Titi Anggraini. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam diskusi dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Titi Anggraini, seorang anggota Dewan Pembina Perludem, memberikan pandangan mengenai dinamika pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Titi Anggraini mengulas berbagai aspek kompleks yang melingkupi proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk tantangan dalam memastikan kejujuran dan keabsahan proses.
Satu aspek penting yang disoroti oleh Titi Anggraini adalah keberadaan celah untuk manipulasi hasil pemilihan umum melalui angka TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dia menekankan bahwa angka TPS saja tidak cukup untuk mencerminkan kejujuran proses pemilihan. Terdapat beragam faktor yang dapat memengaruhi hasil suatu TPS, seperti intimidasi, praktik jual beli suara, politisasi bantuan sosial, atau tekanan dari tokoh agama atau elit. Ini menunjukkan kompleksitas dalam memastikan keabsahan hasil pemilihan.
“Angka TPS bisa saja dihasilkan dari sebuah proses yang tidak genuine. Apakah saya benar mencoblos A. Tapi bagaimana saya sampai mencoblos A itu yang tidak bisa dipotret oleh quick count. Kalau saya mencoblos A bisa saja karena memang kehendak bebas saya dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Tapi bisa juga karena saya mengalami intimidasi, saya mengalami jual beli suara atau bisa juga karena saya mendapatkan pengaruh politisasi bansos, mendapatkan pengaruh tekanan dari tokoh agama atau elit. Ini tidak bisa dipotret oleh quick count. Quick count memotret apa adanya angka hasil TPS,” tuturnya.
Eddy Wijaya menyoroti upaya paslon dan tim mereka dalam mempengaruhi pemilih yang sering kali melibatkan strategi-strategi yang tidak etis. Titi Anggraini mengakui bahwa terdapat keahlian dalam mengakali dan berstrategi, tetapi juga menegaskan bahwa tindakan yang menyimpang dari aturan. “Ada keahlian mengakali. Ada keahlian berstrategi. Keahlian yang menyimpang tadi itu ranah dari pengawasan dan penegakan hukum makanya wajar kalau ada yang mengatakan ‘Kami sedang mengumpulkan data-data kecurangan. Kami sedang mengumpulkan temuan-temuan pelanggaran’. Tinggal kemudian ini ujungnya nanti ke Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi itu terhadap penetapan yang mempengaruhi hasil dan keterpilihan,” jelasnya.
Titi Anggraini juga membahas pentingnya pembuktian dalam menangani perselisihan hasil pemilu di MK. Dia menegaskan bahwa bukti-bukti yang kuat menjadi kunci dalam memperkuat klaim yang diajukan. Meskipun proses ini mungkin terbilang singkat, dengan hanya 14 hari kerja, dia menekankan bahwa pembuktian haruslah komprehensif dan tidak boleh hanya berdasarkan klaim tanpa bukti yang kuat.
“14 hari kerja, singkat sekali dan walaupun klaim buktinya berkontainer-koniner. Jadi memang ini koreksi jangka panjang juga untuk apa pemeriksaan perkara di MK,” ucapnya.
Menanggapi soal pihak paslon yang kalah dalam pemilu belum memberikan selamat kepada pemenang, Titi menegaskan bahwa proses penetapan hasil pemilu masih berlangsung, dan bahwa pihak yang kalah mungkin ingin menghormati proses tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa putusan MK terakhir mengenai perselisihan hasil pemilu tidak hanya berfokus pada konstitusionalitas pencalonan, tetapi juga melihat berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan.
“Bisa jadi mereka ingin menghormati pilihan yang sudah dibuat oleh pemilih. Kita proses penetapan hasilnya cukup panjang 35 hari. Tanggal 20 Maret itu batas untuk menetapkan hasil. Saya kira problemnya mungkin agak berlebihan tapi kita memulai Pemilu 2024 ini dengan sudah ada luka di awal,” ungkap Titi Anggraini.
Tags :
