Diah juga menekankan bahwa kekhawatiran perusahaan terkait cuti melahirkan suami tidak perlu dibesar-besarkan. “Bayangin 20 tahun masa kerja, terus ini kan cuti hanya2 hari,” ujarnya, menekankan bahwa cuti dua hari ini tidak akan memberikan kerugian besar bagi perusahaan.

Selain itu, Diah Pitaloka membahas pentingnya peran ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak, mengingat Indonesia sering disebut sebagai fatherless country nomor tiga di dunia. Dia menyoroti dinamika pengasuhan anak, terutama dalam kasus perceraian, di mana sering kali hak pengasuhan jatuh kepada ayah. “Ini anak kan enggak cuma urusan istri, tapi juga suami,” jelas Diah.

Diah menekankan bahwa fase 1000 hari pertama kehidupan, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, adalah masa kritis yang memerlukan perhatian khusus terhadap asupan gizi. “Masih banyak keluarga yang akses gizinya rendah, entah karena pengetahuan atau kemampuan ekonomi,” katanya. Diah juga menyoroti pentingnya pendidikan tentang makanan bergizi, yang sering kali diabaikan karena pola makan instan yang kian populer.

Eddy Wijaya kemudian membahas potensi dampak undang-undang ini terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya kekhawatiran bahwa perusahaan mungkin kurang memilih karyawan perempuan karena adanya ketentuan cuti yang lebih panjang. Diah Pitaloka menanggapi dengan menekankan bahwa kekhawatiran ini perlu dihitung secara riil. “Tidak semua perempuan mengandung dan melahirkan dalam satu waktu. Jumlah perempuan yang mengambil cuti melahirkan tidak akan signifikan dari total angkatan kerja,” jelasnya.

Diah menyoroti bahwa komposisi biaya haji saat ini masih dirasa memberatkan bagi sebagian jemaah. Salah satu pos biaya terbesar adalah penerbangan, yang mencakup sekitar 30% dari total biaya. “Kalau biaya tiket itu bisa PP aja enggak dua kali PP, itu kan bisa sangat menurunkan penggunaan dana haji,” usulnya.

Terkait preferensi jemaah yang ingin menginap di hotel dekat Masjidil Haram, Diah mengakui bahwa ini menjadi tantangan karena harga hotel di sekitar masjid jauh lebih mahal. “Kita sih rangenya ada 2 kilometer dan 5 kilometer. Kita mau menggunakan hotel yang mana itu juga ya sebetulnya sudah bisa cari pola efisiensi atau daerah mana gitu. Atau kayak misalnya menghapuskan sistem zonasi,” ungkapnya.

Diah Pitaloka menyoroti bahwa visa umrah yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi sering kali memiliki masa berlaku yang tumpang tindih dengan musim haji. “Visa masa berlakunya berarti sepanjang musim haji. Pemerintah Arab mengeluarkan visa sampai dengan sebelum musim haji. Menurut saya itu lebih fair daripada berharap orang keluar padahal orang juga nggak paham,” tegasnya.

Menurut Diah Pitaloka, pemerintah Arab Saudi seharusnya membatasi masa berlaku visa umrah agar tidak tumpang tindih dengan musim haji untuk mencegah jemaah umrah bertahan di Makkah selama musim haji. “Secara normatif mereka masih ada visanya, izinnya. Nah ini yang menurut saya harus aturan pengeluaran atau penerbitan visa dengan aturan manajemen sirkulasi jemaah haji di tanah suci itu harus sinkron,” tambah Diah.

Isu lain yang dibahas adalah adanya oknum yang diduga menjual visa haji percepatan dari orang-orang yang sudah meninggal. “Tapi kayak gini kan agak susah dibuktikan ya. Dijualnya ke siapa, pasti enggak ada yang ngomong ya kan dijualnya berapa kasak-kusuk lah sifatnya,” ungkap Diah. Ia menekankan bahwa visa yang diterima Kementerian Agama dari pemerintah Saudi tidak dijual dan didistribusikan secara resmi kepada jemaah.