ikrar memulai ceritanya dengan pengalaman kagetnya saat kembali ke Indonesia pada 2021 setelah bertugas di Tunisia. Menurutnya, teman-teman yang dulu bersama-sama mendukung Jokowi kini bersikap berbeda. Kehangatan dan semangat kebersamaan yang dulu ada, kini seolah menghilang. Rasa keterasingan ini membuat Prof. Ikrar merasa seperti ‘alien’ di antara teman-temannya sendiri.