Novel Baswedan. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam sebuah episode podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Novel Baswedan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu topik utama yang dibahas adalah gugatan Novel Baswedan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon pimpinan KPK. Novel dan timnya mengajukan perubahan agar batas usia minimum dari 50 tahun menjadi 40 tahun, dengan tujuan membuka peluang bagi lebih banyak calon yang kompeten untuk bergabung dengan KPK.
Novel Baswedan menegaskan bahwa KPK membutuhkan figur-figur yang berintegritas, yang sayangnya banyak terhambat oleh aturan batas usia. Dia bersama rekan-rekan yang tergabung dalam IM57, sebuah kelompok yang terdiri dari mantan pegawai KPK, berharap bahwa gugatan mereka dapat memperbaiki proses seleksi pimpinan KPK. Meski Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, Novel tetap berkeyakinan bahwa upaya mereka adalah langkah penting dalam memperjuangkan penguatan KPK.
Novel juga menyoroti pentingnya soliditas dalam lembaga penegakan hukum. Ia menyebut bahwa Kejaksaan Agung, di bawah pimpinan Sanitiar Burhanuddin, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Namun menurut Novel, upaya ini tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.
Eddy Wijaya kemudian menanyakan pandangan Novel tentang bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia terkesan stagnan, meskipun KPK sudah dibentuk sejak era Presiden Megawati. Novel menjawab bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan politik yang kuat. Menurutnya, pemberantasan korupsi memerlukan political will dari pemerintah, terutama dari Presiden, untuk benar-benar memimpin perjuangan melawan korupsi.
Selain itu, Novel Baswedan juga mengakui bahwa korupsi di Indonesia kerap dianggap sebagai risiko yang kecil. Banyak pejabat yang merasa aman dari hukuman berat, sehingga praktik korupsi terus berlanjut. Ia percaya, jika risiko tertangkap dan hukuman yang diberikan lebih tegas, pejabat akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi.
Tags :
