Harli Siregar. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam sebuah wawancara eksklusif di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Harli Siregar mengenai isu korupsi di tanah air, khususnya kasus PT Timah dan dugaan keterlibatan beberapa perusahaan sawit besar dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Wawancara ini memberikan pandangan mendalam tentang peran penegak hukum dan pentingnya transparansi dalam menghadapi kasus-kasus besar. Dengan pendekatan yang jujur, mereka membahas peran aktor intelektual dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum di Indonesia.
Eddy memulai diskusi dengan mengangkat pernyataan Boyamin Saiman dari MAKI yang menyebut adanya ‘aktor intelektual’ yang belum tersentuh dalam kasus PT Timah. Harli Siregar menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum, setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti kuat dan tidak boleh mengandalkan asumsi semata. Menurut Harli, asumsi atau persepsi publik sering kali bisa menimbulkan kesalahpahaman. Prinsip utama dalam penegakan hukum adalah keadilan dan kepastian. Dan ini memerlukan bukti permulaan yang cukup untuk bisa menindak pihak yang diduga terlibat.
Masalah dugaan pengawasan terhadap pejabat kejaksaan juga turut dibahas. Eddy bertanya tentang isu pengawasan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap Jampidsus dalam menangani kasus besar, namun Harli menanggapinya dengan bijak. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan dan fokus pada pembuktian, tanpa terpengaruh oleh berbagai persepsi publik yang mungkin berkembang. Menurutnya, tugas kejaksaan adalah menjalankan hukum secara profesional tanpa terjebak oleh opini yang bisa mengganggu proses hukum itu sendiri.
Dalam diskusi yang lebih mendalam, Eddy dan Harli juga menyinggung tentang kasus besar PT Duta Palma Group yang melibatkan dana hingga 450 miliar rupiah. Harli menjelaskan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan yang menunjukkan dedikasi dan keberanian tinggi. Dana besar tersebut berhasil terungkap melalui investigasi cermat oleh penyidik Jampidsus, yang menunjukkan kemampuan kejaksaan dalam menelusuri aset-aset ilegal, baik dalam bentuk rekening bank maupun uang tunai yang disembunyikan. Eddy mengapresiasi kemampuan penyidik dalam mengungkap detail kasus, dan Harli menekankan pentingnya ketelitian dan kerja keras dalam setiap langkah hukum.
Selain itu, Harli memberikan apresiasi atas kerja keras Jaksa Agung saat ini, Burhanudin, yang dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, keputusan untuk memilih Jaksa Agung baru haruslah didasarkan pada profesionalitas dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, seperti yang disyaratkan dalam putusan MK Nomor 6 Tahun 2024. Dengan mengutamakan integritas dan profesionalisme, siapapun Jaksa Agung yang akan terpilih nantinya diharapkan mampu melanjutkan kinerja yang sudah dicapai.
Eddy Wijaya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara publik dan institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Harli menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi atau bukti bisa memperkuat upaya penegakan hukum. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi kasus-kasus korupsi yang kompleks.
Tags :
