Febri Diansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Jakarta – Praktisi Hukum, Febri Diansyah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan drastis sejak 2019. Menurutnya, terjadi pelemahan kekuatan pemberantasan korupsi serta turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
“Jadi masyarakat sipil, akademisi ataupun berbagai pihak itu melihat KPK sekarang berbeda dari sebelum 2019. Meskipun saya tetap percaya teman-teman yang bertugas di KPK, meskipun saya tidak kenal semua, tetap punya niat, punya keinginan memberantas korupsi secara serius,” ujar Febri saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 26 November 2025.
Menurut Febri, pelemahan KPK serta rendahnya kepercayaan publik disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. “Apakah bisa (memberantas korupsi) dengan sistem yang sekarang? Itu tantangannya. Misalnya, dalam revisi undang-undang KPK, penyidik dan penyelidik ASN dan lembaganya di bawah presiden, kekuasaan eksekutif. Apa bisa independen? Itu pertanyaan paling mendasar,” katanya.
KPK beberapa tahun belakangan menjadi sorotan lantaran sejumlah kasus yang melibatkan petinggi KPK. Misalnya Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri yang terjerat kasus pemerasan serta Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 Nurul Ghufron terjerat kasus etik terkait penyalahgunaan pengaruhnya. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebanyak 70 persen pada 2025, terjun bebas dibanding 2018 mencapai 84,8 persen.
Febri mengatakan, dulu KPK kerap menempati posisi tertinggi sebagai lembaga yang dipercaya publik bersaing dengan TNI. Namun, sekarang kondisinya sudah jauh berbeda karena kerap berada di peringkat bawah. “Dulu kadang KPK nomor 1, kadang juga disalip TNI,” kata mantan Juru Bicara KPK periode 2016-2020 tersebut.
Meski begitu, Febri meyakini KPK tidak mampu menjadi satu-satunya lembaga yang menangani kasus korupsi. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk memperlancar tugas-tugas KPK. “Nggak akan sanggup KPK sendirian. Apalagi KPK sekarang nggak bisa lagi buka cabang di daerah kan?” kata mahasiswa Strata Tiga (S3) Hukum Universitas Indonesia tersebut. “Sekarang yang paling penting sebenarnya (adalah) political will dari pimpinan tertinggi di negara ini,” ucap Febri menambahkan.
Praktisi Hukum, Febri Diansyah tidak meyakini adanya dugaan korupsi mengenai pengadaan lahan untuk Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ia menilai kebenaran kasus tersebut belum dapat disimpulkan karena masih dalam tahap penyelidikan di KPK, belum ke tahap penyidikan.
“Saya belum yakin (kasus Whoosh) itu benar, mengapa? karena KPK belum melakukan penyidikan. (Tapi) penyelidikan sudah, artinya apa? Harus diasumsikan KPK sekarang sedang melakukan penelusuran informasi. Apakah ada pidana atau tidak? Belum disimpulkan oleh KPK,” kata Febri kepada Eddy Wijaya.
Aktivis antikorupsi kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983 itu menjelaskan, KPK harus melihat kasus tersebut dari beberapa sudut pandang, yakni bisnis dengan pidana. “Kalau terjadi kerugian di Whoosh, betul-betul harus dipilah kerugian ini sebagai dampak perbuatan melawan hukum di ranah pidana, atau kerugian ini dampak dari resiko bisnis?” kata Febri.
Soal jual beli tanah, Febri menambahkan, masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pencatatan pertanahan yang masih amburadul. “Kalau informasi sejauh ini, tanah ini milik negara, dijual kepada perusahaan BUMN yang mengelola Whoosh. Nah, kita punya masalah soal pencatatan pertanahan. Contoh yang paling sederhana yang terjadi di Makassar, Pak Jusuf Kalla saja itu punya tanah sejak 30 Tahun lalu yang tiba-tiba terbit sertifikat baru atas nama pihak lain,” ujarnya.
Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas sejak 2015. KPK menduga terjadi penggelembungan anggaran atau mark-up dalam proses pembebasan lahan, serta dugaan penjualan lahan negara untuk jalur kereta tersebut.
Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.
Tags : #EdShareOn #FebriDiansyah #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya
