Roy Suryo. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Roy Suryo mengenai insiden terbaru yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, membagikan pandangannya tentang serangan siber yang menyebabkan lumpuhnya sistem imigrasi pada 20 Juni dan dampaknya terhadap keamanan data di Indonesia.
Roy Suryo menjelaskan bahwa serangan terhadap sistem imigrasi sebenarnya sudah dimulai sejak 17 Juni pukul 23.50 ketika server mengalami kerusakan akibat serangan siber. Namun, respons terhadap serangan ini dinilai lamban. “Sebodoh-bodohnya orang menggunakan komputer, kalau ada serangan atau virus masuk pasti ada pop up yang muncul. Kalau di server besar pasti ada indikatornya. Harusnya mereka langsung bereaksi,” ujarnya.
Akibat dari serangan ini, sistem imigrasi lumpuh selama tiga hari. Untungnya, imigrasi memiliki backup yang memungkinkan mereka menyewa layanan dari Amazon Web Services untuk sementara. Namun, Roy menyoroti bahwa tindakan ini bukan solusi jangka panjang dan memiliki risiko yang signifikan.
Roy Suryo mengkritik langkah pemerintah yang terburu-buru dalam membentuk PDNS. Menurutnya, PDNS yang disewa di Serpong dan Surabaya merupakan pemborosan dan tidak seefektif rencana awal pembangunan empat Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, Balikpapan, dan Labuan Bajo. “Ini pemborosan kalau menurut saya, sudah ada anggaran yang dirancang bagus untuk empat tempat,” katanya.
Selain itu, Roy menyoroti masalah keamanan data di PDNS, termasuk penggunaan proteksi yang sangat sederhana. “Sistem proteksi yang digunakan sangat sederhana, bahkan password standar admin#1234 tidak diganti. Akibatnya, data mudah dibobol oleh hacker,” ungkapnya.
Roy Suryo juga membahas fenomena hacker “budiman” yang justru meminta maaf atas tindakannya dan mengembalikan kunci sistem yang telah diretas. Ia mempertanyakan keabsahan klaim bahwa sistem telah pulih, mengingat kunci baru diberikan setelah tanggal yang disebutkan oleh Menkopolhukam. “Statement dari Menkopolhukam tuh ya mungkin saja ada slip of the tongue ya. Beliau mengatakan sistem kita sudah pulih lagi mulai tanggal 1 Juli, tapi kuncinya baru dikasih tanggal 3 Juli,” tambahnya.
Roy menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. “Masyarakat berhak menuntut keterbukaan informasi publik ini. Pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah jalan dan apa yang belum. Kalau disampaikan, saya yakin anak-anak bangsa kita akan menolong,” tuturnya.
Lebih lanjut, Roy Suryo mengungkapkan potensi bahaya kebocoran data pribadi. “Data inavis yang bocor bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak untuk mendaftarkan identitas yang sangat identik dengan kita, misalnya untuk pinjaman online. Ini sangat berbahaya,” jelasnya. Ia juga mengingatkan risiko terhadap data BPJS Kesehatan dan data perbankan yang jika bocor, dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.
Sebagai penutup, Roy Suryo menyarankan agar masyarakat memiliki backup data pribadi mereka sendiri untuk menghindari risiko kehilangan data penting. “Orang harus punya backup sendiri-sendiri, termasuk data KTP, sertifikat tanah, dan dokumen penting lainnya,” sarannya.
Tags :
