Akbar Faizal: Seorang Politisi Harus Bisa Membaca Masa Depan

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Akbar Faizal: Seorang Politisi Harus Bisa Membaca Masa Depan

March 5, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara yang menggugah dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, mantan anggota DPR periode 2009-2019, membagikan pemikirannya tentang esensi menjadi seorang politisi yang sesungguhnya. Pada perbincangan tersebut, pria kelahiran 21 Desember 1968 ini membahas peran politisi dalam masyarakat dan pentingnya memiliki integritas serta visi masa depan yang jelas.

Saat ditanya tentang keberanian dan ketegasan selama masa jabatannya di DPR, Akbar Faizal menyatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sungguh-sungguh. “Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan,” katanya.

Dia menyoroti perbedaan antara menjadi politisi sejati dan sekadar memiliki gelar politik. “Orang ini bukan politisi, orang ini adalah orang yang sedang beruntung saja duduk sebagai anggota DPR, entah caranya bagaimana,” tegasnya.

Pada saat dimintai pendapat tentang anggota DPR yang tidak aktif dalam membahas permasalahan yang nyata, Akbar Faizal mengungkapkan keprihatinannya. “Ada 575 orang anggota DPR. Saya mau tanya berapa anggota DPR yang pernah berbicara tentang problem rakyat?,” ujarnya. Ia menekankan bahwa seorang politisi sejati harus mampu membawa visi dan perubahan untuk masyarakat yang dipimpinnya.

Pengalaman Akbar Faizal di dunia politik memberinya wawasan yang mendalam tentang karakter dan integritas seorang politisi. Dia menegaskan bahwa menjadi politisi adalah tentang membaca masa depan dan membawa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. “Seorang politisi adalah dia orang yang memahami masa depan,” paparnya.

Meskipun tidak lagi aktif secara langsung di dunia politik partai, Akbar Faizal masih berperan sebagai mentor bagi sejumlah politisi muda. “Saya lebih memilih menjadi seorang guru bagi mereka. Saya punya banyak materi untuk itu,” ungkapnya. Ia terus berusaha untuk berkontribusi dalam pembentukan karakter politisi yang berkualitas.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Tentang Peran Kode Etik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Tentang Peran Kode Etik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

March 5, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad memberikan pendapatnya tentang pentingnya kode etik dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam percakapan itu, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015 ini membagikan pemikirannya tentang bagaimana aturan dan prinsip-prinsip kode etik yang ada di KPK bisa mengubah individu menjadi orang yang benar.

Menurut Samad, aturan kode etik yang ketat di KPK adalah faktor penting yang membuat orang bekerja di lembaga itu menjadi pribadi yang baik. “Orang yang kerja di KPK itu datang dari macam-macam instansi, ada dari kepolisian, dari Kejaksaan, ada dari BPKP, ada dari kantor baik macam semua kumpul di situ macam-macam ya. Tentunya orang-orang ini membawa yang namanya budaya organisasi masing-masing,” ujarnya.

Abraham Samad juga menyoroti tentang individu yang mungkin memiliki catatan buruk sebelumnya. Akan tetapi saat masuk ke KPK, berubah menjadi pribadi yang baik. “Kalaupun orang ini sebelum masuk di KPK, mungkin dia agak jahat sedikit, dia agak binal-binal, dan nakal-nakal sedikit. Ketika dia masuk di KPK, ia menjadi orang baik itu kan luar biasa,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem yang dibangun oleh KPK memungkinkan individu-individu tersebut untuk menjadi teladan yang baik bagi lembaga lain di Indonesia. “KPK punya sistem yang begitu maka dia jadi role model. Dia menjadi contoh bagi seluruh lembaga yang ada di Republik ini. Baik kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya,” tambahnya.

Terkait isu tentang Harun Masiku yang diduga telah meninggal, Abraham Samad menunjukkan bahwa KPK sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangani kasus semacam itu. “Sebenarnya kalau KPK Serius dari dulu, sebenarnya gampang sekali menangkap namanya Harun Masiku karena KPK sudah punya pengalaman nangkap-nangkap orang yang ada di luar negeri,” katanya.

Meskipun isu-isu seperti ini memunculkan pertanyaan dan keraguan, Samad menegaskan bahwa perlu waktu untuk menganalisis situasi secara menyeluruh sebelum membuat kesimpulan. “Saya masih ingin menganalisa lebih jauh. Apa dia meninggal atau belum. Saya belum bisa menyimpulkan apa dia meninggal apa nggak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Tantangan dan Persepsi Abraham Samad Tentang Masa Depan KPK

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Tantangan dan Persepsi Abraham Samad Tentang Masa Depan KPK

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah perbincangan dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, berbagi pandangannya tentang kondisi KPK saat ini. Pasalnya KPK menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemberantas korupsi ini.

Dalam podcast EdShareOn, Abraham Samad memberikan tanggapan tentang kemungkinan tekanan dari pemerintah terhadap KPK untuk memanipulasi kasus tertentu. Dengan tegas, ia menyatakan, “Saya nggak tahu kalau pimpinan lain ya, tapi kalau kalau saya pribadi nggak pernah mengalami.” Ini mengisyaratkan bahwa setidaknya selama masa kepemimpinannya, ia tidak mengalami tekanan semacam itu.

Salah satu poin menonjol yang dibahas dalam podcast EdShareOn ini adalah persepsi masyarakat terhadap KPK yang semakin menurun. Ia mengaku bahwa saat ini KPK nilainya lebih rendah dibandingkan kepolisian. “Sebenarnya itu, KPK itu menjadi mundur dan orang nggak percaya menjadi lemah itu karena ada dua,” ungkapnya.

Abraham Samad melanjutkan dengan menyoroti dua aspek utama yang melemahkan KPK, yaitu revisi undang-undang dan penunjukan komisioner yang kontroversial. Dalam konteks penunjukan komisioner, ia membahas masalah serius terkait proses seleksi, terutama terkait kasus Firli Bahuri. “Orang ini ada masalah ketika dia jadi Deputi. Ia pernah jadi Deputi di KPK tapi DPR pada saat itu mengabaikan. Menurut pimpinan KPK yang saya tanya dan salah satu orang yang memeriksa Firli, Abdullah Hehamahua ketika Firli jadi Deputi membenarkan bahwa Firli melakukan pelanggaran berat,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik upaya melemahkan KPK. Abraham Samad mengakui bahwa sumber masalah tersebut sangat rumit, tetapi ia menekankan bahwa undang-undang yang direvisi dan penunjukan komisioner bermasalah adalah dua faktor kunci dalam skenario tersebut.

Ketika pembicaraan bergeser ke arah kepemimpinan KPK di bawah Nawawi Pomolango, Samad menyatakan apresiasinya, meskipun ia mengakui kendala yang dihadapi oleh Nawawi dalam memperbaiki KPK. Ia menyoroti kelemahan dalam undang-undang yang mengatur KPK, terutama terkait kewenangan dan kode etik.

Kode Etik Penegak Hukum

Abraham Samad juga mengungkap tentang kode etik bagi penegak hukum yang sangat penting. Dia menekankan perlunya penegak hukum tunduk pada peraturan etika yang ketat guna mencegah terjadinya konflik kepentingan. “Penegak hukum kalau tidak diatur dalam kode etik, dia bisa melakukan apa saja. Semisal ‘kamu kasih saya duit, perkaramu tidak dilanjutkan’. Makanya harus diatur,” paparnya.

Abraham Samad juga menyatakan bahwa sebagai pimpinan KPK, konsekuensinya adalah ketaatan pada kode etik yang ketat. “Jadi kalau orang bilang susah dong, ya jangan menjadi ketua KPK. Jadi sebenarnya ini soal pilihan hidup,” tambahnya.

Walaupun dihadapkan pada beragam tantangan, Abraham Samad tetap menekankan pentingnya penegak hukum untuk mematuhi standar moral yang tinggi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik.

“Penegak hukum itu harus mempunyai standar moral yang sangat tinggi. Jadi kalau orang biasa misalnya standar moralnya adalah 5, penegak hukum tidak boleh 5 tapi dia harus 7. Karena dia dijadikan teladan dan harus memberi contoh. Jika dia tidak punya etika dan akhlak yang bagus, itu berbahaya sekali karena dia akan menentukan benar atau tidak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Ungkap Solusi Mengatasi Corruption by Need dan Corruption by Greed

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Ungkap Solusi Mengatasi Corruption by Need dan Corruption by Greed

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, membahas tentang berbagai jenis korupsi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam podcast ini, Abraham Samad membagikan pandangannya tentang fenomena korupsi dan upaya yang harus dilakukan untuk menguranginya.

Salah satu jenis korupsi yang dibahas adalah corruption by need atau korupsi karena kebutuhan. “Ini adalah orang yang korupsi karena kebutuhannya tidak mencukupi. Pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari,” jelas Abraham Samad. Contoh yang diberikan Abraham adalah seorang pegawai tingkat rendah di kantor lurah yang mengurus surat-surat seperti KTP. “Karena gajinya rendah, dia terpaksa meminta uang lebih kepada masyarakat yang mengurus KTP untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” tambahnya.

Namun, Abraham Samad menekankan bahwa meskipun ada faktor kebutuhan, corruption by need tetap tidak boleh dibenarkan. “Netizen ingat corruption by need tidak boleh sama sekali. Itu tetap salah dan tetap dihukum tapi kita bisa mencari jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi lagi,” tegasnya. Salah satu solusi yang disarankan adalah pemerintah memperbaiki struktur gaji untuk pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah sehingga korupsi semacam ini dapat dihindari.

Selanjutnya, Abraham Samad membahas tentang corruption by greed atau korupsi karena keserakahan. “Ini adalah korupsi karena serakah,” jelasnya. Dia memberikan contoh tentang pejabat yang korupsi karena ingin hidup berlebihan meskipun gaji dan tunjangannya seharusnya sudah mencukupi. “Orang bisa kaya, orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar. Kalau seorang pegawai negeri, tiba-tiba dia kaya raya itu yang jadi pertanyaan,” paparnya.

Abraham Samad menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki struktur gaji pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah untuk mencegah korupsi oleh kebutuhan. Di sisi lain, untuk mengatasi korupsi oleh keserakahan, penegakan hukum yang kuat dan pemantauan yang ketat terhadap perilaku pejabat publik sangat diperlukan.

“Jangan salah paham bukan berarti kita anti orang kaya anti kemapanan, tapi kita tidak menghendaki orang menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Orang bisa kaya dan orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar,” tegas Abraham Samad.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Ungkap Pandangannya Terkait Kasus Firli Bahuri dan Pentingnya Kode Etik

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Ungkap Pandangannya Terkait Kasus Firli Bahuri dan Pentingnya Kode Etik

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, memberikan pandangannya terkait dengan kasus yang melibatkan Firli Bahuri, ketua KPK periode 2019-2023.

Abraham Samad mengungkapan tentang tindakan Firli ketika membersihkan orang-orang yang dianggapnya sebagai orang-orang baik dan jujur di KPK. “Dia keluarkan orang-orang yang baik dan jujur, dia keluarkan. Kenapa dia keluarkan? Karena dia mau melakukan kejahatan di dalam supaya tidak bisa terdeteksi,” ungkap pria kelahiran 27 November 1966 ini.

Menurut Abraham Samad, tindakan tersebut sudah terbukti dengan adanya kasus pemerasan Firli kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. “Firli sekarang sudah ada kasusnya kan? Pemerasan. Jadi dia sengaja menyingkirkan orang-orang yang baik di KPK supaya dia leluasa melakukan tindakan-tindakan negatif,” tambahnya.

Meskipun beberapa tindakan Firli sudah terbukti, Abraham Samad menegaskan jika ia mengatakan hal ini tidak ada unsur pribadi. “Tidak ada. Saya tidak kenal Firli dan waktu saya jadi ketua KPK, saya belum pernah berinteraksi dan dia tidak pernah jadi anak buah saya,” jelasnya.

Pentingnya Kode Etik

Abraham Samad juga menyoroti tentang pentingnya kode etik dalam penegakan hukum. Dia menegaskan bahwa penegak hukum harus diatur oleh kode etik yang ketat untuk menghindari konflik kepentingan. “Penegak hukum nih kalau tidak diatur dalam kode etik, dia bisa melakukan apa saja. Semisal ‘kamu kasih saya duit, perkaramu tidak dilanjutkan’. Makanya harus diatur,” paparnya.

Selain itu, Abraham Samad juga mengatakan bahwa konsekuensijadi pimpinan KPK adalah harus tunduk pada kode etik yang ketat. “Jadi kalau orang bilang susah dong, ya jangan menjadi ketua KPK. Jadi sebenarnya ini soal pilihan hidup,” tambahnya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Abraham Samad tetap menegaskan bahwa penegak hukum harus mematuhi standar moral yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Selain itu, penegak hukum harus bisa dijadikan teladan dan memberikan contoh.

“Penegak hukum itu harus mempunyai standar moral yang sangat tinggi. Jadi kalau orang biasa misalnya standar moralnya adalah 5, penegak hukum tidak boleh 5 tapi dia harus 7. Karena dia dijadikan teladan dan harus memberi contoh. Jika dia tidak punya etika dan akhlak yang bagus, itu berbahaya sekali karena dia akan menentukan benar atau tidak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Cerita Melki Sedek Mengalami Intimidasi dan Ingin Jadi Gubernur

Politik·March 3, 2024July 2, 2024

Cerita Melki Sedek Mengalami Intimidasi dan Ingin Jadi Gubernur

March 3, 2024

Melki Sedek. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Sebagai seorang aktivis yang gigih, Melki Sedek dan rekan-rekannya telah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan kesejahteraan mahasiswa. Dalam podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Melki berbagi pengalaman menghadapi intimidasi dan tekanan dari pihak tertentu.

Menurut Melki, intimidasi dan tekanan dari pihak tertentu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Mereka sering kali didatangi oleh aparat keamanan menjelang demonstrasi yang akan dilakukan. “Kami diminta untuk tidak melakukan demonstrasi, mengurangi jumlah personel. Bahkan diancam seperti tidak diizinkannya pulang ke rumah,” ujar Melki.

Ancaman tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia digital. Melki mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami serangan siber yang mengganggu, seperti peretasan akun WhatsApp. “Saat pandemi covid. ancaman-ancamannya adalah apa diretas ini itu, kami pernah mau melakukan aksi demostrasi tapi HP kami WhatsApp-nya dihack,” tuturnya.

Namun, Melki menegaskan bahwa meskipun dihadapkan pada berbagai ancaman dan intimidasi, mereka tetap teguh dalam perjuangan mereka. “Sampai hari ini belum ada terjadi kekerasan fisik,” lanjut Melki.

Selain menghadapi ancaman dari pihak tertentu, Melki juga berbagi tentang cita-citanya untuk masa depan. Meskipun beberapa mungkin berpikir bahwa Melki mungkin ingin terjun ke dalam politik, ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memajukan tempat kelahirannya, Pontianak, Kalimantan Barat. “Saya pengin majuin tempat kelahiran. Saya lahir di Pontianak,” ucapnya.

Terkait dengan isu-isu politik dan perubahan konstitusi, Melki mengajukan pandangan yang berbobot. Dia menegaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan taat hukum dalam setiap proses perubahan. “Kalau semuanya diserahkan pada rakyat, itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Tags :

Recent Posts

Bukan untuk Populer, Ini Alasan Melki Sedek Kerap Mengkritik Pemerintah

Politik·March 2, 2024July 2, 2024

Bukan untuk Populer, Ini Alasan Melki Sedek Kerap Mengkritik Pemerintah

March 2, 2024

Melki Sedek. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam dunia aktivisme, terkadang sebuah keputusan untuk berpartisipasi dalam kritik terhadap pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik tindakannya. Melki Sedek Huang, seorang mahasiswa dan aktivis yang berbagi pemikirannya dalam wawancara eksklusif dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

Terkait tentang alasan di balik keterlibatannya dalam mengkritik pemerintah, Melki menjelaskan bahwa kewajiban sebagai mahasiswa, terutama dalam bidang hukum, mendorongnya untuk berbicara ketika ia melihat ketidaksesuaian antara realitas yang dia pelajari di kampus dengan praktik pemerintah yang sebenarnya. “Jadi saat awal-awal kuliah di fakultas hukum, dosen-dosen selalu bilang bahwa tujuan hukum itu menghadirkan kepastian, keadilan, kebermanfaatan dan lain sebagainya. Jadi saya melihat banyak hal yang tidak sesuai sama realita yang dipelajari di kampus,” jelasnya.

Melki juga menyoroti kebebasan berpendapat sebagai salah satu faktor penting di balik tindakannya. Ia menegaskan bahwa motivasinya bukan semata-mata untuk mencari popularitas, namun lebih kepada keinginan untuk menghadirkan suara mahasiswa dalam diskusi publik. Melki juga menekankan bahwa ia tidak pernah mengincar kepopuleran atau status sebagai aktivis kontroversial.

“Sepertinya itu kebebasan berpendapat saja dan saya tidak mengejar kepopuleran. Saya juga nggak pernah punya keinginan untuk jadi orang yang paling kritis. Jadi ya emang kebetulan saja, setiap kali orang nanya pendapat ketua BEM UI, ya saya sampaikan pendapat,” lanjutnya.

Melki mengungkapkan dilema yang sering dihadapi oleh aktivis. Meskipun banyak yang mengkritisi pemerintahan, ada juga yang mendapat posisi di dalamnya. Dalam kasus ini, Melki mencatat bahwa banyak aktivis sebelumnya yang kemudian menjadi bagian dari pemerintahan. Namun, ia menyoroti pentingnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan sebelumnya.

“Bagi saya sebenarnya tidak ada yang salah dengan masuk ke dalam pemerintahan. Menurut saya, selama mereka masih sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Saya masih respek dengan aktivis tahun 98 yang menyuarakan soal HAM. Jika masuk parlemen atau nggak tapi dia menyuarakan soal HAM. Artirnya ia masih menyurakkan nilai-nilai yang dulu diperjuangkan,” tuturnya.

Pengalaman Intimidasi

Selama periode dari awal hingga akhir tahun saat menjadi Ketua BEM UI, Melki dan kawan-kawannya secara rutin dihadangi oleh aparat keamanan sebelum mereka melaksanakan demonstrasi yang direncanakan. “Jadi sepanjang jadi ketua BEM UI dari Januari sampai Desember itu, saya dan teman-teman mahasiswa kalau dibilang diancem, diintimidasi, dan direpresi itu sebenarnya sudah sering terjadi berulang-ulang kali. Setiap kali H-1 berdemonstrasi, saya beserta teman-teman mahasiswa terutama yang adalah ketua-ketua organisasi pasti didatangi oleh aparat keamanan gitu,” katanya.

Kami diminta untuk tidak menggelar demonstrasi, mengurangi jumlah anggota yang terlibat, dan bahkan diancam agar tidak diizinkan pulang ke rumah. “Kami diminta untuk besok tidak boleh demonstrasi, diminta untuk mengurangi, dan jumlah personel gitu. Kemudian kita disodorkan sejumlah uang gitu ataupun diancam lewat ancaman-ancaman seperti saya diancam bahwa kalau besok tetap turun anak-anak UI tidak bisa pulang ke rumah gitu,” tuturnya.

Melki juga mengungkap adanya upaya intimidasi yang mencakup pertanyaan-pertanyaan pribadi tentang dirinya. Hal ini telah menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi Melki dan orang-orang terdekatnya. “Seorang guru di sekolah lama saya, SMA Negeri 1 Pontianak itu nelepon katanya ada yang ke sekolah pakai seragam aparat. Menanyakan hal-hal personal tentang saya dan keluarga,” jelasnya.

“Ada beberapa yang menanyakan soal track record seperti ‘Melki waktu SMA ngapain, Melki waktu SMA pernah melakukan apa aja, rumahnya di mana, ada nomor orangtuanya nggak?’ Menanyakan hal-hal yang bersifat privasi dan personal gitu. Saya tahu ada yang nggak beres, saya telepon ibu di rumah. Ibu juga bilang ‘Oh ini ada dua orang datang ke rumah satunya pakai seragam gitu.’ Dia nanya-nanya hal-hal seperti itu juga,” ungkap nya.

Tags :

Recent Posts

Melki Sedek Huang Berbagi Pengalaman Intimidasi Saat Menjadi Aktivis Mahasiswa

Politik·March 1, 2024July 2, 2024

Melki Sedek Huang Berbagi Pengalaman Intimidasi Saat Menjadi Aktivis Mahasiswa

March 1, 2024

Melki Sedek. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Seorang aktivis Indonesia, Melki Sedek Huang berbagi pengalamannya tentang intimidasi yang dialaminya. Dalam wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, ketua BEM UI non aktif ini mengungkapkan insiden-insiden dimana ia bersama teman-temannya merasa diancam, diintimidasi, dan direpresi.

Sejak awal tahun hingga akhir tahun, Melki dan rekan-rekannya seringkali didatangi oleh aparat keamanan menjelang demonstrasi yang mereka rencanakan. “Jadi sepanjang jadi ketua BEM UI dari Januari sampai Desember itu, saya dan teman-teman mahasiswa kalau dibilang diancem, diintimidasi, dan direpresi itu sebenarnya sudah sering terjadi berulang-ulang kali. Setiap kali H-1 berdemonstrasi, saya beserta teman-teman mahasiswa terutama yang adalah ketua-ketua organisasi pasti didatangi oleh aparat keamanan gitu,” ujarnya ketika jadi narasumber di podcast EdShareOn.

Kami diminta untuk tidak melakukan demonstrasi, mengurangi jumlah personel. Bahkan diancam seperti tidak diizinkannya pulang ke rumah. “Kami diminta untuk besok tidak boleh demonstrasi, diminta untuk mengurangi, dan jumlah personel gitu. Kemudian kita disodorkan sejumlah uang gitu ataupun diancam lewat ancaman-ancaman seperti saya diancam bahwa kalau besok tetap turun anak-anak UI tidak bisa pulang ke rumah gitu,” jelasnya.

Melki juga menyebutkan bahwa ada upaya intimidasi yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan pribadi tentang dirinya. Hal ini menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi Melki dan orang-orang terdekatnya. “Seorang guru di sekolah lama saya, SMA Negeri 1 Pontianak itu nelepon katanya ada yang ke sekolah pakai seragam aparat. Menanyakan hal-hal personal tentang saya dan keluarga,” tuturnya.

“Ada beberapa yang menanyakan soal track record seperti ‘Melki waktu SMA ngapain, Melki waktu SMA pernah melakukan apa aja, rumahnya di mana, ada nomor orangtuanya nggak?’ Menanyakan hal-hal yang bersifat privasi dan personal gitu. Saya tahu ada yang nggak beres, saya telepon ibu di rumah. Ibu juga bilang ‘Oh ini ada dua orang datang ke rumah satunya pakai seragam gitu.’ Dia nanya-nanya hal-hal seperti itu juga,” katanya.

Tak Menyerah

Meskipun demikian, Melki menegaskan bahwa ia tidak akan mundur karena intimidasi tersebut. Ia bersyukur memiliki dukungan dari keluarganya, terutama ibunya yang memberinya semangat untuk tetap berjuang. “Yang saya syukuri adalah mempunyai ibu yang berani. ‘Gas aja nak,’ dia bilang begitu,” ujarnya.

Melki juga menegaskan bahwa tindakan intimidasi seperti ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku. “Kalau bagi saya terlepas dari apapun itu, hal tersebut sudah menyalahi aturan. Karena tindakan upaya paksa pendatangan ke rumah. Bahkan saya bisa melaporkan itu sebagai trespassing,” lanjutnya.

Kepolisian diminta untuk bertanggung jawab dan melakukan investigasi terhadap dugaan intimidasi tersebut. Melki menegaskan bahwa tindakan intimidasi semacam ini tidak boleh dibiarkan dan harus dihentikan.

“Saya sampaikan langsung ke Kapolda Kalimantan Barat. Saya bilang bahwa ‘tolong ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi yang datang rumah gitu. Kalau ada lagi saya viralkan lagi di media’,” urainya.

Tags :

Recent Posts

Ubaidillah Buka Suara Soal Stasiun TV Berafiliasi dengan Paslon Tertentu

Politik·February 29, 2024July 2, 2024

Ubaidillah Buka Suara Soal Stasiun TV Berafiliasi dengan Paslon Tertentu

February 29, 2024

Ubaidillah. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketua KPI Pusat, Ubaidillah memberikan tanggapan tentang netralitas stasiun televisi dan radio. Seperti diketahui, pemilik beberapa stasiun televisi berafiliasi dengan salah satu paslon tertentu. Pria yang akrab disapa Gus Ubaid ini menjelaskan jika KPI tetap menjalakan regulasi yang berlaku.

“Tentunya kita tetap menjalankan regulasi yang berlaku. Bagi kami, yang penting lembaga penyiaran yang bersangkutan tetap memberikan porsi yang sama, keberimbangan, dan netralitas. Kami juga sampaikan bahwa regulasi ini harus dipatuhi oleh siapapun pemilik lembaga penyiaran karena kita tidak bisa menafikan faktanya hari ini ada lembaga penyiaran yang secara pemiliknya memiliki afiliasi dengan paslon tertentu,” tutur Ubaidillah ketika berbincang-bincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

“Terkait pemberitaan, penyiaran maupun iklan kampanye memang ada regulasi yang diatur. KPI tidak berjalan sendiri terkait pengawasan Pemilu tapi kita ini ada gugus tugas yang melibatkan ada KPU dan dewan PERS dalam rangka pengawasan Pemilu 2024 agar benar-benar Pemilu ini berjalan dengan baik di layar kaca dan radio. Karena bagi kami, informasi yang berimbang baik terkait pelaksanaan Pemilu dan kesempatan peserta Pemilu di layar kaca dan radio diberikan kesempatan yang sama,” lanjutnya.

Soal banyaknya iklan politik yang sudah tayang sebelum kampanye, Ubaidillah mengatakan jika KPI sudah memberikan teguran kepada lembaga penyiaran. “Kita memberikan teguran ke lembaga penyiaran yang telah menggunakan frekuensinya untuk kepentingan pribadi pemilik TV dan kelompoknya. SKB (Surat Keputusan Bersama) ini berjalan di tengah-tengah proses. Akhirnya kita (Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers) sepakat di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari iklan di media massa dan media elektronik dilakukan harus dilakukan sesuai aturan. Misalnya paslon peserta pemilu beriklan di lembaga penyiaran maksimal spotnya adalah 10-30 detik untuk di TV, 10 spot dan per spot 60 detik untuk di radio,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah sempat terjadi pelanggaran di 21 Januari hingga 10 Februari, Ubaidillah mengatakan jika semua berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Dari pemantauan yang kami lakukan selama tanggal 21 Januari sampai 10 Februari, hitungan iklan yang sesuai dengan jumlah yang menjadi kesepakatan regulasi. Jadi maksimal 10. Jadi misalnya ada paslon capres cawapres maksimal 10 di TV A, di TV B juga maksimal 10, di TV C juga 10. Yang kemarin jadi perdebatan adalah misalnya partai A calegnya banyak. Apakah percaleg 10 dan partai juga 10, kita menerima informasi dari KPU selaku penyelenggara menyampaikan bahwa kalau partai dan caleg itu dihitung sama dianggap satu bagian. Misalnya partai A, ya partai dan calegnya 10 maksimal,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Titi Anggraini: Gugatan Pemilu 2024 Bisa Jadi Titik Balik Bagi Mahkamah Konstitusi

Politik·February 28, 2024July 2, 2024

Titi Anggraini: Gugatan Pemilu 2024 Bisa Jadi Titik Balik Bagi Mahkamah Konstitusi

February 28, 2024

Titi Anggraini. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Anggota Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 berjalan baik secara teknis dan prosedural. Akan tetapi, ia mendukung bila ada pihak yang menguji hasil pemilu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Membawa hasil pemilu ke persidangan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan kita ini adalah masyarakat yang beradab,” kata Titi Anggarini dalam ngobrol bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

Titi menilai wajar bila ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan tentang suara pemilih maupun pelanggaran yang mempengaruhi suara pemilih. Hal tersebut perlu dilakukan agar semua pihak tidak hanya berpatokan pada hasil atau angka namun juga pada prosesnya. “Bila hanya mementingkan angkanya, orang akan berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan,” ujar perempuan kelahiran 12 Oktober 1979 ini.

Menurut Titi, persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sangat penting bagi kredibilitas Mahkamah Konstitusi yang sempat tercoreng lantaran meloloskan aturan batas usia calon presiden. Beleid ini lah yang menjadi alat untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo untuk maju menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.

“Dari memindahkan pertarungan jalanan ke ruang persidangan terbuka dan dibuka untuk umum, kita bisa menilai dan melihat bahwa di situlah perselisihan hasil pemilu jadi titik balik momentum Mahkamah Konstitusi mendapatkan kembali kepercayaan publik,” ujar lulusan dari Falkutas Hukum Universitas Indonesia ini.

Dalam podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berpesan agar siapa pun pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum maupun hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi bisa diterima oleh semua pihak. “Dan yang tak kalah pentingnya jangan anarkistis,” ujar Eddy Wijaya.

Pilihan Masyarakat Berubah Akibat Bansos

Dalam ngobrol bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Titi Anggraini juga menyinggung masifnya pembagian bantuan sosial (bansos) di tengah kampanye Pemilu 2024. Menurut Titi, dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan politik praktis juga menjadi fenomena di sejumlah negara seperti Thailand dan Filipina.

Titi menjelaskan, Filipina secara eksplisit menyebut politisasi bansos sebagai pork barrel politics atau politik gentong babi. Menurut Titi, menggunakan sumber daya negara yakni bansos seolah-olah program personal pejabat publik yang ikut berkontestasi politik. “Nah, kalau yang terjadi di negara kita adalah bansos dari Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi bukan kontestan tapi semua orang tahu siapa yang dia dukung; ada putranya yang sedang berkontestasi,” ujar Titi.

Menurut Titi, efek bansos di masyarakat sangat kuat karena menganggap program tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan mereka. Bahkan Titi Anggraini mengaku menemukan banyak masyarakat yang berubah pilihan karena bansos tersebut. “Saya menemukan banyak masyarakat ketika saya tanya, ada yang mengaku berubah pilihan karena merasa mendapatkan insentif lebih dari program bantuan sosial tersebut,” ungkapnya.

Tags :