Lebih lanjut, Oegroseno menjelaskan skenario simulasi penanganan massa. Menurutnya, tahap pertama cukup dihadiri oleh Sabhara, sementara Brimob dapat bersiap di sekitar lokasi jika diperlukan. Ketika situasi memanas, Brimob akan turun dengan prosedur yang jelas, mulai dari memberi peringatan hingga tindakan paksa jika massa melanggar hukum. Eddy Wijaya sepakat bahwa tahapan ini dapat meminimalisasi bentrokan dan memperkuat kesan positif polisi di mata masyarakat.

Mengenai kehadiran polisi wanita (polwan) dalam pengamanan, Oegroseno menganggap bahwa peran mereka harus lebih fokus pada pendekatan komunikasi, bukan fisik. Eddy menanggapi bahwa kehadiran polwan sebenarnya penting sebagai penengah, tetapi memang cara pendekatannya perlu ditingkatkan agar sesuai dengan tugas kepolisian sebagai pelindung.

Eddy Wijaya juga mempertanyakan bukti-bukti yang dipakai untuk menetapkan tersangka. Oegroseno menyebut bahwa barang-barang seperti botol, bambu, dan batu yang ditemukan di tempat kejadian, tidak mengandung bukti konkret seperti darah, yang bisa mengaitkannya dengan tindak kriminal. “Barang bukti yang tidak relevan hanya akan memperkeruh fakta sebenarnya,” ungkap Oegroseno.

Eddy Wijaya juga mengangkat isu penangkapan delapan orang terduga pelaku yang kemungkinan adalah korban salah tangkap. Oegroseno setuju bahwa tindakan tersebut kurang mempertimbangkan bukti dan lebih berdasar pada asumsi. Kasus ini seharusnya, menurut Oegroseno, ditangani dengan investigasi ilmiah seperti scientific crime investigation agar hasilnya benar-benar adil.

Selain itu, Oegroseno menyoroti perlunya sikap kepolisian yang lebih persuasif dalam menangani situasi konflik, seperti peristiwa tawuran atau kerusuhan. Menurutnya, pendekatan represif yang menggunakan senjata atau kendaraan berisirine malah sering membuat masyarakat merasa cemas dan tidak nyaman. Ia berpendapat bahwa polisi bisa mengambil langkah lebih damai, seperti memakai pengeras suara dan mengedepankan himbauan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. “Memprioritaskan keselamatan warga di sekitar, bahkan pelaku kriminal sekalipun, adalah bagian dari tugas polisi untuk melindungi nyawa manusia,” ujar Oegroseno.

Menanggapi berbagai insiden yang berakhir dengan korban jiwa, Eddy bertanya mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang ideal dalam menghadapi kerusuhan. Oegroseno menjelaskan bahwa polisi seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih humanis. Ia mencontohkan pengalaman pelatihannya di Amerika Serikat, di mana tujuan utama polisi adalah menyelamatkan semua nyawa di lokasi, baik dari pelaku maupun korban. “Keberhasilan polisi adalah saat masyarakat merasa aman dengan kehadiran polisi, bukan takut,” katanya.

Kasus Vina Dewi atau Vina Cirebon bermula dari kematiannya beserta sang kekasih Muhammad Rizky atau Eky di sebuah jembatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 11 orang menjadi terpidana dalam kasus ini, namun mereka kini mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena mengaku bukan pelaku. Polisi juga menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka baru, tapi sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli 2024 menyatakan Pegi tidak terbukti terlibat.

Oegroseno menyatakan kasus ini cacat sejak awal karena penyidik tidak bisa membuktikan keterlibatan para pelaku. Polisi hanya mengantongi keterangan saksi yang tidak didukung bukti lainnya dalam kasus tersebut. “Barang bukti juga tidak mengarah pada peristiwa pembunuhan,” kata dia.

Revisi UU tentang Polri tengah bergulir di DPR RI. Beleid yang merupakan inisiatif DPR RI mengatur sejumlah isu strategis. Misalnya pada pasal 14 tentang pengawasan, pengamanan ruang siber, dan penyadapan. Ada pula pasal 16 tentang penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber.

Pasal-pasal inilah yang menjadi polemik di masyarakat karena dianggap menjadikan Polri sebagai “lembaga superbody”, atau memiliki kewenangan sangat besar tapi minim pengawasan. Bahkan dituduh bakal memberangus kebebasan berekspresi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun pembahasan RUU ini ditunda hingga DPR periode 2024-2029 berjalan efektif.