Diah Pitaloka. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Di episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Diah Pitaloka, anggota DPR yang berperan dalam pengesahan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Dalam wawancara ini, mereka mendiskusikan aspek-aspek penting dari undang-undang ini, termasuk fase 1000 hari pertama kehidupan dan peran ayah dalam pengasuhan anak.
Eddy Wijaya membuka diskusi dengan menyoroti salah satu poin unik dalam undang-undang ini, yaitu suami juga berhak mendapatkan cuti ketika istrinya melahirkan. Diah Pitaloka menjelaskan bahwa peran ayah dalam mendampingi istri selama persalinan sangat penting. “Anaknya kan bukan cuma anak istri, tapi juga anak suami,” kata Diah. Dia menambahkan bahwa meskipun cuti yang diberikan kepada suami hanya dua hari, hal ini sudah merupakan kemajuan besar. “Cuti suami ini juga satu kemajuan di undang-undang ini,” tegas Diah.
Diah juga menekankan bahwa kekhawatiran perusahaan terkait cuti melahirkan suami tidak perlu dibesar-besarkan. “Bayangin 20 tahun masa kerja, terus ini kan cuti hanya2 hari,” ujarnya, menekankan bahwa cuti dua hari ini tidak akan memberikan kerugian besar bagi perusahaan.
Selain itu, Diah Pitaloka membahas pentingnya peran ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak, mengingat Indonesia sering disebut sebagai fatherless country nomor tiga di dunia. Dia menyoroti dinamika pengasuhan anak, terutama dalam kasus perceraian, di mana sering kali hak pengasuhan jatuh kepada ayah. “Ini anak kan enggak cuma urusan istri, tapi juga suami,” jelas Diah.
Eddy Wijaya kemudian bertanya tentang bagaimana undang-undang ini berkontribusi dalam mencegah stunting dan mencapai Indonesia Emas. Diah menjelaskan bahwa fase 1000 hari pertama kehidupan sangat krusial untuk memastikan kecukupan gizi. “Jika sudah terlambat maka mengembalikan kondisi dari stunting sangat berat. Jadi sebaiknya kita mencukupi ketercukupan gizi dari sejak di kandungan termasuk juga ibunya,” katanya.
Diah Pitaloka menjelaskan bahwa harapannya setelah adanya undang-undang ini, pemerintah akan lebih sistematis dalam merencanakan program kesejahteraan ibu dan anak. “Kita harapannya setelah adanya undang-undang ini bisa masuk ke dalam perencanaan kerja pemerintah yang lebih sistematis. Kemudian ada pembagian tugas nanti di berbagai Kementerian untuk bicara kesejahteraan ibu dan anak. Dan juga komitmen yang berupa penempatan anggaran untuk berbagai program menyangkut kesejahteraan ibu dan anak,” tutupnya.
Tags :
