Bung Ropan Rekomendasikan 4 Kandidat Pelatih Timnas

Politik·October 22, 2025October 22, 2025

Bung Ropan Rekomendasikan 4 Kandidat Pelatih Timnas

October 22, 2025

Wijayanto Samirin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Pengamat sepak bola, Ronny Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan merekomendasikan sejumlah nama pelatih sepak bola dunia yang layak menggantikan Patrick Kluivert dari posisi pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Mereka di antaranya mantan pelatih Korea Selatan Paulo Bento, Asisten pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, serta mantan pelatih Irak Jesus Casas.

“Semoga PSSI, Pak Erick (Ketua PSSI Erick Thohir) bisa mendengar apa yang menjadi omongan kita saat ini dan bisa menjadi referensi buat dia untuk menghubungi Paul Bento, Timur Kapadze atau Jesus Casas. Tiga (pelatih) ini yang menurut saya pas untuk menangani Timnas kita. Jadi dengan track record yang bagus, juga cara komunikasi mereka yang baik, disiplin yang oke, ya, kita butuh pelatih-pelatih yang kualitasnya seperti mereka itu,” ujar Bung Ropan saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurut Bung Ropan, para pelatih tersebut memiliki harga terjangkau namun dengan kualitas yang tinggi karena mampu membawa tim yang pernah mereka bina menjadi juara. Misalnya saat Kapadze sukses mengantarkan Uzbekistan U-23 ke Olimpiade Paris 2024 yang menjadi prestasi bersejarah bagi negara tersebut. Adapun Casas pernah sukses mengantarkan Timnas Irak meraih gelar juara Piala Teluk Arab ke-25 pada Januari 2023.

“Kita butuhkan pelatih yang berwibawa, punya karisma, kalau pelatih memiliki itu maka pemain akan tunduk, respect dan pemain akan menerima apa yang dia katakan. Dan pelatih itu harus smart, cerdas, nah itu ada di ‘kepala’ Timur Kapadze, Paul Bento, dan Jesus Casas,” katanya.

Bung Ropan mengatakan, meskipun ketiga pelatih tersebut tidak memiliki skill permainan seperti Patrick, mereka telah teruji dan mampu membawa tim asuhannya berprestasi dalam berbagai ajang pertandingan Sepak Bola dunia. “Yang kita butuhkan, kan, sebagai pelatih, kalau (sebagai) pemain itu ya (mereka) sudah lewat,” kata eks komentator Liga Italia (Serie A) di salah satu stasiun televisi swasta itu.

Kendati demikian, eks Manajer Persatuan Sepak Bola Manado (Presma) itu juga membuka nama lain untuk mengganti Kluivert. Salah satunya pelatih Timnas Maroko, Vahid Halilhodžić. Menurut Bung Ropan, pelatih berkebangsaan Bosnia itu mampu membawa tim berjuluk Singa Atlas itu lolos ke semifinal pada Piala Dunia 2022 di Qatar. “Dia pelatih yang bagus, kalau dia ada, wah mantap lagi tuh. Tergantung PSSI sekarang untuk melihat, harus pelatih yang mantap yang datang,” kata Bung Ropan.

Bung Ropan menambahkan PSSI harus segera memilih pelatih baru yang berkualitas untuk menghadapi sejumlah ajang sepak bola internasional mendatang, di antaranya FIFA Matchday pada November, Piala AFF pada Juli 2026, serta Piala Asia di Arab Saudi pada Januari 2027. “Kalau gak cepat ambil tindakan ya sulit,” ucapnya.

Patrick Kluivert Tidak Konsisten Atur Strategi

Pengamat sepak bola, Bung Ropan menilai eks pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak pandai mengatur strategi permainan bagi Skuad Garuda. Hal itu terlihat usai Indonesia menelan 2 kekalahan pada pertandingan terakhir melawan Timnas Irak dengan skor 0-1 dan Arab Saudi dengan skor 2-3, pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Kalau bicara salah (strategi) iya, banyak juga yang kecewa, saya juga termasuk. Mengapa? Karena dia (Kluivert), dalam tanda kutip, seakan main-main ketika menghadapi 2 pertandingan krusial (Arab Saudi dan Iran). Tidak boleh sebenarnya mencoba-coba formasi,” kata Bung Ropan kepada Eddy Wijaya.

Pria kelahiran Manado, 21 September 1965 itu menjelaskan, pelatih yang menggantikan Shin Tae-young itu juga tidak konsisten dalam menyusun para pemain. Misalnya dalam menempatkan para pemain yang menjadi andalan seperti Marselino Ferdinan dalam laga-laga yang penting. “Misalnya saat kita babak belur lawan Australia dengan (skor) 5-1 di Sydney. Dia kebingungan mau pakai (formasi) apa. Akhirnya dia balik dengan formasi 3-4-3,” kata Bung Ropan.

Bung Ropan lantas setuju dengan tindakan PSSI memecat Kluivert. Namun dia juga tetap meminta PSSI mengambil pelajaran dalam pemilihan pelatih ke depan. “Tentunya, kualitas pelatih yang harus dipilih ke depan lebih dari Patrick, bahkan lebih dari STY (Shin Tae-young eks Pelatih Timnas Indonesia).”

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #BungRopan #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Wijayanto Samirin: Cara Komunikasi Menkeu Purbaya Harus Lebih Soft

Politik·October 16, 2025October 16, 2025

Wijayanto Samirin: Cara Komunikasi Menkeu Purbaya Harus Lebih Soft

October 16, 2025

Wijayanto Samirin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar menjaga cara komunikasinya dalam mengomentari pernyataan para petinggi negara maupun kebijakan lembaga lain. Ia menilai komentar bernada kritik yang seringkali dilontarkan Menkeu Purbaya sebelum ini dapat merusak hubungannya dengan para elit di Indonesia sehingga tidak mendapat dukungan dalam kinerjanya.

“Yang harus dijaga dan harus kita ingatkan terus ke Pak Purbaya supaya beliau sukses adalah support dari elit yang lain, menteri yang lain, BUMN, karena mereka adalah partner untuk bekerja bareng. Mengkritik kebijakan boleh, tetapi menurut saya caranya harus lebih soft dan ada beberapa hal yang sebaiknya didiskusikan di ruang tertutup,” ujar Wija saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut Wija, seorang Menkeu merupakan pejabat penting yang harus menjaga sinergi dengan para pemangku kebijakan agar persoalan keuangan negara seperti pajak maupun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan normal. “Menteri Keuangan di sebuah kesebelasan itu ibarat striker. Kalau penerimaan pajak tidak tercapai, dia akan dimarahi. Kalau defisit APBN melebihi target, dia akan dihujat. Kalau spending tidak tepat sasaran dia akan dihujat. Nah, dia (Menkeu) bisa mewujudkan itu ketika menteri-menteri yang lain, gubernur-gubernur itu bergerak sinergis,” katanya.

Menkeu Purbaya sering menjadi sorotan publik akibat komentarnya yang dinilai kontroversial dalam menanggapi saran atau kritikan dari berbagai pihak. Misalnya saat merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal penarikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga sempat bersinggungan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai disebut keliru dalam membeberkan harga subsidi gas elpiji dan BBM yang seharusnya diterima masyarakat. Belum lagi komentar Menkeu Purbaya yang menyebut Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini perlu belajar lagi saat Didik mengkritik penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara).

Wija mengatakan, para pejabat mempunyai latar belakang masing-masing yang harus diperhatikan sebelum Menkeu Purbaya memberikan komentar, agar tidak menjadi polemik bahkan menyinggung perasaan. “Sehingga harus dikurangi serangan-serangan atau statement- statement ke menteri yang lain. Anyway, birokrasi ini isinya adalah orang-orang, bukan robot, bukan komputer, Mereka punya preferensi, ada emosi dan perasaan. Tapi saya melihat beliau (Menkeu Purbaya) akan cepat belajar,” kata Ketua Yayasan Universitas Paramadina tersebut.

Kendati demikian, Penasehat Ekonomi Gubernur DKI Jakarta 2019-2022 itu menjelaskan, Menkeu Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati tersebut berhasil mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu membuat posisi Menkeu Purbaya semakin diuntungkan karena ia tidak perlu mencari dukungan orang lain saat menerapkan suatu kebijakan. “Dalam konteks Pak Purbaya tentunya kita berharap ya, harapan yang begitu tinggi dari masyarakat ini bisa diwujudkan suatu ketika nanti. Tapi fakta bahwa beliau membawa angin segar, bahwa banyak masyarakat memberikan dukungan, respons positif itu modal luar biasa,” kata Wija.

Oleh karena itu, Wija berharap Menkeu Purbaya lebih berhati-hati menyampaikan komentarnya apalagi yang berkaitan dengan kinerja para pejabat negara lainnya. “Saya yakin, saya melihat sendiri beliau (Menkeu Purbaya) mau kok belajar, jadi statement-statement spontan itu mulai berkurang. Dan saya harapkan ke depan makin banyak diskusi-diskusi internal dengan elit yang lain sehingga tidak perlu ada diskursus di publik,” ucapnya.

Sejumlah Program Nasional Ibarat ‘Penumpang Gemuk’ di Ruang Fiskal

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengibaratkan sejumlah program unggulan Pemerintah Pusat layaknya ‘penumpang gemuk bus’ yang memonopoli ruang fiskal dalam APBN 2025. Menurutnya, program unggulan tersebut telah menekan program pemerintah yang lain sehingga mengalami pemotongan anggaran.

“Tiba-tiba ada penumpang gemuk masuk mengisi ruang fiskal itu, bahkan kemudian menggencet penumpang yang lain. Orang gemuk itu ya, program-program prioritas yang mahal (misalnya) MBG yang Rp335 triliun, kemudian koperasi desa yang Rp240 triliun walaupun itu pinjaman, kemudian program 3 juta rumah, juga anggaran TNI, anggaran polisi yang membengkak,” kata Wija kepada Eddy Wijaya.

Ekonom kelahiran Yogyakarta, 21 Agustus 1971 itu menjelaskan, program pemerintah yang anggarannya terpotong sebagai dampak dari program unggulan tersebut misalnya Pendidikan Nasional maupun dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu memicu protes dari berbagai pengamat termasuk praktisi pendidikan hingga kepala daerah. “Jadi pendidikan dalam konteks ‘bus’ tadi adalah salah satu penumpang yang tertekan,” kata Wija. “Termasuk 18 provinsi yang gubernurnya datang ke Pak Purbaya (untuk mengkritik pemotongan TKD)” ujarnya.

Wija menjelaskan, masalah tersebut diperumit dengan beratnya kondisi fiskal tahun ini akibat merosotnya perekonomian masyarakat. Yang mana, ruang fiskal dari APBN berada di kisaran 10 sampai 11 persen dari total spending, atau sekiar Rp370 triliun. “Situasi fiskal tahun ini berat. Jadi hingga Agustus (2025) penerimaan negara turun sekitar 7 atau 8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya ini situasi abnormal,” ucapnya.

Padahal ruang fiskal tersebut, Wija menjelaskan, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemajuan negara dengan berbagai program yang kreatif. “Ruang fiskal ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk berinovasi, melakukan hal-hal yang kreatif, untuk meningkatkan daya saing, merespons kompetisi global maupun program-program out of the box, dan lain sebagainya,” kata Komisaris Independen Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) tersebut.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #WijayantoSamirin #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Retno Listyarti: Korban Keracunan MBG Bisa Menggugat

Politik·October 9, 2025October 9, 2025

Retno Listyarti: Korban Keracunan MBG Bisa Menggugat

October 9, 2025

Retno Listyarti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti menyatakan pihak penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan siswa keracunan dapat diseret ke ranah hukum. Mereka bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena terindikasi membahayakan jiwa anak-anak.

“Ini kan mengakibatkan keracunan massal bahkan anak sampai dirawat, rasa sakit anak, kejang-kejang, buang air besarnya dengan darah, berarti ada luka dalam (perut). Nah, menurut saya ini sudah bisa dipidana,” ujar Retno saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu 8 Oktober 2025.

Retno menjelaskan penyelenggara MBG bisa dijerat karena keracunan MBG diduga berasal dari pilihan bahan makanan yang tidak berkualitas. Sehingga, tidak menghasilkan makanan sehat tapi justru berefek bagi kesehatan. “Bukan proses masaknya tapi memang bahan bakunya sudah buruk, bisa jadi ayam sudah busuk sebelum dimasak. Bisa jadi kalau digoreng (ulat) mati, tapi misalnya kelamaan dibiarkan dalam suhu ruangan, bisa muncul belatung baru, kalau memang bahan-bahannya basi,” kata dia.

Kasus keracunan siswa akibat MBG menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga 4 Oktober 2025, terdapat 10.482 siswa korban keracunan MBG. Pemerintah menduga keracunan dipicu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti pembelian bahan baku MBG yang seharusnya dilakukan 2 hari sebelumnya (H-2), namun SPPG membeli H-4. Presiden Prabowo menginstruksikan agar SOP MBG segera diperketat.

Retno mengatakan pihak yang bisa membawa kasus ini ke ranah hukum adalah korban keracunan dalam hal ini siswa yang mengkonsumsi MBG. Mereka bisa melaporkan dapur MBG sebagai perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. “Ada problem mendasar dari penyajian makanan MBG oleh pihak BGN tentunya, dapur-dapur ini saya anggap mewakili BGN. Sebenarnya kalau pakai KUHP ada (tuntutannya), jadi ketika kita mengalami kerugian, bisa tuntut juga secara perdata kalau kita mau,” kata lulusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu.

Eks Kepala SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta itu mengatakan dugaan pelanggaran bisa semakin berat bila terdapat unsur paksaan kepada siswa untuk mengonsumsi MBG. Dugaan ini muncul belakangan karena banyak anak yang menolak mengkonsumsi MBG karena takut keracunan. “Ini kan lama-lama bisa menjadi bentuk kekerasan. Artinya ada pemaksaan misalnya, ini makan, nanti mubazir. Kalau gitu guru paksa anak untuk makan, kan tidak bisa begitu. Jadi kalau anak nggak mau, ya udah kita nggak bisa marah,” katanya.

Retno Listyarti berharap peran orang tua siswa untuk turut mengawasi dapur MBG. Mereka juga diminta untuk berani melapor bila anaknya menjadi korban keracunan. “Tapi saya tidak melihat niat untuk memidana hingga hari ini. Walaupun sebenarnya itu bisa dilakukan. ” kata dia.

Pemerintah Harus Evaluasi Total Program MBG

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti menyarankan agar pemerintah mengevaluasi total program MBG di tengah beragamnya masalah yang ditimbulkan. Menurutnya, MBG yang bertujuan untuk memberikan nutrisi tambahan bagi siswa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terkesan seperti program yang dipaksakan.

“Jadi problem MBG ini begitu banyak yang harusnya betul-betul evaluasinya total, hentikan dulu dan serap masukan masyarakat tapi laksanakan,” kata Retno kepada Eddy Wijaya.

Perempuan kelahiran Jakarta 24 Mei 1970 itu mengatakan, FSGI telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto maupun ke BGN agar program MBG dimoratorium. Harapannya agar pemerintah bisa mengevaluasi program ini sebelum kembali melanjutkannya. “FSGI bukan menolak MBG, tetapi kami mengkritisi karena dalam pelaksanaannya terdapat masalah,” kata dia.

Bukan hanya memicu ribuan siswa keracunan, Retno mengatakan, MBG juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Salah satunya akibat banyaknya sisa MBG yang terbuang alias mubazir karena tidak dikonsumsi. “Memberikan makan kepada anak bangsa sesuatu yang kami dukung, tapi ketika itu kemudian potensi korupsi, potensi kerugian negara yang besar karena mubazir, kemudian juga tidak menghidupkan ekonomi lokal, ini hal yang tidak sesuai dengan cita-cita pak presiden di awal,” kata dia.

Retno menambahkan MBG juga diharapkan tidak menggergaji anggaran pendidikan nasional. Bila itu terjadi, guru akan kecewa, utamanya honorer yang gajinya tidak layak. “Bayangkan, Rp71 T (anggaran MBG) hingga September aja baru terserap 22 persen, tapi tahun depan dapat Rp335 T, itu kan gila menurut saya. Kalau diambil dari anggaran pendidikan itu bisa menyakiti kami para guru,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #RetnoListyarti #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Tia Mariatul Kibtiah: Kita Harus Bangga Trump Puji Pidato Prabowo

Politik·October 2, 2025October 2, 2025

Tia Mariatul Kibtiah: Kita Harus Bangga Trump Puji Pidato Prabowo

October 2, 2025

Tia Mariatul Kibtiah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Bina Nusantara (BINUS), Tia Mariatul Kibtiah menilai pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus direspons dengan bangga. Sebab Trump adalah sosok pemimpin dunia yang jarang memuji orang.

“Trump itu gaya bicaranya sembarangan, mengintimidasi, dan menghina orang,” ujar Tia Maria saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 1 Oktober 2025.” Jadi dengan pujian itu kita senang dan bangga secara langsung,” ucap Tia menambahkan.

Pujian Presiden Trump terhadap Presiden Prabowo itu terkait dengan pidatonya tentang solusi perdamaian untuk Palestina di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa, 23 September 2025. Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Prabowo beberapa kali menghentakkan tangan ke meja podium sebagai bentuk keseriusan Indonesia mendorong kemerdekaan negeri yang kini porak-poranda akibat kekejaman Israel tersebut. “Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa dengan menghentakkan tangan di meja itu,” kata Trump ke Prabowo dikutip dari berbagai media usai pidato.

Lulusan doktoral Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung itu juga menilai pujian Trump tidak mengandung sarkasme. Meskipun Trump juga membandingkan hentakan tangan Prabowo ke meja podium dengan di saat Prabowo marah. “Dia (Trump) bercanda, jadi Trump berkata kemungkinan kalau marah kayak gini ya (menghentak meja)” kata Tia menerangkan pernyataan Trump.

Tia Maria mengatakan, Trump memaklumi sikap Prabowo yang bersikap tegas pada pertemuan tingkat global tersebut. Sebab Prabowo juga harus menunjukkan perhatian pada harapan masyarakat Indonesia dalam menuntut kemerdekaan Palestina. “Saya melihatnya Trump itu tahu kondisi domestik politik Indonesia. Dan Trump juga tahu bahwa Presiden Prabowo melakukan itu (pidato menggebrak meja) untuk menenangkan (masyarakat) dalam negeri,” ujar Tia.

Ia juga menilai pidato Prabowo yang sangat baik tersebut juga sekaligus menampik kekhawatiran banyak pihak yang menduga akan terintimidasi dengan Trump. Hal tersebut banyak diprediksi oleh berbagai kalangan lantaran Prabowo mendapat giliran berpidato setelah Trump. “Apalagi dengan sembarangannya pertanyaan Trump itu justru secara tidak langsung memberikan keuntungan untuk Pak Prabowo yang konsisten pada isu Palestina-Israel,” ujarnya.

Two-State Solution jadi Solusi Hentikan Genosida di Palestina

Dosen HI Universitas BINUS, Tia Mariatul Kibtiah menyatakan pembentukan dua negara atau Two-State Solution merupakan solusi yang paling rasional untuk mengakhiri perang antara Palestina dan Israel. Ia menilai solusi yang juga ditawarkan Presiden Prabowo tersebut harus segera direalisasikan agar genosida terhadap warga Palestina tidak berlarut.

“Itu paling realistis, dan kita juga harus menyatakan bahwa two-state solution itu kan dua negara, masa iya kita mengakui Palestina doang? nggak mungkin. Mau nggak mau, artinya dua-duanya sebagai tetangga (negara)” kata Tia Maria kepada Eddy Wijaya.

Perempuan kelahiran Karawang, 2 Juni 1978 itu menjelaskan, dunia juga harus mengakui keberadaan Israel sebagai suatu negara yang berdaulat. Karena tanpa pengakuan itu, Israel dapat melakukan genosida besar-besaran terhadap masyarakat Palestina. “Solusinya harus dipikirkan, kalau hanya satu negara Palestina, apa yang akan mereka lakukan, Israel-nya pergi, perginya bagaimana? Itu yang ada adalah genosidanya ditambah, nggak hanya di Gaza, ke Yerusalem, ke Ramala, dan sebagainya. Sekarang kan sudah mulai menyebar,” ujarnya.

Tia Maria juga mendesak agar PBB segera kembali menggodok peta atau batas-batas wilayah Palestina dan Israel, termasuk posisi Hamas dan Fatah dalam negara. “Harus didiskusikan dan saya pikir itu harus cepat, karena tidak boleh lagi ada pembunuhan masyarakat sipil yang terus menerus. Anak-anak terutama dan perempuan itu yang membuat kita berpikir, ini manusia apa bukan sih?” kata Tia Maria.

Kendati demikian, Tia Maria menjelaskan, tawaran solusi dua negara menemukan hambatan baik dari Palestina sendiri maupun negara-negara Islam seperti Iran dan Indonesia. Hambatan itu berupa pendapat yang menyatakan bahwa Palestina harus berdiri menjadi suatu negara tanpa Israel. “Indonesia harus mengakui Israel juga, dan itu harus diterima oleh semuanya,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #TiaMariatulKibtiah #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Profesor Romo Magnis: Hubungan Antara Agama di Indonesia Semakin Baik

Politik·September 24, 2025October 1, 2025

Profesor Romo Magnis: Hubungan Antara Agama di Indonesia Semakin Baik

September 24, 2025

Profesor Romo Magnis saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Tokoh Lintas Agama, Profesor Franz Magnis Suseno atau yang akrab disapa Romo Magnis mengakui terciptanya hubungan baik antara tokoh-tokoh Islam dengan Kristen di Indonesia dalam 5 dekade belakangan. Ia menilai kondisi tersebut merupakan dasar untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah maraknya konflik yang mengatasnamakan agama.

“Ternyata dalam 50 tahun terakhir hubungan antara kami katolik juga protestan dengan mainstream Islam menjadi semakin baik,” ujar Romo Magnis saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 24 September 2025. “Kami bisa bicara baik dengan orang-orang NU (Nahdlatul Ulama) maupun dengan Muhammadiyah, kalau ada masalah kami bisa membicarakan bersama. Jadi menurut saya itu adalah modal sangat penting bagi masa depan Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Menurut Romo Magnis, Indonesia merupakan bangsa yang paling rentan terjadinya konflik antar agama. Namun hal tersebut dapat diatasi lantaran kuatnya semangat persatuan yang dimiliki orang Indonesia. “Indonesia itu mengalami ancaman yang berbahaya tapi selalu keluar sedikit lebih baik. Jadi dalam semua peristiwa itu (konflik internal), Indonesia akhirnya lebih kuat. Sekarang misalnya Indonesia mengalami macam-macam masalah, tapi sebetulnya tidak mengalami masalah persatuan,” katanya.

Romo Magnis mengatakan, dirinya maupun tokoh Katolik lainnya seperti mendiang Romo Mangunwijaya semasa hidupnya telah sadar untuk menjaga hubungan baik antar umat beragama di Indonesia, begitu pula dengan tokoh Islam. “Jangan membiarkan hubungannya berupa hubungan win-lose, baik bagi kamu buruk bagi kami, baik bagi kami buruk bagi kamu, tetapi perlu membangun hubungan saling percaya. Dibantu juga orang seperti Nurcholish Madjid apalagi Gus Dur, dan banyak orang lain (tokoh Islam),” kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta itu.

Bukan hanya tokoh Islam, Romo Magnis menjelaskan, Islam secara organisasi masyarakat pun juga terlibat dalam mempertahankan kerukunan umat beragama di Indonesia, apalagi adanya ancaman ideologi transnasional seperti ISIS dan Boko Haram. “Mungkin juga karena mainstream Islam itu, ya (misalnya) NU, Muhammadiyah, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga termasuk di situ. Saya pertama kali ketemu Islam dengan HMI, saya dekat. Mereka menyadari telah dimusuhi oleh ekstremis berideologi transnasional karena dianggap bukan Islam yang benar,” kata Misionaris Katolik asal Jerman tersebut.

Oleh karena itu, Romo Magnis berharap umat beragama di Indonesia tetap menjaga toleransi satu sama lain serta tidak menghubungkan setiap konflik yang terjadi dengan isu agama. “Masih akan ada serangan teroris pasti. Juga kalau ada insiden intoleransi itu tentu tidak boleh dibiarkan tetapi juga tidak perlu dilebih-lebihkan. Biasanya ada alasan lokal, misalnya umat minoritas dalam bahasa dan komunikasi juga tidak lancar dengan penduduk asli,” ucapnya.

Romo Magnis: Sebagian Besar Masyarakat Tidak Percaya Anggota DPR

Tokoh Lintas Agama, Romo Magnis menilai penyebab ledakan demonstrasi pembubaran DPR di sejumlah wilayah Indonesia dipicu adanya ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap para legislator untuk mewakili kepentingannya. Menurutnya, wakil rakyat nampak seperti sekelompok orang yang hanya mengejar jabatan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

“Yang jelas rakyat sebagian besar samasekali tidak melihat DPR maupun DPRD sebagai wakil mereka, tetapi sebagai kelompok elit yang berhasil menduduki tempat-tempat yang basah di mana kami rakyat tidak kebagian. Ya, dengan sendirinya kalau ada alasan tertentu akan meledak (demonstrasi),” kata Romo Magnis kepada Eddy Wijaya.

Rohaniawan Katolik kelahiran Eckersdorf, Sesilia, Jerman (sekarang menjadi bagian Polandia) 26 Mei 1936 itu menjelaskan, ketidakpercayaan publik tersebut terjadi lantaran maraknya kasus korupsi yang dilakukan para wakil rakyat. “Kok di mana-mana orang meledak? Rupa-rupanya ada ketidakpuasan yang dalam. Kalau 50 persen bangsa Indonesia mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas itu (pejabat publik) yang makin lama makin kaya, yang korupsinya bukan miliaran tapi triliunan. Mengerikan sekali,” kata Romo Magnis.

Demonstrasi yang menuntut agar DPR dibubarkan terjadi sejak 25 Agustus hingga awal September 2025. Aksi yang mulanya memprotes kenaikan gaji dan tunjangan Anggota DPR tersebut berubah menjadi penjarahan rumah-rumah sejumlah legislator. Penjarahan itu terjadi lantaran adanya sikap para Anggota DPR yang dinilai arogan menanggapi protes masyarakat tersebut.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #RomoMagnis #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Profesor Ryaas Rasyid: Saya Kecewa dengan Implementasi Otonomi Daerah

Politik·September 17, 2025September 17, 2025

Profesor Ryaas Rasyid: Saya Kecewa dengan Implementasi Otonomi Daerah

September 17, 2025

Profesor Ryaas Rasyid saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Menteri Negara Otonomi Daerah periode 1999-2000, Profesor Muhammad Ryaas Rasyid menyatakan kekecewaannya terhadap implementasi otonomi daerah (otda). Ryaas menganggap otda belum menyejahterakan masyarakat, dan cenderung berjalan mundur akibat kurangnya bimbingan dan pengawasan pemerintah pusat.

“Kalau saya bilang sedih terlalu pakai perasaan, tapi saya kecewa (dengan implementasi otda saat ini) sebab belum mencapai tujuannya,” ujar Prof. Ryaas saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 18 September 2025. “Pemberian kewenangan (otda) ke daerah harus diiringi dua tindakan, pertama pemerintah pusat harus menyupervisi pemerintah daerah supaya tidak keliru, yang kedua pengawasan (ke pemerintah daerah) sebab potensi terjadinya penyimpangan dan kekeliruan selalu ada,” kata dia menambahkan.

Menurut Prof. Ryaas, otda masih gagal karena angka kemiskinan di sejumlah daerah masih tinggi. Hal itu karena pemerintah pusat maupun daerah tidak mampu memanfaatkan otda untuk menjalankan program-program peningkatan kesejahteraan. “Cita-cita kita waktu itu, yang menggagas ini (otda) ramai-ramai, itu minimal 10 tahun, paling lambat 20 tahun setelah implementasi otda, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sekarang nilai sendiri, semakin meningkat atau tidak? Kemiskinan (malah) bertambah,” katanya.

Kebijakan otonomi daerah kembali menjadi sorotan belakangan ini setelah pemerintah banyak memangkas kewenangan serta anggaran di berbagai daerah. Akibatnya banyak daerah terpaksa mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai cara. Salah satunya yang menuai gelombang demonstrasi adalah peningkatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2). Pasca reformasi, Prof Ryaas merupakan tokoh yang mengawal kebijakan ini sejak era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Prof. Ryaas mengatakan, pemerintah pusat seharusnya mampu memetakan problematika ekonomi yang dihadapi masing-masing daerah. Ini karena ada perbedaan kearifan lokal maupun kekayaan sumber daya alam tiap daerah. “Kau (pemerintah) mesti tahu sebab-sebab terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Karena berbeda antara penyebab kemiskinan di Papua, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sehingga pendekatannya mesti berbeda. Jadi tidak bisa secara serampangan mengatasi kemiskinan dengan satu program nasional yang seragam. Itu menggambarkan ketidakmampuan berpikir,” katanya.

Kendati demikian, Prof. Ryaas menjelaskan, otda berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak penerapannya, karena pemerintah daerah bisa mandiri untuk mengolah sumber daya yang mereka miliki. “Tanpa kewenangan itu, mandek dia (pemerintah daerah). Sumber-sumber keuangan itu tidak selalu dari sumber daya alam, dari sumber lain juga bisa. Itu bisa secara kreatif diciptakan kalau ada kewenangan,” kata Doktor Ilmu Politik Universitas Hawaii, Amerika Serikat itu.

Oleh sebab itu, Prof. Ryaas berharap Pemerintah mampu menjalankan suatu program untuk menekan kemiskinan di Indonesia. Misalnya, program pembebasan semua biaya pendidikan bagi masyarakat. “Kita harus sepakat dulu apa sih yang harus kita prioritaskan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah? Di samping soal-soal manajemen pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan, harus ada fokus bagaimana mengatasi kemiskinan. Salah satu yang memberi kontribusi pada usaha mengatasi kemiskinan itu adalah pendidikan. Jadi yang bisa dituntut oleh masyarakat daerah dan masyarakat Indonesia seluruhnya adalah pendidikan gratis,” ucapnya.

Ryaas Rasyid: Ketua Partai Jangan Bergabung dalam Kabinet Pemerintah

Profesor Muhammad Ryaas Rasyid menyoroti sejumlah ketua partai politik yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, bergabungnya pimpinan partai dalam pemerintahan menjadi penghalang aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. “Kalau kita mau mengawasi pemerintahan, karena kita ini sistemnya presidensial bukan parlementer, pimpinan partai terutama ketua partai jangan menjadi anggota kabinet. Supaya, dia bisa kendalikan kepentingan rakyat di luar berkolaborasi dengan DPR. Jadi yang paling dekat dengan pimpinan partai itu adalah DPR,” kata Prof. Ryaas kepada Eddy Wijaya.

Pengamat politik kelahiran Gowa, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1949 itu menjelaskan, DPR yang semestinya menjadi penyambung lidah masyarakat ke pemerintah akan mudah dikendalikan oleh pemerintah bila para pemimpin partai bercokol di kementerian. “Nah, kalau seluruh pimpinan partai politik sudah masuk dalam pemerintahan, bagaimana bisa DPR mau melawan pemerintah, atau berbeda pendapat dengan pemerintah? Bos-bosnya semua ada di kabinet,” kata Prof. Ryaas.

Prof. Ryaas mengatakan, lika-liku perpolitikan Tanah Air mengakibatkan terciptanya distorsi terhadap sistem presidensial sehingga menyerupai sistem parlementer. “Ketika pimpinan-pimpinan partai bergabung dengan calon presiden yang menang, pikiran pertamanya adalah ‘saya dapat apa dalam kabinet?’. Tidak ada pimpinan partai itu yang tidak mau jadi menteri,” ujar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara periode 2000 – 2001 itu.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #RyaasRasyid #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Website DPR RI adalah Website Lembaga yang Paling Tidak Informatif

Politik·September 15, 2025September 15, 2025

Website DPR RI adalah Website Lembaga yang Paling Tidak Informatif

September 15, 2025

Lucius Karus saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Peneliti FORMAPPI Lucius Karus menyatakan pembangunan website dan media sosial DPR RI merupakan kebutuhan yang mendesak di tengah melimpahnya informasi saat ini. Menurutnya, informasi digital DPR RI yang dijalankan saat ini hanya menghabiskan anggaran besar namun tidak menyuguhkan informasi yang relevan.

“DPR itu punya anggaran yang besar untuk teknologi informasi, untuk membangun website. Berapa kali kita mengkritik anggaran website (DPR RI), itu sangat tinggi, sangat besar, padahal websitenya itu biasa-biasa saja, bahkan tidak menyampaikan informasi yang segar,” kata Lucius kepada Eddy Wijaya.

Pria kelahiran Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 15 Maret 1974 itu menjelaskan, kegagalan membangun website berindikasi pada tidak mampunya DPR RI beradaptasi dengan perkembangan teknologi khususnya informasi digital. “Mereka selalu mengatakan DPR modern, DPR yang mengandalkan teknologi informasi untuk bisa berkomunikasi dengan publik. Lihat saja website DPR, mungkin itu website lembaga yang paling tidak informatif,” ujar Lucius.

Lucius menambahkan, website dan media sosial DPR sebelumnya jarang diakses masyarakat, namun kunjungannya mulai meningkat saat terjadinya demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Sayangnya mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup karena isi dari website yang tak lengkap. “Saya melihat ada perkembangan orang-orang yang menyaksikan media sosialnya DPR, twitter, instagram, biasanya puluhan orang doang yang komentar atau like tapi meningkat tajam,” katanya.

Oleh karena itu, Lucius berharap pemuda yang melek terhadap perkembangan teknologi informasi bisa dilibatkan dalam memajukan website DPR RI. “Banyak anak muda yang punya kepedulian itu harus bisa mempersiapkan diri untuk mengganti atau meneruskan kerja mereka (Anggota DPR RI) yang kita anggap gagal sekarang ini,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #LuciusKarus #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Lucius Karus: Anggota DPR RI Punya Kelemahan Serius Soal Komunikasi

Politik·September 11, 2025September 11, 2025

Lucius Karus: Anggota DPR RI Punya Kelemahan Serius Soal Komunikasi

September 11, 2025

Lucius Karus saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus menyoroti buruknya komunikasi publik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menurutnya, sejumlah legislator kurang baik dalam mengeluarkan pernyataan sehingga memicu kemarahan publik.

“Misalnya Uya Kuya mengatakan kami, kan, artis biasa aja goyang-goyang. Eko Patrio juga demikian. Kalau Nafa Urbach merespons soal tunjangan perumahan 50 juta rupiah,” ujar Lucius saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 10 September 2025.

Menurut Lucius, buruknya komunikasi para legislator berkaitan dengan lemahnya tanggung jawab mereka terhadap kepentingan publik. Mereka hanya sibuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. “Saya melihat komunikasi anggota DPR Ini semakin buruk di beberapa periode terakhir. Ketika kemudian DPR mementingkan kerja-kerja dalam kelompok koalisinya ketimbang dia menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat, komunikasinya menjadi terganggu betul,” katanya.

Anggota DPR RI belakangan ini menjadi sorotan akibat naiknya tunjangan dan gaji mereka dengan nilai fantastis di tengah kondisi masyarakat yang sulit. Misalnya tunjangan rumah yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Kondisi tersebut diperburuk oleh sikap anggota DPR yang dianggap anti kritik. Akibatnya demonstrasi terjadi di mana-mana sehingga mendesak mereka mengoreksi pendapatannya. Sejumlah anggota DPR juga dinonaktifkan akibat pernyataannya yang menyulut amarah publik di antaranya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Adies Kadir.

Lucius mengatakan anggota DPR harus berhati-hati menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kebijakan maupun hasil kerjanya di hadapan publik. Sebab kewenangan anggota DPR diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. “Kalau secara sistem, harusnya mekanisme penyampaian pendapat maupun kebijakan DPR itu melalui pimpinan. Namun sekarang mulai tidak baik karena semua anggota DPR diizinkan untuk ngomong. Muncullah orang seperti Sahroni yang ucapannya justru melukai rakyat,” katanya.

Buruknya sistem komunikasi di DPR, Lucius menjelaskan, tak lepas dari kegagalan dari para pimpinan DPR yang tidak mampu menjalankan mekanisme yang ada. Mereka sejatinya mengatur anggotanya dalam berkomunikasi agar tidak menjadi sumber kegaduhan. “Kalau kemudian ada ribut-ribut di publik terkait dengan pernyataan anggota DPR, itu pasti ada sistem yang tidak jalan. Pimpinannya gagal menyampaikan informasi terkait dengan apa yang terjadi di DPR,” kata lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta itu.

Lucius juga menyayangkan sikap anggota DPR yang justru menghilang saat publik menggunakan haknya menyampaikan aspirasi. Seperti saat aksi demo 25 Agustus, legislator malah memilih untuk Work From Home (WFA). “Saya kira ini bagian dari kegagalan komunikasi juga, DPR gagap untuk merespons tuntutan masyarakat yang datang langsung dalam jumlah yang begitu besar. Mereka memilih menghindar. Saya kira itu bagian dari cara DPR berkomunikasi juga, mereka terbiasa mengabaikan rakyat dalam rangkaian proses pengambilan keputusan,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #LuciusKarus #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Laporan Terkait Pelibatan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Belum Maksimal

Politik·September 3, 2025September 3, 2025

Laporan Terkait Pelibatan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Belum Maksimal

September 3, 2025

Robert Na Endi Jaweng saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik menjadi salah satu tolok ukur lembaganya dalam menentukan tingkat pelanggaran sebuah lembaga/instansi pemerintah. Sayangnya laporan terkait rendahnya pelibatan publik dalam membuat kebijakan pemerintahan masih belum maksimal.

“Ombudsman punya ukuran terkait dengan maladministrasi. Jadi ketika kebijakan dibuat, sejauh mana kemudian publik terlibat?” kata Robert kepada Eddy Wijaya.

Pria kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT), 17 November 1976 itu mengatakan, pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah bertujuan agar pemerintah terhindar dari perbuatan melanggar hukum, etika, dan pelayanan publik sehingga terkena sanksi administratif. Namun persoalan ini belum menjadi perhatian karena masyarakat umumnya memahami pelayanan publik ketika kebijakannya terlaksana.

“Ini juga bagian dari tanggung jawab Ombudsman untuk sosialisasi, bahwa yang disebut layanan publik itu adalah ketika suatu itu dibuat sampai itu deliver-nya. Nah, apakah dalam proses pembuatannya itu tidak terjadi maladministrasi kebijakan? prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam melibatkan masyarakat?” ucap Robert.

Robert menambahkan Ombudsman selalu memproses laporan dengan cukup maksimal dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi. LHP dan rekomendasi bukan sekadar saran biasa, tetapi menjadi produk lembaga negara yang menunjukkan tingkat kedisiplinan dalam pelayanan publiknya. “Ombudsman bukan lembaga peradilan yang berorientasi pada sanksi, namun rekomendasi yang dihasilkan dapat diteruskan ke atasan terlapor, bahkan ke Kemendagri, DPR, hingga Presiden,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #RobertNaEndiJaweng #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Robert Na Endi Jaweng: Pajak Daerah Sebagian Besar Untuk ‘Ongkos Tukang’

Politik·September 3, 2025September 3, 2025

Robert Na Endi Jaweng: Pajak Daerah Sebagian Besar Untuk ‘Ongkos Tukang’

September 3, 2025

Robert Na Endi Jaweng saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menilai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu tingginya belanja pegawai dalam postur anggaran pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pembangunan dan pelayanan publik dalam menyusun rencana anggaran.

“Kalau bahasa sederhananya lebih banyak untuk ‘ongkos tukangnya’ (yakni) untuk belanja para pegawainya, belanja dari aparaturnya, para pimpinan eksekutif dan legislatifnya, lalu belanja operasional,” ujar Robert saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 3 September 2025. “Mungkin antara lain inilah jadi sebab masyarakat lalu protes. Bayar pajak, kok, nggak kelihatan hasilnya, bayar pajak jalannya masih rusak, pendidikan belum berkualitas, kesehatan belum terurus,” katanya menambahkan.

Menurut Robert, sebanyak 60 hingga 70 persen anggaran habis hanya untuk biaya pegawai. Sementara anggaran pembangunan dan pelayanan publik sisanya yang relatif mungil. “Skema penganggaran harusnya benefit tax lien, jadi ada kaitan antara pajak yang dipungut di masyarakat dengan manfaat yang diperoleh masyarakat itu pula. Manfaat yang diperoleh masyarakat itu paling tidak ada dua, pembangunan daerah dan pelayanan publik,” katanya.

Gelombang demonstrasi terjadi serentak di banyak daerah akibat kenaikan drastis PBB-P2 2025. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah misalnya, kenaikan pajaknya mencapai 250 persen hingga berujung upaya pemakzulan Bupati Pati Sadewo. Aksi protes yang berujung ricuh juga terjadi di sejumlah daerah lain seperti Cirebon, Jawa Barat, karena pajaknya naik hampir 1.000 persen, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang naik 1.202 persen, serta Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, naik 300 persen. Publik kecewa karena kenaikan PBB-P2 dilakukan tanpa diawali dialog dan abai terhadap kondisi masyarakat yang tengah kesulitan ekonominya.

Robert menjelaskan, letak persoalan dari penolakan tersebut bermula dari pemerintah daerah yang mengambil kebijakan sendiri dalam menaikkan pajaknya. Padahal sejatinya pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan mensosialisasikannya sebelum diterapkan. “Yang disebut partisipasi bermakna, meaningful participation itu, rakyat diajak, rakyat didengarkan, lalu kalau ada protes didengar nggak? Tiga ini fitur penting yang harus dilihat ketika membuat kebijakan,” kata lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Indonesia tersebut.

Robert berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Ia yakin publik tidak akan memprotes bila ada keseimbangan antara penarikan pajak dan juga kinerja pelayanan yang diterimanya. Begitu pula dengan pelibatan mereka dalam mengambil kebijakan. “Jangan tahu-tahu kemudian di suatu waktu diberlakukan pajak sangat tinggi, masyarakat akan terkejut, dan masyarakat juga tidak diberikan informasi yang cukup,” ujar Robert.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #RobertNaEndiJaweng #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya