Harli Siregar. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam sebuah wawancara menarik di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya dan Harli Siregar, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, membahas isu-isu penting terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Diskusi tersebut menyoroti bagaimana kinerja kejaksaan semakin menonjol dalam memberantas korupsi, bahkan melampaui beberapa lembaga seperti KPK. Eddy Wijaya pun mempertanyakan apakah lembaga ad hoc seperti KPK masih dibutuhkan jika kejaksaan sudah berfungsi maksimal.
Harli Siregar menjelaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga seperti KPK bergantung pada politik hukum negara. Artinya keputusan untuk mempertahankan atau menghapus lembaga tersebut sangat tergantung pada kebijakan politik dari pemerintah. Menurutnya penting untuk tidak berandai-andai, tetapi menunggu kajian lebih dalam tentang kebutuhan kelembagaan hukum di masa depan.
Eddy Wijaya juga mengingatkan bahwa pada awal pembentukannya di era Presiden Megawati, KPK memang dirancang sebagai lembaga ad hoc, yang berarti bersifat sementara. Namun Harli Siregar menekankan bahwa segala perubahan atau pembubaran lembaga hukum harus kembali pada politik hukum negara dan kajian menyeluruh mengenai efektivitasnya.
Menariknya, Harli Siregar berbagi pengalaman pribadinya saat bertugas di Papua. Ia mengungkapkan betapa uniknya tantangan penegakan hukum di sana, tetapi juga menekankan keindahan alam Papua dan keramahan masyarakatnya. Menurutnya masyarakat Papua sangat setia dan terbuka, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap ke-Indonesia-an.
Di Papua, penegakan hukum, terutama terkait korupsi, tetap menjadi prioritas. Namun Harli juga menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan tak hanya melalui penerapan hukum positif, tetapi juga mengakomodasi hukum adat dan budaya setempat. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus bersifat adaptif sesuai dengan karakter masyarakat di tiap daerah.
Menutup diskusi, Eddy Wijaya dan Harli Siregar membahas harapan mereka terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Harli menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah ke depan. Tanpa penegakan hukum yang kuat, Indonesia tidak akan bisa mencapai target besar, seperti Indonesia Emas 2045. Kepercayaan publik adalah kunci untuk mencapai partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa yang lebih baik.
Tags :
