Sugeng Teguh Santoso: Kewenangan Penyadapan Harus Dibatasi di RUU Polri

Politik·June 4, 2025June 4, 2025

Sugeng Teguh Santoso: Kewenangan Penyadapan Harus Dibatasi di RUU Polri

June 4, 2025

Sugeng Teguh Santoso saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menekankan perlunya pasal yang membatasi kewenangan penyadapan dalam revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya, penyadapan terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu kasus harus sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Apa yang dimaksud sesuai ketentuan undang-undang? Yaitu apabila (suatu kasus) sudah dalam proses penyidikan. Kalau polisi diberikan kewenangan penyadapan tanpa ada suatu pembatasan, maka setiap orang nanti bisa disadap,” ujar Sugeng saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 4 Juni 2025.

Menurut Sugeng, kewenangan penyadapan tanpa adanya batasan juga dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, contohnya bila polisi menyadap seseorang yang hanya diduga terlibat dalam sebuah kasus. “Misalnya penyadapan berdasarkan kecurigaan. Atas persepsi sepihak dari aparat penegak hukum (kemudian) kita disadap. Repotkan?” kata dia.

Institusi kepolisian belakangan ini kembali ramai diperbincangkan setelah beredarnya draf RUU Polri perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. RUU inisiasi DPR RI ini menuai sorotan karena adanya sejumlah pasal yang dianggap bermasalah. Salah satunya pasal 14 ayat 1 huruf o yang berbunyi “Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang penyadapan”. Pasal tersebut dianggap berakibat pada tumpang tindih kewenangan antara polisi dengan lembaga penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sugeng mengatakan, penyadapan tanpa aturan perizinan sulit untuk dipertanggungjawabkan sehingga hasil penyadapan berpotensi bocor ke publik dan mencederai privasi seseorang. Apalagi bila penyadapan dilakukan kepada seorang tokoh. “Dia misalnya melakukan hubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Kalau itu disadap, diketahui kemudian dibocorkan, bagaimana itu? Menimbulkan masalah,” kata alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia itu menjelaskan penyadapan juga berpotensi dibawa ke ranah politik. “Bisa saja (menjatuhkan tokoh politik) karena dia (polisi) punya kewenangan dan akses. Loh, ada dasar undang-undangnya jadi banyak permintaan (untuk) disalahgunakan,” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #SugengTeguhSantoso #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Al Araf: Apa Hubungannya Anak Nakal di Sekolah dengan Militer?

Politik·May 21, 2025May 21, 2025

Al Araf: Apa Hubungannya Anak Nakal di Sekolah dengan Militer?

May 21, 2025

Al Araf saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Pengamat Pertahanan dan Militer, Al Araf menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak TNI untuk pembinaan karakter dan kedisiplinan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena kenakalan siswa tidak berhubungan dengan tugas kemiliteran.

“Stop langkah-langkah yang tidak strategis. Di tengah dinamika begitu global, tiba-tiba Dedi Mulyadi menyuruh anak-anak nakal latihan di barak militer. Menurut saya, ke mana ya hubungannya?” ujar Al Araf saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 21 Mei 2025.

Menurut Al Araf, barak militer merupakan tempat yang dikhususkan untuk latihan perang dan menjaga pertahanan negara. Sehingga barak militer mempunyai ekosistem yang berbeda dengan masyarakat sipil atau siswa yang nakal. “Tidak tepat mereka dikirim ke barak-barak militer, karena bukan tempatnya. Prajurit di situ benar, pertahanan di situ benar, pelatihan benar di situ, tapi anak-anak ini tidak di situ,” kata dia.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengirim siswa bermasalah ke barak TNI sejak Senin, 5 Mei 2025. Siswa yang duduk dibangku SMP dan SMA sederajat itu ditempatkan di dua barak, yakni Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Kabupaten Bandung, dan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalion Armed 9, Kabupaten Purwakarta. Kebijakan tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, bahkan dilaporkan salah satu wali murid ke Komnas HAM. Namun Dedi bergeming dan tetap melanjutkan program tersebut.

Al Araf menjelaskan, sekolah memiliki kurikulum tersendiri dalam mendidik siswa-siswa berkelakuan buruk, misalnya dengan pengajaran guru Bimbingan Konseling (BK), serta pembinaan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga dan rekreasi. “(Cocoknya) ke ruang pendidikan yang memang membangun aspek kognitif untuk mengubah karakter seseorang menjadi karakter yang benar-benar menerima perbedaan, perubahan, membangun keberagaman, kedisiplinan, itu ada di ruang sekolah,” kata dia.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya itu mengatakan, kedisiplinan merupakan bagian dari aspek kognitif yang bisa diperoleh dalam sistem pendidikan di sekolah maupun di lingkungan keluarga. “Siapa yang bisa membangun itu? Sistem pendidikan dari SD, SMP, SMA maka harus dikembalikan ke ruang pendidikan. Kedua, ke ruang keluarga karena bagaimanapun keluarga menjadi pertahanan paling awal buat anak. Dan saya percaya orang tua punya cara, punya langkah mendidik mereka,” ucapnya.

Peneliti senior Imparsial itu berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan itu dan mempercayakan pendidikan bagi anak ke pihak sekolah. “Kalau ada problem di sekolah terkait anak nakal, yang disalahkan pertama Kementerian Pendidikan bagaimana sikapnya?” kata dia. “Kalau dunia pendidikan menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak perlu lagi barak-barak militer. Sistem pendidikan ini harus dibangun dengan lebih baik,” katanya menambahkan.

Merespons pernyataan Al Araf, Eddy Wijaya mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan penerapan program siswa masuk barak. “Kita lihat dulu KDM (Kang Dedi Mulyadi) punya sistem berhasil apa enggak? Diberi waktu sekian bulan misalnya,” kata dia.

Eddy menjelaskan, program tersebut diselenggarakan karena mencontoh negara China yang sukses mendidik anak sekolah melalui program serupa. “Tapi memang ini masih pro kontra dan ada positif negatifnya yang orang tuanya ada yang setuju dan ada yang malah menggugat ke Komnas HAM,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AlAraf #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Aryanto Sutadi: Dari Dulu Polisi jadi Sumber Cemoohan

Politik·May 14, 2025May 14, 2025

Aryanto Sutadi: Dari Dulu Polisi jadi Sumber Cemoohan

May 14, 2025

Aryanto Sutadi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi menilai kritikan masyarakat terhadap institusi Polri terjadi sejak dulu hingga sekarang. Bahkan Aryanto menyebut institusi Polri kerap menjadi sumber cemoohan.

“Saya melihat pasang surutnya (citra) polisi. Tapi kalau dibanding-bandingkan, dari dulu polisi itu memang sudah menjadi sumber cemoohan,” kata Aryanto saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 14 Mei 2025.

Menurut Aryanto, kritikan kepada institusi Polri tidak hanya datang dari kalangan masyarakat biasa, melainkan juga dari kalangan tokoh bangsa seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, periode 2019-2024 Mahfud MD. “Contoh Pak Mahfud mengumpamakan hilang sapi. Dari dulu sudah ada kayak gitu. Kalau dulu kita kehilangan kambing, lapor, malah kehilangan sapi,” kata dia.

Pertanyaan Mahfud soal kehilangan sapi pernah disampaikan dalam sebuah podcast menyikapi persoalan hukum di Indonesia yang cukup kompleks. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 itu menganalogikan bila warga melapor ke polisi soal kehilangan satu sapi, dia akan mengeluarkan biaya kehilangan sebanyak 5 sapi.

Aryanto mengatakan, kritikan tersebut merupakan hal yang wajar lantaran banyaknya perbuatan personel polisi yang tidak mencerminkan sebagai seorang penegak hukum. “(Dulu) oleh senior-senior saya itu dikasih contoh-contoh perilaku yang tidak benar gitu loh. Jadi saya itu, aduh, polisi kok kayak gini ya? Tapi saya nggak heran,” kata lulusan Magister Hukum Universitas Jayabaya itu.

Bukan hanya dari perbuatan personel polisi saja, Aryanto menjelaskan, ancaman terhadap citra Kepolisian juga dapat melalui perbuatan dari kalangan keluarga polisi. “Ketika saya belum masuk polisi, waktu saya masih di Solo, begitu mendaftar polisi saya sudah dengar (kabar) bahwa putranya polisi main-main pistol kalau dia ditangkap (berkata) saya anak polisi, kok begitu dulu? Nakal pak, polisi yang sedang jaga diambil senjatanya, kenakalan anak pejabat polisi,” kata Kapolda Sulawesi Tengah 2004 itu.

Kendati demikian, Aryanto menekankan agar penilaian terhadap Kepolisian harus membedakan 3 perspektif, yakni dari institusinya, fungsinya, dan manusianya. “Kalau dari manusianya, ada polisi yang jujur ada polisi yang tidak jujur. Kalau fungsinya, ada 3 tugas pokoknya yaitu Harkamtibmas, penegakan hukum dan melayani masyarakat, apakah berjalan dengan baik apa tidak? Di situlah polisi dinilai baik atau buruk. Nah kalau institusinya, baik buruknya polisi itu dilihat dari apakah masyarakat puas atau tidak?” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AryantoSutadi #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Aparat Penegak Hukum Harus Lindungi Investor di Indonesia

Politik·May 7, 2025May 7, 2025

Aparat Penegak Hukum Harus Lindungi Investor di Indonesia

May 7, 2025

Iman Adinugraha saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha menyatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap investor yang menjalankan usahanya di Indonesia. Ia menilai rekomendasi itu penting lantaran adanya gangguan yang mengancam keamanan dan kenyamanan dunia investasi.

“Waktu rapat di Komisi VII, kita sarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melindungi para investor kita ini,” kata Iman kepada Eddy Wijaya. “Segi keamanan kita jamin, birokrasi juga kita permudah, insentif pajak kita kasih agar mereka berinvestasi. Karena efeknya kan tenaga kerja, pajak juga masuk,” ucap Iman.

Legislator asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu mengatakan, salah satu gangguan investasi yakni dari Organisasi Masyarakat (Ormas) tertentu yang meminta sejumlah uang kepada para investor. “Ada oknum dari Ormas yang kadang-kadang ketika investasi mau masuk ke suatu daerah sudah direcokin dulu. Mereka sudah minta jatah duluan, jatah ini, jatah itu, sehingga investor belum apa-apa sudah diganggu, dari psikologi udah takut dia,” ucapnya.

Belum lagi kata Iman, perizinan usaha di Indonesia mempunyai syarat yang banyak sehingga mengganggu kenyamanan investor. Misalnya prosedur yang harus melewati sejumlah birokrasi hingga ke tingkat pemerintah desa. “Kita saja orang lokal mau berinvestasi seperti itu sudah pusing, apalagi orang luar. Orang luar datang ke negara kita mau berinvestasi tapi prosedur persyaratannya berbelit-belit. Artinya regulasinya ini diper-simple lagi,”katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #ImanAdinugraha #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Iman Adinugraha: UMKM Harus Dilibatkan dalam Program MBG

Politik·May 7, 2025May 7, 2025

Iman Adinugraha: UMKM Harus Dilibatkan dalam Program MBG

May 7, 2025

Iman Adinugraha saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha menyarankan agar pemerintah membuat regulasi mengenai pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, regulasi itu memuat kewajiban bagi penyelenggara MBG memasok pangan dari pelaku UMKM.

“Harusnya ada regulasi yang mengharuskan mereka itu (Penyelenggara MBG) mengambil bahan-bahan pokoknya dari para UMKM setempat sehingga bisa dirasakan. Jadi tidak ada lagi keluhan UMKM tidak terlibat dalam MBG,” ujar Iman saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 7 Mei 2025.

Menurut Iman, pemerintah tengah melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan MBG, utamanya keterlibatan UMKM dalam memenuhi kebutuhan pangan MBG. Upaya perbaikan itu bisa dilihat dari adanya aturan mengenai pelibatan UMKM dalam MBG, “Presiden juga berharap makan bergizi gratis ini bisa dirasakan oleh para UMKM, menjadi supplier daging, menjadi supplier sayuran. Tapi regulasinya, pemerintah masih mencari formula yang pas bagaimana makan bergizi ini digulirkan tetapi bisa dirasakan para UMKM,” katanya.

Program MBG memiliki 2 kategori untuk pelibatan UMKM, yakni UMKM Mitra atau pengelola dapur MBG, dan UMKM Pemasok Bahan Baku. Untuk UMKM Mitra, Pemerintah melalui Kementerian UMKM mengucurkan bantuan modal sebesar Rp 500 juta untuk pembelian menu MBG. Bantuan itu disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN. UMKM yang bisa mengakses kategori ini lebih dulu diseleksi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) usai mendaftar di website mitra.bgn.go.id. Adapun kategori UMKM Pemasok Bahan Baku tidak perlu melalui pendaftaran tetapi dapat dilakukan dengan berkoordinasi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masing-masing.

Kendati demikian, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu menjelaskan, aturan program MBG perlu dirumuskan lagi karena masih cenderung hanya dapat dikerjakan oleh pengusaha besar. “Porsinya (MBG) hanya bisa dijangkau oleh pengusaha besar. Karena mungkin dengan modal yang besar, peralatan yang besar, dapurnya yang besar, tentu ini hanya bisa dilakukan pengusaha yang besar,” kata Iman.

Oleh karena itu, Iman mengatakan mengimbau Menteri UMKM berperan aktif untuk mengajukan regulasi agar pasokan pangan MBG dapat ditangani pelaku UMKM. “Menteri UMKM harus berkoordinasi juga dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar regulasi itu bisa dirasakan para UMKM setempat yang hari ini sebetulnya berharap,” kata lulusan Jurusan Akuntansi, Universitas Teknologi Yogyakarta itu.

Politisi Partai Demokrat itu meyakini pemerintah akan menemukan formulasi yang sesuai dalam penyelenggaraan MBG ke depan. “Mungkin seiring waktu, karena pemerintah juga mempersiapkan secara matang, insya allah dalam beberapa bulan ini format idealnya bisa ketemu,” ucap Iman.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #ImanAdinugraha #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Bahaya Pandemic Treaty, IHR Amandemen, dan Omnibus Law Kesehatan

Politik·April 30, 2025April 30, 2025

Bahaya Pandemic Treaty, IHR Amandemen, dan Omnibus Law Kesehatan

April 30, 2025

Siti Fadilah Supari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Menkes RI periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang sejumlah undang-undang mengenai penanganan pandemi. Ia menilai terdapat sejumlah aturan yang berpotensi berbahaya dan dapat mengancam kedaulatan negara.

“Ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah. Satu, tolak Pandemic Treaty. Dua, mundur dari IHR amandemen. Tiga, cabut mandatory vaksin dari Omnibus Law Kesehatan,” ujar Siti Fadilah kepada Eddy Wijaya.

Dokter Ahli Jantung kelahiran Solo, Jawa Tengah, 6 November 1950 itu menjelaskan, Pandemic Treaty merupakan perjanjian yang merugikan negara-negara karena WHO dapat mengintervensi langsung penanganan pandemi dalam negeri. “Semua harus tunduk pada WHO, kasarnya seperti itu. Walaupun dibungkus sangat rapi seolah-olah Pandemic Treaty itu untuk keadilan, untuk memberikan vaksin ke seluruh dunia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat pasal per pasal mereka merampas kedaulatan setiap negara,” kata Siti Fadilah.

Setali tiga uang dengan Pandemic Treaty, Siti Fadilah menjelaskan, IHR amandemen juga bermasalah mulai dari pengesahannya hingga pasal-pasalnya yang membolehkan WHO mengambil alih urusan negara terhadap pandemi. “Isinya seram banget pak. Dan ini mau nggak mau diketok (disahkan) oleh WHO walaupun dengan cara yang tidak fair. IHR ini pasal-pasalnya berisi teknik bagaimana (agar) kita tidak berdaya. Jadi apa-apa (terkait pandemi) yang urus mereka,” kata dia.

Begitupun dengan Undang-Undang Omnibus Law Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Siti Fadilah menilai beleid itu memuat pasal-pasal yang merujuk kepada Pandemic Treaty dan IHR amandemen. Pasal yang dimaksud Siti Fadilah adalah pasal 446 UU Omnibus Law Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur sanksi pidana bagi orang yang tidak mematuhi atau menghalangi upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah dengan denda paling banyak Rp 500 juta.

“Kalau ada orang yang tidak mau disuntik itu bisa dianggap menghalang-halangi program pemerintah, maka orang itu akan didenda 500 juta atau dipidanakan,” ucapnya. “Kalau Omnibus Law ini dijalankan, kewajiban vaksin tidak untuk orang yang bepergian saja. Dari RT ke RT, RW, ke RW semua harus divaksin. Anak sekolah, orang yang lewat juga ditahan langsung divaksin. Mengerikan,” Siti Fadilah menambahkan.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #SitiFadilahSupari #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Siti Fadilah Supari Minta Indonesia Waspada Pandemi Baru

Politik·April 30, 2025April 30, 2025

Siti Fadilah Supari Minta Indonesia Waspada Pandemi Baru

April 30, 2025

Siti Fadilah Supari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari merespons kabar adanya penyebaran virus baru pada 2025. Menurutnya, kabar tersebut bisa saja benar karena adanya Pandemic Treaty (Perjanjian Pandemi) dan amandemen International Health Regulation (IHR) yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization).

“Pandemi itu sudah dinyatakan pasti ada. Next pandemic itu katanya pada 2025 ini. Itu yang mengatakan bukan orang sembarangan, yang mengatakan adalah Bill Gates (Pendiri Microsoft),” ujar Siti Fadilah saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 30 April 2025. “Itu bukan hanya omongan, mereka (WHO) sudah menyiapkan undang-undangnya ke seluruh dunia,” katanya menambahkan.

Pandemic Treaty merupakan sebutan lain dari WHO Convention, Agreement or other International Instrument or Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (WHO CA+ on PPPR). Perjanjian yang mengikat 194 negara anggota WHO ini merupakan instrumen internasional tentang pencegahan, kesiagaan, dan respons terhadap pandemi yang bisa terjadi kapan saja.

Perjanjian itu telah dibahas dalam sidang World Health Assembly (WHA) ke-77 pada 27 Mei – 1 Juni 2024 di Jenewa, Swiss. Namun beleid ini belum disahkan. Pengesahan aturan yang terdiri dari 37 pasal itu ditarget pada sidang WHA ke-78 yang bakal digelar pada tahun ini.

Adapun amandemen IHR telah disahkan dalam sidang WHA ke-77 yang merupakan perubahan dari IHR 2005. Regulasi kesehatan dunia ini mengatur hak dan kewajiban negara anggota WHO untuk melaporkan kejadian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Siti Fadilah menjelaskan, prediksi akan adanya virus baru tidak hanya diperkuat dengan adanya gerakan WHO mengeluarkan undang-undang, melainkan juga serangkaian pelatihan yang dikoordinir WHO dalam menghadapi pandemi, hingga bermunculannya pandemi baru di sejumlah negara.

“WHO sudah melatih negara-negara miskin dan berkembang untuk membuat vaksin mRNA flu burung. Menurut saya itu (pandemi yang akan terjadi adalah flu burung), walaupun belum tentu betul. Tapi saya lihat isu yang sekarang banyak sekali, misalnya di Afrika itu Mpox atau ebola, serta China HMPV. Kemudian Amerika, Australia, dan Kanada flu burung serta Florida TBC. Sepertinya, apakah mereka akan membuat epidemic-epidemic (beragam pandemi) ataukah pandemic yang seperti Covid-19? ada dua kemungkinan itu,” ucap lulusan Strata Tiga (S3) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Jakarta 1996 itu .

Siti Fadilah berharap pemerintah Indonesia mewaspadai penyebaran virus baru yang akan terjadi. Salah satu dengan mendukung program Immunotherapy Nusantara. Program ini dikembangkan Menkes periode 2019-2024 yang saat ini menjabat Penasehat Khusus Presiden Prabowo, Terawan Agus Putranto. “Mudah-mudahan penasehat khusus presiden dapat menyampaikan kepada Pak Presiden. Immunotherapy-nya Pak Terawan bisa menjadi alternatif yang sangat bagus bila terjadi pandemic,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #SitiFadilahSupari #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Prof Rita: Kalau Jakarta Sampai Tenggelam Wallahu A’lam

Politik·April 23, 2025April 23, 2025

Prof Rita: Kalau Jakarta Sampai Tenggelam Wallahu A’lam

April 23, 2025

Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati merespons banjir rob yang kerap menjadi persoalan besar di Jakarta saat ini. Menurut Dwikorita banjir rob bisa diatasi dengan green environmental atau penghijauan lingkungan untuk menopang proyek Giant Sea Wall atau tembok laut raksasa yang terus dibangun di Jakarta.

“Menurut hemat kami, solusi yang tepat itu kembali ke hijau. Mungkin dikombinasi dengan giant sea wall, insyaallah akan lebih efektif. Kembalikan ke hijau, mangrove, hutan lindung, itu sepertinya penting sekali,” ujar Rita kepada Eddy Wijaya.

Akademisi kelahiran Yogyakarta, 6 Juni 1964 itu menjelaskan, laju kenaikan ketinggian permukaan laut di Indonesia rata-rata mencapai 4,3 milimeter per tahun. Kondisi ini memperparah wilayah Jakarta karena dibarengi subsidence atau penurunan muka tanah mencapai 6 sampai 7 centimeter per tahun.

“Kalau (Jakarta) sampai tenggelam wallahu a’lam ya. Kalau tanahnya turun, iya,” ucap Prof. Rita menanggapi pertanyaan Eddy Wijaya soal prediksi Jakarta tenggelam dari mantan Presiden Amerika Joe Biden.

Pada Juli 2021, mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya sempat menyinggung soal banjir rob yang bisa menenggelamkan Jakarta. Bahkan Biden memprediksi Jakarta akan tenggelam 10 tahun ke depan atau sekitar 2031 mendatang.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DwikoritaKarnawati #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Dwikorita Karnawati: Gedung Jakarta Harus Tahan Hadapi Gempa Megathrust

Politik·April 23, 2025April 23, 2025

Dwikorita Karnawati: Gedung Jakarta Harus Tahan Hadapi Gempa Megathrust

April 23, 2025

Dwikorita Karnawati saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Profesor Dwikorita Karnawati menyarankan agar rancangan gedung di Jakarta tahan terhadap gempa megathrust. Hal itu lantaran Jakarta merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak jika bencana tersebut terjadi.

“Sebetulnya yang dikhawatirkan (dari gempa megathrust) adalah kota-kota yang tanahnya lunak misalnya Jakarta,” ujar Dwikorita yang akrab disapa Rita saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 23 April 2025.

Prof. Rita menjelaskan kota dengan tanah lunak memicu perambatan gelombang gempa yang sangat kuat. Hal tersebut karena struktur tanah lunak tidak mampu meredam gelombang gempa, walaupun pusat gempanya berada ratusan kilometer dari wilayah tersebut. “Kondisi ini terjadi di beberapa negara seperti di Meksiko. Begitu juga di Jakarta dan Bangkok. Di kota-kota ini guncangannya akan menguat meskipun jaraknya ratusan kilometer,” kata dia.

Sebelumnya, BMKG memperingatkan masyarakat potensi terjadinya gempa megathrust di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Selat Sunda yang diprediksi berkekuatan 8,7 magnitudo, dan Mentawai-Siberut yang berpotensi 8,9 magnitudo. Gempa maha dahsyat itu diprediksi menimbulkan tsunami hingga ketinggian 20 meter. Belum lagi getaran yang ditimbulkan dapat menghancurkan bangunan yang bahkan berjarak ratusan kilometer dari pusat gempa.

Prof. Rita membandingkan kondisi tanah lunak Jakarta dengan Sukabumi, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, yang cukup dekat dengan wilayah yang diprediksi menjadi titik gempa megathrust. Menurut Alumni Engineering Geology, Leeds University Inggris tersebut, wilayah Pelabuhan Ratu bertekstur tanah padat sehingga guncangan gempa tidak akan sebesar Jakarta.

“Jadi perambatan gelombang gempa kalau menembus benda yang keras atau padat akan diredam. Begitu (gelombang) melewati tanah lunak, guncang lagi,” kata Prof. Rita.

Prof. Rita lantas meminta Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Jakarta agar melakukan pengawasan ketat terhadap rancangan gedung di Jakarta. Jangan sampai bangunan tinggi yang sudah terbangun tidak memiliki ketahanan terhadap gempa berkekuatan besar. “Perlu adanya inspeksi meyakinkan bangunan-bangunan hunian yang towernya tinggi-tinggi itu, dipastikan sudah siap untuk menghadapi guncangan yang kuat,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DwikoritaKarnawati #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Hukuman Mati Bagi Koruptor Bukan Jalan Terbaik

Politik·April 17, 2025April 17, 2025

Hukuman Mati Bagi Koruptor Bukan Jalan Terbaik

April 17, 2025

Aryati Hamzy saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dokter Psikiater Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Aryati Hamzy menyatakan ketidaksepakatannya soal penerapan hukuman mati bagi koruptor. “Saya menilai hukuman mati bukan jalan terbaik,” kata dia kepada Eddy Wijaya.

Kepala SMF Neuropsikiatri RS Tadjuddin Chalid Makassar pada tahun 2012 itu melihat, penerapan hukuman mati koruptor kurang berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Seperti yang terjadi di China yang menerapkan hukuman mati, namun tidak masuk 10 besar negara dengan penanganan korupsi terbaik tingkat dunia.

“Kalau kita melihat pengalaman di negara lain seperti China yang menerapkan hukuman mati untuk pelaku korupsi, dan kita melihat bagaimana pencapaian China memberantas korupsi, saya melihat hal yang tidak berbeda,” kata Aryati.

Aryati mengatakan, hukuman bagi koruptor yang paling tepat seperti yang dilakukan di Singapura, yakni dengan memberikan hukuman moral bahkan kepada keluarga koruptor tersebut. “Memberikan dampak secara psikologis, dan juga secara sosial dengan harapan bahwa ke depannya mereka (koruptor) ada itikad untuk tobat dalam segi spiritual,” katanya.

Transparency International (TI) mengeluarkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk 180 negara pada 2024. Urutan pertama adalah Denmark dengan IPK 90, posisi kedua yakni Finlandia dengan skor IPK 88, menyusul Singapura 84, Selandia Baru 83, Luksemburg, Norwegia dan Swiss masing-masing 81, kemudian Swedia 80, Belanda 78, Australia, Islandia dan Irlandia masing-masing 77. Sementara Indonesia berada pada peringkat 99 dengan skor 37. Adapun China berada pada peringkat 76 dengan skor IPK 43.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AryatiHamzy #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya