JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Profesor Ikrar Nusa Bhakti memberikan pandangan menarik tentang beberapa isu politik yang berlangsung di Indonesia. Pembicaraan mereka menyoroti masa depan pembangunan Indonesia dan jabatan politis di kabinet. Salah satu poin utama yang dibahas adalah tentang keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

Profesor Ikrar menyebut bahwa meskipun Presiden Jokowi berharap program pembangunan IKN diteruskan oleh pemimpin berikutnya, termasuk Prabowo Subianto, kenyataan politik dan anggaran mungkin tidak mendukung impian itu sepenuhnya. Menurutnya, meskipun normal bagi seorang presiden berharap program-programnya dilanjutkan, kemungkinan besar Prabowo akan memprioritaskan hal-hal lain yang lebih sesuai dengan situasi anggaran dan kebijakan saat ia menjabat nanti. Hal ini menekankan pentingnya melihat program-program dengan perspektif pragmatis dan realistis dalam politik.

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Prof. Ikrar Nusa Bhakti membahas isu penting terkait politik Indonesia, terutama soal komposisi kabinet pemerintahan. Diskusi ini menyoroti peran penting menteri dalam membentuk arah kebijakan negara, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga efisiensi dan stabilitas politik. Topik ini semakin relevan di tengah ramainya spekulasi mengenai komposisi kabinet yang mungkin diisi oleh berbagai kalangan, termasuk dari militer dan polisi.

Menurut Prof. Ikrar, banyaknya jumlah menteri di kabinet bukanlah ukuran keberhasilan. Ia menyebutkan contoh dari berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Australia yang berhasil mengelola pemerintahan dengan jumlah menteri yang lebih sedikit. Bagi Indonesia, penambahan jumlah menteri bisa berdampak pada peningkatan pengeluaran negara. Sebagai contoh, anggaran negara yang dialokasikan untuk operasional menteri dan stafnya dapat membebani APBN. Ini menjadi peringatan agar Indonesia lebih efisien dalam mengelola kabinet demi kesejahteraan rakyat.

JAKARTA – Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mempengaruhi ranah politik. Dalam sebuah wawancara bersama Eddy Wijaya di EdShareOn, Prof. Ikrar Nusa Bhakti membahas isu yang tengah hangat, yaitu fenomena akun Fufufafa yang menyinggung pribadi tokoh politik Prabowo Subianto. Melalui diskusi ini, kita dapat melihat betapa kompleksnya interaksi antara politik, media, dan masyarakat saat ini.

Prof. Ikrar menyoroti bahwa jejak digital tidak bisa dihapus begitu saja. Meskipun Kominfo telah membantah adanya hubungan langsung, Prof. Ikrar menekankan bahwa identitas di balik akun tersebut pasti akan terungkap pada akhirnya. Dalam konteks ini, ia juga menyebut pentingnya menjaga komunikasi politik agar tidak menyerang ranah pribadi. Hal ini menjadi penting dalam menjaga etika politik di tengah derasnya arus informasi digital

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Prof. Ikrar Nusa Bhakti memberikan pandangannya yang menarik tentang politik Indonesia, terutama terkait transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Salah satu isu yang diangkat adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Prof. Ikrar, meskipun Jokowi berharap IKN dilanjutkan oleh Prabowo, kenyataannya masih banyak tantangan, baik dari segi anggaran maupun potensi pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Prof. Ikrar juga menyoroti bahwa meskipun IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan, kenyataannya lahan tersebut belum siap secara sosial dan ekonomi. Wilayah Penajam Paser Utara, yang menjadi lokasi IKN, masih minim penduduk. Hal ini menimbulkan keraguan apakah IKN dapat berkembang seperti Canberra di Australia atau Washington DC di Amerika Serikat, yang keduanya merupakan ibu kota yang dirancang dengan matang dan bertumbuh seiring waktu.