Dedie Rachim. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Dedie Rachim, yang membagikan visinya sebagai calon walikota Bogor. Dedie membahas berbagai persoalan yang dihadapi kota Bogor serta solusi yang ingin diimplementasikannya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
Dedie Rachim menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai langkah awal untuk membangun kultur masyarakat yang lebih baik. Menurutnya, masalah lalu lintas dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana prasarana pendukung harus menjadi prioritas utama. “Pembangunan manusia tidak bisa terlepas dari pembangunan infrastruktur yang memadai,” ujarnya. Dengan infrastruktur yang baik, ekonomi dan berbagai sektor lainnya akan berkembang dengan sendirinya.
Dedie juga membahas masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Bogor, dengan 35% penduduknya masih menerima bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan selektif dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. “Jadi memang ke depan juga ini persoalan data dan keakuratan data. Siapa saja yang harusnya bisa menerima bantuan sosial lebih dicermati lagi dan lebih menjadi satu perhatian kita agar tidak salah sasaran,” kata Dedie.
Terkait pengangguran, Dedie menyebutkan bahwa angka pengangguran tidak selalu mencerminkan fakta di lapangan. Banyak warga yang bekerja sebagai buruh harian lepas atau mitra ojol yang tidak tercatat sebagai pekerja formal, sehingga mereka dianggap sebagai pengangguran terbuka. Ia menyoroti perlunya pembaruan data dan penghitungan yang lebih akurat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pengangguran di Bogor.
“Jangan-jangan status pekerja harian lepas dianggap pengangguran terbuka. Padahal namanya buru harian lepas itu bisa jadi mereka bekerja sebagai mitra ojol misalnya atau buruh harian lepas ini mereka wirausaha di pasar,” tuturnya.
Dedie juga menyoroti tantangan dalam bidang pendidikan, terutama terkait lama rata-rata sekolah anak di Bogor yang masih di kisaran 10,5 tahun. Hal ini menunjukkan banyak anak yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA kelas 1 atau 2. Ia mengakui bahwa pendidikan tingkat SLTA adalah kewenangan provinsi, namun pemerintah daerah harus mendukung dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.
Untuk mengatasi putus sekolah, Dedie menyebutkan pentingnya mendukung pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memungkinkan anak-anak menyelesaikan pendidikan mereka melalui program paket A, B, dan C. Ia juga melihat potensi besar dalam mengembangkan sekolah vokasi untuk mempersiapkan siswa siap kerja. “Sekolah vokasi di Bogor sudah menunjukkan prestasi luar biasa, dengan lulusan yang berkiprah di mancanegara,” ungkap Dedie Rachim.
Tags :
