Eddy Wijaya kemudian menyinggung upaya pemerintah untuk menarik investor. Hikmahanto setuju bahwa investor adalah kunci, namun ia menekankan perlunya kepastian hukum terkait status tanah yang akan digunakan. “Investor mau investasi tidak hanya untuk satu dua tahun, tapi sampai 200-300 tahun,” ungkapnya.

Mengenai kebijakan politik internasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Hikmahanto menyebutkan empat poin utama. Pertama, ia menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. “Kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif,” kata Hikmahanto. Prabowo, menurutnya, akan menjaga jarak yang sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina.

Kedua, Hikmahanto memuji kemampuan Prabowo dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia internasional tanpa kendala bahasa. “Beliau sangat lihai menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya dengan bahasa yang bisa ditangkap,” ujar Hikmahanto.

Hikmahanto juga mengkritik penolakan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam investigasi karena helikopter yang digunakan adalah buatan Amerika Serikat. “Langsung Joe Biden bilang enggak mau,” ungkapnya. Hikmahanto menyayangkan sikap ini, mengaitkannya dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dan menilai bahwa hal ini menunjukkan kemunafikan Amerika Serikat.

Dalam diskusi tersebut, Hikmahanto juga menekankan pentingnya Indonesia untuk berdiri sendiri dan memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi negara-negara lain. “Kita sebagai sebuah bangsa harus berdiri sendiri,” ujarnya. Ia memuji Prabowo Subianto yang memiliki pandangan serupa, yaitu mengutamakan kemandirian dan tidak tergantung pada negara lain.

Eddy Wijaya dan Hikmahanto juga berbicara tentang pengalaman pribadi Hikmahanto yang membentuk nasionalismenya. Hikmahanto bercerita tentang masa kecilnya di Amerika Serikat, di mana ia mengalami perlakuan diskriminatif yang membuatnya lebih menghargai identitasnya sebagai orang Indonesia. “Sejak saat itu saya bilang stop saya sama Amerika Serikat. Saya kepengen sebagai orang Indonesia,” tegasnya.

Menurut Hikmahanto, salah satu alasan utama ketegangan dengan Tiongkok adalah kekhawatiran bahwa negara-negara penerima hutang, seperti Indonesia, bisa dipaksa menerima tenaga kerja dan kontraktor dari Tiongkok. Ini menimbulkan kecemburuan di kalangan pekerja lokal. “Mereka lebih terampil dan efisien, tapi ini menimbulkan ketidakpuasan di negara-negara tempat mereka bekerja, termasuk Indonesia,” tambahnya.

Prabowo kini tampak mendekati kebijakan yang lebih seimbang, berusaha menjaga hubungan baik dengan Tiongkok di bidang ekonomi namun tetap mengutamakan hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. “Prabowo mungkin berpikir secara ekonomi kita bisa dekat dengan Tiongkok, tapi untuk pertahanan kita lebih baik dekat dengan Amerika,” ujar Hikmahanto.

Selain itu, Hikmahanto juga membahas tantangan dalam memperoleh Transfer of Technology (TOT) dari negara-negara maju. Meskipun TOT terlihat menguntungkan, negara-negara pemilik teknologi biasanya enggan memberikan teknologi mutakhir yang dapat membuat penerima menjadi pesaing di masa depan. “Kita harus merampas teknologi dan melakukan improvisasi, seperti yang dilakukan oleh Israel dan Jepang,” tegas Hikmahanto.

Amerika Serikat, awalnya mengakui Republic of China (Taiwan) sebagai representasi Tiongkok. Namun, pada tahun 1971-1972, Amerika mengubah pengakuannya menjadi People’s Republic of China (China). Hikmahanto menambahkan, “Amerika mengakui China karena Tiongkok yang besar lebih signifikan secara geopolitik.”

Ketegangan semakin meningkat ketika Taiwan yang didukung Amerika Serikat, seringkali mengancam untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. “Setiap kali ada Pemilu di Taiwan, selalu ada ancaman deklarasi kemerdekaan. Ini membuat People’s Republic of China marah dan sering melakukan latihan militer sebagai ancaman langsung,” ungkap Hikmahanto.

Baru-baru ini, ketegangan meningkat setelah Korea Selatan melalui sebuah LSM, mengirimkan pesan-pesan berupa film K-pop dan materi propaganda lainnya ke Korea Utara. Hikmahanto menambahkan, “Ini adalah upaya propaganda untuk mendorong rakyat Korea Utara berpikir bahwa hidup mereka seharusnya bisa lebih baik dan mendorong perubahan pemerintahan yang sangat konservatif.”

Tindakan ini mendapat reaksi keras dari Korea Utara, yang membalas dengan mengirimkan sampah fisik ke Korea Selatan. “Pemerintah Korea Utara menganggap pengiriman materi propaganda ini sebagai ‘sampah’, sehingga mereka membalas dengan mengirimkan sampah dalam arti sebenarnya,” ujar Hikmahanto.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia tetap bisa melakukan tindakan nyata melalui berbagai forum internasional. Hikmahanto menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia telah berpidato di Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Indonesia juga turut memberikan pandangan dalam sidang Mahkamah Internasional terkait opini tentang situasi di Palestina.

Dalam diskusi tersebut, Hikmahanto juga mengapresiasi langkah konkret yang diambil oleh Prabowo Subianto. Salah satu inisiatif Prabowo adalah kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diberikan mandat. “Ini usulan yang sangat konkret dan berani. Indonesia sudah sering diminta untuk menyumbang pasukan perdamaian dan kita sudah siap,” ujarnya.

Hikmahanto menilai usulan ini sangat berani dan konkret dibandingkan dengan tindakan negara-negara lain yang cenderung hanya mengecam tanpa tindakan nyata. “Indonesia sudah sering diminta untuk menyumbang pasukan perdamaian, dan di Sentul sudah ada pelatihan untuk pasukan perdamaian. Jadi kita siap,” tambahnya.

Inisiatif kedua dari Prabowo adalah rencana evakuasi anak-anak yang terluka dan penyediaan rumah sakit sementara. “Kami akan kirim rumah-rumah sakit, apakah itu di kapal atau tempat-tempat sementara, untuk menolong anak-anak yang terluka,” ujar Hikmahanto.

Eddy Wijaya menyoroti bahwa fasilitas rumah sakit di Gaza sudah sangat minim akibat serangan, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Hikmahanto menjelaskan bahwa rumah sakit sementara yang mobile akan lebih efektif karena sulit diserang dibandingkan dengan fasilitas tetap. “Rumah sakit mobile di kapal atau dievakuasi ke rumah sakit di Yordania, misalnya, adalah langkah konkret yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka kemanusiaan,” jelas Hikmahanto.

“Israel, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa serangan ini adalah respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, serangan tersebut sudah melampaui batas dan menyebabkan ribuan korban jiwa, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua yang tidak terlibat dalam perang,” jelas Hikmahanto.

Hikmahanto juga menguraikan tiga tujuan utama serangan Israel: membebaskan sandera yang ditahan Hamas, mencari petinggi Hamas yang bertanggung jawab, dan memastikan otoritas Israel menguasai Gaza untuk mencegah serangan di masa depan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Hamas beroperasi dengan perang gerilya, sehingga sulit bagi Israel untuk menargetkan petinggi-petinggi Hamas. “Israel menyerang masyarakat sipil karena percaya bahwa anak-anak yang tumbuh dengan dendam akan menjadi ancaman di masa depan,” tambah Hikmahanto.