Kiki Taufik saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jakarta – Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik menjelaskan, aksi enam aktivis yang memanjat dan memasang spanduk protes di Monumen Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, 20 Oktober lalu, sudah dipersiapkan matang. “Kami selalu mempersiapkan perencanaannya dengan baik dan melakukan pelatihan khusus, untuk memperingati 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Kiki saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Spanduk kritik pemerintah dibentangkan enam aktivis Greenpeace mulai pukul 6 pagi. Spanduk berwarna kuning terang bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” yang ditujukan untuk publik, dipasang menghadap ke selatan, atau ke arah Jalan Jenderal Sudirman, Jakpus. Sedangkan satu spanduk lagi bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, dipasang ke arah utara, karena ditujukan ke Istana Presiden/pemerintah. Sempat ramai dibahas di media sosial, spanduk itu akhirnya diturunkan polisi sekitar pukul 9.30.
Aksi bentang spanduk itu dimulai sejak tengah malam sebelumnya. Bahkan kata Taufik, para aktivis sarapan di atas tugu. Saat langit pagi mulai terang, spanduk baru dibentangkan. Untuk berjaga-jaga, tim advokasi Greenpeace siap mendampingi begitu keenam aktivis diturunkan polisi. “Tapi karena kami akomodatif dan turun tanpa perlawanan, kami tidak dikenakan pasal hukum atau tuduhan pengrusakan,” ujar Kiki.
Menurut Kiki, aksi itu adalah bagian dari strategi kampanye Greenpeace untuk mencapai nol deforestasi pada 2030. Namun katanya, sejumlah riset, konferensi pers, dan dialog yang sudah dilakukan tetap tidak tersampaikan pesannya. Karena itulah Greenpeace memakai aksi kreatif untuk mengambil perhatian khalayak dan pemerintah. “Kalau pesan itu sudah sampai, kami tidak memaksakan harus bertahan sampai siang. Yang penting kami menghindari kekerasan di lokasi,” jelasnya.
Kiki mengungkapkan, saat kondisi ekonomi masyarakat makin sulit, di saat bersamaan kita makin sering menghadapi bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim. Di Indonesia sendiri, beberapa bulan terakhir terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif di sejumlah daerah, mulai dari Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lainnya. Akan tetapi, tidak ada hal signifikan yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan menangani itu. Lembaga CELIOS bahkan memprediksi kerugian akibat Karhutla tahun ini setidaknya mencapai Rp30 triliun.
Semestinya, kata Kiki, kebakaran lahan dan gambut yang masif ini bisa diprediksi dan diantisipasi agar dampaknya tidak seluas ini. Namun sayangnya, pemerintah tidak mempunyai mitigasi bencana untuk menangani ini. Padahal sejak awal tahun, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) sudah menyampaikan akan adanya fenomena El Nino Godzilla. Fenomena ini menyebabkan kemarau datang lebih panjang, musim hujan mundur, dan lahan gambut menjadi sangat kering sehingga lebih mudah terbakar.
Kiki menyebutkan, idealnya lahan-lahan gambut lebih dulu direstorasi atau direhabilitasi. Perkebunan di atas lahan gambut juga dijaga tetap basah agar tidak mudah terbakar saat kemarau. “Kalau wilayah gambut perkebunan sawit dan HTI sudah dimitigasi dulu dengan manajemen air yang baik, kalau pun ada api, asapnya tidak akan semasif ini,” ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, pada 27 Oktober 2026 tercatat ada 3.531 titik panas di Indonesia, atau bertambah 509 titik dibanding sebelumnya. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi episentrum karhutla utama dengan luas lahan terbakar mencapai 13.944 hektar.
Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik mengkritisi pemerintah Indonesia yang sampai sekarang belum menindak tegas perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan di sejumlah tempat. “Kapolri menyebut ada 98 perusahaan yang diproses, tapi kalau daftarnya ditutupi, itu cuma omong kosong. Harusnya terbuka, supaya publik bisa ikut mengawasi. Kalau Pemerintah Singapura saja berani merilis daftar perusahaannya ke publik, kenapa Indonesia tidak bisa?” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Pada 16 Oktober lalu, Singapura memperingatkan sejumlah perusahaan di Indonesia terkait terjadinya karhutla yang kabut asapnya sampai mengganggu Singapura. Dari 10 perusahaan yang disebut Singapura, 9 di antaranya adalah perusahaan pulp and paper atau pengolahan kertas, dan 1 lainnya perusahaan sawit. Walau langkah Singapura patut diapresiasi, tapi menurut Kiki semestinya pemerintah setempat lebih tegas lagi. Apalagi ASEAN punya Transboundary Haze Pollution Act (Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas).
Jika ada kasus pembakaran lahan, negara ASEAN bisa mengusutnya bersama dan memberikan sanksi tegas, misalnya kepada investor atau grup yang terlibat seperti First Resources, Sinar Mas, Royal Golden Eagle (RGE) yang punya basis finansial di Singapura dan Malaysia. “Kritik kami dari daftar Singapura ini adalah kenapa lebih dominan perusahaan kertas? Kenapa perusahaan sawitnya sedikit? Padahal pada 5 Oktober, factsheet riset kami merilis daftar 20 besar perusahaan sawit dan 20 perusahaan pulp and paper yang terbakar,” ujar Kiki.
Kiki menjelaskan, untuk karhutla ini ada sejumlah pihak yang mesti bertanggung jawab. Pertama adalah pemerintah yang memberikan izin konsesi, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, juga Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pertanian. Kedua, adalah pemerintah daerah karena memberikan izin lokasi. Adapun yang ketiga adalah perusahaan yang punya konsesi. Semestinya perusahan wajib mengawasi dan menjaga kawasannya.
Menurut Kiki, pemerintah seharusnya tegas menyikapi karhutla yang sudah memberi dampak negatif di banyak sektor. “Masyarakat sipil dan mahasiswa sudah mendesak agar ini ditetapkan sebagai bencana nasional asap. Sebab kalau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganannya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Apalagi menurut UU Kebencanaan, karhutla tahun ini sudah memenuhi syarat jumlah masyarakat terdampak yang sangat luas (lebih dari 10 provinsi bahkan hingga ke negeri tetangga). “Saya khawatir pemerintah tidak mau menaikkan statusnya agar anggaran proyek favorit Presiden (Makan Bergizi Gratis atau MBG) tidak dialihkan. Bayangkan, dana MBG untuk sehari saja bisa menyelamatkan jutaan korban asap.”
Tags : #EdShareOn #KikiTaufik #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya
