Dedie Rachim. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Di episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Dedie Rachim, mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir 13 tahun, yang kini membidik kursi Walikota Bogor. Dedie memaparkan pengalamannya di KPK dan bagaimana ia berencana mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan bersih dan akuntabel di Kota Bogor.
Dedie menjelaskan bahwa bekerja di KPK memberikan perspektif yang berharga mengenai bagaimana teori pemerintahan yang bersih dapat diterapkan dalam praktik. “KPK dengan pemerintah daerah ibaratnya yang satu itu teori tetapi di pemerintah daerah ini praktiknya ujiannya,” katanya. Menurut Dedie, membangun pemerintahan yang bersih memerlukan upaya bersama, integritas, dan contoh nyata dari para pemimpin.
Sebagai calon Walikota Bogor, Dedie berkomitmen untuk menerapkan pengalaman dan pelajaran yang didapat dari KPK untuk memastikan birokrasi yang bersih dan transparan. Ia menyoroti bahwa Kota Bogor telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut, lima tahun terakhir di mana Dedie turut serta dalam pemerintahan kota. “Ini menjadi dorongan bagi birokrasi untuk ikut. Bukan hanya status WTP yang menjadi tujuan akhir tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem,” jelasnya.
Dedie juga menekankan bahwa integritas adalah kunci dalam birokrasi yang bersih. “Dengan manajemen birokrasi yang bersih transparan akuntabel, ada pembelajaran dari para birokrat ini untuk bagaimana mengelola integritas,” tuturnya. Menurutnya, memberikan contoh teladan adalah cara terbaik untuk mendorong integritas. “Enggak usah diomongin ‘Oh kamu jangan korupsi ya kamu jangan korupsi’ tapi bagaimana kita mencontohkan aja,” tambahnya.
Selain itu, Dedie Rachim juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. Ia menggarisbawahi pentingnya fungsi kontrol dan akuntabilitas dalam pelaporan kekayaan pejabat publik. “Setiap orang itu tentu harus mempertanggungjawabkan hasil-hasil kekayaan yang mereka peroleh dari sumber-sumber pendapatan yang sah,” jelas Dedie. Fungsi kontrol ini, menurut Dedie, bertujuan untuk mencegah praktik-praktik koruptif dan memastikan bahwa birokrasi berjalan sesuai aturan.
Namun, Dedie juga mengakui bahwa dalam sistem hukum Indonesia belum ada mekanisme pembuktian terbalik yang efektif. “Di hukum kita belum ada pembuktian terbalik. Tetapi nomor satu bagaimana fungsi kontrol dan juga setiap orang itu bisa mempertanggungjawabkan saja itu sudah cukup untuk tahapan ini,” ujarnya.
Tags :
