Titi Anggraini. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Saat berbincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, membahas berbagai aspek yang melingkupi pemilu dan tanggapannya terhadap fenomena video Dirty Vote. Obrolan ini mengungkapkan beragam permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pemilu, serta pentingnya bagi pemilih untuk memahami setiap tahapan proses pemilu secara menyeluruh.
Eddy Wijaya memulai wawancara dengan menanyakan pandangan Titi Anggraini mengenai pelaksanaan pemilu terbaru di Indonesia. Titi menyatakan bahwa melihat pemilu hanya dari hari pelaksanaan tidaklah cukup. Meskipun proses pemilu secara teknis dan prosedural berjalan baik, terdapat aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan.
“Melihat Pemilu itu tidak bisa hanya hari pelaksanaanya saja. Jika kita hanya melihat hari pelaksanaanya, kita akan mudah terkecoh. Jadi memang kita harus mengapresiasi bahwa Pemilu di Indonesia bisa berjalan baik dengan prosedur yang secara kompleksitas teknis tu berat dan bisa berjalan damai,” ujarnya.
Titi menekankan bahwa pemilu yang baik harus dinilai dari banyak aspek, bukan hanya dari sisi teknis dan prosedural saja. Dia menyoroti enam elemen penting dalam pemilu, termasuk demokratisnya aturan main, profesionalitas dan netralitas penyelenggara, serta adilnya persaingan antar peserta pemilu.
“Aturan mainnya harus demokratis, penyelenggara pemilunya harus profesional dan netral, peserta pemilunya berkompetisi secara adil dan setara. Yang keempat penegakan hukumnya efektif dan berkeadilan karena keadilan Pemilu. Yang kelima birokrasi dan aparat keamanannya netral dan profesional. Dan yang terakhir pemilihnya mendapatkan informasi Kredibel pendidikan politik yang baik sebagai bekal membuat keputusan,” jelasnya.
Eddy Wijaya juga menyinggung kontroversi seputar video Dirty Vote yang menghebohkan publik. Titi memberikan tanggapannya, menggambarkan bahwa film tersebut sebenarnya merupakan sarana pendidikan politik bagi pemilih. Dia menjelaskan bahwa video Dirty Vote mengajak pemilih untuk mempertimbangkan setiap tahapan pemilu, dari aturan main hingga penegakan hukum, sebagai dasar dalam membuat keputusan di bilik suara.
Titi menyoroti bahwa film Dirty Vote membantu membangunkan kesadaran pemilih, agar tidak hanya datang mencoblos tanpa mempertimbangkan proses pemilu secara menyeluruh. “Dirty Vote ini menggabungkan enam elemen itu sebagai dasar pertimbangan pemilih melihat dan menilai Pemilu. Sampai akhirnya mereka nanti tiba di bilik suara. Itulah hasil dari penilaian itu sebagai apa refleksi pilihan yang dia buat. Jadi Dirty Vote itu menampilkan informasi tidak ada yang satu pun baru. Semuanya ada di media, bisa dicaro di internet jika semua datanya ada di media dan semuanya terverifikasi,” ungkapnya.
Dalam tanggapannya, Titi Anggraini juga membahas kontroversi seputar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilpres 2024, yang menimbulkan pertanyaan akan demokratisnya proses pemilihan calon presiden. Dia mengkritisi ketidaksesuaian putusan MK dengan prinsip demokrasi.
“Bagi saya, putusan MK No. 90 itu bermasalah. Kalau bagi saya, itu tidak boleh dilupakan karena keluar 3 hari sebelum pendaftaran calon. Dibacakan MK tanggal 16, dan tanggal 19 pendaftaran calon. Tiga hari sebelum pendaftaran calon. Di dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, pencalonan presiden harus dilakukan secara terbuka dan demokratis. Bagi saya, kalau MK konsisten menerapkan undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu secara holistik. Apa iya? 3 hari sebelum pencalonan bisa melakukan seleksi pencalonan pilpres secara terbuka dan demokratis,” urainya.
Tags :
