Calon Independen dan Tantangan Ekonomi Indonesia

Politik·September 27, 2024September 27, 2024

Calon Independen dan Tantangan Ekonomi Indonesia

September 27, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah diskusi di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya bersama dengan Said Iqbal membahas dinamika politik dan ekonomi di Indonesia, terutama terkait dengan sistem presidensial yang abu-abu dan tantangan yang dihadapi oleh calon presiden independen. Eddy Wijaya mengawali dengan pertanyaan seputar sistem Pilpres dan kemungkinkan calon independen ikut serta dalam pemilihan presiden. Said Iqbal menjelaskan, meskipun calon independen sudah diizinkan, sistem yang berlaku di Indonesia masih tergantung pada kekuatan partai politik.

Menurut Said Iqbal, jika calon independen diperbolehkan, presiden yang terpilih kemungkinan akan menghadapi tantangan dalam hal dukungan legislatif. Sebab dalam sistem politik Indonesia yang semi-parlementer, legislatif dan eksekutif dipilih bersamaan, sehingga calon independen tidak memiliki cukup waktu untuk membangun basis partai di parlemen. Ini berbeda dengan sistem di negara lain seperti Prancis, di mana presiden terpilih lebih dulu, baru kemudian pemilihan legislatif diadakan, sehingga presiden dapat membentuk partai yang mendukung kebijakannya.

Sistem ini, menurut Said Iqbal, sering kali menempatkan presiden dalam posisi yang tergantung pada DPR untuk mendapatkan dukungan, terutama dalam pembentukan kebijakan. Meski secara konstitusi presiden tidak bergantung pada DPR, kenyataannya presiden tetap memerlukan koalisi dengan partai-partai untuk meloloskan kebijakan. Hal ini menyebabkan pembagian jatah-jatah menteri dan posisi strategis menjadi tak terelakkan.

Selain itu, Eddy Wijaya dan Said Iqbal juga membahas fenomena PHK yang melanda Indonesia. Said Iqbal, dengan latar belakangnya di bidang ekonomi, menyebut bahwa salah satu faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah penurunan daya beli, terutama di kalangan kelas menengah. Penurunan daya beli ini, menurutnya berkaitan erat dengan stagnasi upah dan gelombang PHK yang terjadi di berbagai sektor terutama di sektor industri.

Diskusi ini juga menyentuh aspek lain dari ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah yang dihadapi pengusaha bukan hanya soal upah pekerja, tetapi juga faktor-faktor eksternal seperti overhead cost dan regulasi yang membebani produksi. Ia mencontohkan bagaimana proses ekspor-impor di Indonesia seringkali terhambat oleh birokrasi, termasuk pungutan tidak resmi yang menambah beban pengusaha.

Selain itu, Eddy Wijaya juga menyoroti bahwa banyak pengusaha memilih untuk memindahkan produksi mereka ke negara-negara seperti Vietnam, yang dianggap lebih kompetitif dalam hal produktivitas dan regulasi. Said Iqbal menambahkan bahwa produktivitas di Indonesia tidak hanya soal sumber daya manusia, tetapi juga terkait dengan teknologi dan regulasi yang mendukung. Menurutnya, jika teknologi yang digunakan oleh industri di Indonesia tidak diperbarui, maka produktivitas akan tetap tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

Tags :

Recent Posts

Partai Buruh dan Tantangan Politik di Indonesia

Politik·September 26, 2024September 26, 2024

Partai Buruh dan Tantangan Politik di Indonesia

September 26, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Diskusi antara Eddy Wijaya dan Said Iqbal di podcast EdShareOn, menyuguhkan pandangan menarik mengenai dinamika politik Indonesia saat ini. Salah satu topik utama yang dibahas adalah bagaimana Anies Baswedan berpotensi membentuk partai baru dan bagaimana Partai Buruh berperan dalam membuka jalan bagi calon-calon kepala daerah dari latar belakang sederhana. Dalam diskusi tersebut, Said Iqbal bahkan sempat berseloroh bahwa Anies seharusnya bergabung dengan Partai Buruh untuk memajukan aspirasi politiknya.

Eddy Wijaya bertanya kepada Said Iqbal, “Kenapa Bung Ibal nggak ngajak aja Anies Baswedan masuk ke partai Buruh?”. Iqbal mengatakan jika ia pernah mengusulkan hal tersebut kepada Anies saat kunjungannya ke kantor Partai Buruh. Said Iqbal menggambarkan situasi politik ini dengan membandingkan perjalanan Emmanuel Macron di Prancis, yang berhasil menang sebagai presiden sebelum mendirikan partai barunya. Menurut Iqbal, peluang seperti ini dapat terjadi di Indonesia, namun dengan tantangan yang jauh lebih besar.

Tantangan utama yang disoroti Said Iqbal dalam diskusi ini adalah betapa sulitnya mendirikan partai politik di Indonesia. Menurutnya, verifikasi administratif dan faktual yang ketat menjadi hambatan besar, terutama untuk partai baru. Said Iqbal menjelaskan, bahwa banyak daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah kecil dan terpencil, mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup untuk partai baru seperti yang ingin didirikan oleh Anies.

Ia menegaskan bahwa mendirikan partai baru bukanlah soal mudah, terutama di negara sebesar Indonesia dengan keragaman politik dan geografis yang luas. Dalam hal ini, Partai Buruh menjadi contoh nyata bagaimana partai kecil bisa bertahan dan berkembang meski menghadapi banyak tantangan. Dengan dukungan yang kuat dari akar rumput, partai-partai seperti Partai Buruh mampu mencalonkan individu-individu yang mungkin tidak berasal dari kalangan elit, tetapi memiliki dukungan kuat dari masyarakat.

Diskusi ini juga menyinggung isu demokrasi yang sering kali dibajak oleh kepentingan politik tertentu. Said Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi harus memberikan ruang yang setara bagi semua pihak, tanpa adanya kekerasan atau praktik transaksional. Ia menyoroti kasus-kasus di mana calon independen dan partai kecil sulit bersaing karena koalisi besar yang sering kali mendominasi. Hal ini menyebabkan kotak kosong dalam beberapa Pilkada, yang mencerminkan kurangnya persaingan sehat di beberapa daerah.

Pada akhirnya, Said Iqbal menekankan bahwa cita-cita politik bukan semata-mata tentang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana memperjuangkan keyakinan dan prinsip yang diyakini. Dengan platform seperti EdShareOn, masyarakat dapat lebih memahami perjuangan partai-partai kecil seperti Partai Buruh dalam menciptakan keadilan politik di Indonesia.

Tags :

Recent Posts

Perjuangan Partai Buruh Mewujudkan Pilkada yang Adil

Politik·September 25, 2024September 25, 2024

Perjuangan Partai Buruh Mewujudkan Pilkada yang Adil

September 25, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah diskusi antara Eddy Wijaya dan Said Iqbal, topik yang diangkat adalah perubahan signifikan dalam aturan Pilkada, khususnya setelah Partai Buruh berhasil mengajukan judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Eddy Wijaya mengapresiasi langkah ini, yang membuat partai kecil tanpa kursi di parlemen, seperti Partai Buruh, kini dapat mencalonkan kepala daerah.

Said Iqbal, ketua Partai Buruh, menekankan bahwa ini bukan hanya tentang aturan teknis, tetapi tentang rasa keadilan. Dia mengatakan bahwa MK merespons kegelisahan banyak pihak, terutama partai kecil. “Kami minta MK untuk menyamakan syarat bagi partai politik dan calon perseorangan,” jelas Iqbal.

Eddy Wijaya dan Said Iqbal juga membahas penurunan ambang batas dukungan partai politik dalam Pilkada, dari 20% menjadi 6,5% suara sah nasional. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai-partai kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengajukan calon mereka. “Ini memberi banyak pilihan kepada rakyat,” kata Eddy Wijaya. Said Iqbal setuju dan menambahkan, “Demokrasi harus memberikan ruang bagi siapa pun untuk dipilih dan memilih.”

Diskusi ini juga menyinggung tentang perubahan batas usia calon kepala daerah, yang awalnya harus 30 tahun pada saat pelantikan, menjadi 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Iqbal menilai bahwa MK membuat keputusan ini atas dasar hati nurani, mengingat MK sebelumnya mendapat sorotan publik terkait batas usia cawapres. Perubahan ini menurut Iqbal, membuat Pilkada lebih demokratis dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak calon potensial.

Salah satu momen penting dalam diskusi ini adalah pembahasan tentang pencalonan Anies Baswedan. Eddy Wijaya menyoroti bahwa meskipun MK telah membuat perubahan yang signifikan, kenyataannya Anies Baswedan tidak dapat maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Said Iqbal menjelaskan bahwa Partai Buruh tetap konsisten mendukung Anies karena keinginan mayoritas rakyat Jakarta, berdasarkan hasil survei. Namun, keputusan politik dari partai-partai besar menghalangi jalan Anies untuk maju.

Pada akhirnya, Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan Partai Buruh bukanlah semata soal menang atau kalah. “Cita-cita kami adalah tentang keyakinan. Bukan soal hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Said Iqbal, Perjuangan Buruh dan Harapan Masa Depan

Politik·September 24, 2024September 24, 2024

Said Iqbal, Perjuangan Buruh dan Harapan Masa Depan

September 24, 2024

Said Iqbal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah episode podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, tentang perjalanan panjang dan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Indonesia. Said Iqbal, yang telah aktif di dunia serikat buruh selama lebih dari tiga dekade, membagikan pemikirannya tentang bagaimana buruh tidak hanya perlu dilindungi dalam hal ekonomi, tetapi juga memiliki kekuatan politik untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Said Iqbal menjelaskan bahwa gerakan buruh tidak hanya berhenti pada aksi-aksi demonstrasi, tetapi juga mencakup strategi lobi dan politik. “Kita memiliki konsep lobi, aksi, dan politik. Kami lobi DPR, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Jika lobi tidak membuahkan hasil, barulah kami mengadakan aksi,” jelasnya. Konsep ini, menurut Said, diambil dari pengalaman internasionalnya sebagai anggota ILO Governing Body, di mana ia terlibat dalam berbagai perundingan buruh di tingkat global.

Eddy Wijaya menyoroti betapa pentingnya keseimbangan antara tuntutan buruh dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Said Iqbal menjelaskan bahwa standar upah diatur dalam konvensi ILO Nomor 133, di mana kebutuhan dasar pekerja harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun, ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dari pihak perusahaan. “Jika perusahaan jujur dan transparan tentang kondisi keuangannya, buruh akan lebih memahami situasi tersebut. Kuncinya adalah saling percaya dan transparansi,” tegasnya.

Selain membahas strategi perjuangan buruh, Said Iqbal juga berbicara tentang kebangkitan kembali Partai Buruh yang ia pimpin. Meskipun Partai Buruh belum mendapatkan kursi di tingkat nasional, Said yakin bahwa partai ini akan semakin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya. “Kami tidak didukung oleh cukong atau bandar, kami hanya mengandalkan iuran dari anggota serikat buruh,” ungkap Said. Pengalaman dari negara-negara lain seperti Brasil dan Inggris mengajarkannya bahwa butuh waktu untuk membangun kekuatan politik yang berbasis pada gerakan buruh.

Melalui podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Said Iqbal juga menyampaikan visi Partai Buruh untuk membangun negara kesejahteraan. “Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” kata Said. Ia menekankan tiga prinsip utama yaitu kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan melalui jaminan sosial, dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan anggaran negara. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi perjuangan Partai Buruh untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat, terutama buruh, petani, dan nelayan.

Dengan optimisme yang kuat, Said Iqbal percaya bahwa pada pemilu 2029, Partai Buruh akan menjadi kekuatan politik yang lebih besar. “Kami yakin akan masuk ke papan tengah pada pemilu 2029 dan menjadi kekuatan dominan pada pemilu 2034,” ujarnya.

Tags :

Recent Posts

Iqbal Ramadhan Berharap Hukum sebagai Alat Keadilan Bukan Kekuasaan

Politik·September 12, 2024September 12, 2024

Iqbal Ramadhan Berharap Hukum sebagai Alat Keadilan Bukan Kekuasaan

September 12, 2024

Machica Mochtar. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Channel YouTube EdShareOn merupakan channel yang sering kali mengangkat isu-isu sosial dan keadilan, kali ini menghadirkan wawancara eksklusif antara Eddy Wijaya, pendiri EdShareOn, dengan Iqbal Ramadhan, seorang aktivis muda. Dalam wawancara ini, Iqbal berbicara mengenai pandangannya tentang peran hukum di Indonesia dan pengalamannya berhadapan langsung dengan ketidakadilan.

Iqbal Ramadhan memulai dengan menyampaikan pandangannya bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan sebaliknya, menjadi alat untuk memperkaya diri atau memperkuat kekuasaan. “Hukum itu kan salah satu tools atau alat untuk mencapai keadilan. Dia hanya menjadi alat tapi yang sering saya lihat justru sebaliknya hukum kemudian dijadikan alat untuk memperkaya diri, memperkuat kekuasaan dan sebagainya,” ungkap Iqbal. Ia menyoroti bagaimana hukum di Indonesia sering kali tidak berpihak pada masyarakat kecil, yang justru menjadi korban ketidakadilan.

Dalam wawancara tersebut, Eddy Wijaya menanyakan perasaan Iqbal saat harus berhadapan dengan hukum sebagai seorang warga biasa tanpa menggunakan pengaruh keluarganya, meskipun ia memiliki latar belakang yang dapat “melindungi” dirinya. Iqbal memilih untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya saat ia mengalami tindakan kekerasan, karena ia ingin merasakan bagaimana menjadi masyarakat biasa yang sering kali terpinggirkan oleh hukum. “Saya ingin tahu bagaimana rasanya ketika kita jadi masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang yang bagus itu yang baik kemudian kita tidak mempunyai keluarga yang berkuasa,” kata Iqbal.

Pengalaman tersebut tidaklah ringan, bahkan menyebabkan cedera fisik bagi Iqbal. Namun, ia tetap tegar dan tidak menyesali keputusannya. Dalam hal ini, sang ibu, Machica Mochtar juga mengungkapkan kekhawatirannya sebagai seorang ibu. Iqbal juga mengungkapkan bahwa meskipun pengalaman tersebut berat, ia tidak akan berhenti berjuang untuk keadilan.

“Iya masih tetap itu bagian dari partisipasi publik dan pemerintah dan DPR gitu perlu memang untuk tetap diawasi,” tegas Iqbal saat ditanya apakah ia akan terus melakukan aksi protes di masa depan.

Mengenai cita-citanya, Iqbal sejak kecil bercita-cita menjadi presiden, meskipun kini ia lebih realistis dan menganggapnya sebagai harapan, bukan cita-cita. Namun, Eddy Wijaya menyemangati Iqbal untuk terus berjuang dan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari ia bisa menjadi pemimpin yang membela rakyat kecil.

Iqbal saat ini tengah menyelesaikan pendidikan S2 hukum di Universitas Al Azhar dan berencana untuk melanjutkan pendidikannya lebih lanjut, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tergantung situasi. Baginya hukum adalah alat yang dapat membongkar ketidakadilan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Tags :

Recent Posts

Machica Mochtar Ungkap Kekhawatirannya Saat Iqbal Ramadhan Ikut Demonstrasi

Politik·September 11, 2024September 11, 2024

Machica Mochtar Ungkap Kekhawatirannya Saat Iqbal Ramadhan Ikut Demonstrasi

September 11, 2024

Machica Mochtar. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam wawancara eksklusif di podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Iqbal Ramadhan dan ibunya, Machica Mochtar membahas tentang mengenai pengalaman Iqbal saat mengikuti aksi demonstrasi yang berujung pada penahanannya oleh aparat keamanan. Meskipun situasi tersebut cukup menegangkan, Iqbal tetap tegar dan menunjukkan dedikasinya sebagai mahasiswa yang memperjuangkan kebenaran.

Machica Mochtar menceritakan kekhawatirannya ketika Iqbal tidak mengizinkannya ikut dalam demonstrasi tersebut. “Saya bilang saya ikut, anak saya nggak ngasih. ‘Nggak Bunda, nggak boleh ikut. Ini demonya keras.’ Jadi saya pikir anak saya nggak ngasih, ya sudah,” ungkap Machica.

Keteguhan hati Iqbal terlihat jelas saat ia menceritakan bagaimana dirinya menghadapi situasi di lapangan. Meski sempat mengalami kekerasan dan intimidasi, Iqbal tetap berusaha menjaga ketenangan dan fokus pada tujuan awalnya. “Sebenarnya kalau tahu atau nggaknya aku sudah sedikit lupa karena hantamannya terlalu banyak. Tapi seingat saya waktu saya berdiri jalan itu sudah mulai merasakan banyak air di hidung,” kata Iqbal saat mengenang momen tersebut.

Iqbal juga berbicara tentang peran penting mahasiswa dalam demokrasi. Baginya, demonstrasi adalah bagian dari partisipasi publik yang harus dilakukan dengan damai. “Kalau suka sebenarnya lebih tepatnya beberapa kali coba menyampaikan aspirasi ke jalan. Itu kan kalau menurut kami biasa mahasiswa bagian dari partisipasi publik,” jelasnya.

Peran Iqbal tidak hanya sebatas demonstran, tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi teman-temannya yang ditahan. “Ditahan baru kali ini, tapi sebelumnya kalau demo sama teman, teman itu ditahan saya yang dampingi,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan komitmen Iqbal untuk melindungi hak-hak rekan-rekannya serta memperjuangkan keadilan.

Di balik semua itu, ada satu pesan penting yang selalu disampaikan oleh Iqbal kepada ibunya dan juga kepada seluruh masyarakat. “Saat demonstrasi, hal yang paling utama adalah mengamankan diri kita sendiri ketika terjadi kerusuhan,” ujar Iqbal, mengingatkan bahwa keselamatan diri adalah prioritas.

Tags :

Recent Posts

Kronologi Iqbal Ramadhan Mengalami Kekerasan Saat Aksi Demonstrasi

Politik·September 10, 2024September 10, 2024

Kronologi Iqbal Ramadhan Mengalami Kekerasan Saat Aksi Demonstrasi

September 10, 2024

Iqbal Ramadhan. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Iqbal Ramadhan menceritakan pengalamannya saat mengikuti aksi demonstrasi. Iqbal Ramadhan menceritakan bagaimana ia menjadi korban kekerasan oleh oknum aparat keamanan ketika berusaha melindungi temannya yang terlibat dalam aksi tersebut.

Iqbal menceritakan bahwa saat demonstrasi berlangsung, situasi tiba-tiba menjadi kacau setelah pagar DPR RI jebol, yang menyebabkan massa aksi berhamburan masuk. “Pada saat itu, saya melihat ada perlawanan dari pihak aparat untuk mengamankan mungkin komplek DPR itu kemudian ada massa aksi yang lari keluar kemudian ada yang masuk lagi jadi tarik ulur gitu antara massa aksi dengan pihak keamanan,” ucap Iqbal.

Ia merasa khawatir akan keselamatan temannya, yang pada kejadian serupa tahun 2019, mengalami luka parah. Karena itu, ia memberanikan diri untuk memastikan kondisi temannya. Iqbal tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali.

“Akhirnya waktu itu saya coba memberanikan diri untuk masuk dan memastikan apakah itu teman saya benar atau bukan. Soalnya yang saya takutkan adalah ketika teman saya tertangkap bisa jadi mendapatkan apa kekerasan dari pihak keamanan. Karena sewaktu 2019 pernah salah satu teman dekat saya mengalami kepalanya pecah. Jadi sempat koma kalau tidak salah selama satu bulan,” tuturnya.

“Akhirnya saya coba memberanikan diri masuk, tidak lama setelah saya masuk tiba-tiba ada lemparan batu dari kedua belah pihak dari pihak keamanan dan juga pihak demonstran. Jadi aku coba mengamankan diri ke arah sebelah kiri karena titik lempar lemparan batunya itu kan ekskalasinya paling tinggi itu di gerbang yang rubuh. Kemudian tiba-tiba ada beberapa pihak keamanan yang mengejar saya. saya mutar balik badan sambil saya mengatakan ke demonstran lainnya pegangan-pegangan kita buat border. Upaya ini adalah untuk menunjukkan Kalau saya itu dengan kawan-kawan lainnya akan bersifat koperatif dan tidak melakukan perlawanan apapun,” lanjutnya.

Namun, hal ini tidak menghindarkannya dari kekerasan. Saat Iqbal meminta didampingi keluar karena khawatir akan keselamatannya, ia justru dipaksa jongkok, ditendang, dan dipukul oleh aparat yang tidak berseragam. “Ketika saya mengatakan ingin mendampingi teman, tiba-tiba ada salah satu pihak dari aparat keamanan yang menyuruh saya jongkok dan membuka celana. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada yang menarik rambut saya dari belakang terus menempeleng saya. Bahkan tidak lama justru sepatunya kakinya yang mengarah ke muka saya,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Soleman B. Ponto, Membedah Peran Intelijen dan Tantangan Politik di Indonesia

Politik·September 6, 2024September 6, 2024

Soleman B. Ponto, Membedah Peran Intelijen dan Tantangan Politik di Indonesia

September 6, 2024

Soleman B. Ponto. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya berbincang dengan Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Pada kesempatan tersebut, Soleman B. Ponto memberikan pandangan mendalam mengenai peran intelijen dan dinamika politik di Indonesia, khususnya menjelang peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran.

Ketika ditanya mengenai kondisi intelijen Indonesia saat ini, Soleman B. Ponto menekankan bahwa menilai keberhasilan intelijen bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, penilaian hanya bisa dilakukan oleh atasan yang memberikan perintah langsung kepada agen intelijen. “Intelijen bekerja berdasarkan Unsur Utama Keterangan (UUK) yang diberikan oleh atasan kepada intelijennya. Yang tahu berhasil atau tidak adalah pimpinannya,” jelasnya.

Soleman juga menyoroti pentingnya memberikan apa yang diminta oleh atasan, tanpa melebihi atau mengurangi. “Misalkan atasan minta kambing, ya kita kasih kambing, tidak boleh kita kasih sapi,” tambahnya.

Perbincangan ini juga menyentuh dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada. Soleman B. Ponto mengingatkan bahwa proses demokrasi yang baik harus berjalan sesuai aturan yang telah disepakati. “Ketika MK sudah memutuskan sesuatu, seharusnya itu yang diikuti, bukan malah mencoba bergerilya dengan keputusan lain,” tegasnya.

Mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang, Soleman memberikan pandangan yang seimbang. Menurutnya, efektivitas pemerintahan akan sangat bergantung pada bagaimana keduanya mengelola pemerintah dan memimpin intelijen. Namun, dia juga menekankan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo sebagai mantan militer akan berbeda signifikan dari gaya kepemimpinan sipil seperti Jokowi. “Orang akan bekerja berdasarkan di mana dia dibesarkan dan dipengaruhi oleh lingkungannya,” ujarnya.

Soleman juga menjelaskan bahwa perbedaan antara kepemimpinan militer dan sipil tidak bisa dihindari. Kepemimpinan militer yang lebih tegas dan terstruktur bisa membawa perubahan, namun bisa juga menimbulkan resistensi dari kalangan sipil yang terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel. “Bagi aku, ya senang karena kita militer. Tapi bagi orang sipil mungkin kok diperintah-perintah kayak begitu enggak bisa, ya memang itu risiko,” tambah Soleman.

Tags :

Recent Posts

Soleman B. Ponto, Tantangan Penegakan Hukum di Laut

Politik·September 5, 2024September 5, 2024

Soleman B. Ponto, Tantangan Penegakan Hukum di Laut

September 5, 2024

Soleman B. Ponto. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara eksklusif di podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, memberikan pandangan tajam mengenai permasalahan dan tantangan penegakan hukum di laut Indonesia. Berdasarkan pengalamannya di Angkatan Laut dan pemahamannya yang mendalam mengenai hukum kelautan, Ponto menyoroti berbagai isu yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Menurut Ponto, masalah utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah belum adanya satu otoritas tunggal yang berfungsi sebagai koordinator. Pasal 277 Ayat 2 dari Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebenarnya telah mengamanatkan pembentukan koordinator penegakan hukum di laut. “Di laut itu banyak pelanggaran, setiap pelanggaran ada undang-undangnya masing-masing,” jelas Ponto, seraya menambahkan bahwa pelanggaran tersebut bisa mencakup berbagai aspek seperti perikanan, penyelundupan, hingga masalah imigrasi.

Ia menegaskan pentingnya pembentukan Indonesia Coast Guard sebagai koordinator penegakan hukum, yang hingga kini belum terwujud. Padahal, menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan transformasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Indonesia Coast Guard sejak tahun 2014. “Presiden sudah perintahkan, tapi sampai hari ini belum terjadi,” ungkap Ponto.

Soleman B. Ponto juga menyoroti dampak ekonomi dari ketidakpastian hukum di laut, terutama bagi industri pelayaran dan asuransi. Ia mencontohkan bahwa penahanan kapal di tengah laut, apalagi jika kapal tersebut membawa muatan mudah rusak seperti es atau es krim, dapat menimbulkan kerugian besar. “Kalau asuransi naik, air putih pun jadi mahal gara-gara penegakan hukum di laut tidak benar,” tuturnya.

Ponto juga mengkritisi penggunaan istilah Pengawas Pelayaran dalam revisi terbaru undang-undang terkait. Ia menegaskan bahwa di tingkat internasional, istilah yang tepat adalah Coast Guard, bukan pengawas pelayaran, yang menurutnya tidak dikenal dalam terminologi maritim internasional.

Terkait illegal fishing, Ponto menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan memiliki undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan antara kapal pengangkut barang dan kapal penangkap ikan, serta perlunya izin bagi kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. “Penangkapan atas kapal ikan bukan karena dia asing atau domestik, tapi karena dia tidak punya izin penangkapan ikan,” tegas Ponto.

Ketika ditanya mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang populer di masa Menteri Susi Pudjiastuti, Ponto dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak efektif dan merugikan lingkungan. “Berapa banyak telur ikan yang akan mati akibat ledakan itu? Kita membunuh diri sendiri dengan meledakkan kapal,” ujarnya dengan penuh keprihatinan. Ia menyarankan agar kapal-kapal pelanggar hukum sebaiknya dilelang atau dimanfaatkan untuk patroli, daripada dihancurkan.

Ponto juga menyoroti pentingnya mengikuti aturan internasional dalam penegakan hukum maritim. Ia mencontohkan bahwa tindakan barbar seperti penenggelaman kapal justru bisa merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang beradab harus memperlihatkan sikap yang sesuai dengan hukum dan norma internasional.

Tags :

Recent Posts

Soleman B. Ponto Mengupas Soal Kebocoran Data Nasional dan Judol

Politik·September 4, 2024September 4, 2024

Soleman B. Ponto Mengupas Soal Kebocoran Data Nasional dan Judol

September 4, 2024

Soleman B. Ponto. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, Soleman B. Ponto, berbicara tentang sejumlah isu penting yang sedang hangat diperbincangkan, termasuk kebocoran data nasional dan perjudian online. Dalam wawancara tersebut, Soleman memberikan pandangan kritis dan berwawasan, yang menyoroti masalah keamanan data serta upaya pencegahan terhadap ancaman cyber dan perjudian online.

Eddy Wijaya membuka diskusi dengan membahas kebocoran data yang melibatkan Pusat Data Nasional (PDN) dan kemungkinan bocornya data intelijen yang dijual di dark web. Soleman, yang skeptis terhadap klaim bocornya data intelijen, menyoroti bahwa masalah sebenarnya adalah ketidakamanan data yang disimpan di tempat yang seharusnya sementara, bukan di PDN yang sepenuhnya siap. Ia menekankan pentingnya memiliki pengawasan independen untuk memastikan keamanan data di PDN, mengingat bahwa tanpa pengawasan yang memadai, kebocoran data mungkin terjadi karena kelemahan dalam sistem.

Soleman juga menjelaskan metode-metode keamanan yang digunakan selama masa jabatannya, termasuk penggunaan komputer yang sepenuhnya terputus dari jaringan untuk menjaga kerahasiaan data. Menurutnya, data yang paling penting tidak mudah diakses oleh pihak luar, dan data yang bocor biasanya adalah data administratif yang kurang penting.

Pembicaraan berlanjut ke isu lain yang tak kalah penting, yaitu judi online. Eddy Wijaya menanyakan pandangan Soleman tentang meningkatnya jumlah korban judi online di Indonesia. Soleman menjawab dengan tegas bahwa mereka yang disebut sebagai korban sebenarnya adalah pelaku yang sadar akan risiko yang diambil.

Soleman B. Ponto mengkritik bahwa judi online telah diatur dengan sistem yang dirancang untuk membuat pemain kalah lebih banyak daripada menang. Soleman juga mengungkapkan pesimismenya terhadap upaya pemerintah untuk menghentikan judi online, mengingat perputaran uang yang besar dan peminat yang datang dari seluruh dunia.

Tags :