Todung Mulya Lubis. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Todung Mulya Lubis mengenai dinamika politik terkini di Indonesia. Percakapan tersebut menyentuh isu koalisi politik yang semakin gemuk dan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia.
Todung Mulya Lubis menyoroti pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar sebagai indikasi semakin menguatnya koalisi pendukung pemerintah. “Kelihatannya seperti itu, ya,” ujar Todung. “Tapi yang buat saya tidak menyenangkan adalah ketika koalisi gemuk itu terbentuk, dia akan bisa membuat apapun yang mereka kehendaki, termasuk membuat undang-undang dan kebijakan,” lanjutnya.
Kekhawatiran utama Todung adalah hilangnya check and balance dalam pemerintahan jika oposisi tidak ada. “Tanpa oposisi itu bukan demokrasi. Jadi itu pemerintahan yang tidak ada check and balance,” tegasnya. Menurutnya, demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan oposisi yang kuat sebagai kekuatan penyeimbang. Tanpa oposisi, kekuasaan bisa berjalan tanpa kontrol yang memadai, yang berpotensi merusak sistem demokrasi itu sendiri.
Ketika ditanya apakah PDI-P cukup sebagai oposisi, Todung menjawab bahwa meskipun PDI-P adalah partai terbesar, keberadaannya saja tidak cukup untuk menjadi oposisi yang efektif. “Menurut saya sih perlu ada kekuatan oposisi yang meaningful. Kalau kekuatan oposisinya hanya sekedar oposisi tanpa didukung oleh jumlah suara yang memadai, itu tidak akan efektif,” ujarnya.
Todung juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai semua partai yang ingin bergabung dengan pemerintahan. “Kalau itu yang terjadi, kita akan menghadapi masa depan yang sulit kalau tidak ada oposisi sama sekali,” ungkap Todung Mulya Lubis.
Tags :
