Immanuel Ebenezer: Jangan Palak Pengusaha dengan Kedok THR

Immanuel Ebenezer: Jangan Palak Pengusaha dengan Kedok THR

Immanuel Ebenezer: Jangan Palak Pengusaha dengan Kedok THR

March 26, 2025
Immanuel Ebenezer saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Immanuel Ebenezer saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan menyesalkan ulah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan pemerintah untuk meminta dana kepada pengusaha sebagai hadiah lebaran atau kerap disebut THR (Tunjangan Hari Raya). Ia menilai aksi tersebut merupakan ancaman terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Menciptakan perilaku korup yang berdampak pada industrial kita, contohnya Ormas-ormas (yang minta THR). Pengusaha ini kan sudah bayar pajak ngapain lagi dipalakin? Belum lagi tingkat RT, RW sampai Kelurahan ikut juga tuh,” ujar Immanuel yang akrab disapa Bung Noel saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 26 Maret 2025.

Immanuel Ebenezer saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Immanuel Ebenezer saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Bung Noel, aksi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengusaha, dapat pula berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. “Apalagi di momen-momen hari raya minta THR. Belum lagi ulang tahun Ormas-nya minta lagi, belum lagi ulang tahun ketua umumnya minta lagi. Kalau dihitung berapa banyak Ormas yang minta?” kata dia.

Maraknya aksi meminta hadiah lebaran kepada pengusaha viral di media sosial beberapa hari terakhir. Salah satunya Suhada alias jagoan Cikiwul yang akhirnya ditangkap polisi karena memaksa mendapatkan THR dari perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi yang sama juga dilakukan pihak Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat kepada pengusaha di wilayahnya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI/Polri dan Kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut.

Immanuel Ebenezer saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Immanuel Ebenezer saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Bung Noel mengimbau masyarakat tidak meneror pengusaha dengan dalih THR. Menurut politisi Gerindra tersebut, tindakan itu mengganggu keberlangsungan perusahaan yang berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan. “Setiap pengusaha ketika melakukan investasi di sebuah wilayah pasti ada resapan tenaga kerjanya, harusnya berpihak dong. Jangan dibiarkan industrialnya dalam tekanan. Ada konsekuensi PHK, mengapa? Ya, mereka rugi,” ucapnya.

Noel pun berharap langkah tegas pemerintah setempat menyikapi fenomena masyarakat yang meminta THR ke pengusaha, apalagi bila dilakukan dengan paksaan. “Negara ini punya instrumen. Ada namanya Aparat Penegak Hukum (APH), Satpol PP, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bagaimana nih? Mereka bergerak dong,” kata jebolan bidang Sosial Universitas Satya Negara Indonesia itu.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #ImmanuelEbenezer #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ketua Ombudsman RI: Kenapa Negara Sebesar Ini Pelayanan Digitalnya Terhambat?

Ketua Ombudsman RI: Kenapa Negara Sebesar Ini Pelayanan Digitalnya Terhambat?

Ketua Ombudsman RI: Kenapa Negara Sebesar Ini Pelayanan Digitalnya Terhambat?

March 19, 2025
Mokhammad Najih saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Mokhammad Najih saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menilai Pemerintah Indonesia belum siap menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, ketidaksiapan itu terlihat saat ditemukannya sejumlah kendala dalam penerapan sistem tersebut.

“Masa negara sebesar ini selalu menemukan hambatan pada pelayanan digital atau online (seperti) internetnya masih down, masih mati, sistemnya ngadat. Nah itu menggambarkan bahwa nggak siap. Berapa sih kemampuan negara ini membeli bandwidth?” ujar Najih saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 19 Maret 2025.

Mokhammad Najih saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Mokhammad Najih saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Najih, pemerintah seharusnya memperhatikan sejumlah hal dalam menerapkan sebuah sistem yang baru. Misalnya aplikasi yang memadai serta kesiapan tenaga ahli agar kendalanya dapat segera diatasi. “Tidak hanya sekedar launching program, tetapi tidak didukung oleh sistem dan ahli yang siap. Keluhan ini sudah lama, mungkin sekitar satu bulan ini. Belum ada penyelesaian,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan coretax atau sistem administrasi layanan perpajakan digital dari Direktorat Jenderal Pajak pada 31 Desember 2024. Namun layanan yang diterapkan sejak 1 Januari 2025 mengundang keluhan dari banyak pihak karena sulitnya proses akses. Akibatnya, layanan ini diduga berkontribusi pada setoran pajak per 28 Februari yang hanya mencapai Rp 187,8 triliun atau turun 30,1 persen dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 269,02 triliun.

Mokhammad Najih saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Mokhammad Najih saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Najih mengatakan Ombudsman sudah banyak menerima keluhan penggunaan coretax. Bahkan keluhan tersebut pernah disampaikan langsung pegawai kantor pajak saat ia berkunjung ke suatu daerah. “Mereka bilang, Pak, kami selalu kontak ke pusat menyampaikan masih down (sistemnya),” kata alumni Jurusan Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia itu.

Mokhammad Najih menambahkan Ombudsman telah menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar lebih bersiap bila menerapkan layanan digitalisasi. “Program digitalisasi pelayanan publik itu bagus, tapi harus didukung oleh sistem terutama fasilitasnya misalnya bandwidth yang harus dipenuhi itu berapa agar lancar tidak down? Kalau down mitigasinya seperti apa?” kata Najih.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #MokhammadNajih #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
KONI Minta Permenpora Organisasi Olahraga Prestasi Direvisi

KONI Minta Permenpora Organisasi Olahraga Prestasi Direvisi

KONI Minta Permenpora Organisasi Olahraga Prestasi Direvisi

March 12, 2025
Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Marciano Norman saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketua KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman merespons terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Lingkup Olahraga Prestasi. Menurutnya, aturan tersebut menimbulkan polemik dalam kepengurusan KONI.

“Memang harus diakui (Permenpora 14/2024) menimbulkan keresahan anggota KONI. Anggota KONI itu siapa? yaitu 38 KONI provinsi, 514 KONI kabupaten/kota, dan 78 cabang olahraga. Itu resah, mengapa? Karena peraturan ini memangkas kepentingannya KONI pusat sehingga banyak kewenangan kita yang ditarik ke Kemenpora,” kata Marciano kepada Eddy Wijaya.

Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 28 Oktober 1954 itu menyatakan telah menulis surat permohonan revisi peraturan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. KONI juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi 10 DPR RI terkait beleid tersebut. “Mereka (DPR RI) akan menjembatani perbedaan pendapat antara Kemenpora dengan KONI dan anggotanya,” ucap Marciano.

Marciano menjelaskan salah satu hal yang menjadi sorotan dari KONI adalah Pasal 10 Permenpora yang mengatur tentang kongres/musyawarah organisasi olahraga yang harus mendapat rekomendasi dari Kemenpora. Menurut Marciano hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Piagam Olimpiade (Olympic Charter). Piagam tersebut menekankan independensi, otonomi, dan netralitas organisasi cabang olahraga dari intervensi politik.

Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Marciano khawatir aturan membuat International Olympic Committee (IOC) menilai Indonesia melanggar Piagam Olimpiade. Sehingga berbuah sanksi berat seperti penangguhan hak-hak partisipasi dalam kompetisi hingga multi event internasional. “Kemungkinan itu bisa terjadi (Pemberian Sanksi), dan Indonesia di masa seperti sekarang ini jangan ditambah oleh masalah-masalah yang tidak perlu,” ucap Marciano.

Marciano menambahkan Permenpora juga telah ditelaah oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) lewat Fokus Grup Diskusi (FGD). Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah perumusan aturan yang tidak transparan dan tidak didukung naskah akademik sehingga bertentangan dengan Olympic Charter. “Saya apresiasi perhatian yang diberikan oleh perguruan tinggi yang juga memberikan kritik konstruktif terhadap Permenpora ini,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #MarcianoNorman #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ketua KONI: Atlet Tidak Boleh Jadi Korban Dualisme Kepengurusan Cabor

Ketua KONI: Atlet Tidak Boleh Jadi Korban Dualisme Kepengurusan Cabor

Ketua KONI: Atlet Tidak Boleh Jadi Korban Dualisme Kepengurusan Cabor

March 12, 2025
Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Marciano Norman saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyayangkan adanya dualisme kepengurusan pada sejumlah organisasi cabang olahraga nasional. Ia menilai dualisme akan berdampak pada menurunnya prestasi atlet yang akan mengikuti ajang olahraga.

“Jangan ego masing-masing membuat berkibarnya Merah Putih tersendat-sendat. Saya berprinsip satu; atlet tidak boleh jadi korban dari dualisme organisasi,” ujar Marciano saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 12 Maret 2025.

Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Marciano, organisasi cabang olahraga merupakan wadah pembinaan para atlet untuk mengembangkan karirnya. Sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada organisasi tersebut harus segera diselesaikan. “Atlet itu hanya secara murni, tulus dan ikhlas mengorbankan segalanya untuk Indonesia, kita-kita ini yang membina mereka, yang harus mewujudkan impian mereka,” kata dia.

Dualisme kepengurusan terjadi pada sejumlah cabang olahraga nasional seperti Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi), serta Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi). Dualisme ini berdampak pada prestasi cabang olahraga seperti Tenis Meja yang sempat tidak dipertandingkan pada PON Papua 2021. Atlet Tenis Meja juga absen pada ajang internasional seperti SEA Games pada tiga edisi yakni 2017, 2019 dan 2021.

Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Marciano Norman saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Kepala BIN Periode 2011-2018 itu mengimbau pengurus organisasi cabang olahraga untuk tetap menjaga kekompakan. Tujuannya agar olahraga menjadi sarana persatuan bangsa Indonesia. “Mereka yang ada di 3 cabang olahraga ini (PTMSI, Ikasi dan Pordasi), kalau melihat olahraga sebagai pemersatu bangsa, perbedaan itu mereka bisa selesaikan,” ucap Marciano.

Marciano menambahkan, KONI juga dapat mendorong penyelesaian dualisme dalam organisasi cabang olahraga tersebut. Namun, persoalan ini akan lebih cepat selesai bila semua pihak sepakat menyelesaikan persoalan. “Jangan ada pihak yang memberikan ‘angin’,” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #MarcianoNorman #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
BPJS Kesehatan Jamaah Haji Harus Aktif untuk Pelunasan BPIH

BPJS Kesehatan Jamaah Haji Harus Aktif untuk Pelunasan BPIH

BPJS Kesehatan Jamaah Haji Harus Aktif untuk Pelunasan BPIH

March 7, 2025
Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Muhammad Zain saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Muhammad Zain mengimbau jemaah haji agar mengaktifkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu bertujuan untuk melengkapi dokumen pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025. “Dokumennya harus selalu dicek supaya tidak terkendala soal kelengkapan berkas saat pelunasan. Misalnya BPJS Kesehatan harus aktif,” kata Zain.

Pria kelahiran Tumpiling, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, 6 Februari 1972 itu menjelaskan, hingga 27 Februari 2025, terdapat 119.941 atau 58,99 persen calon jemaah haji yang telah melunasi BPIH. Ia optimistis angka tersebut mencapai target kuota jemaah haji yang diperoleh dari Arab Saudi sebanyak 221 ribu. “Kita berharap cepat pelunasannya,” kata Zain.

Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Kemenag mewajibkan jemaah haji reguler memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif sesuai Keputusan Menteri Agama tentang teknis pengisian kuota haji reguler dan pelunasan biaya haji 2025. Kemenag dan BPJS Kesehatan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada akhir 2024 lalu. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji reguler dan petugas haji. BPJS Kesehatan akan memberikan perlindungan kesehatan sebelum dan setelah perjalanan haji.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #MuhammadZain #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Kerajaan Arab Saudi Diminta Prioritaskan Kesehatan, Bukan Usia Jemaah Haji

Kerajaan Arab Saudi Diminta Prioritaskan Kesehatan, Bukan Usia Jemaah Haji

Kerajaan Arab Saudi Diminta Prioritaskan Kesehatan, Bukan Usia Jemaah Haji

March 7, 2025
Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Muhammad Zain saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain mengatakan, pemerintah Indonesia telah meminta Kerajaan Arab Saudi agar tidak membatasi jumlah kuota jemaah haji lansia. Permintaan itu menyusul munculnya wacana Arab Saudi membatasi jumlah jemaah haji berumur 90 tahun ke atas karena faktor kesehatan.

“Jadi yang diprioritaskan sebaiknya kesehatan dan kemampuan fisik, bukan umur saja,” ucap Zain saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn, yang tayang pada Jumat, 7 Januari 2025.

Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Zain mengatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahad Abdurrahman Al-Jalajel, di rumah dinas Duta Besar Arab Saudi, Jakarta, pada 24 Februari lalu. Menag mengatakan Kerajaan Arab Saudi sebaiknya mengutamakan Istitha’ah yang bermakna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan fisik dan mental yang terukur. “Jadi Prof Nasar dalam diskusi itu (menyampaikan) Istitha’ah yaitu kesehatan dan kemampuan fisik, jadi bukan umur,” ucapnya.

Wacana pembatasan jemaah haji berdasarkan umur muncul dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kemenag RI di Senayan, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025. Kendati belum ada penyampaian secara resmi dari Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Indonesia telah menerima informasi tersebut.

Menurut Zain, usia tidak menentukan kesehatan seseorang. Berdasarkan data Kemenag, jumlah jemaah haji yang wafat pada 2024 mencapai 469 orang. Jumlah tersebut kebanyakan berada pada tiga golongan usia yakni usia 51-60 tahun sebanyak 71 orang, usia 61-70 tahun sebanyak 157 orang, serta usia 71–80 tahun sebanyak 125 orang.

Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Muhammad Zain saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

“Sementara yang wafat usia 81–90 tahun itu 88 orang dan usia 91–96 13 orang. Artinya kebanyakan yang wafat itu umur 61 sampai 70 tahun, sedangkan usia 80 tahun ke atas lebih banyak yang sehat,” kata Pj. Bupati Mamasa 2024 – 2025 itu.

Kendati demikian, Zain mengatakan pemerintah berharap Kerajaan Arab Saudi tidak membatasi kuota pendamping jemaah haji. Keberadaan mereka sangat penting untuk kelancaran ibadah haji khususnya untuk pelayanan jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. “Beliau (Menteri Agama) juga telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Arab Saudi bahwa jemaah haji kami ini banyak berasal dari kampung, mungkin baru kali ini naik pesawat, jadi perlu pendampingan,” katanya.

Sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi membatasi kuota pendamping haji sebanyak 2.100 orang. Jumlah tersebut turun 50 persen dari kuota pendamping haji pada 2024 yakni berjumlah 4.200 orang. “Bila dihitung berdasarkan rasio kuota jemaah haji pada 2025 ini yakni 221 ribu jumlah pendamping haji tersebut sedikit sekali, tidak imbang,” kata Zain.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #MuhammadZain #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Terkendala IUP, Muhammadiyah Belum Bisa Kelola Tambang

Terkendala IUP, Muhammadiyah Belum Bisa Kelola Tambang

Terkendala IUP, Muhammadiyah Belum Bisa Kelola Tambang

March 5, 2025
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Anwar Abbas saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Buya Anwar Abbas menyatakan kekecewaan pada Presiden ke 7 Joko Widodo yang menjanjikan memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada PP Muhammadiyah. Sebab, Izin Usaha Pertambangan (IUP) pengelolaan tambang untuk PP Muhammadiyah tidak kunjung terbit hingga rezim berganti dari Jokowi ke Prabowo Subianto.

“Ini sudah lama dijanjikan tapi tidak kunjung terwujud. Di media sudah ribut kalau di NU (Nahdlatul Ulama) sudah dapat IUP, tapi Muhammadiyah sampai hari ini belum dapat,” ujar Buya Anwar.

Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Buya Anwar menjelaskan, pihak Muhammadiyah sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan IUP dari pemerintah. Bahkan sudah kerap berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk kelancaran proses penerbitan IUP. “Tapi saya tidak bisa memaksa pemerintah untuk mengeluarkan (IUP) karena ada sistem dan prosedurnya. Kalau seandainya mereka (pemerintah) belum mau ngasih bagaimana kita mendesak?” kata dia.

Kendati demikian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tidak mengetahui penyebab pemerintah tidak kunjung menerbitkan IUP pengelolaan tambang tersebut. Padahal Muhammadiyah telah menyiapkan diri untuk melakukan pengelolaan mulai dari tenaga ahli hingga anggaran. “Dari sisi persiapannya kita sudah siap, tapi kalau barangnya (IUP) tidak pernah dikasih, bagaimana kita mengimplementasikannya?” ucapnya.

Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Buya Anwar menambahkan terdapat dua hal yang menjadi perhatian Muhammadiyah bila mendapat kepercayaan mengelola perusahaan tambang, yakni masyarakat tidak boleh terdzolimi dan lingkungan tidak boleh rusak akibat proyek tambang. “Terkait lingkungan kami sudah punya ahlinya,” kata dia.

Pemberian izin tambang ke organisasi keagamaan merupakan kebijakan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Muhammadiyah telah membentuk badan usaha pertambangan bernama PT. Mentari Swadaya Ecomining untuk mengelola tambang. Namun perusahaan tersebut belum beroperasi karena terganjal IUP.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AnwarAbbas #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Buya Anwar: Program MBG Harus Berfokus ke Masyarakat Miskin

Buya Anwar: Program MBG Harus Berfokus ke Masyarakat Miskin

Buya Anwar: Program MBG Harus Berfokus ke Masyarakat Miskin

March 5, 2025
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Anwar Abbas saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyarankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) fokus menyasar pelajar dan masyarakat yang berasal dari keluarga miskin. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta prinsip penghematan anggaran.

“Kalau menurut saya dipilah-pilah. Yang sesuai dengan konstitusi pasal 34 adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi yang pas dibiayai oleh negara untuk makan bergizi adalah anak-anak yang berasal dari keluarga fakir miskin,” ujar tokoh agama yang akrab disapa Buya Anwar itu, saat berbincang bersama Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 5 Maret 2025.

Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ketua Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup, PP Muhammadiyah tersebut menjelaskan, prinsip penghematan bisa terpenuhi bila program MBG tidak menyebar di seluruh kalangan, tapi khusus masyarakat miskin. “Sehingga dana yang diperlukan dari APBN menjadi turun dan bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain,” kata dia.

Pernyataan Buya Anwar ini sejalan dengan kritikan berbagai pihak terkait pelaksanaan program MBG. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai penyaluran MBG bisa menjadi tidak tepat sasaran bila disalurkan ke seluruh kalangan. Mereka meminta Presiden Prabowo berfokus kepada mereka yang paling membutuhkan.

Buya Anwar mengatakan program MBG juga harus mempertimbangkan sejumlah dampak ekonomi yang ditimbulkan. Misalnya turunnya pendapatan warung maupun pedagang yang beroperasi di sekitar sekolahan. “Sudah terjadi di beberapa tempat, si abang-abang, si empok-empok, yang dagang (di sekitar sekolah) tidak punya pendapatan lagi,” kata dia.

Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ulama kelahiran Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 15 Februari 1955 itu menekankan, pemerintah seharusnya memberdayakan pedagang makanan yang sudah beroperasi di lingkungan sekolah untuk mengelola program MBG.“Tapi mereka perlu dididik dalam hal gizinya dan kebersihan,” ucapnya.

Dampak ekonomi lainnya, Buya Anwar menambahkan, kurangnya peluang petani atau peternak kecil sebagai pemasok menu makan bergizi. Ia menilai sejauh ini pemasok lebih banyak memberi peluang ke perusahaan besar karena ketatnya syarat untuk bahan makanan MBG. Misalnya telur yang harus bersertifikat. “Nah, kalau merugikan usaha mikro dan ultra mikro, apakah bisa dinyatakan Prabowo itu masih pro rakyat?” ujarnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AnwarAbbas #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Yeka Hendra, Sasaran Gas LPG 3 Kilogram Tidak Jelas

Yeka Hendra, Sasaran Gas LPG 3 Kilogram Tidak Jelas

Yeka Hendra, Sasaran Gas LPG 3 Kilogram Tidak Jelas

February 26, 2025
Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTAKepada Eddy Wijaya, anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyorot aturan pemerintah terhadap penerima manfaat subsidi gas elpiji 3 kilogram. Aturan itu dinilai tidak jelas karena tidak menyebutkan secara detail kriteria penerimanya. “Di dalam regulasi disebutkan subsidi ini untuk rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan. Masalahnya rumah tangga yang seperti apa? tidak dijelaskan lagi,” kata Yeka.

Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pria kelahiran Garut 13 Juni 1976 itu mengatakan, aturan yang tidak detail tersebut membuatnya memaklumi masyarakat kelas atas yang menggunakan elpiji 3 kilogram. Kendati dia tetap meminta mereka menyadari gas elpiji diperuntukkan bagi masyarakat miskin. “Selama tidak ada regulasinya kondisi seperti ini akan terus terjadi. Tinggal kembali lagi kepada individu, kalau kita merasa bukan orang yang berhak mengapa menggunakan itu (elpiji 3 kilogram)?” ucapnya.

Yeka menyarankan pemerintah memperketat penyaluran gas elpiji 3 kilogram, yakni mengawasi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, pangkalan hingga pengecer. Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi solusi agar penyaluran elpiji 3 kilogram tepat sasaran.  “Kalau pengawasan tidak ketat akan menambah ketidakjelasan siapa yang harus membeli gas elpiji 3 kilogram ini,” katanya.

Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Baru-baru ini gas elpiji 3 kilogram mengalami kelangkaan di berbagai wilayah Indonesia. Kelangkaan dipicu kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pengecer menjual gas bersubsidi per 1 Februari 2025. Belakangan Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk membatalkan kebijakan itu. “Padahal pengecer itu membantu konsumen untuk mendapatkan akses ini yang mestinya ditata. Lembaganya dikuatkan. Pemerintah harus berterima kasih kepada pengecer karena tanpa disuruh mereka justru hadir melayani masyarakat,” kata Yeka.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #YekaHendra #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Yeka Hendra: Pembangunan Pagar Laut di Tangerang Ilegal

Yeka Hendra: Pembangunan Pagar Laut di Tangerang Ilegal

Yeka Hendra: Pembangunan Pagar Laut di Tangerang Ilegal

February 26, 2025
Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTAAnggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menemukan dugaan maladministrasi hingga pidana pada pembangunan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten. Ia berharap temuan itu segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten.

“Ombudsman meminta agar DKP (Dinas Perikanan dan Kelautan Banten) selaku satu-satunya lembaga yang melakukan fungsi pengawasan 12 mil laut itu menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar Yeka saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 26 Februari 2025.

Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Yeka menjelaskan temuan Ombudsman di antaranya pembangunan pagar laut ilegal karena tidak mengantongi izin dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut kasus tersebut. “Terkait pagar laut itu sudah jelas tidak memiliki AMDAL, tidak memiliki izin, oleh karena itu ilegal. Sehingga menjadi urusan dengan APH,” ucapnya.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip sebagai tersangka dan menahannya pada 24 Februari 2025. Arsin diduga kuat terlibat pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait Pagar Laut di Tangerang. Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga didesak ikut dalam pengusutan kasus pagar laut karena diduga banyak pihak yang terlibat.

Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Yeka Hendra saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Yeka mensinyalir banyak pihak yang ikut terlibat karena adanya upaya pengusahaan laut di pesisir Tangerang. Hal itu terindikasi dari temuan Ombudsman berupa dua dokumen kantor pengacara (Law Firm) dan satu perusahaan yang berisi permintaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar mengecek titik koordinat seluas 1.416 hektar, di perairan Tangerang.

“Setelah dicek oleh BIG (Badan Informasi Geospasial), titik itu persis pagar laut. Oleh karena itu kami menyimpulkan ada hubungan antara pagar laut dengan upaya penguasaan wilayah laut,” kata lulusan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Temuan yang lain, kata Yeka, adalah intimidasi kepada masyarakat dan pihak yang sengaja menyebar berita bahwa pagar laut  masuk kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).  “Yang terakhir adalah kami menemukan adanya upaya membangun cerita ke masyarakat bahwa itu adalah PSN sehingga warga takut mencabutnya,” ucap Yeka. “Saya ajak Kementerian Perekonomian ke sana (pagar laut). Mereka mengatakan ini bukan wilayah PSN,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #YekaHendra #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)