Dalam diskusi ini, Eddy Wijaya kemudian menyoroti reputasi Polri yang menurut data indeks Mundi disebut sebagai institusi dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara. Menanggapi hal ini, Novel mengungkapkan bahwa tugas pemberantasan korupsi di dalam Polri sendiri bukan bagian dari tanggung jawab Satgas yang ia pimpin, tetapi dipercayakan kepada Propam dan Itwasum. Novel menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan reformasi menyeluruh agar lembaga penegak hukum dapat menjadi teladan yang baik di mata publik.

Topik selanjutnya menyoroti kondisi internal KPK dan lemahnya komitmen pimpinan KPK dalam memberantas korupsi. Novel secara terbuka membahas sejumlah kasus yang tidak terselesaikan di lembaga tersebut, seperti kasus suap yang melibatkan oknum penyidik KPK. Ia menyebutkan bahwa KPK seharusnya mengusut tuntas fakta-fakta di persidangan yang terkuak dalam beberapa kasus korupsi, namun kurangnya niat dari pimpinan membuat banyak kasus besar tidak dilanjutkan. Menurut Novel, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan KPK masih memiliki tantangan besar dalam membangun integritas lembaga.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah soal suap. Menurut Novel, memberikan suap kepada pejabat adalah bentuk kejahatan terhadap pejabat itu sendiri. Ini merupakan bagian dari KUHP Pasal 209 yang menyatakan bahwa memberi suap kepada pejabat adalah tindakan kriminal yang merusak martabat pejabat tersebut. Namun di lapangan, realitasnya justru sebaliknya. Sangat jarang ada pejabat yang melaporkan suap yang diterima, menunjukkan bahwa budaya menerima suap telah mendarah daging.

Dalam diskusi tersebut, Eddy Wijaya menanyakan mengenai perbedaan antara suap dan gratifikasi, serta apakah ada ruang bagi tanda terima kasih kepada pejabat. Novel menjelaskan bahwa dalam undang-undang, suap terbagi menjadi dua jenis yaitu suap sebelum tindakan yang disebut pemberian, dan suap setelah tindakan yang disebut hadiah. Kedua jenis ini sama-sama dilarang. “Bahkan tanda terima kasih pun bisa dianggap sebagai suap,” tegas Novel.

Novel juga menyoroti pentingnya soliditas dalam lembaga penegakan hukum. Ia menyebut bahwa Kejaksaan Agung, di bawah pimpinan Sanitiar Burhanuddin, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Namun menurut Novel, upaya ini tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.

Eddy Wijaya kemudian menanyakan pandangan Novel tentang bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia terkesan stagnan, meskipun KPK sudah dibentuk sejak era Presiden Megawati. Novel menjawab bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan politik yang kuat. Menurutnya, pemberantasan korupsi memerlukan political will dari pemerintah, terutama dari Presiden, untuk benar-benar memimpin perjuangan melawan korupsi.

Pria kelahiran Semarang, 22 Juni 1977 tersebut lantas menyesalkan pernyataan pegawai KPK yang langsung menyimpulkan kasus private jet Kaesang bukan termasuk gratifikasi. Novel menilai perlu pengusutan lebih dalam dari latar belakang Kaesang sebagai anak seorang penyelenggara negara dalam hal ini Presiden Jokowi.

“Ada beberapa statement dari KPK salah satunya Deputi Pencegahan KPK yang mengatakan Kaesang ini swasta bukan penyelenggara negara. Saya bingung, wah, sepertinya dia tidak paham soal gratifikasi,” kata dia.

Dari 230 capim KPK, terdapat dua pimpinan KPK periode 2019-2024 yang lolos hingga 20 besar yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak. Namun pada akhirnya yang masuk 10 besar adalah Johanis Tanak. Keduanya sempat menuai sorotan karena pernah diperiksa Dewan Pengawas KPK karena diduga melanggar etik.

Gufron disanksi etik tingkat sedang karena terbukti penggunaan pengaruh dalam mutasi seorang ASN di Kementerian Pertanian saat KPK mengusut kasus suap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sementara Johanis Tanak terkait chat-nya dengan pejabat Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite saat KPK juga menyelidiki kasus di lembaga tersebut. Kendati belakangan, Dewas KPK menyatakan Tanak tidak terbukti bersalah.

“Walaupun dalam putusannya itu dikatakan tidak bisa dibuktikan karena alat buktinya dihapus, harusnya kan, tidak serta merta dianggap sebagai bukan persoalan. Dan harusnya panitia seleksi tanya ke Dewas KPK, sebenarnya faktanya bagaimana sih? Dengan begitu akan mendapatkan input yang lengkap,” kata Novel menyoroti kasus Johanis Tanak.