Ikrar Nusa Bhakti, Politik Sandra dan Strategi Kekuasaan Jokowi

Politik·October 3, 2024October 3, 2024

Ikrar Nusa Bhakti, Politik Sandra dan Strategi Kekuasaan Jokowi

October 3, 2024

Ikrar Nusa Bhakti. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam salah satu episode menarik dari podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bhakti mengenai isu-isu politik terkini. Salah satu topik yang mencuat adalah fenomena nepotisme dan kekuatan politik yang dipertahankan melalui berbagai strategi, termasuk apa yang disebut sebagai ‘politik sandra’. Pembahasan ini menyajikan pandangan kritis terhadap kondisi politik di Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Jokowi.

Prof. Ikrar mengawali pembahasan dengan menggarisbawahi bagaimana kekuasaan dapat dimiliki melalui berbagai jalur, mulai dari kekuatan ekonomi hingga penguasaan informasi. Di era modern, kata Ikrar, penguasaan atas informasi penting menjadi senjata ampuh bagi pemegang kekuasaan, termasuk dalam konteks politik di Indonesia. Hal ini terlihat dalam cara Presiden Jokowi memanfaatkan jaringan informasi dan kekuatan fisik, khususnya dalam hubungannya dengan TNI dan Polri, untuk mempertahankan kekuasaannya.

Salah satu isu yang menonjol dalam diskusi ini adalah apa yang disebut sebagai ‘politik sandra’. Menurut Prof. Ikrar, di era Jokowi, beberapa keputusan politik besar, seperti pergantian Ketua Umum Golkar, sering kali didorong oleh informasi rahasia atau tekanan tertentu. Ini menggambarkan bagaimana kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk menyimpan dan memanfaatkan informasi sensitif yang dapat digunakan untuk ‘menyandera’ lawan politik.

Selain itu, Ikrar juga menyinggung keterlibatan institusi-institusi besar, seperti Polri dan KPK, dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Menurutnya, Jokowi sangat berhati-hati dalam mengatur posisi strategis ini, misalnya dengan mempertahankan Kapolri Sigit dan pengangkatan komisioner baru KPK sebelum masa jabatan berakhir. Hal ini mencerminkan strategi jangka panjang Jokowi untuk menjaga kekuasaan dan mencegah potensi ancaman di masa depan.

Diskusi juga mencakup kritik terhadap perubahan undang-undang yang dianggap mengurangi kekuatan KPK. Ikrar Nusa Bhakti menyatakan bahwa revisi undang-undang KPK pada 2019, khususnya terkait pembentukan dewan pengawas dan kewenangan penyadapan, telah melemahkan kemampuan lembaga ini dalam memberantas korupsi. Menurutnya, KPK perlu dikembalikan kepada marwahnya yang asli agar dapat berfungsi efektif sebagai lembaga independen.

Tags :

Recent Posts

Kritik Prof. Ikrar Nusa Bhakti Soal Lokasi IKN

Politik·October 2, 2024October 2, 2024

Kritik Prof. Ikrar Nusa Bhakti Soal Lokasi IKN

October 2, 2024

Ikrar Nusa Bhakti. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Prof. Ikrar Nusa Bhakti mengenai berbagai isu politik, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan pengaruh budaya Jawa dalam politik Indonesia. Wawancara ini memberikan pandangan yang menarik tentang rencana besar pemerintah dan tantangan yang dihadapi terkait keberlanjutan IKN.

Prof. Ikrar memulai dengan mengkritik lokasi IKN yang dianggapnya kurang tepat. Menurutnya, Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur menghadapi kendala besar dalam hal infrastruktur dan lingkungan. Salah satu faktor utama yang diangkat adalah masalah air yang sulit didapat di daerah tersebut. Kondisi lahan gambut serta kualitas air yang rendah menjadi tantangan serius untuk kebutuhan pertanian dan perikanan, dua sektor penting yang mendukung kehidupan di wilayah tersebut.

Dalam perbincangan itu, Prof. Ikrar juga mengkritisi dari sisi pertahanan negara. Ia menyoroti bahwa lokasi IKN di Kalimantan Timur membuat sistem pertahanan Indonesia seperti ‘telanjang’, berbeda dengan Jakarta yang sejak zaman kolonial Belanda sudah dirancang dengan sistem pertahanan yang matang. Kondisi geografis dan struktur tanah di Kalimantan Timur juga dinilai tidak memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terutama jika dibandingkan dengan ibu kota yang sudah memiliki sejarah panjang dalam hal pertahanan.

Eddy Wijaya juga mengangkat pembahasan tentang bagaimana pengaruh budaya Jawa terus hadir dalam politik Indonesia. Prof. Ikrar menyebut bahwa sejak awal pemerintahan, Presiden Jokowi sering diibaratkan sebagai ‘raja kecil Jawa’, namun kritik dari rekan-rekannya justru melihat Jokowi sebagai sosok yang ingin menjadi ‘Raja Nusantara’. Hal ini menjadi simbol dari ambisi politik Jokowi, termasuk dalam memindahkan Ibu Kota.

Selain itu, perbincangan ini juga menyentuh mengenai sejarah kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan ini digambarkan sebagai penguasa yang memiliki sistem pertahanan laut dan darat yang kuat. Prof. Ikrar menyoroti bahwa warisan kerajaan ini masih menjadi bagian dari kebanggaan Indonesia, meskipun banyak bagian dari sejarah mereka yang justru diakui di luar negeri, seperti di Thailand.

Tags :

Recent Posts

Ikrar Nusa Bhakti, Dari Pendukung Setia Jokowi Hingga Berbalik Jadi Kritikus

Politik·September 30, 2024September 30, 2024

Ikrar Nusa Bhakti, Dari Pendukung Setia Jokowi Hingga Berbalik Jadi Kritikus

September 30, 2024

Ikrar Nusa Bhakti. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam salah satu episode menarik podcast EdShareOn, Eddy Wijaya mewawancarai Prof. Ikrar Nusa Bhakti, seorang akademisi sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Wawancara tersebut mengangkat tema yang cukup sensitif, yaitu pandangan Prof. Ikrar terhadap Presiden Jokowi. Prof. Ikrar yang dulu merupakan pendukung setia Jokowi, kini berbalik menjadi salah satu kritikus terbesarnya. Ia bahkan mengungkapkan perasaan emosional hingga menangis ketika menulis tentang Jokowi di tahun 2023.

Prof. Ikrar memulai ceritanya dengan pengalaman kagetnya saat kembali ke Indonesia pada 2021 setelah bertugas di Tunisia. Menurutnya, teman-teman yang dulu bersama-sama mendukung Jokowi kini bersikap berbeda. Kehangatan dan semangat kebersamaan yang dulu ada, kini seolah menghilang. Rasa keterasingan ini membuat Prof. Ikrar merasa seperti ‘alien’ di antara teman-temannya sendiri.

Salah satu tokoh yang menjadi sorotan dalam kritik Prof. Ikrar adalah Rocky Gerung. Ia menyebutkan bahwa Rocky, yang juga teman lamanya, memberikan kritik keras terhadap Jokowi. Selain itu, Prof. Ikrar juga menyebutkan Fadli Zon, tokoh politik yang selalu memberikan kritik pedas terhadap Jokowi, khususnya mengenai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Dalam percakapannya dengan Eddy Wijaya, Prof. Ikrar menjelaskan bahwa setelah merenung, ia mulai menyadari bahwa beberapa kritik yang dilontarkan Rocky Gerung dan Fadli Zon memang ada benarnya. Ia menyadari bahwa keberhasilan pemerintah tidak bisa hanya diukur dari jumlah jalan tol yang dibangun, terutama karena banyak di antaranya dibangun oleh swasta dan bersifat berbayar.

Namun, kekecewaan terbesar Prof. Ikrar muncul ketika ia melihat degradasi demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, Jokowi bukan hanya gagal menjaga semangat demokrasi, tetapi juga justru membangkitkan kembali nepotisme yang dulu menjadi momok di era Orde Baru. Hal ini terlihat dari bagaimana Jokowi mencoba menjadikan anak-anaknya seperti Kaesang dan Bobby Nasution untuk terjun ke panggung politik.

Dalam wawancara tersebut, Prof. Ikrar tidak bisa menyembunyikan emosinya. Ia mengakui bahwa pandangannya terhadap Jokowi telah berubah drastis. Sosok yang dulu ia dukung kini dianggapnya telah lupa akan asal-usulnya dan orang-orang yang dulu membantunya mencapai kekuasaan. Dengan kata lain, Jokowi dianggap terlalu sibuk mengejar kekuasaan hingga mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Tags :

Recent Posts

Calon Independen dan Tantangan Ekonomi Indonesia

Politik·September 27, 2024September 27, 2024

Calon Independen dan Tantangan Ekonomi Indonesia

September 27, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah diskusi di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya bersama dengan Said Iqbal membahas dinamika politik dan ekonomi di Indonesia, terutama terkait dengan sistem presidensial yang abu-abu dan tantangan yang dihadapi oleh calon presiden independen. Eddy Wijaya mengawali dengan pertanyaan seputar sistem Pilpres dan kemungkinkan calon independen ikut serta dalam pemilihan presiden. Said Iqbal menjelaskan, meskipun calon independen sudah diizinkan, sistem yang berlaku di Indonesia masih tergantung pada kekuatan partai politik.

Menurut Said Iqbal, jika calon independen diperbolehkan, presiden yang terpilih kemungkinan akan menghadapi tantangan dalam hal dukungan legislatif. Sebab dalam sistem politik Indonesia yang semi-parlementer, legislatif dan eksekutif dipilih bersamaan, sehingga calon independen tidak memiliki cukup waktu untuk membangun basis partai di parlemen. Ini berbeda dengan sistem di negara lain seperti Prancis, di mana presiden terpilih lebih dulu, baru kemudian pemilihan legislatif diadakan, sehingga presiden dapat membentuk partai yang mendukung kebijakannya.

Sistem ini, menurut Said Iqbal, sering kali menempatkan presiden dalam posisi yang tergantung pada DPR untuk mendapatkan dukungan, terutama dalam pembentukan kebijakan. Meski secara konstitusi presiden tidak bergantung pada DPR, kenyataannya presiden tetap memerlukan koalisi dengan partai-partai untuk meloloskan kebijakan. Hal ini menyebabkan pembagian jatah-jatah menteri dan posisi strategis menjadi tak terelakkan.

Selain itu, Eddy Wijaya dan Said Iqbal juga membahas fenomena PHK yang melanda Indonesia. Said Iqbal, dengan latar belakangnya di bidang ekonomi, menyebut bahwa salah satu faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah penurunan daya beli, terutama di kalangan kelas menengah. Penurunan daya beli ini, menurutnya berkaitan erat dengan stagnasi upah dan gelombang PHK yang terjadi di berbagai sektor terutama di sektor industri.

Diskusi ini juga menyentuh aspek lain dari ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah yang dihadapi pengusaha bukan hanya soal upah pekerja, tetapi juga faktor-faktor eksternal seperti overhead cost dan regulasi yang membebani produksi. Ia mencontohkan bagaimana proses ekspor-impor di Indonesia seringkali terhambat oleh birokrasi, termasuk pungutan tidak resmi yang menambah beban pengusaha.

Selain itu, Eddy Wijaya juga menyoroti bahwa banyak pengusaha memilih untuk memindahkan produksi mereka ke negara-negara seperti Vietnam, yang dianggap lebih kompetitif dalam hal produktivitas dan regulasi. Said Iqbal menambahkan bahwa produktivitas di Indonesia tidak hanya soal sumber daya manusia, tetapi juga terkait dengan teknologi dan regulasi yang mendukung. Menurutnya, jika teknologi yang digunakan oleh industri di Indonesia tidak diperbarui, maka produktivitas akan tetap tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

Tags :

Recent Posts

Partai Buruh dan Tantangan Politik di Indonesia

Politik·September 26, 2024September 26, 2024

Partai Buruh dan Tantangan Politik di Indonesia

September 26, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Diskusi antara Eddy Wijaya dan Said Iqbal di podcast EdShareOn, menyuguhkan pandangan menarik mengenai dinamika politik Indonesia saat ini. Salah satu topik utama yang dibahas adalah bagaimana Anies Baswedan berpotensi membentuk partai baru dan bagaimana Partai Buruh berperan dalam membuka jalan bagi calon-calon kepala daerah dari latar belakang sederhana. Dalam diskusi tersebut, Said Iqbal bahkan sempat berseloroh bahwa Anies seharusnya bergabung dengan Partai Buruh untuk memajukan aspirasi politiknya.

Eddy Wijaya bertanya kepada Said Iqbal, “Kenapa Bung Ibal nggak ngajak aja Anies Baswedan masuk ke partai Buruh?”. Iqbal mengatakan jika ia pernah mengusulkan hal tersebut kepada Anies saat kunjungannya ke kantor Partai Buruh. Said Iqbal menggambarkan situasi politik ini dengan membandingkan perjalanan Emmanuel Macron di Prancis, yang berhasil menang sebagai presiden sebelum mendirikan partai barunya. Menurut Iqbal, peluang seperti ini dapat terjadi di Indonesia, namun dengan tantangan yang jauh lebih besar.

Tantangan utama yang disoroti Said Iqbal dalam diskusi ini adalah betapa sulitnya mendirikan partai politik di Indonesia. Menurutnya, verifikasi administratif dan faktual yang ketat menjadi hambatan besar, terutama untuk partai baru. Said Iqbal menjelaskan, bahwa banyak daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah kecil dan terpencil, mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup untuk partai baru seperti yang ingin didirikan oleh Anies.

Ia menegaskan bahwa mendirikan partai baru bukanlah soal mudah, terutama di negara sebesar Indonesia dengan keragaman politik dan geografis yang luas. Dalam hal ini, Partai Buruh menjadi contoh nyata bagaimana partai kecil bisa bertahan dan berkembang meski menghadapi banyak tantangan. Dengan dukungan yang kuat dari akar rumput, partai-partai seperti Partai Buruh mampu mencalonkan individu-individu yang mungkin tidak berasal dari kalangan elit, tetapi memiliki dukungan kuat dari masyarakat.

Diskusi ini juga menyinggung isu demokrasi yang sering kali dibajak oleh kepentingan politik tertentu. Said Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi harus memberikan ruang yang setara bagi semua pihak, tanpa adanya kekerasan atau praktik transaksional. Ia menyoroti kasus-kasus di mana calon independen dan partai kecil sulit bersaing karena koalisi besar yang sering kali mendominasi. Hal ini menyebabkan kotak kosong dalam beberapa Pilkada, yang mencerminkan kurangnya persaingan sehat di beberapa daerah.

Pada akhirnya, Said Iqbal menekankan bahwa cita-cita politik bukan semata-mata tentang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana memperjuangkan keyakinan dan prinsip yang diyakini. Dengan platform seperti EdShareOn, masyarakat dapat lebih memahami perjuangan partai-partai kecil seperti Partai Buruh dalam menciptakan keadilan politik di Indonesia.

Tags :

Recent Posts

Perjuangan Partai Buruh Mewujudkan Pilkada yang Adil

Politik·September 25, 2024September 25, 2024

Perjuangan Partai Buruh Mewujudkan Pilkada yang Adil

September 25, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah diskusi antara Eddy Wijaya dan Said Iqbal, topik yang diangkat adalah perubahan signifikan dalam aturan Pilkada, khususnya setelah Partai Buruh berhasil mengajukan judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Eddy Wijaya mengapresiasi langkah ini, yang membuat partai kecil tanpa kursi di parlemen, seperti Partai Buruh, kini dapat mencalonkan kepala daerah.

Said Iqbal, ketua Partai Buruh, menekankan bahwa ini bukan hanya tentang aturan teknis, tetapi tentang rasa keadilan. Dia mengatakan bahwa MK merespons kegelisahan banyak pihak, terutama partai kecil. “Kami minta MK untuk menyamakan syarat bagi partai politik dan calon perseorangan,” jelas Iqbal.

Eddy Wijaya dan Said Iqbal juga membahas penurunan ambang batas dukungan partai politik dalam Pilkada, dari 20% menjadi 6,5% suara sah nasional. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai-partai kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengajukan calon mereka. “Ini memberi banyak pilihan kepada rakyat,” kata Eddy Wijaya. Said Iqbal setuju dan menambahkan, “Demokrasi harus memberikan ruang bagi siapa pun untuk dipilih dan memilih.”

Diskusi ini juga menyinggung tentang perubahan batas usia calon kepala daerah, yang awalnya harus 30 tahun pada saat pelantikan, menjadi 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Iqbal menilai bahwa MK membuat keputusan ini atas dasar hati nurani, mengingat MK sebelumnya mendapat sorotan publik terkait batas usia cawapres. Perubahan ini menurut Iqbal, membuat Pilkada lebih demokratis dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak calon potensial.

Salah satu momen penting dalam diskusi ini adalah pembahasan tentang pencalonan Anies Baswedan. Eddy Wijaya menyoroti bahwa meskipun MK telah membuat perubahan yang signifikan, kenyataannya Anies Baswedan tidak dapat maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Said Iqbal menjelaskan bahwa Partai Buruh tetap konsisten mendukung Anies karena keinginan mayoritas rakyat Jakarta, berdasarkan hasil survei. Namun, keputusan politik dari partai-partai besar menghalangi jalan Anies untuk maju.

Pada akhirnya, Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan Partai Buruh bukanlah semata soal menang atau kalah. “Cita-cita kami adalah tentang keyakinan. Bukan soal hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Said Iqbal, Perjuangan Buruh dan Harapan Masa Depan

Politik·September 24, 2024September 24, 2024

Said Iqbal, Perjuangan Buruh dan Harapan Masa Depan

September 24, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah episode podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, tentang perjalanan panjang dan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia. Said Iqbal, yang telah aktif di dunia serikat buruh selama lebih dari tiga dekade, membagikan pemikirannya tentang bagaimana buruh tidak hanya perlu dilindungi dalam hal ekonomi, tetapi juga memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Said Iqbal menjelaskan bahwa gerakan buruh tidak hanya berhenti pada aksi-aksi demonstrasi, tetapi juga mencakup strategi lobi dan politik. “Kita memiliki konsep lobi, aksi, dan politik. Kami lobi DPR, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Jika lobi tidak membuahkan hasil, barulah kami mengadakan aksi,” jelasnya. Konsep ini, menurut Said, diambil dari pengalaman internasionalnya sebagai anggota ILO Governing Body, di mana ia terlibat dalam berbagai perundingan buruh di tingkat global.

Eddy Wijaya menyoroti betapa pentingnya keseimbangan antara tuntutan buruh dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Said Iqbal menjelaskan bahwa standar upah diatur dalam konvensi ILO Nomor 133, di mana kebutuhan dasar pekerja harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun, ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak perusahaan. “Jika perusahaan jujur dan transparan tentang kondisi keuangannya, buruh akan lebih memahami situasi tersebut. Kuncinya adalah saling percaya dan transparansi,” tegasnya.

Selain membahas strategi perjuangan buruh, Said Iqbal juga berbicara tentang kebangkitan kembali Partai Buruh yang ia pimpin. Meskipun Partai Buruh belum mendapatkan kursi di tingkat nasional, Said yakin bahwa partai ini akan semakin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya. “Kami tidak didukung oleh cukong atau bandar, kami hanya mengandalkan iuran dari anggota serikat buruh,” ungkap Said. Pengalaman dari negara-negara lain seperti Brasil dan Inggris mengajarkannya bahwa butuh waktu untuk membangun kekuatan politik yang berbasis pada gerakan buruh.

Melalui podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Said Iqbal juga menyampaikan visi Partai Buruh untuk membangun negara kesejahteraan. “Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” kata Said. Ia menekankan tiga prinsip utama yaitu kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan melalui jaminan sosial, dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan anggaran negara. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi perjuangan Partai Buruh untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat, terutama buruh, petani, dan nelayan.

Dengan optimisme yang kuat, Said Iqbal percaya bahwa pada pemilu 2029, Partai Buruh akan menjadi kekuatan politik yang lebih besar. “Kami yakin akan masuk ke papan tengah pada pemilu 2029 dan menjadi kekuatan dominan pada pemilu 2034,” ujarnya.

Tags :

Recent Posts

Iqbal Ramadhan Berharap Hukum sebagai Alat Keadilan Bukan Kekuasaan

Politik·September 12, 2024September 12, 2024

Iqbal Ramadhan Berharap Hukum sebagai Alat Keadilan Bukan Kekuasaan

September 12, 2024

Machica Mochtar. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Channel YouTube EdShareOn merupakan channel yang sering kali mengangkat isu-isu sosial dan keadilan, kali ini menghadirkan wawancara eksklusif antara Eddy Wijaya, pendiri EdShareOn, dengan Iqbal Ramadhan, seorang aktivis muda. Dalam wawancara ini, Iqbal berbicara mengenai pandangannya tentang peran hukum di Indonesia dan pengalamannya berhadapan langsung dengan ketidakadilan.

Iqbal Ramadhan memulai dengan menyampaikan pandangannya bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan sebaliknya, menjadi alat untuk memperkaya diri atau memperkuat kekuasaan. “Hukum itu kan salah satu tools atau alat untuk mencapai keadilan. Dia hanya menjadi alat tapi yang sering saya lihat justru sebaliknya hukum kemudian dijadikan alat untuk memperkaya diri, memperkuat kekuasaan dan sebagainya,” ungkap Iqbal. Ia menyoroti bagaimana hukum di Indonesia sering kali tidak berpihak pada masyarakat kecil, yang justru menjadi korban ketidakadilan.

Dalam wawancara tersebut, Eddy Wijaya menanyakan perasaan Iqbal saat harus berhadapan dengan hukum sebagai seorang warga biasa tanpa menggunakan pengaruh keluarganya, meskipun ia memiliki latar belakang yang dapat “melindungi” dirinya. Iqbal memilih untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya saat ia mengalami tindakan kekerasan, karena ia ingin merasakan bagaimana menjadi masyarakat biasa yang sering kali terpinggirkan oleh hukum. “Saya ingin tahu bagaimana rasanya ketika kita jadi masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang yang bagus itu yang baik kemudian kita tidak mempunyai keluarga yang berkuasa,” kata Iqbal.

Pengalaman tersebut tidaklah ringan, bahkan menyebabkan cedera fisik bagi Iqbal. Namun, ia tetap tegar dan tidak menyesali keputusannya. Dalam hal ini, sang ibu, Machica Mochtar juga mengungkapkan kekhawatirannya sebagai seorang ibu. Iqbal juga mengungkapkan bahwa meskipun pengalaman tersebut berat, ia tidak akan berhenti berjuang untuk keadilan.

“Iya masih tetap itu bagian dari partisipasi publik dan pemerintah dan DPR gitu perlu memang untuk tetap diawasi,” tegas Iqbal saat ditanya apakah ia akan terus melakukan aksi protes di masa depan.

Mengenai cita-citanya, Iqbal sejak kecil bercita-cita menjadi presiden, meskipun kini ia lebih realistis dan menganggapnya sebagai harapan, bukan cita-cita. Namun, Eddy Wijaya menyemangati Iqbal untuk terus berjuang dan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari ia bisa menjadi pemimpin yang membela rakyat kecil.

Iqbal saat ini tengah menyelesaikan pendidikan S2 hukum di Universitas Al Azhar dan berencana untuk melanjutkan pendidikannya lebih lanjut, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tergantung situasi. Baginya hukum adalah alat yang dapat membongkar ketidakadilan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Tags :

Recent Posts

Machica Mochtar Ungkap Kekhawatirannya Saat Iqbal Ramadhan Ikut Demonstrasi

Politik·September 11, 2024September 11, 2024

Machica Mochtar Ungkap Kekhawatirannya Saat Iqbal Ramadhan Ikut Demonstrasi

September 11, 2024

Machica Mochtar. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam wawancara eksklusif di podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Iqbal Ramadhan dan ibunya, Machica Mochtar membahas tentang mengenai pengalaman Iqbal saat mengikuti aksi demonstrasi yang berujung pada penahanannya oleh aparat keamanan. Meskipun situasi tersebut cukup menegangkan, Iqbal tetap tegar dan menunjukkan dedikasinya sebagai mahasiswa yang memperjuangkan kebenaran.

Machica Mochtar menceritakan kekhawatirannya ketika Iqbal tidak mengizinkannya ikut dalam demonstrasi tersebut. “Saya bilang saya ikut, anak saya nggak ngasih. ‘Nggak Bunda, nggak boleh ikut. Ini demonya keras.’ Jadi saya pikir anak saya nggak ngasih, ya sudah,” ungkap Machica.

Keteguhan hati Iqbal terlihat jelas saat ia menceritakan bagaimana dirinya menghadapi situasi di lapangan. Meski sempat mengalami kekerasan dan intimidasi, Iqbal tetap berusaha menjaga ketenangan dan fokus pada tujuan awalnya. “Sebenarnya kalau tahu atau nggaknya aku sudah sedikit lupa karena hantamannya terlalu banyak. Tapi seingat saya waktu saya berdiri jalan itu sudah mulai merasakan banyak air di hidung,” kata Iqbal saat mengenang momen tersebut.

Iqbal juga berbicara tentang peran penting mahasiswa dalam demokrasi. Baginya, demonstrasi adalah bagian dari partisipasi publik yang harus dilakukan dengan damai. “Kalau suka sebenarnya lebih tepatnya beberapa kali coba menyampaikan aspirasi ke jalan. Itu kan kalau menurut kami biasa mahasiswa bagian dari partisipasi publik,” jelasnya.

Peran Iqbal tidak hanya sebatas demonstran, tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi teman-temannya yang ditahan. “Ditahan baru kali ini, tapi sebelumnya kalau demo sama teman, teman itu ditahan saya yang dampingi,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan komitmen Iqbal untuk melindungi hak-hak rekan-rekannya serta memperjuangkan keadilan.

Di balik semua itu, ada satu pesan penting yang selalu disampaikan oleh Iqbal kepada ibunya dan juga kepada seluruh masyarakat. “Saat demonstrasi, hal yang paling utama adalah mengamankan diri kita sendiri ketika terjadi kerusuhan,” ujar Iqbal, mengingatkan bahwa keselamatan diri adalah prioritas.

Tags :

Recent Posts

Kronologi Iqbal Ramadhan Mengalami Kekerasan Saat Aksi Demonstrasi

Politik·September 10, 2024September 10, 2024

Kronologi Iqbal Ramadhan Mengalami Kekerasan Saat Aksi Demonstrasi

September 10, 2024

Iqbal Ramadhan. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Iqbal Ramadhan menceritakan pengalamannya saat mengikuti aksi demonstrasi. Iqbal Ramadhan menceritakan bagaimana ia menjadi korban kekerasan oleh oknum aparat keamanan ketika berusaha melindungi temannya yang terlibat dalam aksi tersebut.

Iqbal menceritakan bahwa saat demonstrasi berlangsung, situasi tiba-tiba menjadi kacau setelah pagar DPR RI jebol, yang menyebabkan massa aksi berhamburan masuk. “Pada saat itu, saya melihat ada perlawanan dari pihak aparat untuk mengamankan mungkin komplek DPR itu kemudian ada massa aksi yang lari keluar kemudian ada yang masuk lagi jadi tarik ulur gitu antara massa aksi dengan pihak keamanan,” ucap Iqbal.

Ia merasa khawatir akan keselamatan temannya, yang pada kejadian serupa tahun 2019, mengalami luka parah. Karena itu, ia memberanikan diri untuk memastikan kondisi temannya. Iqbal tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali.

“Akhirnya waktu itu saya coba memberanikan diri untuk masuk dan memastikan apakah itu teman saya benar atau bukan. Soalnya yang saya takutkan adalah ketika teman saya tertangkap bisa jadi mendapatkan apa kekerasan dari pihak keamanan. Karena sewaktu 2019 pernah salah satu teman dekat saya mengalami kepalanya pecah. Jadi sempat koma kalau tidak salah selama satu bulan,” tuturnya.

“Akhirnya saya coba memberanikan diri masuk, tidak lama setelah saya masuk tiba-tiba ada lemparan batu dari kedua belah pihak dari pihak keamanan dan juga pihak demonstran. Jadi aku coba mengamankan diri ke arah sebelah kiri karena titik lempar lemparan batunya itu kan ekskalasinya paling tinggi itu di gerbang yang rubuh. Kemudian tiba-tiba ada beberapa pihak keamanan yang mengejar saya. saya mutar balik badan sambil saya mengatakan ke demonstran lainnya pegangan-pegangan kita buat border. Upaya ini adalah untuk menunjukkan Kalau saya itu dengan kawan-kawan lainnya akan bersifat koperatif dan tidak melakukan perlawanan apapun,” lanjutnya.

Namun, hal ini tidak menghindarkannya dari kekerasan. Saat Iqbal meminta didampingi keluar karena khawatir akan keselamatannya, ia justru dipaksa jongkok, ditendang, dan dipukul oleh aparat yang tidak berseragam. “Ketika saya mengatakan ingin mendampingi teman, tiba-tiba ada salah satu pihak dari aparat keamanan yang menyuruh saya jongkok dan membuka celana. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada yang menarik rambut saya dari belakang terus menempeleng saya. Bahkan tidak lama justru sepatunya kakinya yang mengarah ke muka saya,” ungkapnya.

Tags :