Ito Sumardi: Kementerian Perlu Diselidiki terkait Pagar Laut

Ito Sumardi: Kementerian Perlu Diselidiki terkait Pagar Laut

Ito Sumardi: Kementerian Perlu Diselidiki terkait Pagar Laut

February 12, 2025
Ito Sumardi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ito Sumardi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) DR., Ito Sumardi Djunisanyoto mempertanyakan dampak pembangunan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang bagi kesejahteraan masyarakat. “Sekarang yang paling penting harus lihat bagaimana Undang-Undang Dasar itu menyatakan negara harus memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Pertanyaan kita, masyarakat di sana terjamin tidak?” ujar Ito saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pernyataan Ito merespons pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang viral di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pemerintah akhirnya mencabut pagar yang terbuat dari bilah-bilah bambu itu karena menyulitkan nelayan menangkap ikan dan diduga dibangun secara ilegal, kendati mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Ito Sumardi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ito Sumardi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Ito, terbitnya sertifikat semakin menguatkan kecurigaan adanya permainan di balik proses perizinan pembangunan pagar laut. Apalagi tidak ada pihak yang ingin pasang badan dengan terbitnya sertifikat atas nama pribadi dan swasta tersebut. “Pihak-pihak yang berwenang memberikan izin saja mengatakan saya tidak tahu. Berarti di dalam kementerian itu ada sesuatu yang perlu diselidiki,” ucap Kabareskrim Polri 2009-2011 tersebut.

Ito lantas meminta agar pihak yang berada di balik terbitnya sertifikat diusut secara tuntas. Ito menduga banyak pihak yang bisa terseret kendati Kementerian ATR/BPN telah mencopot enam pegawainya. “Sekarang yang perlu diteliti, Pak Menteri mengatakan saya tidak pernah mengetahui, tapi tiba-tiba sertifikatnya ada. Berarti di dalam lembaga pemerintahan ini masih banyak sekali kasus-kasus koruptif terjadi,” ucapnya.

Ito Sumardi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ito Sumardi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pria kelahiran Bogor, 17 Juni 1953 juga berharap Presiden Prabowo Subianto menindak tegas pihak yang terlibat. Ia khawatir kejadian serupa banyak terjadi di sejumlah daerah. “Jangan sampai kepentingan rakyat umum dikalahkan dengan kepentingan rakyat sedikit yang didukung kekuatan finansial dari pihak-pihak tertentu,” ujar Ito.

Kendati demikian, Ito juga meminta pemerintah memberikan kepastian hukum kepada investor agar mereka tidak kapok berinvestasi. “Investor juga harus dilindungi. Kita tidak bisa mengatakan ujuk-ujuk 30 kilometer (pagar laut Tangerang) dibangun,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #ItoSumardi #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Fungsi Bulog Harus Non-komersil

Fungsi Bulog Harus Non-komersil

Fungsi Bulog Harus Non-komersil

February 5, 2025
Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Firman Soebagyo mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang bakal menjadikan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menjadi badan otonom yang dinaungi presiden. Menurutnya langkah tersebut tepat di tengah target pemerintah swasembada pangan.

“Saya punya pemikiran mengapa Bulog tidak digabung saja dengan Kementerian Pangan seperti pak Harto dulu,” kata Firman.

Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Bulog saat ini di bawah naungan Kementerian BUMN sehingga menjadi lebih komersil. Kondisi tersebut membuat Pemerintah berencana Bulog menjadi badan otonom agar menjadi stabilisator harga pangan dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, dan bahan pangan lainnya.

Politisi kelahiran Pati, Jawa Tengah, 2 April 1953 itu mengatakan, Bulog pada era Orde Baru berfungsi sebagai buffer stock dan penyangga harga. Sehingga membawa Indonesia mencapai keberhasilan swasembada pangan pada 1980-an.
“Berbeda dengan sekarang karena Bulog itu seperti pedagang. Dia (Bulog) melakukan program pemerintah kalau ada penugasan saja,” ucapnya.

Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Kendati demikian, untuk membawa bulog ke ranah non-komersil pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk pengelolaannya. Sehingga tidak lagi menggunakan dana komersial untuk melunasi utang bank seperti saat ini. “Harus didukung sepenuhnya tiga gagasan penting pak Prabowo yaitu energi, pangan, dan Bulog ini,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FirmanSoebagyo #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Firman Soebagyo: Saya Lepas Lencana karena Jengkel Kasus Pagar Laut

Firman Soebagyo: Saya Lepas Lencana karena Jengkel Kasus Pagar Laut

Firman Soebagyo: Saya Lepas Lencana karena Jengkel Kasus Pagar Laut

February 5, 2025
Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi IV, Firman Soebagyo menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkesan menunda pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kesan tersebut semakin menguat setelah kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu, tidak langsung menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut tersebut.

“Mengapa Pak Prabowo menginstruksikan pada Panglima TNI dan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut) untuk membongkar pagar laut. Mungkin (kata Prabowo); kok, menteri saya tidak bergerak-bergerak?” ujar Firman saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 5 Februari 2025.

Publik awal Januari 2025 lalu dihebohkan kasus pagar laut yang membentang di perairan pantai utara atau pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pagar yang terbuat dari bilah-bilah bambu itu tertancap sepanjang 30,16 kilometer.

Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Firman menjelaskan, DPR juga memanggil Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk menindaklanjuti temuan tersebut pada Kamis, 23 Januari 2025. Namun Firman menganggap penjelasan Trenggono terkesan tidak jelas dan saling melempar tanggung jawab. “Makanya, mohon maaf kepada publik dan DPR, karena waktu itu saya jengkel sehingga melepas lencana,” ucap Firman.

Firman mengaku malu karena telah memberikan janji kepada masyarakat nelayan untuk menemukan solusi, namun hasil dari pertemuan dengan KKP tidak menunjukkan demikian. “Pak menteri-nya mutar-mutar (penjelasan), malah lempar-lemparan,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu berharap KKP sebagai leading sector harus tanggap pada kasus pagar laut. Jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat akan memicu kerugian yang lebih besar. “Jangan sampai ada kemarahan masyarakat, atau masyarakat menjadi lost control atau bias karena provokasi-provokasi. Jangan sampai ada tindakan-tindakan anarkis yang merugikan, itu yang kita antisipasi,” ujar Firman.

Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Firman Soebagyo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Farid menjelaskan pemakai narkoba dapat mendaftarkan diri ke lembaga rehabilitasi swasta dan instansi pemerintah seperti BNN. Untuk swasta, kata Farid, mempunyai sekitar 649 tempat rehabilitasi. Sedangkan BNN mempunyai 6 balai loka rehabilitasi dan 217 klinik BNN untuk rehabilitasi rawat jalan. Ada pula lembaga rehabilitasi Kemenkes dan Polri.

Pendaftaran rehabilitasi di BNN dapat diakses melalui website bnn.go.ig. Namun ia menegaskan masyarakat untuk mendaftar rehabilitasi melalui institusi pemerintah karena tidak dipungut biaya. “Namun persoalan utamanya yakni aksesibilitas lembaga rehabilitasi. Tidak semua orang yang rehab bisa masuk ke sana karena keterbatasan pemerintah untuk menggratiskan,” kata dia.

Farid menambahkan BNN juga membuat program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yakni agen pemulihan pemakai narkoba kategori ringan yang terdiri dari unsur masyarakat. Program tersebut dapat didukung melalui anggaran pemerintah daerah hingga desa. “Salah satu agen pemulihan adalah orang yang pernah direhabilitasi dengan kualitas hidup yang baik. Kita ajak dia agar lebih implementatif dan lebih aplikatif karena punya pengalaman,” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FirmanSoebagyo #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
6 Strategi BNN Turunkan Prevalensi Pemakai Narkoba

6 Strategi BNN Turunkan Prevalensi Pemakai Narkoba

6 Strategi BNN Turunkan Prevalensi Pemakai Narkoba

January 29, 2025
Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Brigjen Pol. Farid Amansyah mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan narkoba melalui Asta Cita Kabinet Merah Putih.

Farid mengatakan kebijakan dalam Asta Cita tersebut telah dirumuskan BNN dalam 6 strategi yakni penguatan di perbatasan negara, melakukan kerjasama lintas negara, pendekatan ikonik dan tematik, melakukan hubungan kerjasama dengan lintas sektor, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan sarana dan prasarana. “Saya tekankan pada kerja sama karena memang ini yang paling kita akan fokuskan ke depan. Harapannya narkoba ini menjadi musuh bersama,” katanya.

Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pria kelahiran Makassar, 9 Januari 1970 itu mengatakan 6 strategi ini diharapkan bisa semakin menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Berdasarkan data BNN, pengguna narkoba berjumlah 3,3 juta jiwa atau 1,73 persen pada 2023. Angka ini mengalami penurunan 0,22 persen dibanding 2022 yang jumlahnya 1,95 persen atau 3,6 juta jiwa.

“Kami juga berharap masyarakat turut berperan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan khususnya pemuda untuk menjauhi barang terlarang tersebut, apalagi menuju Indonesia emas 2045,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FaridAmansyah #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Farid Amansyah: Jangan Takut Mengajukan Diri untuk Direhabilitasi

Farid Amansyah: Jangan Takut Mengajukan Diri untuk Direhabilitasi

Farid Amansyah: Jangan Takut Mengajukan Diri untuk Direhabilitasi

January 29, 2025
Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Direktur Pascarehabilitasi Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Pol. Farid Amansyah mengimbau pengguna narkoba agar tidak takut mengajukan diri untuk direhabilitasi di BNN. Ia menegaskan pengguna narkoba yang sukarela melaporkan diri tidak akan dijebloskan ke penjara.

“Ini yang harus masyarakat tahu bahwa kalau dia melaporkan keluarganya, atau yang bersangkutan (pemakai narkoba) sendiri melapor, itu pasti kita jamin tidak ditangkap. Itu jaminan,” ujar Farid saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 29 Januari 2025.

Rehabilitasi pemakai narkoba termuat pada pasal 54 sampai dengan pasal 59 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2010 yang menegaskan pemakai narkoba ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Farid menilai keberadaan beleid tersebut merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah terhadap rehabilitasi pengguna alih-alih menyebloskannya dalam penjara. “Narkoba ini harus kita bangun dari tiga moral standing, pertama narkoba adalah ancaman kemanusiaan, kedua lakukan penegakan hukum sekeras-kerasnya kepada pengedar maupun produsen, dan ketiga pengguna narkoba kita manusiakan dengan cara direhabilitasi,” katanya.

Menurut Farid, pasien rehabilitasi berasal dari dua sumber, yang pertama pemakai narkoba yang berinisiatif mendaftarkan diri untuk rehabilitasi atau disebut voluntary, dan pemakai narkoba yang melalui proses penangkapan atau compulsory. Mereka akan menjalani rehabilitasi setelah melalui tes dari Tim Assessment Terpadu (TAT) yang terdiri dari dokter, polisi, unsur psikolog, serta tim hukum. “TAT ini yang akan memberikan rekomendasi rehabilitasi pemakai narkoba masuk kategori ringan, sedang, atau berat,” kata alumni Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut.

Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Farid Amansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Farid menjelaskan pemakai narkoba dapat mendaftarkan diri ke lembaga rehabilitasi swasta dan instansi pemerintah seperti BNN. Untuk swasta, kata Farid, mempunyai sekitar 649 tempat rehabilitasi. Sedangkan BNN mempunyai 6 balai loka rehabilitasi dan 217 klinik BNN untuk rehabilitasi rawat jalan. Ada pula lembaga rehabilitasi Kemenkes dan Polri.

Pendaftaran rehabilitasi di BNN dapat diakses melalui website bnn.go.ig. Namun ia menegaskan masyarakat untuk mendaftar rehabilitasi melalui institusi pemerintah karena tidak dipungut biaya. “Namun persoalan utamanya yakni aksesibilitas lembaga rehabilitasi. Tidak semua orang yang rehab bisa masuk ke sana karena keterbatasan pemerintah untuk menggratiskan,” kata dia.

Farid menambahkan BNN juga membuat program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), yakni agen pemulihan pemakai narkoba kategori ringan yang terdiri dari unsur masyarakat. Program tersebut dapat didukung melalui anggaran pemerintah daerah hingga desa. “Salah satu agen pemulihan adalah orang yang pernah direhabilitasi dengan kualitas hidup yang baik. Kita ajak dia agar lebih implementatif dan lebih aplikatif karena punya pengalaman,” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FaridAmansyah #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dugaan Jokowi Tokoh Terkorup Dunia Harus Diusut

Dugaan Jokowi Tokoh Terkorup Dunia Harus Diusut

Dugaan Jokowi Tokoh Terkorup Dunia Harus Diusut

January 26, 2025
Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Bivitri Susanti mengimbau masyarakat Indonesia menanggapi dengan bijak keputusan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai nominasi tokoh terkorup di dunia. Menurutnya, keputusan OCCRP bisa direspons dengan mengusut kebenaran dari tuduhan tersebut.

“Harusnya ditanggapinya dengan dingin maksudnya jangan jadi marah, tapi lakukan investigasi. Jangan dilawan dulu, jangan dilihat sebagai tantangan terhadap bangsa kita,” ucap Bivitri.

Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Akademisi kelahiran Jakarta, 5 Oktober 1974 itu menjelaskan, keputusan OCCRP tersebut bukan merupakan serangan kepada bangsa Indonesia, melainkan perhatian dunia internasional terhadap Tanah Air. “Ada sebagian buzzer yang mengatakan orang asing menyerang bangsa kita, saya sih tidak merasa diserang. Menurut saya ini bukan serangan kepada bangsa kita, tapi mereka sedang bilang ada yang salah dengan mantan presiden kalian yang namanya Joko Widodo,” ujarnya.

Pemeran film dokumenter Dirty Vote itu mengatakan, keputusan OCCRP harusnya memicu sistem penegakan hukum dan politik Indonesia untuk membongkar masalah dalam periode kepemimpinan Jokowi. “Ini peluang kita untuk belajar dari kesalahan yang pernah terjadi (di masa pemerintahan Jokowi) dengan membongkar kesalahan itu di pengadilan nanti,” ucap Bibib.

Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin negara terkorup 2024. Namanya bersaing dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gautam Adani, dan mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad yang kemudian dinobatkan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #BivitriSusanti #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Bivitri Susanti:  Waspada Penghapusan Presidential Threshold Dibajak Parpol

Bivitri Susanti: Waspada Penghapusan Presidential Threshold Dibajak Parpol

Bivitri Susanti: Waspada Penghapusan Presidential Threshold Dibajak Parpol

January 22, 2025
Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) memiliki dampak positif untuk kualitas demokrasi di Indonesia. Namun Bivitri meminta semua pihak tetap waspada atas kemungkinan munculnya dampak negatif dari putusan tersebut.

“Saya tidak mau bilang negatif, tapi bisa jadi negatif kalau dibajak oleh partai politik lagi,” ujar Bivitri Susanti saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn, yang tayang pada Rabu, 22 Januari 2025.

MK mengabulkan gugatan 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. MK menyatakan pasal 222 dalam beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menjadi perhatian publik karena MK menolak 36 gugatan yang sama sebelumnya.

Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Bivitri menjelaskan upaya pembajakan pada putusan MK tersebut bisa terjadi bila partai politik kembali berupaya membentuk koalisi jumbo untuk mengusung calon tertentu pada pemilu mendatang. Upaya pembajakan lainnya dengan menekan DPR dan KPU untuk merevisi UU Pemilu dengan tujuan membatalkan putusan MK. “Nah, kalau sudah di titik itu kita hanya bisa berharap semoga MK konsisten dengan pandangannya, jadi tidak belok-belok lagi,” ujar Bivitri.

Kendati demikian, dampak positif dari putusan MK tersebut jauh lebih besar. Salah satunya membuat semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusung calon presiden dari kadernya sendiri. “Mengapa ini (penghapusan PT) dari dulu diperjuangkan, karena memberikan warga pilihan yang lebih banyak secara fair,” kata perempuan yang akrab disapa Bibib ini.

Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Bivitri Susanti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Bivitri membandingkan situasi politik saat ambang batas calon presiden masih berlaku. Partai politik berskala kecil kesulitan mengusung calon presidennya karena tidak memenuhi aturan ambang batas. Akibatnya mereka terpaksa berkoalisi dengan partai politik yang lebih besar. “Sistem 20 persen threshold itu membuat seakan-akan ada partai politik yang punya golden ticket. Pemilu 2024 kemarin memperkuat fenomena itu sehingga membuka matanya hakim MK,” ucapnya.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu mengatakan penghapusan aturan ambang batas calon presiden ini juga akan memaksa partai politik lebih terbuka memperkenalkan figur capresnya jauh sebelum Pemilu digelar. “Kalau dulu kita tidak tahu apa-apa, kita cuma bisa menonton para elit makan siang sama siapa, masak nasi goreng segala macam. Jelang pendaftaran kita baru diperkenalkan siapa calon presiden yang mereka tunjuk,” ucap Bivitri.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #BivitriSusanti #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Arman Depari: Pemerasan Turis Malaysia itu Berengsek dan Memalukan

Arman Depari: Pemerasan Turis Malaysia itu Berengsek dan Memalukan

Arman Depari: Pemerasan Turis Malaysia itu Berengsek dan Memalukan

January 15, 2025
Arman Depari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Arman Depari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTAKetua Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM), Irjen Pol (Purn) Arman Depari mempertanyakan pengawasan Polri terhadap anggotanya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal itu menanggapi kasus pemerasan sejumlah turis Malaysia yang heboh sejak akhir Desember 2024.

“Ada apa (dengan Polri)? Apakah memang organisasi (Polri) sudah cukup memberikan perhatian, dalam tanda kutip, terhadap satuan dan personel yang bertugas? Apakah sudah diberikan bekal yang cukup, kembali dalam tanda kutip, dalam segi pengetahuan, dan pengalaman?” ujar Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) 2016-2020 itu saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 15 Januari 2025.

Kasus pemerasan turis Malaysia itu heboh saat digelarnya konser musik Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13 hingga 15 Desember 2024. Di media, para turis ini mengaku kehilangan uang hingga Rp800 juta karena diperas polisi walau hasil tes negatif narkoba. Kasus ini berujung pemecatan tiga perwira di Polda Metro Jaya yakni Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, Kasubdit 3 Ditresnarkoba AKBP Malvino Edward Yusticia, dan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba AKP Yudhy Triananta Syaeful, serta puluhan polisi lainnya yang diganjar demosi.

Arman Depari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Arman Depari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

“Menurut saya ini adalah kejadian berengsek dan memalukan. Padahal kita tahu bahwa narkoba ini menjadi prioritas oleh dunia dan negara untuk segera ditanggulangi,” kata Arman menyesalkan peristiwa tersebut.

Menurut Arman, penanggulangan kasus narkoba menjadi “PR” yang harus diselesaikan dalam kepolisian, karena pelaku penyalahgunaan barang haram tersebut sudah menjerat sejumlah petinggi Polri. “Apa yang salah ini? Mengapa perwira-perwira muda seperti ini (kelakuannya)? Apakah ketika menempatkan di jabatan itu, mereka kurang assess?,” kata dia.

Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri itu menjelaskan, peristiwa pemerasan ini harus menjadi pelajaran besar bagi Polri untuk kembali membangun sistem yang lebih baik dalam penanggulangan narkoba. Personel Polri tidak hanya diberi pengetahuan mengenai penanggulangan narkoba, tapi pendidikan mental juga lebih ditekankan.“Kalau pendidikan mental sudah dilakukan, tapi mereka tidak jera baru pantas bila dipecat. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan pendidikan demikian, apalagi bagi mereka yang baru-baru, mereka yang tidak punya latar belakang pendidikan pelatihan reserse narkoba, siapa yang salah?” katanya.

Arman Depari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Arman Depari saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Arman menceritakan pengalamannya dalam bertugas. Ia mengaku sempat ditawari mulai dari uang ratusan miliar hingga barang, namun dia maupun anak buahnya bisa membentengi diri dari godaan tersebut karena dibekali mental yang kuat. “Saya menjamin selama saya bertugas 5 tahun di Polda Metro, dan kurang lebih 5 tahun di Mabes Polri, tidak pernah ada kejadian seperti itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) periode 2014 – 2016 itu menyatakan Polri saatnya berbenah apalagi penanggulangan narkoba tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Penyalahgunaan narkoba Ini merupakan kejahatan serius atau kejahatan yang luar biasa. Makanya perlu lakukan juga tindakan yang extra ordinary, jangan yang biasa-biasa saja. Misalnya polisi harus dilakukan langkah-langkah untuk memagari mereka? Salah satunya cek urine-nya, kalau perlu tiap minggu, tiap bulan,” ucap Arman.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #ArmanDepari #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Eni Saragih: Makanan Bergizi Jangan Sampai Mubazir

Eni Saragih: Makanan Bergizi Jangan Sampai Mubazir

Eni Saragih: Makanan Bergizi Jangan Sampai Mubazir

January 8, 2025
Eni Maulani Saragih saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Eni Maulani Saragih saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTAAnggota DPR RI periode 2014-2018, Eni Maulani Saragih mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada awal Januari ini harus tepat sasaran. Eni menekankan hal tersebut agar makanan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tidak terbuang percuma alias mubazir.

“Karena banyak orang-orang yang sudah mampu sebenarnya. Jangan sampai makanan yang sudah dibuat tidak dimakan, akhirnya mubazir. Menurut saya, pemerintah harus membuat target tertentu, sasarannya harus tepat,” ujar politikus Golkar tersebut saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 8 Januari 2024.

Eni Maulani Saragih saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Eni Maulani Saragih saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Program MBG mulai digelar pada Senin, 6 Januari 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini sepanjang 2025. Jatah per porsi dipatok Rp10 ribu dengan penerima manfaat terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, serta ibu menyusui.

Menurut Eni, anggaran yang disiapkan pemerintah pada 2025 ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, namun yang menjadi masalah yakni kemampuan setiap daerah menyiapkan bahan makanan serta harganya yang beragam. “Makanya kebutuhan anggaran misalnya antara Jawa dan Papua tidak bisa disamakan,” ucapnya. “Negara harus hadir untuk semua anak di daerah mana pun, termasuk Papua. Walaupun mungkin di daerah puncak gunung sana,” kata Eni menambahkan.

Istri Bupati Temanggung periode 2018-2023, Muhammad Al Khadziq itu menyatakan memiliki pengalaman pada program MBG karena dicanangkan sang suami saat menjabat bupati Temanggung untuk pencegahan stunting. Program itu berhasil menurunkan angka prevalensi stunting di wilayah tersebut menjadi 14,1% dari yang sebelumnya 16,3% pada 2023.

Eni Maulani Saragih saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Eni Maulani Saragih saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Namun, Eni mengaku menemukan sejumlah kendala yang patut diwaspadai oleh Badan Gizi Nasional, lembaga yang ditunjuk Presiden Prabowo, untuk program MBG. “Terkadang kita sudah siapkan makanan yang enak, tapi anak-anak belum mau makan. Tidak gampang karena mereka hanya mau makan misalnya, mi instan atau jajan. Masak-nya gampang, menyiapkan dananya juga sudah, tapi memastikan makanan itu dikonsumsi itu yang menjadi kendala,” kata Eni.

Untuk mengatasi kendala itu, Eni menjelaskan, pemerintah harus memperhatikan menu makan gratis tersebut, misalnya variasi masakan dan memberikan lauk yang beragam. Namun yang tidak kalah penting yakni menumbuhkan kebiasaan orang tua atau anak untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi setiap hari. “Ini luar biasa karena negara sudah hadir untuk anak-anak. Kita harus fight untuk ini,” katanya. 

Eni berharap pemerintah terus berusaha memperbaiki dan evaluasi program MBG  agar memenuhi target menciptakan anak-anak yang sehat, cakap, dan cerdas, untuk menjadi calon pemimpin bangsa. “Asal jangan banyak anggaran yang terpakai buat yang tidak-tidak, misalnya buat dapur umum sampai banyak karena dapur itu sudah banyak. Yang terpenting bagaimana program ini menjadi gerakan bersama-sama, gotong royong, jangan semua diberikan ke kontraktor atau vendor saja misalnya,” ucap Eni menambahkan.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #EniMaulaniSaragih #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Koordinator ICW Agus Sunaryanto: Rendahnya LHKPN Bisa Perburuk Citra Pemerintahan Prabowo

Koordinator ICW Agus Sunaryanto: Rendahnya LHKPN Bisa Perburuk Citra Pemerintahan Prabowo

Koordinator ICW Agus Sunaryanto: Rendahnya LHKPN Bisa Perburuk Citra Pemerintahan Prabowo

January 1, 2025
Agus Sunaryanto saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Agus Sunaryanto saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto menyoroti rendahnya jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kabinet Merah Putih. Menurut Agus kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau dari hal ini saja Pak Prabowo tidak segera mengambil langkah tegas terhadap menteri- menteri ini, nanti kepercayaan publik terhadap pak Prabowo akan semakin turun,” ujar Agus Sunaryanto saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 1 Januari 2025.

Agus Sunaryanto saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Agus Sunaryanto saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengumumkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan LHKPN-nya pada 2024. Terungkap, dari 124 pejabat pada Kabinet Merah Putih, sebanyak 72 pejabat belum melaporkan LHKPN-nya. Dari 72 pejabat tersebut, sebanyak 16 pejabat adalah menteri dan kepala lembaga setingkat menteri. Sedangkan 26 pejabat lainnya adalah wakil menteri dan wakil kepala lembaga setingkat menteri.

Selain belum melaporkan, Agus mengatakan ICW menemukan pejabat negara yang mengisi LHKPN asal-asalan. Misalnya mencantumkan harga mobil sekelas Toyota Fortuner Rp6 juta, padahal mobil itu tergolong barang mewah dengan harga di atas Rp500 juta. “Kalau atasannya saja (menteri dan wakil menteri) tidak patuh atau banyak melakukan rekayasa terhadap laporan LHKP-nya. Saya rasa itu akan membuat citra pemerintahan Prabowo akan buruk. Jadi kalau mau dibersihkan harus dimulai dari dasar dulu, yakni membenahi pelaporan LHKPN,” katanya.

Agus Sunaryanto saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Agus Sunaryanto saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Agus, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor). Oleh karenanya, Prabowo harus menunjukkan komitmennya memberantas korupsi dengan mewajibkan seluruh pejabatnya melaporkan LHKPN. Pelaporannya juga harus disusun dengan baik dan benar tanpa rekayasa.

“Harus disiasati oleh Pak Prabowo dengan membuat aturan sendiri tentang pelaporan LHKPN ini. Misalnya jadi pertimbangan apakah menteri atau wakil menteri ini di-reshuffle atau tidak (bila tidak melaporkan atau melaporkan asal-asalan LHKPN-nya)” katanya. “Orang-orang yang tidak melaporkan LHKPN ini sama saja mengkhianati kepercayaan publik termasuk presiden. Amanah jabatan saja sudah berani dikhianati apalagi amanat rakyat,” ucapnya menambahkan.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AgusSunaryanto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)