Uli Arta ‘Walhi’: Banjir Sumatera Bencana Ekologis, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Politik·December 11, 2025December 11, 2025

Uli Arta ‘Walhi’: Banjir Sumatera Bencana Ekologis, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

December 11, 2025

Uli Arta saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyebut kondisi ekologis alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, terus menurun fungsi dan kualitasnya. Ini yang memicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi itu sejak 26 November lalu. “Ini selaras dengan ekspansi penerbitan izin yang sangat masif oleh pengurus negara melalui kementerian terkait,” kata Uli saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 10 Desember 2025.

Per 10 Desember 2025, tercatat ada 969 korban meninggal dunia dan 252 orang hilang karena bencana banjir Sumatera. Besarnya bencana membuat infrastruktur di tiga provinsi rusak parah, mulai dari jalan nasional, lahan pertanian, bangunan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, saluran irigasi, hingga kelistrikan. Satu juta warga juga diperkirakan mengungsi akibat bencana ini.

Walhi menganggap yang terjadi di Sumatera adalah bencana ekologis, bukan bencana alam. Belajar dari penanganan kasus Lumpur Lapindo, jika ditetapkan sebagai bencana alam, korporasi tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Namun jika statusnya bencana ekologis, pihak penyebab kerusakan harus bertanggung jawab memulihkan.

Adapun banjir Sumatera, dipicu deforestasi masif sebagai efek aktivitas industri ekstraktif. “Bencana ini terjadi karena hilangnya fungsi kawasan hutan,” ujar Uli. Selama 2016-2024, Aceh, Sumut, dan Sumbar kehilangan 1,4 juta hektar tutupan hutan. Deforestasi ini terjadi setelah pemerintah memberikan 631 izin ke perusahaan, atau 637 izin jika ditambah dengan izin Pembangkit Listrik Tenaga Air. “Izinnya sangat masif, dan berlaku di pegunungan Bukit Barisan yang merupakan hulu Daerah Aliran Sungai.”

Walau kerusakan akibat bencana makin besar, namun hingga kini belum ada sikap simpatik dari ratusan korporasi yang beroperasi di sana, apalagi kontribusinya dalam penanganan banjir Sumatera. “Saya tidak melihat itikad baik perusahaan. Padahal mereka aktor non-negara yang menerima manfaat paling besar dari eksploitasi alam,” kata Uli.

Ia menganggap, korporasi terlihat “lepas tangan” karena negara tidak berani memaksa mereka untuk bertanggung jawab dalam pemulihan pasca-bencana. Atau bisa jadi, karena ada oknum korporasi yang punya relasi kuat dengan penguasa. “Jika kita cek, 60-70 persen anggota legislatif dan menteri kita latar belakangnya pengusaha. Relasi ini membuat mereka enggan melakukan penegakan hukum.”

Uli Arta menyebutkan, tiga menteri harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Sumatera. Yakni Menteri Kehutanan sebagai pihak yang menerbitkan izin sektor kehutanan (PBPH) dan perubahan fungsi kawasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan HGU untuk perkebunan sawit, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerbitkan izin tambang.

Perlu Moratorium Permanen untuk Cegah Laju Deforestasi

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menganggap izin terkait deforestasi lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah tidak terkontrol. Kerusakan ekologis akibat aktivitas ekstraktif dan konsesi di kawasan Bukit Barisan jadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor Sumatera pada akhir November lalu.

Karena itu Walhi merekomendasikan agar pemerintah menetapkan moratorium izin secara permanen sembari memperbaiki tata kelola yang ada. “Hanya dengan itu kita bisa mengurangi eksploitasi hutan dan risiko korupsi. Jangan terbitkan izin baru, dan pakai teknologi pemantauan seperti di Brazil (satelit realtime),” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn.

Selain moratorium, Walhi juga menilai perlu adanya audit lingkungan dan evaluasi perizinan secara menyeluruh. Ini menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah kerusakan lebih masif. Jika ada korporasi yang secara legal beroperasi di kawasan penting seperti hutan, gambut, maupun pesisir pantai yang berpotensi merusak, maka izinnya harus dicabut.

Begitu pula korporasi yang beroperasi di lahan yang melebihi izin, harus ditindak tegas. Di sisi lain, pemerintah juga harus berani meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan ekologis yang terjadi. Apalagi potensi kerugian akibat bencana banjir Sumatera mencapai triliunan rupiah.

“Biaya eksternal seperti dampak lingkungan ini tidak pernah dihitung saat pemerintah menerbitkan izin. (Sementara) pendapatan negara dari sektor ekstraktif mungkin tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menangani bencananya,” ujar Uli. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2017-2022, anggaran negara untuk bencana mencapai Rp101 triliun.

Walhi sendiri sudah melapor ke Kejaksaan Agung terkait potensi kerugian negara di sejumlah daerah di Indonesia akibat bencana ekologis, yang nilainya mencapai hampir Rp300 triliun. “Kami berharap kritik ini berujung pada ‘penghukuman’ politik: jangan lagi memilih orang yang mempolitisasi bencana, dalam Pemilu 2029 nanti,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #UliArta #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Habiburokhman: KUHAP Baru Ini Sangat Revolusioner

Politik·December 11, 2025December 11, 2025

Habiburokhman: KUHAP Baru Ini Sangat Revolusioner

December 11, 2025

Habiburokhman saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menampik sejumlah isu yang beredar di masyarakat soal dampak negatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR. Salah satunya tentang klausul ‘keadaan mendesak’ pada sejumlah pasal seperti pasal 113, 120, dan 140 tentang Kepolisian. Sejumlah aktivis menganggap klausul itu rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

“Ini (keadaan mendesak) sebetulnya sama persis dengan pengaturan di KUHAP lama. So, mengapa sekarang ada tuntutannya tolak pengesahan KUHAP baru? (itu) berarti KUHAP lama nanti yang berlaku, ya sama aja. Kecuali yang terkait tenggat waktu penyitaan lima hari kerja itu memang masukan banyak ke kita (DPR),” kata politikus Gerindra yang akrab disapa Habib saat berbincang dengan Eddy Wijaya yang tayang dalam podcast EdShareOn pada Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut Habib, dalam proses penyidikan, keadaan mendesak merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga diperlukan aturan yang dapat membenarkan para penyidik melakukan tindakan tersebut. “(Keadaan mendesak) di antaranya kesulitan mengakses ketua pengadilan negeri karena adanya macam-macam (kendalanya). Itu kita bisa toleransi, selain penyitaan, 2 hari setelah itu harus ada pemblokiran dan lain sebagainya. Kalau penyitaan itu 5 hari karena lebih susah,” katanya.

DPR RI telah mengesahkan KUHAP baru pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP lama), pada 18 November 2025. KUHAP baru tersebut banyak menuai kontroversi salah satunya karena klausul ‘keadaan mendesak’ mengenai penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran. Semua itu bisa dilakukan tanpa adanya izin dari ketua pengadilan dengan dalih tersebut. Kendati demikian ketua pengadilan harus dimintai persetujuan paling lambat lima hari kerja.

Habib mengatakan, keadaan mendesak dalam KUHAP baru tidak dapat dilakukan sembarangan. Oleh karenanya bisa diuji melalui proses pra peradilan. “Pra peradilanlah nanti yang akan menilai. Kalau nggak memenuhi keadaan mendesak ya, dibatalkan. Jadi warga negara tetap punya hak untuk mempersoalkan ini,” kata dia.

Dalam KUHAP baru pasal 27, Habib menjelaskan, penyelidik maupun penyidik juga dapat dikenai sanksi bila melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya atau melampaui kewenangannya. Salah satunya dalam menafsirkan ‘keadaan mendesak’ dalam proses penyitaan. “Bisa diproses secara administrasi, etik, bahkan pidana. Pengaturan ini nggak ada kan, di KUHAP lama? kalau diragukan, itu ada (aturannya). Protokol yang sangat baru ini yang menurut saya sangat revolusioner,” kata alumni Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret tersebut.

Jebolan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu berharap masyarakat lebih mendalami aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyebarkan isu-isu negatif yang tidak sesuai bukti. “Ini (KUHAP baru) kan, jelas, ada di website. Makanya, ya, dibaca dong, diikuti dong live streamingnya (pembahasan RUU KUHAP). Ini multitafsir di mana? Dan ini sama persis dengan KUHAP lama, loh,” ucapnya.

KUHAP Baru Tidak Jadikan Kepolisian Lembaga Superpower

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyinggung kekhawatiran masyarakat soal kepolisian akan menjadi lembaga superpower dalam KUHAP baru. Menurutnya, kewenangan kepolisian dalam KUHAP baru telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“(Pengkritik KUHAP baru) bilang ini menguatkan polisi, superpower polisi dengan undang-undang KUHAP. (Tapi) soal penyidik ini ya, acuannya kita penegakan hukum itu di konstitusi kita, pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Kalau di situ, penegak hukum satu-satunya adalah polisi,” kata Habib kepada Eddy Wijaya.

Politikus kelahiran Metro, Lampung, 17 September 1974 itu menegaskan KUHAP baru masih menjadikan polisi sebagai penyidik utama, namun mengakomodasi diangkatnya penyidik dari institusi lain. “KUHAP lama lebih parah lagi pengaturannya, tidak ada penyidik tertentu tapi kok, nggak dianggap urgen? Kemana aja 44 tahun? (berlakunya KUHAP lama)” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #Habiburokhman #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Febri Diansyah: KPK Sekarang Sudah Jauh Berbeda

Politik·November 27, 2025November 27, 2025

Febri Diansyah: KPK Sekarang Sudah Jauh Berbeda

November 27, 2025

Febri Diansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Praktisi Hukum, Febri Diansyah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan drastis sejak 2019. Menurutnya, terjadi pelemahan kekuatan pemberantasan korupsi serta turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

“Jadi masyarakat sipil, akademisi ataupun berbagai pihak itu melihat KPK sekarang berbeda dari sebelum 2019. Meskipun saya tetap percaya teman-teman yang bertugas di KPK, meskipun saya tidak kenal semua, tetap punya niat, punya keinginan memberantas korupsi secara serius,” ujar Febri saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 26 November 2025.

Menurut Febri, pelemahan KPK serta rendahnya kepercayaan publik disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. “Apakah bisa (memberantas korupsi) dengan sistem yang sekarang? Itu tantangannya. Misalnya, dalam revisi undang-undang KPK, penyidik dan penyelidik ASN dan lembaganya di bawah presiden, kekuasaan eksekutif. Apa bisa independen? Itu pertanyaan paling mendasar,” katanya.

KPK beberapa tahun belakangan menjadi sorotan lantaran sejumlah kasus yang melibatkan petinggi KPK. Misalnya Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri yang terjerat kasus pemerasan serta Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 Nurul Ghufron terjerat kasus etik terkait penyalahgunaan pengaruhnya. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebanyak 70 persen pada 2025, terjun bebas dibanding 2018 mencapai 84,8 persen.

Febri mengatakan, dulu KPK kerap menempati posisi tertinggi sebagai lembaga yang dipercaya publik bersaing dengan TNI. Namun, sekarang kondisinya sudah jauh berbeda karena kerap berada di peringkat bawah. “Dulu kadang KPK nomor 1, kadang juga disalip TNI,” kata mantan Juru Bicara KPK periode 2016-2020 tersebut.

Meski begitu, Febri meyakini KPK tidak mampu menjadi satu-satunya lembaga yang menangani kasus korupsi. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk memperlancar tugas-tugas KPK. “Nggak akan sanggup KPK sendirian. Apalagi KPK sekarang nggak bisa lagi buka cabang di daerah kan?” kata mahasiswa Strata Tiga (S3) Hukum Universitas Indonesia tersebut. “Sekarang yang paling penting sebenarnya (adalah) political will dari pimpinan tertinggi di negara ini,” ucap Febri menambahkan.

Febri Diansyah: Saya Belum Yakin ada Korupsi di Kasus ‘Whoosh’

Praktisi Hukum, Febri Diansyah tidak meyakini adanya dugaan korupsi mengenai pengadaan lahan untuk Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ia menilai kebenaran kasus tersebut belum dapat disimpulkan karena masih dalam tahap penyelidikan di KPK, belum ke tahap penyidikan.

“Saya belum yakin (kasus Whoosh) itu benar, mengapa? karena KPK belum melakukan penyidikan. (Tapi) penyelidikan sudah, artinya apa? Harus diasumsikan KPK sekarang sedang melakukan penelusuran informasi. Apakah ada pidana atau tidak? Belum disimpulkan oleh KPK,” kata Febri kepada Eddy Wijaya.

Aktivis antikorupsi kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983 itu menjelaskan, KPK harus melihat kasus tersebut dari beberapa sudut pandang, yakni bisnis dengan pidana. “Kalau terjadi kerugian di Whoosh, betul-betul harus dipilah kerugian ini sebagai dampak perbuatan melawan hukum di ranah pidana, atau kerugian ini dampak dari resiko bisnis?” kata Febri.

Soal jual beli tanah, Febri menambahkan, masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pencatatan pertanahan yang masih amburadul. “Kalau informasi sejauh ini, tanah ini milik negara, dijual kepada perusahaan BUMN yang mengelola Whoosh. Nah, kita punya masalah soal pencatatan pertanahan. Contoh yang paling sederhana yang terjadi di Makassar, Pak Jusuf Kalla saja itu punya tanah sejak 30 Tahun lalu yang tiba-tiba terbit sertifikat baru atas nama pihak lain,” ujarnya.

Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas sejak 2015. KPK menduga terjadi penggelembungan anggaran atau mark-up dalam proses pembebasan lahan, serta dugaan penjualan lahan negara untuk jalur kereta tersebut.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FebriDiansyah #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Ade Armando: Saya Tarik Dukungan Bila Jokowi Terbukti Korupsi & Ijazah Palsu

Politik·November 6, 2025November 6, 2025

Ade Armando: Saya Tarik Dukungan Bila Jokowi Terbukti Korupsi & Ijazah Palsu

November 6, 2025

Ade Armando saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando mengatakan akan mencabut pernyataan dukungannya kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila terbukti korupsi maupun bersalah dalam kasus ijazah palsu. Ia menilai perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi sehingga akan mengubah perspektifnya terhadap Presiden ke-7 RI tersebut.

“Kalau terbukti bahwa memang ijazahnya palsu, saya akan bilang, saya menyesal bahwa selama ini percaya sama dia (Jokowi), ternyata dia bohong. Dan karena itu, akan berubah cara pandang saya yang (sebelumnya saya berkata) ‘hidup mati untuk Jokowi’ nggak akan ada lagi itu, kalimat itu saya tarik. Begitu juga kalau dia korupsi, saya akan tarik dukungan saya terhadap dia,” kata Ade saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 5 November 2025.

Menurut Ade, pernyataan itu sengaja disampaikan untuk membuktikan keseriusannya membela ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Menurut Ade dukungannya kepada Jokowi didasari keyakinan bahwa mantan Gubernur Jakarta itu tidak korupsi dan terlibat ijazah palsu. “Saya adalah satu di antara banyak orang yang loyal pada Pak Jokowi, dan kami bisa disebut hardliner-lah ya, garis keras. Tentu saja kata ‘hidup mati’ itu begini, kalau perlu kami harus bertarung sampai kehilangan nyawa untuk memenangkan Pak Jokowi, tentu saja,” katanya.

Kasus pencemaran nama baik terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo terus mengaung di masyarakat beberapa waktu terakhir. Bahkan sejumlah pihak yang melontarkan tuduhan tersebut telah diperiksa di Polda Metro Jaya. Ade Armando merupakan kubu Jokowi yang mendatangi Mabes Polri untuk meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus tersebut.

Ade menjelaskan, Jokowi merupakan salah satu tokoh bangsa yang layak mendapat dukungan karena mampu menjawab persoalan yang terjadi di Indonesia. “Saya merasa Jokowi ini adalah jawaban terhadap, mungkin harapan, mimpi dari ratusan juta rakyat Indonesia yang selama ini ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera, makmur, tapi juga demokrasi yang menghargai hak asasi manusia,” kata lulusan program doktoral Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan itu optimis Jokowi tidak tersandung kasus apapun termasuk ijazah palsu dan korupsi. “Tapi selama itu tidak terbukti, dan kelihatannya itu tidak akan terbukti, saya akan tetap menjadi loyalis Pak Jokowi,” kata Ade.

Reshuffle Kabinet Merah Putih Bukan untuk Lengserkan ‘Geng Solo’

Politisi PSI, Ade Armando menampik kabar yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto sengaja melengserkan para pejabat negara dari kalangan pendukung Jokowi di pemerintahannya melalui reshuffle kabinet. Menurutnya, reshuffle sejumlah menteri tersebut wajar dilakukan dan akan mendapat persetujuan dari berbagai kalangan.

“Di-reshuffle karena memang layak. Saya rasa semua orang akan setuju dengan keputusan memberhentikan sejumlah menteri tersebut. Itu nggak penting bahwa dia datang dari kubu-nya Jokowi atau bukan,” ujar Ade kepada Eddy Wijaya.

Politisi kelahiran Jakarta, 24 September 1961 itu menjelaskan, isu ‘Prabowo melengserkan orang-orang Jokowi’ sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk merusak hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. “Jadi isu tentang Jokowi atau ‘Geng Solo’ itu menurut saya memang dibuat-buat saja, narasi yang sengaja diciptakan untuk membangun adanya framing bahwa sebetulnya ada persoalan nih dalam hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” kata Ade.

Ade juga menampik kabar Jokowi menitipkan sejumlah orang untuk menjabat di posisi strategis dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Termasuk keberadaan dirinya yang kini menjadi komisaris PLN Nusantara Power, anak usaha PLN. “Jokowi tidak pernah menitipkan siapapun terhadap Presiden Prabowo dalam penetapan kabinet saat ini. Jadi beberapa nama yang disebut sebagai orangnya Jokowi itu, kayak mas Budi Arie, bukan karena titipannya Pak Jokowi tapi karena ternyata tidak qualified gitu ya. Bahwa Pak Prabowo menariknya (reshuffle) itu bisa karena berbagai alasan lain,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AdeArmando #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Jihan Fahira: Primus Yustisio Naik KRL ke Kantor Bukan Pencitraan

Politik·October 29, 2025October 29, 2025

Jihan Fahira: Primus Yustisio Naik KRL ke Kantor Bukan Pencitraan

October 29, 2025

Jihan Fahira saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta –Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Jihan Fahira membantah bila kebiasaan suaminya, Primus Yustisio, menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) saat pergi bekerja adalah pencitraan. Menurutnya, Primus yang saat ini menjabat anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V itu kerap menjadikan KRL sebagai alat transportasi keseharian.

“Primus itu naik kereta sudah bertahun-tahun, (bisa) menghemat waktu 1 sampai 1,5 jam. Kalau naik mobil itu bisa 3 jam. Jadi nggak ada citra-citraan (pencitraan). Memang Primus tidak suka macet,” ujar Jihan saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Menurut Jihan, Primus suka menggunakan KRL karena lebih menghemat waktu, apalagi ia hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 menit berjalan kaki dari kediamannya di Bintaro menuju stasiun kereta Jurang Mangu. “Kereta zaman sekarang itu bagus, bersih sekali, dingin, terus bisa dipisah antara laki dan perempuan,” kata finalis GADIS Sampul 1993 tersebut.

Primus Yustisio sempat menjadi sorotan publik saat fotonya beredar di media sosial sedang naik KRL menuju kantornya di Senayan. Beredarnya foto artis yang membintangi sinetron berjudul Panji Manusia Millenium itu kemudian dikaitkan dengan penolakan tambahan tunjangan rumah anggota DPR RI senilai Rp 50 juta per bulan. Primus pun mendapat banyak pujian dari masyarakat lantaran kesederhanaannya lebih memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi.

Jihan mengatakan, dirinya sekeluarga bukan tipe yang suka memaksakan keadaan, termasuk sarana transportasi yang mereka gunakan untuk bepergian. “Sesuai kebutuhan aja.Jadi kami itu tidak naif, tidak pura-pura kaya atau pura-pura miskin biar dibilang baik. Enggak, semua sesuai, proporsional. Kalau memang daerah sana harus naik kereta ya naik kereta. Kalau memang harus pakai mobil ya pakai mobil, kadang-kadang naik motor, busway ya busway,” katanya.

Bukan hanya Primus, aktris yang membintangi sinetron Tersanjung itu juga mengaku telah lama menjadi pelanggan setia kereta. “Bahkan saya pun dari SMA sering sekali naik kereta, karena sangat menghemat waktu sekitar 20 menit. Kalau kita naik angkot dulu itu macet sekali,” kata Jihan.

Jihan menambahakan, kesederhanaan keluarganya tersebut terbentuk dari peran sang suami Primus yang telah 4 periode terpilih menjadi anggota DPR RI. Hingga Jihan terpilih menjadi seorang senator berkat bimbingan dari suaminya tersebut. “Saya tanya sama suami (Primus), apakah bisa orang seperti saya (masuk politik)? Dia bilang bisa asalkan saya jangan berubah. Karena orang pintar itu banyak tapi ujung-ujungnya dipenjara. Pesannya cuma itu aja. Jangan banyak tingkah, jujur, dan jangan jahat hatinya,” ucapnya.

Sekolah Laboratorium Pancasila Jadi Pengganti PMP

Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Jihan Fahira menyatakan kebanggaannya ikut tergabung dalam program Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP). Ia menilai program besutan Hamry Gusman Zakaria tersebut sangat baik untuk pendidikan anak sekolah yang sejak lama tidak lagi memperoleh mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

“Ini salah satu program yang saya bangga sekali, biarpun bukan saya pendirinya. Saya hanya diundang (bergabung) tapi dari hati saya benar-benar support karena kita di Indonesia kehilangan PMP, Pendidikan Moral Pancasila,” kata Jihan kepada Eddy Wijaya.

Aktris kelahiran Bogor, Jawa Barat, 6 Januari 1978 itu menjelaskan, kehadiran SLP dapat menjadi asupan pelajaran tambahan baik bagi siswa maupun tenaga pengajar, khususnya mengenai moral Pancasila. “Makanya ada Sekolah Laboratorium Pancasila bukan hanya untuk siswa tetapi para guru juga. Karena banyak sekali juga pengajar itu yang tidak paham Pancasila. Pancasila ini kan semuanya ada, kita menjalankan setiap hari, berdoa, salat, itu bagan pelaksanaan Ketuhanan yang Maha Esa (sila pertama Pancasila)” kata dia.

Jihan mengatakan, penghapusan mata pelajaran PMP di sekolah berakibat pada buruknya perilaku siswa, misalnya sikap murid kepada guru maupun orang tuanya. “Saya sih merasa sekarang itu krisis moral. Untuk anak-anak sekarang itu beda sekali sama kita dulu. Coba kalau kita lihat di TV yang lagi viral, (sikap) murid kepada gurunya (tidak baik),” kata ibu 4 anak tersebut.

Ia berharap agar pemerintah memberikan dukungan bagi program SLP untuk pendidikan moral di sekolah. “SLP ini memang belum bisa masuk sebagai kurikulum utama, baru masuk sebagai ekskul. Makanya saya berharap pemerintah pusat bisa sedikit-sedikit mensosialisasikan apa itu SLP,” ucap Jihan. “Saya berharap tidak hanya pendidikan akademis yang mereka dapat, dan budi pekerti. Dan terbukti, lihat sekarang setiap hari berita pem-bully-an, anak sekolah merokok gurunya sampai takut, apa itu?” kata dia menambahkan.

SLP merupakan program yang digagas seorang tokoh yang dikenal sebagai motivator nasional, Hamry Gusman Zakaria. Program ini bertujuan untuk menggelar pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, mulai SD, SMP, SMA/Sederajat. Hamry yang juga dosen Lemhanas RI tersebut telah menguji programnya itu di beberapa sekolah, misalnya SMP Negeri 8 Johar Baru Jakarta Pusat.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #JihanFahira #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Bung Ropan Rekomendasikan 4 Kandidat Pelatih Timnas

Politik·October 22, 2025October 22, 2025

Bung Ropan Rekomendasikan 4 Kandidat Pelatih Timnas

October 22, 2025

Wijayanto Samirin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Pengamat sepak bola, Ronny Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan merekomendasikan sejumlah nama pelatih sepak bola dunia yang layak menggantikan Patrick Kluivert dari posisi pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Mereka di antaranya mantan pelatih Korea Selatan Paulo Bento, Asisten pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, serta mantan pelatih Irak Jesus Casas.

“Semoga PSSI, Pak Erick (Ketua PSSI Erick Thohir) bisa mendengar apa yang menjadi omongan kita saat ini dan bisa menjadi referensi buat dia untuk menghubungi Paul Bento, Timur Kapadze atau Jesus Casas. Tiga (pelatih) ini yang menurut saya pas untuk menangani Timnas kita. Jadi dengan track record yang bagus, juga cara komunikasi mereka yang baik, disiplin yang oke, ya, kita butuh pelatih-pelatih yang kualitasnya seperti mereka itu,” ujar Bung Ropan saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurut Bung Ropan, para pelatih tersebut memiliki harga terjangkau namun dengan kualitas yang tinggi karena mampu membawa tim yang pernah mereka bina menjadi juara. Misalnya saat Kapadze sukses mengantarkan Uzbekistan U-23 ke Olimpiade Paris 2024 yang menjadi prestasi bersejarah bagi negara tersebut. Adapun Casas pernah sukses mengantarkan Timnas Irak meraih gelar juara Piala Teluk Arab ke-25 pada Januari 2023.

“Kita butuhkan pelatih yang berwibawa, punya karisma, kalau pelatih memiliki itu maka pemain akan tunduk, respect dan pemain akan menerima apa yang dia katakan. Dan pelatih itu harus smart, cerdas, nah itu ada di ‘kepala’ Timur Kapadze, Paul Bento, dan Jesus Casas,” katanya.

Bung Ropan mengatakan, meskipun ketiga pelatih tersebut tidak memiliki skill permainan seperti Patrick, mereka telah teruji dan mampu membawa tim asuhannya berprestasi dalam berbagai ajang pertandingan Sepak Bola dunia. “Yang kita butuhkan, kan, sebagai pelatih, kalau (sebagai) pemain itu ya (mereka) sudah lewat,” kata eks komentator Liga Italia (Serie A) di salah satu stasiun televisi swasta itu.

Kendati demikian, eks Manajer Persatuan Sepak Bola Manado (Presma) itu juga membuka nama lain untuk mengganti Kluivert. Salah satunya pelatih Timnas Maroko, Vahid Halilhodžić. Menurut Bung Ropan, pelatih berkebangsaan Bosnia itu mampu membawa tim berjuluk Singa Atlas itu lolos ke semifinal pada Piala Dunia 2022 di Qatar. “Dia pelatih yang bagus, kalau dia ada, wah mantap lagi tuh. Tergantung PSSI sekarang untuk melihat, harus pelatih yang mantap yang datang,” kata Bung Ropan.

Bung Ropan menambahkan PSSI harus segera memilih pelatih baru yang berkualitas untuk menghadapi sejumlah ajang sepak bola internasional mendatang, di antaranya FIFA Matchday pada November, Piala AFF pada Juli 2026, serta Piala Asia di Arab Saudi pada Januari 2027. “Kalau gak cepat ambil tindakan ya sulit,” ucapnya.

Patrick Kluivert Tidak Konsisten Atur Strategi

Pengamat sepak bola, Bung Ropan menilai eks pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak pandai mengatur strategi permainan bagi Skuad Garuda. Hal itu terlihat usai Indonesia menelan 2 kekalahan pada pertandingan terakhir melawan Timnas Irak dengan skor 0-1 dan Arab Saudi dengan skor 2-3, pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Kalau bicara salah (strategi) iya, banyak juga yang kecewa, saya juga termasuk. Mengapa? Karena dia (Kluivert), dalam tanda kutip, seakan main-main ketika menghadapi 2 pertandingan krusial (Arab Saudi dan Iran). Tidak boleh sebenarnya mencoba-coba formasi,” kata Bung Ropan kepada Eddy Wijaya.

Pria kelahiran Manado, 21 September 1965 itu menjelaskan, pelatih yang menggantikan Shin Tae-young itu juga tidak konsisten dalam menyusun para pemain. Misalnya dalam menempatkan para pemain yang menjadi andalan seperti Marselino Ferdinan dalam laga-laga yang penting. “Misalnya saat kita babak belur lawan Australia dengan (skor) 5-1 di Sydney. Dia kebingungan mau pakai (formasi) apa. Akhirnya dia balik dengan formasi 3-4-3,” kata Bung Ropan.

Bung Ropan lantas setuju dengan tindakan PSSI memecat Kluivert. Namun dia juga tetap meminta PSSI mengambil pelajaran dalam pemilihan pelatih ke depan. “Tentunya, kualitas pelatih yang harus dipilih ke depan lebih dari Patrick, bahkan lebih dari STY (Shin Tae-young eks Pelatih Timnas Indonesia).”

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #BungRopan #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Wijayanto Samirin: Cara Komunikasi Menkeu Purbaya Harus Lebih Soft

Politik·October 16, 2025October 16, 2025

Wijayanto Samirin: Cara Komunikasi Menkeu Purbaya Harus Lebih Soft

October 16, 2025

Wijayanto Samirin saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar menjaga cara komunikasinya dalam mengomentari pernyataan para petinggi negara maupun kebijakan lembaga lain. Ia menilai komentar bernada kritik yang seringkali dilontarkan Menkeu Purbaya sebelum ini dapat merusak hubungannya dengan para elit di Indonesia sehingga tidak mendapat dukungan dalam kinerjanya.

“Yang harus dijaga dan harus kita ingatkan terus ke Pak Purbaya supaya beliau sukses adalah support dari elit yang lain, menteri yang lain, BUMN, karena mereka adalah partner untuk bekerja bareng. Mengkritik kebijakan boleh, tetapi menurut saya caranya harus lebih soft dan ada beberapa hal yang sebaiknya didiskusikan di ruang tertutup,” ujar Wija saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut Wija, seorang Menkeu merupakan pejabat penting yang harus menjaga sinergi dengan para pemangku kebijakan agar persoalan keuangan negara seperti pajak maupun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan normal. “Menteri Keuangan di sebuah kesebelasan itu ibarat striker. Kalau penerimaan pajak tidak tercapai, dia akan dimarahi. Kalau defisit APBN melebihi target, dia akan dihujat. Kalau spending tidak tepat sasaran dia akan dihujat. Nah, dia (Menkeu) bisa mewujudkan itu ketika menteri-menteri yang lain, gubernur-gubernur itu bergerak sinergis,” katanya.

Menkeu Purbaya sering menjadi sorotan publik akibat komentarnya yang dinilai kontroversial dalam menanggapi saran atau kritikan dari berbagai pihak. Misalnya saat merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal penarikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga sempat bersinggungan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai disebut keliru dalam membeberkan harga subsidi gas elpiji dan BBM yang seharusnya diterima masyarakat. Belum lagi komentar Menkeu Purbaya yang menyebut Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini perlu belajar lagi saat Didik mengkritik penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara).

Wija mengatakan, para pejabat mempunyai latar belakang masing-masing yang harus diperhatikan sebelum Menkeu Purbaya memberikan komentar, agar tidak menjadi polemik bahkan menyinggung perasaan. “Sehingga harus dikurangi serangan-serangan atau statement- statement ke menteri yang lain. Anyway, birokrasi ini isinya adalah orang-orang, bukan robot, bukan komputer, Mereka punya preferensi, ada emosi dan perasaan. Tapi saya melihat beliau (Menkeu Purbaya) akan cepat belajar,” kata Ketua Yayasan Universitas Paramadina tersebut.

Kendati demikian, Penasehat Ekonomi Gubernur DKI Jakarta 2019-2022 itu menjelaskan, Menkeu Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati tersebut berhasil mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu membuat posisi Menkeu Purbaya semakin diuntungkan karena ia tidak perlu mencari dukungan orang lain saat menerapkan suatu kebijakan. “Dalam konteks Pak Purbaya tentunya kita berharap ya, harapan yang begitu tinggi dari masyarakat ini bisa diwujudkan suatu ketika nanti. Tapi fakta bahwa beliau membawa angin segar, bahwa banyak masyarakat memberikan dukungan, respons positif itu modal luar biasa,” kata Wija.

Oleh karena itu, Wija berharap Menkeu Purbaya lebih berhati-hati menyampaikan komentarnya apalagi yang berkaitan dengan kinerja para pejabat negara lainnya. “Saya yakin, saya melihat sendiri beliau (Menkeu Purbaya) mau kok belajar, jadi statement-statement spontan itu mulai berkurang. Dan saya harapkan ke depan makin banyak diskusi-diskusi internal dengan elit yang lain sehingga tidak perlu ada diskursus di publik,” ucapnya.

Sejumlah Program Nasional Ibarat ‘Penumpang Gemuk’ di Ruang Fiskal

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengibaratkan sejumlah program unggulan Pemerintah Pusat layaknya ‘penumpang gemuk bus’ yang memonopoli ruang fiskal dalam APBN 2025. Menurutnya, program unggulan tersebut telah menekan program pemerintah yang lain sehingga mengalami pemotongan anggaran.

“Tiba-tiba ada penumpang gemuk masuk mengisi ruang fiskal itu, bahkan kemudian menggencet penumpang yang lain. Orang gemuk itu ya, program-program prioritas yang mahal (misalnya) MBG yang Rp335 triliun, kemudian koperasi desa yang Rp240 triliun walaupun itu pinjaman, kemudian program 3 juta rumah, juga anggaran TNI, anggaran polisi yang membengkak,” kata Wija kepada Eddy Wijaya.

Ekonom kelahiran Yogyakarta, 21 Agustus 1971 itu menjelaskan, program pemerintah yang anggarannya terpotong sebagai dampak dari program unggulan tersebut misalnya Pendidikan Nasional maupun dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu memicu protes dari berbagai pengamat termasuk praktisi pendidikan hingga kepala daerah. “Jadi pendidikan dalam konteks ‘bus’ tadi adalah salah satu penumpang yang tertekan,” kata Wija. “Termasuk 18 provinsi yang gubernurnya datang ke Pak Purbaya (untuk mengkritik pemotongan TKD)” ujarnya.

Wija menjelaskan, masalah tersebut diperumit dengan beratnya kondisi fiskal tahun ini akibat merosotnya perekonomian masyarakat. Yang mana, ruang fiskal dari APBN berada di kisaran 10 sampai 11 persen dari total spending, atau sekiar Rp370 triliun. “Situasi fiskal tahun ini berat. Jadi hingga Agustus (2025) penerimaan negara turun sekitar 7 atau 8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya ini situasi abnormal,” ucapnya.

Padahal ruang fiskal tersebut, Wija menjelaskan, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemajuan negara dengan berbagai program yang kreatif. “Ruang fiskal ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk berinovasi, melakukan hal-hal yang kreatif, untuk meningkatkan daya saing, merespons kompetisi global maupun program-program out of the box, dan lain sebagainya,” kata Komisaris Independen Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) tersebut.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #WijayantoSamirin #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Retno Listyarti: Korban Keracunan MBG Bisa Menggugat

Politik·October 9, 2025October 9, 2025

Retno Listyarti: Korban Keracunan MBG Bisa Menggugat

October 9, 2025

Retno Listyarti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti menyatakan pihak penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan siswa keracunan dapat diseret ke ranah hukum. Mereka bisa dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak karena terindikasi membahayakan jiwa anak-anak.

“Ini kan mengakibatkan keracunan massal bahkan anak sampai dirawat, rasa sakit anak, kejang-kejang, buang air besarnya dengan darah, berarti ada luka dalam (perut). Nah, menurut saya ini sudah bisa dipidana,” ujar Retno saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu 8 Oktober 2025.

Retno menjelaskan penyelenggara MBG bisa dijerat karena keracunan MBG diduga berasal dari pilihan bahan makanan yang tidak berkualitas. Sehingga, tidak menghasilkan makanan sehat tapi justru berefek bagi kesehatan. “Bukan proses masaknya tapi memang bahan bakunya sudah buruk, bisa jadi ayam sudah busuk sebelum dimasak. Bisa jadi kalau digoreng (ulat) mati, tapi misalnya kelamaan dibiarkan dalam suhu ruangan, bisa muncul belatung baru, kalau memang bahan-bahannya basi,” kata dia.

Kasus keracunan siswa akibat MBG menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga 4 Oktober 2025, terdapat 10.482 siswa korban keracunan MBG. Pemerintah menduga keracunan dipicu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti pembelian bahan baku MBG yang seharusnya dilakukan 2 hari sebelumnya (H-2), namun SPPG membeli H-4. Presiden Prabowo menginstruksikan agar SOP MBG segera diperketat.

Retno mengatakan pihak yang bisa membawa kasus ini ke ranah hukum adalah korban keracunan dalam hal ini siswa yang mengkonsumsi MBG. Mereka bisa melaporkan dapur MBG sebagai perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. “Ada problem mendasar dari penyajian makanan MBG oleh pihak BGN tentunya, dapur-dapur ini saya anggap mewakili BGN. Sebenarnya kalau pakai KUHP ada (tuntutannya), jadi ketika kita mengalami kerugian, bisa tuntut juga secara perdata kalau kita mau,” kata lulusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu.

Eks Kepala SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta itu mengatakan dugaan pelanggaran bisa semakin berat bila terdapat unsur paksaan kepada siswa untuk mengonsumsi MBG. Dugaan ini muncul belakangan karena banyak anak yang menolak mengkonsumsi MBG karena takut keracunan. “Ini kan lama-lama bisa menjadi bentuk kekerasan. Artinya ada pemaksaan misalnya, ini makan, nanti mubazir. Kalau gitu guru paksa anak untuk makan, kan tidak bisa begitu. Jadi kalau anak nggak mau, ya udah kita nggak bisa marah,” katanya.

Retno Listyarti berharap peran orang tua siswa untuk turut mengawasi dapur MBG. Mereka juga diminta untuk berani melapor bila anaknya menjadi korban keracunan. “Tapi saya tidak melihat niat untuk memidana hingga hari ini. Walaupun sebenarnya itu bisa dilakukan. ” kata dia.

Pemerintah Harus Evaluasi Total Program MBG

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti menyarankan agar pemerintah mengevaluasi total program MBG di tengah beragamnya masalah yang ditimbulkan. Menurutnya, MBG yang bertujuan untuk memberikan nutrisi tambahan bagi siswa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terkesan seperti program yang dipaksakan.

“Jadi problem MBG ini begitu banyak yang harusnya betul-betul evaluasinya total, hentikan dulu dan serap masukan masyarakat tapi laksanakan,” kata Retno kepada Eddy Wijaya.

Perempuan kelahiran Jakarta 24 Mei 1970 itu mengatakan, FSGI telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto maupun ke BGN agar program MBG dimoratorium. Harapannya agar pemerintah bisa mengevaluasi program ini sebelum kembali melanjutkannya. “FSGI bukan menolak MBG, tetapi kami mengkritisi karena dalam pelaksanaannya terdapat masalah,” kata dia.

Bukan hanya memicu ribuan siswa keracunan, Retno mengatakan, MBG juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Salah satunya akibat banyaknya sisa MBG yang terbuang alias mubazir karena tidak dikonsumsi. “Memberikan makan kepada anak bangsa sesuatu yang kami dukung, tapi ketika itu kemudian potensi korupsi, potensi kerugian negara yang besar karena mubazir, kemudian juga tidak menghidupkan ekonomi lokal, ini hal yang tidak sesuai dengan cita-cita pak presiden di awal,” kata dia.

Retno menambahkan MBG juga diharapkan tidak menggergaji anggaran pendidikan nasional. Bila itu terjadi, guru akan kecewa, utamanya honorer yang gajinya tidak layak. “Bayangkan, Rp71 T (anggaran MBG) hingga September aja baru terserap 22 persen, tapi tahun depan dapat Rp335 T, itu kan gila menurut saya. Kalau diambil dari anggaran pendidikan itu bisa menyakiti kami para guru,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #RetnoListyarti #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Tia Mariatul Kibtiah: Kita Harus Bangga Trump Puji Pidato Prabowo

Politik·October 2, 2025October 2, 2025

Tia Mariatul Kibtiah: Kita Harus Bangga Trump Puji Pidato Prabowo

October 2, 2025

Tia Mariatul Kibtiah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Bina Nusantara (BINUS), Tia Mariatul Kibtiah menilai pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus direspons dengan bangga. Sebab Trump adalah sosok pemimpin dunia yang jarang memuji orang.

“Trump itu gaya bicaranya sembarangan, mengintimidasi, dan menghina orang,” ujar Tia Maria saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 1 Oktober 2025.” Jadi dengan pujian itu kita senang dan bangga secara langsung,” ucap Tia menambahkan.

Pujian Presiden Trump terhadap Presiden Prabowo itu terkait dengan pidatonya tentang solusi perdamaian untuk Palestina di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa, 23 September 2025. Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Prabowo beberapa kali menghentakkan tangan ke meja podium sebagai bentuk keseriusan Indonesia mendorong kemerdekaan negeri yang kini porak-poranda akibat kekejaman Israel tersebut. “Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa dengan menghentakkan tangan di meja itu,” kata Trump ke Prabowo dikutip dari berbagai media usai pidato.

Lulusan doktoral Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung itu juga menilai pujian Trump tidak mengandung sarkasme. Meskipun Trump juga membandingkan hentakan tangan Prabowo ke meja podium dengan di saat Prabowo marah. “Dia (Trump) bercanda, jadi Trump berkata kemungkinan kalau marah kayak gini ya (menghentak meja)” kata Tia menerangkan pernyataan Trump.

Tia Maria mengatakan, Trump memaklumi sikap Prabowo yang bersikap tegas pada pertemuan tingkat global tersebut. Sebab Prabowo juga harus menunjukkan perhatian pada harapan masyarakat Indonesia dalam menuntut kemerdekaan Palestina. “Saya melihatnya Trump itu tahu kondisi domestik politik Indonesia. Dan Trump juga tahu bahwa Presiden Prabowo melakukan itu (pidato menggebrak meja) untuk menenangkan (masyarakat) dalam negeri,” ujar Tia.

Ia juga menilai pidato Prabowo yang sangat baik tersebut juga sekaligus menampik kekhawatiran banyak pihak yang menduga akan terintimidasi dengan Trump. Hal tersebut banyak diprediksi oleh berbagai kalangan lantaran Prabowo mendapat giliran berpidato setelah Trump. “Apalagi dengan sembarangannya pertanyaan Trump itu justru secara tidak langsung memberikan keuntungan untuk Pak Prabowo yang konsisten pada isu Palestina-Israel,” ujarnya.

Two-State Solution jadi Solusi Hentikan Genosida di Palestina

Dosen HI Universitas BINUS, Tia Mariatul Kibtiah menyatakan pembentukan dua negara atau Two-State Solution merupakan solusi yang paling rasional untuk mengakhiri perang antara Palestina dan Israel. Ia menilai solusi yang juga ditawarkan Presiden Prabowo tersebut harus segera direalisasikan agar genosida terhadap warga Palestina tidak berlarut.

“Itu paling realistis, dan kita juga harus menyatakan bahwa two-state solution itu kan dua negara, masa iya kita mengakui Palestina doang? nggak mungkin. Mau nggak mau, artinya dua-duanya sebagai tetangga (negara)” kata Tia Maria kepada Eddy Wijaya.

Perempuan kelahiran Karawang, 2 Juni 1978 itu menjelaskan, dunia juga harus mengakui keberadaan Israel sebagai suatu negara yang berdaulat. Karena tanpa pengakuan itu, Israel dapat melakukan genosida besar-besaran terhadap masyarakat Palestina. “Solusinya harus dipikirkan, kalau hanya satu negara Palestina, apa yang akan mereka lakukan, Israel-nya pergi, perginya bagaimana? Itu yang ada adalah genosidanya ditambah, nggak hanya di Gaza, ke Yerusalem, ke Ramala, dan sebagainya. Sekarang kan sudah mulai menyebar,” ujarnya.

Tia Maria juga mendesak agar PBB segera kembali menggodok peta atau batas-batas wilayah Palestina dan Israel, termasuk posisi Hamas dan Fatah dalam negara. “Harus didiskusikan dan saya pikir itu harus cepat, karena tidak boleh lagi ada pembunuhan masyarakat sipil yang terus menerus. Anak-anak terutama dan perempuan itu yang membuat kita berpikir, ini manusia apa bukan sih?” kata Tia Maria.

Kendati demikian, Tia Maria menjelaskan, tawaran solusi dua negara menemukan hambatan baik dari Palestina sendiri maupun negara-negara Islam seperti Iran dan Indonesia. Hambatan itu berupa pendapat yang menyatakan bahwa Palestina harus berdiri menjadi suatu negara tanpa Israel. “Indonesia harus mengakui Israel juga, dan itu harus diterima oleh semuanya,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #TiaMariatulKibtiah #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Profesor Romo Magnis: Hubungan Antara Agama di Indonesia Semakin Baik

Politik·September 24, 2025October 1, 2025

Profesor Romo Magnis: Hubungan Antara Agama di Indonesia Semakin Baik

September 24, 2025

Profesor Romo Magnis saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Tokoh Lintas Agama, Profesor Franz Magnis Suseno atau yang akrab disapa Romo Magnis mengakui terciptanya hubungan baik antara tokoh-tokoh Islam dengan Kristen di Indonesia dalam 5 dekade belakangan. Ia menilai kondisi tersebut merupakan dasar untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah maraknya konflik yang mengatasnamakan agama.

“Ternyata dalam 50 tahun terakhir hubungan antara kami katolik juga protestan dengan mainstream Islam menjadi semakin baik,” ujar Romo Magnis saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 24 September 2025. “Kami bisa bicara baik dengan orang-orang NU (Nahdlatul Ulama) maupun dengan Muhammadiyah, kalau ada masalah kami bisa membicarakan bersama. Jadi menurut saya itu adalah modal sangat penting bagi masa depan Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Menurut Romo Magnis, Indonesia merupakan bangsa yang paling rentan terjadinya konflik antar agama. Namun hal tersebut dapat diatasi lantaran kuatnya semangat persatuan yang dimiliki orang Indonesia. “Indonesia itu mengalami ancaman yang berbahaya tapi selalu keluar sedikit lebih baik. Jadi dalam semua peristiwa itu (konflik internal), Indonesia akhirnya lebih kuat. Sekarang misalnya Indonesia mengalami macam-macam masalah, tapi sebetulnya tidak mengalami masalah persatuan,” katanya.

Romo Magnis mengatakan, dirinya maupun tokoh Katolik lainnya seperti mendiang Romo Mangunwijaya semasa hidupnya telah sadar untuk menjaga hubungan baik antar umat beragama di Indonesia, begitu pula dengan tokoh Islam. “Jangan membiarkan hubungannya berupa hubungan win-lose, baik bagi kamu buruk bagi kami, baik bagi kami buruk bagi kamu, tetapi perlu membangun hubungan saling percaya. Dibantu juga orang seperti Nurcholish Madjid apalagi Gus Dur, dan banyak orang lain (tokoh Islam),” kata Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta itu.

Bukan hanya tokoh Islam, Romo Magnis menjelaskan, Islam secara organisasi masyarakat pun juga terlibat dalam mempertahankan kerukunan umat beragama di Indonesia, apalagi adanya ancaman ideologi transnasional seperti ISIS dan Boko Haram. “Mungkin juga karena mainstream Islam itu, ya (misalnya) NU, Muhammadiyah, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga termasuk di situ. Saya pertama kali ketemu Islam dengan HMI, saya dekat. Mereka menyadari telah dimusuhi oleh ekstremis berideologi transnasional karena dianggap bukan Islam yang benar,” kata Misionaris Katolik asal Jerman tersebut.

Oleh karena itu, Romo Magnis berharap umat beragama di Indonesia tetap menjaga toleransi satu sama lain serta tidak menghubungkan setiap konflik yang terjadi dengan isu agama. “Masih akan ada serangan teroris pasti. Juga kalau ada insiden intoleransi itu tentu tidak boleh dibiarkan tetapi juga tidak perlu dilebih-lebihkan. Biasanya ada alasan lokal, misalnya umat minoritas dalam bahasa dan komunikasi juga tidak lancar dengan penduduk asli,” ucapnya.

Romo Magnis: Sebagian Besar Masyarakat Tidak Percaya Anggota DPR

Tokoh Lintas Agama, Romo Magnis menilai penyebab ledakan demonstrasi pembubaran DPR di sejumlah wilayah Indonesia dipicu adanya ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap para legislator untuk mewakili kepentingannya. Menurutnya, wakil rakyat nampak seperti sekelompok orang yang hanya mengejar jabatan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

“Yang jelas rakyat sebagian besar samasekali tidak melihat DPR maupun DPRD sebagai wakil mereka, tetapi sebagai kelompok elit yang berhasil menduduki tempat-tempat yang basah di mana kami rakyat tidak kebagian. Ya, dengan sendirinya kalau ada alasan tertentu akan meledak (demonstrasi),” kata Romo Magnis kepada Eddy Wijaya.

Rohaniawan Katolik kelahiran Eckersdorf, Sesilia, Jerman (sekarang menjadi bagian Polandia) 26 Mei 1936 itu menjelaskan, ketidakpercayaan publik tersebut terjadi lantaran maraknya kasus korupsi yang dilakukan para wakil rakyat. “Kok di mana-mana orang meledak? Rupa-rupanya ada ketidakpuasan yang dalam. Kalau 50 persen bangsa Indonesia mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas itu (pejabat publik) yang makin lama makin kaya, yang korupsinya bukan miliaran tapi triliunan. Mengerikan sekali,” kata Romo Magnis.

Demonstrasi yang menuntut agar DPR dibubarkan terjadi sejak 25 Agustus hingga awal September 2025. Aksi yang mulanya memprotes kenaikan gaji dan tunjangan Anggota DPR tersebut berubah menjadi penjarahan rumah-rumah sejumlah legislator. Penjarahan itu terjadi lantaran adanya sikap para Anggota DPR yang dinilai arogan menanggapi protes masyarakat tersebut.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #RomoMagnis #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya