Wijayanto Samirin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar menjaga cara komunikasinya dalam mengomentari pernyataan para petinggi negara maupun kebijakan lembaga lain. Ia menilai komentar bernada kritik yang seringkali dilontarkan Menkeu Purbaya sebelum ini dapat merusak hubungannya dengan para elit di Indonesia sehingga tidak mendapat dukungan dalam kinerjanya.
“Yang harus dijaga dan harus kita ingatkan terus ke Pak Purbaya supaya beliau sukses adalah support dari elit yang lain, menteri yang lain, BUMN, karena mereka adalah partner untuk bekerja bareng. Mengkritik kebijakan boleh, tetapi menurut saya caranya harus lebih soft dan ada beberapa hal yang sebaiknya didiskusikan di ruang tertutup,” ujar Wija saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurut Wija, seorang Menkeu merupakan pejabat penting yang harus menjaga sinergi dengan para pemangku kebijakan agar persoalan keuangan negara seperti pajak maupun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan normal. “Menteri Keuangan di sebuah kesebelasan itu ibarat striker. Kalau penerimaan pajak tidak tercapai, dia akan dimarahi. Kalau defisit APBN melebihi target, dia akan dihujat. Kalau spending tidak tepat sasaran dia akan dihujat. Nah, dia (Menkeu) bisa mewujudkan itu ketika menteri-menteri yang lain, gubernur-gubernur itu bergerak sinergis,” katanya.
Menkeu Purbaya sering menjadi sorotan publik akibat komentarnya yang dinilai kontroversial dalam menanggapi saran atau kritikan dari berbagai pihak. Misalnya saat merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal penarikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga sempat bersinggungan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai disebut keliru dalam membeberkan harga subsidi gas elpiji dan BBM yang seharusnya diterima masyarakat. Belum lagi komentar Menkeu Purbaya yang menyebut Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini perlu belajar lagi saat Didik mengkritik penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara).
Wija mengatakan, para pejabat mempunyai latar belakang masing-masing yang harus diperhatikan sebelum Menkeu Purbaya memberikan komentar, agar tidak menjadi polemik bahkan menyinggung perasaan. “Sehingga harus dikurangi serangan-serangan atau statement- statement ke menteri yang lain. Anyway, birokrasi ini isinya adalah orang-orang, bukan robot, bukan komputer, Mereka punya preferensi, ada emosi dan perasaan. Tapi saya melihat beliau (Menkeu Purbaya) akan cepat belajar,” kata Ketua Yayasan Universitas Paramadina tersebut.
Kendati demikian, Penasehat Ekonomi Gubernur DKI Jakarta 2019-2022 itu menjelaskan, Menkeu Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati tersebut berhasil mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu membuat posisi Menkeu Purbaya semakin diuntungkan karena ia tidak perlu mencari dukungan orang lain saat menerapkan suatu kebijakan. “Dalam konteks Pak Purbaya tentunya kita berharap ya, harapan yang begitu tinggi dari masyarakat ini bisa diwujudkan suatu ketika nanti. Tapi fakta bahwa beliau membawa angin segar, bahwa banyak masyarakat memberikan dukungan, respons positif itu modal luar biasa,” kata Wija.
Oleh karena itu, Wija berharap Menkeu Purbaya lebih berhati-hati menyampaikan komentarnya apalagi yang berkaitan dengan kinerja para pejabat negara lainnya. “Saya yakin, saya melihat sendiri beliau (Menkeu Purbaya) mau kok belajar, jadi statement-statement spontan itu mulai berkurang. Dan saya harapkan ke depan makin banyak diskusi-diskusi internal dengan elit yang lain sehingga tidak perlu ada diskursus di publik,” ucapnya.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengibaratkan sejumlah program unggulan Pemerintah Pusat layaknya ‘penumpang gemuk bus’ yang memonopoli ruang fiskal dalam APBN 2025. Menurutnya, program unggulan tersebut telah menekan program pemerintah yang lain sehingga mengalami pemotongan anggaran.
“Tiba-tiba ada penumpang gemuk masuk mengisi ruang fiskal itu, bahkan kemudian menggencet penumpang yang lain. Orang gemuk itu ya, program-program prioritas yang mahal (misalnya) MBG yang Rp335 triliun, kemudian koperasi desa yang Rp240 triliun walaupun itu pinjaman, kemudian program 3 juta rumah, juga anggaran TNI, anggaran polisi yang membengkak,” kata Wija kepada Eddy Wijaya.
Ekonom kelahiran Yogyakarta, 21 Agustus 1971 itu menjelaskan, program pemerintah yang anggarannya terpotong sebagai dampak dari program unggulan tersebut misalnya Pendidikan Nasional maupun dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu memicu protes dari berbagai pengamat termasuk praktisi pendidikan hingga kepala daerah. “Jadi pendidikan dalam konteks ‘bus’ tadi adalah salah satu penumpang yang tertekan,” kata Wija. “Termasuk 18 provinsi yang gubernurnya datang ke Pak Purbaya (untuk mengkritik pemotongan TKD)” ujarnya.
Wija menjelaskan, masalah tersebut diperumit dengan beratnya kondisi fiskal tahun ini akibat merosotnya perekonomian masyarakat. Yang mana, ruang fiskal dari APBN berada di kisaran 10 sampai 11 persen dari total spending, atau sekiar Rp370 triliun. “Situasi fiskal tahun ini berat. Jadi hingga Agustus (2025) penerimaan negara turun sekitar 7 atau 8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya ini situasi abnormal,” ucapnya.
Padahal ruang fiskal tersebut, Wija menjelaskan, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemajuan negara dengan berbagai program yang kreatif. “Ruang fiskal ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk berinovasi, melakukan hal-hal yang kreatif, untuk meningkatkan daya saing, merespons kompetisi global maupun program-program out of the box, dan lain sebagainya,” kata Komisaris Independen Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) tersebut.
Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.
Tags : #EdShareOn #WijayantoSamirin #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya
