Todung juga menyampaikan pandangannya terhadap pemberitaan media terkait gagasan tiga periode masa jabatan presiden. “Media bisa aja bicara seperti itu tapi kan kita juga kan membaca apa yang ditulis di balik tulisan itu,” jelasnya. Ia mengingatkan pentingnya membaca dengan kritis dan memahami konteks di balik pemberitaan.

Lebih lanjut, Todung mengkritik penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dianggapnya dilakukan secara masif menjelang pemilihan dan di wilayah-wilayah yang menjadi kantong suara tertentu. “Bansos itu semua ada dalam undang-undang ada dalam APBN tapi kenapa penyalurannya seolah-olah dibuat semasif mungkin menjelang pencoblosan,” ujar Todung, menyoroti bahwa hal ini bisa mempengaruhi independensi pemilih.

Selain sebagai advokat, Todung Mulya Lubis juga dikenal sebagai penyair dan novelis. “Kalau puisi saya sudah lama sejak saya SMP,” katanya. Novel pertama yang ditulisnya di Norwegia menjadi salah satu capaian yang membanggakan dalam hidupnya. Todung mengungkapkan bahwa novel-novelnya terinspirasi oleh pengalaman pribadinya sebagai advokat dan terpengaruh oleh karya John Grisham, seorang novelis terkenal dengan latar belakang hukum.

Todung mencontohkan Saldi Isra yang harus mendapatkan persetujuan Presiden untuk melanjutkan jabatannya sebagai hakim MK. “Kalau Presiden tidak setuju ya dia out,” katanya. Hal ini, menurut Todung, dapat membuat hakim MK kehilangan kebebasan dan kemandirian mereka. “Jadi ya kebebasan dia dan kemandirian dia sudah diancam,” tambahnya.

Todung juga menyarankan agar masa jabatan hakim MK dibuat seumur hidup, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat. “Kalau saya, di Amerika Hakim Mahkamah Agung itu seumur hidup. Di banyak negara, hakim itu seumur hidup,” jelasnya. Menurut Todung, ini akan memberikan jaminan keamanan jabatan yang pasti bagi hakim MK sehingga mereka tidak merasa terbebani atau harus berkompromi dengan pihak yang mengusulkan mereka.

Todung juga menyoroti penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diduga digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Ia menyatakan bahwa dalam kesaksian yang diajukan di MK, ada bukti bahwa Bansos yang dibagikan berisi foto pasangan calon tertentu. “Dalam kesaksian itu ada kok. Pemilih-pemilih yang jadi saksi di MK mengungkapkan bahwa ini dana dari Pak Jokowi untuk memilih paslon tertentu,” jelasnya.

Selain itu, Todung mengkritik adanya nepotisme dalam putusan MK, terutama dengan adanya hubungan keluarga antara hakim MK Anwar Usman dan Gibran, anak Presiden Jokowi. “Katakanlah itu kolegial kolektif, tapi kan di situ ada seorang yang namanya Anwar Usman. Dia itu kan paman dari Gibran. Nah Gibran itu adalah anaknya presiden. Itu hubungan-hubungan yang sangat kasat mata,” ujarnya.

Kekhawatiran utama Todung adalah hilangnya check and balance dalam pemerintahan jika oposisi tidak ada. “Tanpa oposisi itu bukan demokrasi. Jadi itu pemerintahan yang tidak ada check and balance,” tegasnya. Menurutnya, demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan oposisi yang kuat sebagai kekuatan penyeimbang. Tanpa oposisi, kekuasaan bisa berjalan tanpa kontrol yang memadai, yang berpotensi merusak sistem demokrasi itu sendiri.

Ketika ditanya apakah PDI-P cukup sebagai oposisi, Todung menjawab bahwa meskipun PDI-P adalah partai terbesar, keberadaannya saja tidak cukup untuk menjadi oposisi yang efektif. “Menurut saya sih perlu ada kekuatan oposisi yang meaningful. Kalau kekuatan oposisinya hanya sekedar oposisi tanpa didukung oleh jumlah suara yang memadai, itu tidak akan efektif,” ujarnya.