Eks Dubes RI Dian Wirengjurit: Serangan ke Iran adalah Cara Trump Alihkan Isu Epstein Files

Politik·March 20, 2026March 20, 2026

Eks Dubes RI Dian Wirengjurit: Serangan ke Iran adalah Cara Trump Alihkan Isu Epstein Files

March 20, 2026

Dian Wirengjurit saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Serangan Amerika Serikat ke Iran disebut-sebut sebagai upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengalihkan isu asusila yang melibatkan dirinya. Skandal yang ada dalam Epstein Files itu mengungkap sejumlah nama tersohor, di antaranya Trump, eks Presiden AS Bill Clinton, dan istrinya yang mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Para tokoh itu dikaitkan dengan Jeffrey Epstein, pengusaha yang terbukti menjadi pelaku perdagangan manusia dan kejahatan seksual pada anak.

Diplomat RI Dian Wirengjurit sepakat serangan AS itu adalah muslihat Trump untuk menutup-nutupi kasusnya yang sudah menjadi pembahasan di Kongres. “Sangat betul. Persis sekali bahwa jelas ini (serangan AS ke Iran) adalah pengalihan isu. Isu dalam negerinya Trump itu banyak, ya. Paedofil macam dia -namanya juga orang sakit jiwa. Belum lagi masalah imigrannya,” jelasnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 18 Maret 2026.

Dalam sebuah kesempatan, anggota DPR AS dari Partai Demokrat Ted Lieu mengatakan nama Trump disebut berkali-kali di Epstein Files. Trump disebut memperkosa anak-anak dan mengancam membunuh mereka. Lieu menilai, pernah ikutnya Trump dalam pesta yang digelar Epstein bukanlah ketidaksengajaan. Sebab jika Epstein dinyatakan terbukti melakukan perdagangan manusia, kehadiran Trump tentu sebuah kesalahan. Pernyataan Lieu sekaligus mengkonfrontasi Jaksa Agung Pam Bondi yang dia anggap melindungi Trump.

Dian yang menjabat Duta Besar RI untuk Iran pada 2012-2016 ini menjelaskan, Trump juga tengah menghadapi “badai” politik dalam negeri. Lembaga Human Rights Watch menyebut Trump telah melakukan sejumlah tindakan yang merusak HAM yang menargetkan kebebasan berekspresi, hak imigran dan pencari suaka, juga perlindungan lingkungan. Misalnya memindahkan Kilmar Abrego Garcia ke El Salvador, dan memulangkan pencari suaka lainnya ke Panama dan Kosta Rika.

Belum lagi, kata Dian, konsumsi anggaran AS yang makin boncos setelah Trump menyerang Iran. Per pekan ini, perang AS-Iran memasuki minggu ketiga. “Anggarannya AS lagi porak-poranda. Seperti perang ini, satu hari bisa menghabiskan setidaknya satu miliar dollar per hari. Drone Iran yang murah, dilawan AS dengan rudal mahal. Biarin aja, nanti habis sendiri (anggarannya),” ujarnya

Kongres AS sampai saat ini belum secara terbuka membahas serangan militer AS ke Iran. Partai Republik cenderung menghindari pembahasan, sementara Partai Demokrat terus berupaya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan kelanjutan perang, seiring dengan peluang memakzulkan Trump dalam Pemilu Sela. Apalagi dalam serangan ini, 13 anggota militer AS tewas dan Trump belum meminta persetujuan Kongres untuk menyerang Iran.

“Itulah yang akan menjatuhkan dia, antara lain karena pelanggaran hukum di negerinya sendiri. Perang belum disetujui tapi dia udah mulai main. Berarti apa? Ini bukan perangnya Amerika, tapi perangnya Trump. Yang kalau perangnya diteruskan, yang akan susah ya rakyat Amerika,” ujar Dian. Kendati demikian, susah untuk memastikan Trump akan terpengaruh tekanan dalam negeri dan Kongres. “Susah untuk memprediksi otak orang sakit jiwa dan tidak punya hati nurani.”

Dian Wirengjurit: Omong Kosong Kalau Prabowo Bisa Menengahi Konflik AS-Iran

Duta Besar RI untuk Iran pada 2012-2016 Dian Wirengjurit sangsi Presiden Prabowo berhasil menjadi mediator konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran. “Untuk menjadi penengah harus netral. Kita menyelesaikan konflik Iran dengan Saudi Arabia yang sama-sama negara muslim aja nggak sanggup. Kok mau gagah-gagahan menyelesaikan konflik Iran-Israel. Omong kosong, itu,” jelasnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 18 Maret 2026.

Dian mengatakan, tidak ada negara yang meminta agar Indonesia menjadi penengah AS/Israel dengan Iran. Sementara negara di Timur Tengah lain seperti Turki atau Mesir sudah berperan mendamaikan karena punya hubungan baik dengan Israel, AS, maupun Iran. “Percaya deh, nggak usah memaksakan diri. Lebih baik benahi masalah di dalam negeri saja. Bayarkan gaji guru honorer. Karena kalau sekadar niat baik, nenek-nenek juga bisa.”

Sikap netral Indonesia dalam kasus ini sendiri dipertanyakan banyak pihak. Di antaranya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diprakarsai Trump, pada Januari 2026. Tak hanya itu, ketika pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meninggal karena serangan Israel-AS, Prabowo tidak langsung mengirimkan ucapan bela sungkawa. Prabowo baru mengirim ucapan duka lewat Menlu RI Sugiono, setelah dikritik bersikap dingin pada negara sahabat.

Menurut Dian, Indonesia harus menunjukkan diri dulu sebagai negara yang “beres urusan dalam negerinya” untuk bisa dipercaya mengurus perdamaian negara lain. “Harus tahu diri apa kita mampu. Kalau dalam negeri kita beres, negara lain akan meminta tolong kita untuk menyelesaikan masalah, bukan kitanya yang menawarkan diri,” ujarnya. Jika pun dulu Indonesia lewat Presiden Soeharto bisa ikut meredakan konflik dunia, itu karena ia dianggap berhasil dengan swasembada pangannya. “Dulu kita salah satu macan Asia. Tapi sekarang kucing ompong kali kita.”

Pun keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP dan rencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, dianggap Dian tidak perlu. “Pengiriman ke Gaza segala macam butuh (anggaran) berapa puluh triliun lagi, tuh? Untuk mengirim tentara, melatihnya, siap di sana, bawa tank, segala macam, emangnya gampang?” kata Dian. Belakangan, ide Presiden Prabowo ini ditunda. Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan penundaan itu terkait eskalasi konflik di Timur Tengah.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DianWirengjurit #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Hinca Pandjaitan Puji Ketelitian Tim Jaksa Kasus Laptop Chromebook Nadiem

Politik·March 12, 2026March 20, 2026

Hinca Pandjaitan Puji Ketelitian Tim Jaksa Kasus Laptop Chromebook Nadiem

March 12, 2026

Hinca Pandjaitan saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Hinca Ikara Putra Pandjaitan menyinggung pembelaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Hinca, boleh saja Nadiem membela diri tapi fakta persidangan yang ditunjukkan jajaran jaksa penuntut umum mampu mengurai tahapan peristiwa untuk membuktikan dakwaan mereka.

“Mengikuti dakwaan sampai penjelasan saksi-saksi, saya melihat jauh sebelum (Nadiem) jadi menteri, sudah ada mens rea-nya (kehendak untuk berbuat salah),” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang Rabu, 11 Maret 2026.

Hinca menjelaskan, mens rea dalam kasus ini bisa terlihat dalam percakapan di grup Whatsapp yang membahas pengadaan laptop Chromebook. Percakapan yang dibuka jaksa di persidangan itu mengindikasikan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Salah satu dari empat poin yang disebutkan Nadiem adalah “Singkirkan manusia dan gantikan dengan perangkat lunak”.

Dalam proses penyidikan, jaksa menemukan indikasi adanya permufakatan jahat melalui pengarahan khusus kepada tim teknis agar menyusun kajian pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop berbasis Chrome OS. Kajian itu seolah dibuat untuk mendukung kebutuhan teknologi pendidikan, padahal hasil uji coba pada 2019 menunjukkan sebaliknya.

Hinca mengapresiasi temuan tim jaksa penuntut umum yang dipimpin Roy Riady. “Di situ saya respeknya, ya. Kasus ini agak unik dan membutuhkan presisi, kejelian. Saya pikir Kejaksaan punya bagian intelijen yang hebat,” ujarnya. Roy Riady sendiri diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi selama tujuh tahun. “Itu menjadi jam terbang yang hebat. Ia bisa merangkai data informasi sehingga menjadi satu jahitan yang utuh,” Hinca menambahkan.

Tambang Emas Ilegal Rp992 Triliun, Pebisnis Bersekongkol dengan Aparat Penjaga Perbatasan

Legislator Hinca Ikara Putra Pandjaitan menilai sistem lalu-lintas barang yang keluar-masuk Indonesia perlu dibenahi. Hal itu penting untuk menutup ruang korupsi dan mencegah bocornya pemasukan negara. “Negara rugi karena keluarnya (barang) tidak benar, masuknya juga tidak benar. (Karenanya harus) bersihkan sistem kita,” kata dia saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 11 Maret 2026.

Hinca menyoroti soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan (PPATK) yang mendeteksi adanya perputaran uang dalam jaringan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang nilainya disinyalir ratusan triliun rupiah. Jaringan tambang emas ilegal itu tersebar di sejumlah wilayah, baik itu di Jawa, Sulawesi, Papua, maupun Kalimantan Barat dan Sumatera Utara. Praktik ini diduga termasuk kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) di sektor pertambangan.

Dari analisis PPATK, transaksi dari dugaan aktivitas tambang emas ilegal sepanjang 2023-2025 mencapai lebih dari Rp992 triliun. Adapun nilai transaksi yang secara langsung teridentifikasi dalam jaringan ini mencapai Rp185 triliun yang masuk ke rekening “pemain besar”. Sebagian dana itu mengalir ke luar negeri melalui aktivitas ekspor emas ke sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat senilai lebih dari Rp155 triliun selama 2023-2025.

Legislator dari Partai Demokrat ini menjelaskan, PPATK dibentuk pada 2002 atau pascareformasi untuk menjadi intelijen finansial yang mengikuti (tracing) aliran uang dari satu titik ke titik lain. Karena itu jika dalam temuan PPATK emas menjadi objek, Hinca menyebut alur transaksinya adalah ekspor-impor. “Satu-satunya aparat penegak hukum yang menyentuh barang di perbatasan adalah Bea Cukai, Kepabeanan: benteng terakhir keluar-masuknya kekayaan kita,” ujarnya.

Karena itu Hinca mendukung tindak lanjut penyidikan kasus ini oleh aparat penegak hukum. Seperti diketahui, PPATK sudah menyerahkan bukti-bukti temuan mereka pada penyidik. Menurut Hinca, penyelidikan oleh PPATK sudah matang, dan tinggal dituntaskan penyidikannya. Terkait pelakunya, Hinca menyebut pebisnis tertentu yang bersekongkol dengan aparat penjaga perbatasan. “Pasti Bea Cukai, bisa juga dengan aparat yang lain,” kata dia.

Hinca mengklaim tahu terduga pelaku yang terlibat kasus penambangan emas ilegal ini. “Ya, tahu. Mudah-mudahan bisa diberantas sehingga pajak (dari proses keluar-masuk barang) benar-benar mendukung keuangan negara,” ucapnya. Ihwal kemungkinan si “pemain besar” ini mendapat perlindungan dari pejabat negara, Hinca menyebut mereka sebagai rangkaian pelaku. “Mau ‘bintang’, ‘bunga’, politisi, semuanya itu satu rangkaian yang disebut penjahat, kan?”

Kepada media beberapa waktu lalu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut lembagainya sudah berkoordinasi dengan aparat, dan telah menyerahkan seluruh data yang diduga terkait PETI ke penyidik. Pernyataan ini menandakan pengusutan terhadap PETI dan distribusi jaringannya sudah dimulai. “Tugas PPATK memang melaporkan dan menganalisis. Hasil penelusuran dan analisisnya menjadi bukti permulaan yang harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum,” terang Hinca.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #HincaPandjaitan #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Dadan Hindayana ‘BGN’: MBG Justru Menambah Anggaran Pendidikan

Politik·March 5, 2026March 20, 2026

Dadan Hindayana ‘BGN’: MBG Justru Menambah Anggaran Pendidikan

March 5, 2026

Dadan Hindayana saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak mengusik anggaran pendidikan tahun anggaran 2026. Menurut Dadan, biaya program MBG tahun 2026 sebesar Rp223 triliun diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan. “Justru dengan adanya MBG, dana pendidikan bertambah,” kata Dadan yang juga seorang entomolog dan akademisi ini saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 4 Maret 2026.

Dadan menjelaskan, biaya MBG tergolong anggaran pendidikan karena target penerima manfaatnya adalah 59 juta anak sekolah. “Kalau target penerima manfaatnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, klasifikasinya anggaran kesehatan. Sedangkan kalau nanti lansia dan penyandang disabilitas mendapat MBG, masuknya anggaran sosial,” ujarnya. Di sisi lain, ia mengklaim MBG tidak mengurangi jatah anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pemerintah menganggarkan program MBG tahun ini sebesar Rp335 triliun. Dari jumlah itu, 67 persennya atau sebesar Rp223,6 triliun dialokasikan dari anggaran pendidikan, 7 persennya dari anggaran kesehatan (Rp24,7 triliun), 6 persen melalui fungsi ekonomi (Rp19,7 triliun), dan dana cadangan 20 persen (Rp67 triliun). “Dana cadangan itu jadi bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang sewaktu-waktu bisa dicairkan atas permintaan presiden,” Dadan menjelaskan.

Kendati demikian, kebijakan pemerintah menjadikan program MBG sebagai komponen anggaran pendidikan itu digugat kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu penggugat, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan itu berpotensi mengurangi porsi anggaran pendidikan dan mengaburkan mandat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Seperti diketahui, ada kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan dari Rp724 triliun pada 2025, menjadi Rp769 triliun tahun ini. Dari jumlah itu, alokasi anggaran MBG pada 2026 tercatat Rp268 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp71 triliun. Anggaran MBG tahun ini rencananya dibelanjakan untuk pelaksanaan program (Rp255,5 triliun) dan dukungan manajemen (12,4 triliun).

Terkait hal itu Dadan menyebut anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi justru naik. Ia juga menyebut jumlah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah justru naik, begitu pun tunjangan guru dan anggaran pembangunan sekolah rusak. “Jadi anggaran BGN tidak diambil dari anggaran pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi,” ucap Dadan.

Tak hanya itu, Dadan juga mengklaim MBG berdampak positif bagi kegiatan belajar-mengajar. Setelah ada MBG, tingkat kehadiran anak sekolah disebut Dadan naik dari 70% menjadi 95%. “Jadi ada peningkatan partisipasi sekolah, semangat belajarnya juga naik, dan ada rasa senang ada di sekolah karena kehadiran MBG,” kata dia.

Dadan menyebut keberadaan MBG tak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tapi juga dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini terkait kritik anggaran MBG per porsi sebesar Rp15 ribu, yang Rp5 ribu di antaranya habis untuk operasional dan insentif. Sebagian kalangan menganggap yang Rp5 ribu itu adalah sepertiga dari Rp15 ribu, jadi akan ada sebesar Rp111,6 triliun dari Rp335 triliun tidak tepat sasaran, yang sebenarnya bisa dioptimalkan penggunaannya jika dana MBG diserahkan langsung ke orang tua murid maupun kantin sekolah.

Menurut Dadan, justru dengan sistem yang sekarang, yakni pengelolaan oleh SPPG, bisa membantu banyak UMKM. Ia menjelaskan, MBG bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 1,2 juta orang. Angka penjualan kendaraan bermotor juga diklaim Dadan naik setelah MBG beroperasi. Begitu pun nilai tukar petani yang juga naik. “Jadi dari segi ekonomi ini menggerakkan seluruh unsur di masyarakat, terutama yang bergerak di bidang food and beverage,” kata dia.

MBG Tetap Berjalan Saat Ramadan, Ini Penjelasan Dadan Hindayana

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diputuskan tetap berjalan selama Ramadan. Tentunya, MBG selama Ramadan berjalan dengan skema khusus untuk menyesuaikan ibadah puasa, walau tetap dibagikan pada jam belajar di sekolah. Misalnya, dengan memilih menu siap santap yang tahan lama jika dikonsumsi lebih dari 12 jam setelah dibagikan. Misalnya kurma, abon, buah, dan telur rebus.

Sedangkan untuk daerah yang mayoritas penduduknya tidak menjalankan ibadah puasa, pelayanan MBG berlangsung normal. Skema ini sebenarnya sudah pernah berlaku pada Ramadan tahun lalu. “Kita harus tahu, banyak masyarakat kita yang bersyukur jika ada kiriman makanan (MBG). Jadi meskipun puasa ya orang tetap butuh makan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang Rabu, 4 Maret 2026.

Pelaksanaan MBG selama Ramadan sempat menuai kritikan sebagian penerima manfaat. Salah satunya karena menu yang diberikan tidak sesuai dengan sistem rapel tiga harian, baik secara harga maupun kualitas makanannya. Kondisi itu dicurigai terjadi karena ada kecurangan dalam praktik pengadaannya.

Namun hal itu dibantah Dadan. Menurutnya, bahan baku untuk menu MBG sifatnya at cost, alias sesuai harga modal tanpa ditambahi keuntungan. Sehingga jika ada mitra yang curang atau merekayasa bukti fisik pengadaan, pasti akan ketahuan dalam proses audit. Dadan menjelaskan, pengawasan dari BGN dan pengecekan oleh auditor cukup untuk mengawal proses MBG berlangsung transparan.

“Karena sifatnya at cost, kita punya bukti harganya. Kemarin ada kejadian SPPG-nya mark up harga, dan dia akhirnya mengembalikan uang senilai miliaran,” ujar Dadan. Ia menegaskan bahwa BGN tak segan untuk menindak unit SPPG yang ketahuan melakukan pelanggaran. “Dari investigasi, kami akan analisis seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya krusial, operasionalnya bisa distop agak lama.”

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DadanHindayana #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial

Politik·January 29, 2026January 29, 2026

Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial

January 29, 2026

Eddy Hiariej saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menilai hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru lebih manusiawi. “KUHP yang baru memiliki visi reintegrasi sosial, dalam pengertian bahwa pelaku tindak pidana itu harus dikoreksi. Koreksi itu dijatuhi pidana atau tindakan, tapi tidak mesti dipenjara,” ujar dia yang biasa disapa Prof. Eddy Hiariej saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 28 Januari 2026.

Menurut Prof. Eddy, ada modifikasi alternatif pidana. Misalnya pidana pengawasan, dan kerja sosial. Paradigma yang lebih modern ini tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Namun, lebih berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif untuk memulihkan korban, serta keadilan rehabilitatif. “Jadi dia (hukum pidana) ‘memperbaiki’ pelaku maupun korban,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada ini.

Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan keduanya menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial yang berlaku di Indonesia selama lebih dari seabad. KUHP dan KUHAP baru juga disebut sebagai babak baru penegakan hukum yang berakar pada budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila, serta lebih modern dan manusiawi.

Di KUHP baru misalnya, ada jenis pidana kerja sosial yang sebelumnya belum diatur. Pasal 85 ayat 1 UU 1/2023 menyatakan pidana kerja sosial bisa menjadi alternatif untuk ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun yang kemudian diputus menjadi pidana penjara 6 bulan oleh hakim. Prof. Eddy menjelaskan, KUHP baru menyatakan hakim wajib menerapkan pidana yang lebih ringan, dan apabila ada pertentangan kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengikuti keadilan.

“Apabila tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun, maka berdasarkan syarat tertentu hakim menjatuhkan pidana pengawasan. Sedangkan bila ancaman pidananya tidak lebih dari 3 tahun, dengan syarat-syarat tertentu hakim menjatuhkan pidana kerja sosial,” kata dia. Di antara syarat itu misalnya adalah pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, riwayat sosial terdakwa, dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Ihwal pendapat yang menilai hukuman kerja sosial tidak membuat terpidana kapok dari kesalahannya, Prof. Eddy menyebut bahwa tidak selalu efek jera lahir dari hukuman yang kejam. “Tidak selamanya efek jera harus dengan hukuman mendekam di penjara. Dengan pidana kerja sosial, dia (terpidana) tetap dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bisa kembali ke masyarakat,” jelasnya. Artinya, menurut Prof. Eddy, hukum pidana baru ini memberi kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan untuk bertobat. Namun aturan ini tidak berlaku untuk residivis.

Adapun untuk hukuman pengawasan, Prof. Eddy menjelaskan jenis sanksi ini sudah ada di KUHP lama, dengan istilah pidana percobaan. Untuk jenis hukuman ini, pelaku tidak boleh mengulangi perbuatannya, dan wajib melaporkan diri ke aparat dua kali sepekan. “Yang penting pada waktu yang ditentukan dia wajib lapor. Selebihnya dia mau ke luar negeri, atau ke mana, terserah.” kata dia.

Restorative Justice Harus Ada Persetujuan Korban

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menggunakan KUHP baru dengan sejumlah perubahan mendasar. KUHP baru disebut-sebut memiliki semangat pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). KUHP tidak akan menitikberatkan pada hukuman penjara dan denda, tapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Wakil Menteri Hukum Prof. Eddy Hiariej mengatakan, pendekatan keadilan restoratif itu bisa diterapkan dengan sejumlah syarat. Yakni, ancaman hukuman pidananya tidak lebih dari lima tahun, harus ada persetujuan korban, dan bukan residivis. “Kalau korbannya enggak setuju, ya enggak bisa. Proses (hukuman pidana) jalan terus,” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 28 Januari 2026.

Ketentuan soal ini sempat menjadi pembahasan di ruang publik. Ada yang menganggap aturan ini bisa menjadi celah pemerasan di tahap penyelidikan, atau saat tindak pidana belum dipastikan keberadaannya. Mekanisme keadilan restoratif juga dinilai riskan karena pada tahap penyelidikan tidak ada judicial scrutiny atau mekanisme pengawasan pengadilan. Syarat penerapan keadilan restoratif juga dikritisi bisa membuka ruang bagi tindak pidana tertentu yang semestinya tidak bisa dinegosiasikan.

Terkait hal itu, Prof. Eddy memastikan bahwa KUHP baru mengatur bahwa keadilan restoratif baru bisa berlaku setelah disetujui oleh korban dan diperkuat dengan ketetapan pengadilan. “Makanya proses itu akan ditutup oleh penetapan pengadilan. Supaya ada kepastian hukum bagi pelaku, dan di sisi lain ada keadilan bagi korban. Sehingga perkara itu betul-betul dihentikan untuk mencegah jangan sampai menjadi objek pemerasan,” ujarnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DharmaPongrekun #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Dharma Pongrekun: Pandemi Siber Bisa Terjadi, Hati-Hati Listrik dan Internet Mati Total

Politik·January 22, 2026January 22, 2026

Dharma Pongrekun: Pandemi Siber Bisa Terjadi, Hati-Hati Listrik dan Internet Mati Total

January 22, 2026

Dharma Pongrekun saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Dharma Pongrekun mengingatkan masyarakat Indonesia soal kemungkinan terjadinya cyber pandemic atau pandemi siber, seperti yang pernah terjadi di Estonia pada 2007. Saat itu, negeri di pesisir timur Laut Baltik tersebut sampai mengalami kelumpuhan karena pemadaman listrik total. Kondisi yang mirip juga dialami sejumlah negara Eropa Selatan seperti Spanyol, Portugal, dan Prancis pada tahun lalu.

“Ketika terjadi pencurian data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) (pada 2024 lalu), saya sudah pernah menyampaikan, ‘Hati-hati kalau suatu saat internet mati, di-shut down’, atau istilahnya blackout. Nah ternyata kondisi itu terjadi di negara lain seperti Estonia. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bahaya sekali, karena kita bisa dikontrol dari jauh,” ujar Dharma saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 21 Januari 2026.

Sebelumnya viral dalam sebuah siniar, Dharma mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan perlengkapan lengkap jika menghadapi situasi darurat pemadaman listrik dan internet selama tujuh hari. Kandidat Gubernur DKI dalam pilkada 2024 itu menjelaskan, situasi darurat itu bisa menyebabkan listrik mati, ATM tidak berfungsi, tidak ada air bersih, sehingga bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat. Penjelasan Dharma itu sempat memicu kepanikan warganet di media sosial.

Menurut Dharma, situasi seperti blackout di berbagai belahan bumi bisa terjadi karena ada kekuatan besar yang mengontrol seluruh aspek kehidupan warga dunia. Ia mencontohkan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang mengangkut 227 penumpang dan 12 kru, yang hilang dari radar setelah lepas landas dari bandara Kuala Lumpur pada Maret 2014. “Ini kayak main PlayStation. Pesawat Malaysia itu bisa dibikin mendarat, tidak mendarat. Sama seperti mobil listrik (yang bisa dikontrol). Makanya sekarang mobil listrik di mana-mana banyak,” katanya.

Adapun kondisi saat ini di Indonesia, disebut Dharma seperti autopilot. Karena kita selalu menelan mentah-mentah dan tidak bisa melawan skenario global. Bahkan saat negara lain seperti Belanda dan Jerman sudah memberi himbauan pada warganya untuk bisa bertahan hidup di tengah krisis lewat booklet berisi manual, masyarakat Indonesia belum mendapatkan hal serupa.

Karena itu pria berdarah Toraja ini mengimbau masyarakat untuk berlatih atau mempersiapkan diri bertahan jika tiba-tiba terjadi shutdown listrik dan internet. “Kita ingat zaman masih pakai lampu petromaks, memasak dengan tungku api, menimba air di sumur dengan ember, ya bersiaplah seperti itu,” ujar Dharma. “Makanya kita harus cerdas. Saya bukannya menakut-nakuti. Justru saya memberikan early warning. Sedia payung sebelum hujan tak ada salahnya.”

Dharma menilai, manusia saat ini sudah dikondisikan untuk bergantung pada listrik dan internet, sehingga tidak bisa berkutik tanpa keduanya. “Kenyamanan dan ketergantungan itu jebakan Batman. Karena apa? Karena kendalinya ada pada mereka yang menjadi panitia dari permainan dan agenda ini,” kata dia.

Disentil Pandji, Dharma Pongrekun: Pemilih Saya Berani Beda

Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Dharma Pongrekun tak ambil pusing soal sentilan Pandji Pragiwaksono terhadap dirinya dalam stand-up comedy sang komika bertajuk “Mens Rea”. Menurut mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu, wajar bila ada perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi. “Sah-sah saja berbeda persepsi. Menjadi tidak sehat kalau kita menganggap pilihan yang berbeda sebagai sesuatu yang tidak baik atau ancaman,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 21 Januari 2026.

Di Mens Rea yang ditayangkan di layanan streaming Netflix, Pandji disebut mengolok-olok pemilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, dalam Pilkada 2024. Pandji membandingkan pernyataan Dharma soal konspirasi Covid-19, dengan jumlah suara di Pilkada yang mencapai 10 persen. Pandji juga melakukan aksi menjilat jari, yang merujuk pada ketidakpercayaan Dharma pada virus Corona.

Terkait itu, Dharma mengklaim bahwa masyarakat yang memilihnya bukannya kurang teredukasi, tapi justru berani bersikap berbeda. “Mereka itu (pemilih Dharma-Kun) tidak mau digiring opininya oleh lembaga survei, tidak mau menjual keputusannya untuk sembako dan uang, berani berpikir kritis dan mengambil langkah yang tidak umum,” kata dia.

Adapun soal somasi yang dilayangkan Juru Bicara Dharma Pongrekun, Ikhsan Tualeka, terhadap Pandji terkait Mens Rea, pria 60 tahun ini mengklaim tidak pernah merestuinya. Menurut Dharma, somasi etik terbuka itu adalah ungkapan rasa atau emosi pendukungnya yang tidak setuju dengan materi Mens Rea. Bagi Dharma, kritik dalam demokrasi wajar, asal disampaikan dengan cerdas dan tepat.

“Apapun yang kita sampaikan, sampaikanlah dengan cerdas. Kritik boleh, tapi santun supaya beradab. Walau adab abstrak, tapi bisa dirasakan. Yang bahaya kan ketika rakyat tidak dicerdaskan, hanya diberi tawa tanpa ada tindak lanjut atas kritik yang disampaikan,” ujarnya. “Saya sedih kalau rakyat hanya dijadikan objek.”

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DharmaPongrekun #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Prof. Suzie Sudarman: Penangkapan Presiden Venezuela Murni Kepentingan Bisnis

Politik·January 21, 2026January 21, 2026

Prof. Suzie Sudarman: Penangkapan Presiden Venezuela Murni Kepentingan Bisnis

January 21, 2026

Suzie Sudarman saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Suzie Sri Suparin Sudarman, menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini berubah, dari yang semula “state managers”, menjadi “class business” yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi besarnya.

“Jadi ini (penangkapan Maduro) pure class business yang melakukan kebijakan luar negeri. Mereka tidak terlalu bertele-tele seperti state managers yang memikirkan soft power, nation building, dan sebagainya. Orang bisnis cuma mengatakan, “Kalau ada yang nggak beres, akan saya bereskan. Lalu akan saya atur agar tenang rakyatnya,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 14 Januari 2026. “Cara bisnis yang sat-set dan efisien, begitu.”

Operasi militer AS menangkap Maduro dan istrinya di Caracas, ibukota Venezuela, pada 3 Januari lalu. Keduanya didakwa pidana terkait perdagangan narkoba dan terorisme. Namun aksi AS disebut-sebut terkait cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Data Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mencatat cadangan minyak Venezuela mencapai 303 miliar barel. Tapi dengan angka sebesar itu, produksi minyak per harinya relatif rendah, yakni 1 juta barel. Salah satu penyebab kondisi itu adalah tata kelola minyak yang tak optimal dan embargo Amerika.

Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa negaranya akan “mengelola” minyak Venezuela sampai proses transisi politik dapat dilakukan. Sebagai timbal-baliknya, Trump menjanjikan perbaikan infrastruktur Venezuela. Menurut Suzie, dinamika politik di Venezuela belum tentu akan menguntungkan Trump ke depannya. “Masalahnya bagi Trump, kalau Delcy Rodriguez (Presiden Venezuela sementara) tidak lanjut menjabat dan digantikan oposisi, belum tentu dia bisa menguasai rakyatnya. Karena kalau kondisinya tidak stabil, justru akan terjadi chaos,” ujar Suzie.

Begitu pun pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyebut hasil penjualan minyak akan digunakan untuk memakmurkan rakyat Venezuela, mesti ditunggu implementasinya. Suzie mengingatkan kembali soal pola dan jejak AS yang bersifat jangka pendek dan transaksional di sejumlah negara yang pernah diintervensi. Seperti Panama, Somalia, Irak, Vietnam, juga Afghanistan. Janji manis AS di awal untuk membangun negara-negara itu bisa dibilang tidak terwujud.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS disebut Suzie semacam tak peduli basa-basi diplomasi dan etika. Bahkan tak segan-segan mengintervensi negara lain demi kepentingannya sendiri. “The strong do what they can, and the weak suffer what they must. Jadi apa yang mereka mau, harus terwujud. Kita menyaksikan semacam teater gaya Amerika, budaya bersosialisasinya,” ujarnya.

Namun menurut Suzie, “se-koboi” apapun Trump dalam memimpin, kebanyakan rakyat AS justru memujanya. Ini karena banyak yang mendukung semangat yang diusung Trump dalam dominasi politik dan perlindungan kepentingan ekonomi AS. “It’s reliving your (AS) tradition. Amerika kembali lagi pada sejarah lama: koboi datang menangkap penjahat. It’s in their blood.”

Mungkinkah Perang Dunia 3 Akan Terjadi? Ini Kata Prof. Suzie

Skenario Perang Dunia ke-3 (PD 3) makin kerap mengemuka, seiring dengan ketegangan antarnegara yang banyak terjadi, baik di Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Sebut saja Israel dengan Iran, Ukraina dengan Rusia, dan tekanan politik dan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat ke sejumlah negara. Menurut Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Suzie Sri Suparin Sudarman, situasi masih rawan karena ada faktor agama dan ideologi.

Ia mengatakan, jika situs suci seperti Masjid Al Aqsa di Yerusalem terancam atau dihancurkan, bisa memicu kemarahan umat Islam yang tidak bisa diselesaikan lewat diplomasi minyak maupun politik. Suzie juga menyebut bahwa tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, mendukung Zionis. Hal itu menunjukkan politik di negara Amerika Latin itu terkait dengan geopolitik Timur Tengah. “Masjid Al Aqsa di Palestina gimana? Dihancurkan atau enggak? Nah si Machado itu juga pro-zionis,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 14 Januari 2026.

Kendati demikian, Suzy menjelaskan teori alternatif soal kemungkinan “tukar-guling” antara AS dengan Cina. “Kita lihat memang saat ini Cina merasa dirugikan karena minyak Venezuela yang seharusnya mereka dapat, dipotong oleh Amerika. Jadi Cina menimbang juga, lebih rugi mana antara tidak dapat minyaknya Venezuela, atau tidak ‘mengambil’ Taiwan?” kata Suzie.

Seperti diketahui, AS membutuhkan chip yang diproduksi Taiwan. Adapun Taiwan adalah produsen microchips tercanggih di dunia, lewat perusahaan mereka, TSMC, yang menguasai sebagian besar pasar komponen tersebut. Jika Cina mengambil alih Taiwan, maka negeri ini akan menguasai teknologi dunia. Yang tentu saja, tak bakal dibiarkan terjadi oleh AS.

“Kalau Cina ambil Taiwan, dia akan dapat semua chipnya. Tapi kan Amerika nggak mungkin setuju, karena kebutuhan mereka akan chip itu vital,” ujar Suzie. Namun, kesepakatan di balik layar bisa saja memunculkan skenario lain: Amerika membiarkan Cina mengambil Taiwan, asalkan tidak menyentuh Venezuela yang kaya akan minyak.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #SuzieSudarman #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Ibrahim Assuaibi: Tahun 2026, Harga Emas Bisa Melejit Jadi Rp3,5 Juta Per Gram

Politik·January 8, 2026January 8, 2026

Ibrahim Assuaibi: Tahun 2026, Harga Emas Bisa Melejit Jadi Rp3,5 Juta Per Gram

January 8, 2026

Ibrahim Assuaibi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, tren kenaikan harga emas masih akan berlanjut tahun ini. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka ini memprediksi emas bisa menyentuh harga US$5.500 per troy ounce atau Rp3,5-3,8 juta per gram pada 2026, dengan asumsi nilai tukar rupiah ke dollar Amerika mencapai Rp17.500-17.800.

“Kalau kita bicara emas dunia, satuan beratnya kan troy ounce. Anggaplah harganya US$5.500 per troy ounce. Kalau dikonversi ke gram, lalu dikali dengan rupiah, ditambah biaya ongkos dan sertifikat seperti di emas Antam sekitar Rp100 ribu, maka harga emas bisa Rp3,5-3,8 juta per gramnya,” kata dia saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 7 Januari 2026.

Seperti diketahui, harga emas dunia sepanjang 2025 naik signifikan sebesar 57%. Sedangkan harga logam mulia domestik tancap gas hingga 70% yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Walau mengalami sedikit koreksi pada akhir 2025, awal tahun ini harga emas mulai merangkak naik. “Kemungkinan besar tahun 2026 kenaikannya akan lebih dari 70%,” ujar Ibrahim.

Perkiraan itu dibuat Ibrahim dengan menimbang sejumlah faktor. Yakni geopolitik, perang dagang, kondisi politik di Amerika Serikat, serta kebijakan The Fed, bank sentral AS, yang menurunkan suku bunga. Ia mencontohkan kondisi geopolitik di Timur Tengah dan Asia yang terus bergolak. Baru-baru ini, Iran lewat Presiden Masoud Pezeshkian menyebut negaranya berada dalam perang skala penuh melawan Amerika Serikat, Israel, dan Eropa. Pernyataan Masoud masih terkait serangan udara Israel dan AS selama 12 hari yang menewaskan hampir 1.100 warga Iran.

Ibrahim menjelaskan, jika Israel dan Iran berperang, dan melibatkan negara Timur Tengah lain seperti Irak, Libanon, Suriah, serta Yaman, produksi minyak mentah bisa menurun. Akibatnya, banyak negara kekurangan pasokan dan harga minyak mentah bisa naik. “Kalau harga minyak mentah naik, barang-barang turunannya naik, inflasi bisa tinggi. Kalau inflasi tinggi, orang akan beralih ke emas,” kata dia.

Begitu pula ketegangan antara Venezuela dengan AS, yang meruncing pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS 3 Januari lalu. Konflik ini bisa berdampak pada sentimen global karena Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, yang memproduksi 1,1 juta barel minyak per hari. Belum lagi konflik Ukraina-Rusia di Eropa yang tak kunjung berakhir.

Menurut Ibrahim, sampai pemerintahan Presiden AS Donald Trump berakhir pada 2028, perang dan ketegangan geopolitik masih akan terjadi. Bahkan skenario terburuk Perang Dunia ke-3 pun muncul mengingat konflik global masih memanas. Tak heran bila di Eropa, perusahaan jasa keuangan Lehman Brothers sudah mawas diri dengan menarik dananya dari saham ke tunai. “Karena kalau terjadi Perang Dunia 3, surat berharga tidak ada harganya. Yang berharga cuma dua: uang tunai dan emas,” ujarnya.

Ibrahim Assuaibi Memprediksi Rupiah Melemah Karena Tekanan Geopolitik

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pelemahan rupiah pada 2026 hingga ke level Rp17 ribuan. Per 6 Januari 2025, nilai tukar rupiah ke dolar AS menembus Rp16.700. “Prediksi saya, rupiah (terhadap dolar AS) bisa ke (level) Rp17.500-17.800,” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 7 Januari 2026.

Pelemahan nilai tukar rupiah ini dinilai Ibrahim dipengaruhi oleh ketidakstabilan geopolitik. Termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat, serta konflik yang belum mereda di Timur Tengah. Kondisi politik dunia itu membuat investor global menarik uang dari negara berkembang seperti Indonesia, dan cenderung memilih mengamankan dananya ke aset emas dan dolar AS.

“Bank Indonesia sendiri mengatakan 2026 itu tahun yang ‘tidak baik-baik saja’ karena permasalahan ekonomi global,” ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka ini. Begitu pun sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, juga IMF, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi global kemungkinan hanya 5%, bahkan bisa di bawah itu.

Pemerintah RI sendiri sudah berupaya menjaga ketahanan ekonomi nasional dari guncangan geopolitik yang tak stabil. Salah satunya dengan mengucurkan dana Rp200 triliun dari BI ke bank himbara untuk memperkuat likuiditas, menurunkan suku bunga kredit, dan mendukung akses pembiayaan sektor riil.

Kebijakan pemerintah lainnya, Ibrahim menyebutkan, adalah dengan redenominasi rupiah, atau menyederhanakan angka mata uang. Misalnya, dari yang semula Rp100 ribu menjadi Rp100 tanpa mengurangi nilai tukarnya. Ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap mata uang nasional, serta menunjukkan stabilitas ekonomi negara. Redenominasi ini ditargetkan masuk program legislasi nasional 2026, dan dijalankan pada 2027.

Ibrahim menjelaskan, redenominasi rupiah juga punya tujuan lain, misalnya untuk mendorong agar “uang panas” yang selama ini disembunyikan koruptor, ditukar ke bank. “Tahun 2027-2029 itu tahun politik, butuh biaya kampanye. Pemerintah ingin memotong akses uang tunai ilegal, makanya koalisi pendukung pemerintah mungkin akan pecah sikapnya saat membahas ini,” ujarnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #Ibrahim \Assuaibi #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Fithra Faisal: Perlu Rp10.000 Triliun Agar Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Sektor Energi Bisa Jadi Penggerak

Politik·December 25, 2025December 25, 2025

Fithra Faisal: Perlu Rp10.000 Triliun Agar Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Sektor Energi Bisa Jadi Penggerak

December 25, 2025

Fithra Faisal saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bisa terealisasi. Angka itu merupakan target politik Presiden RI Prabowo Subianto untuk 2029. Adapun pada kuartal ketiga 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% year on year. “Target itu bisa kita capai, tapi memang harus kerja keras,” kata dia saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 25 Desember 2025.

Advisor di PT Samuel Sekuritas Indonesia ini menjelaskan, untuk mencapai target 8%, Indonesia memerlukan investasi sebesar Rp10.000 triliun. Nilai investasi itu bisa diserap dari sejumlah sektor infrastruktur. Yang pertama energi dengan target investasi Rp3.300 triliun, lalu teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dengan Rp1.800 triliun, serta transportasi dengan Rp1,300 triliun. Sektor lain yang juga bisa memperkuat arus investasi adalah air bersih dan sanitasi, serta housing atau properti.

Menurut Fithra, dari target Rp10.000 triliun, sebesar Rp3.000 triliun bisa disumbang investasi dari dalam negeri. Sedangkan 70% sisanya, diupayakan datang dari mancanegara. Karena itulah, kata Fithra, selama ini Presiden Prabowo kerap bersafari ke luar negeri. “Pak Presiden mencari kesempatan ekonomi supaya investasi bisa masuk ke Indonesia. Tidak hanya ke 1-2 negara, tapi juga ke negara-negara Eropa dan Arab. Ini adalah bagian dari diversifikasi trade and investment partner kita,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo menyadari soal faktor yang sering menghambat gerak calon investor di Indonesia. Seperti kepastian hukum yang tak menentu, keamanan yang rentan, serta aturan yang berubah-ubah. Fithra menjelaskan, Prabowo menaruh perhatian untuk perbaikan regulasi yang bisa mendorong investasi, agar bisa berjalan paralel dengan “pembangunan” kualitas manusia Indonesia.

Soal itu, Indonesia disebut Fithra bisa belajar dari Vietnam. Negeri Naga Biru itu relatif agresif dalam mendorong masuknya investasi. Terbukti pada kuartal ketiga 2024, pertumbuhan ekonominya mencapai 7,4% karena sokongan investasi asing dan ekspor. “Ketika investor ingin masuk, Vietnam sudah menyediakan tanah dan sumber daya yang sudah terlatih. Jadi investor tinggal plug and play,” kata dia.

Seperti diketahui, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat sepanjang 2014-2024, nilai investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp9.100 triliun. Sedangkan untuk tahun ini, realisasi investasi pada semester pertama mencapai Rp942,9 triliun atau hampir dari separuh target tahun 2025 yang sebesar Rp1.905,6 triliun. “Tahun depan harus lebih baik karena menjadi momentum kita melakukan ekspansi lebih lanjut,” ujar Fithra.

Ia tak memungkiri, bencana banjir bandang dan longsor Sumatera akhir 2025 ini memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,05-0,1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi kuartal empat 2025 yang semula diperkirakan mencapai 5,2%, terkontraksi menjadi 5,1%. Namun Fithra meyakini kondisi ekonomi nasional akan pulih awal tahun depan, seiring dengan rekonstruksi dan rehabilitasi Sumatera. “Presiden sudah turun ke Sumatera, pemerintah, kementerian-kementerian sudah ada di sana. Bahkan rapat kabinet terakhir juga berfokus pada pemulihan Sumatera.”

Fithra Faisal: Anggaran MBG Akan Dievaluasi

Program makan bergizi gratis dalam setahun pertama pelaksanaannya melahirkan sejumlah polemik. Selain standar menunya yang berbeda di sejumlah daerah, kegagalan distribusi, isu keracunan, hingga soal transparansi pemerintah dalam pemilihan vendor dan anggarannya. Belakangan ini pun pemerintah dikritik lantaran tetap memberikan MBG pada masa libur sekolah. Kebijakan ini dipandang tidak efisien dan memboroskan anggaran.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengklaim pemerintah menaruh perhatian pada pelaksanaan MBG termasuk kontroversi yang menyelimutinya. “Yang paling penting adalah kendali institusional. Jadi dalam konteks ini Pak Presiden selalu melihat dan mengevaluasi lebih dulu apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 25 Desember 2025.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menerapkan sertifikasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menambah dapur-dapur mulai pertengahan 2025. Langkah itu diambil sebagai jawaban atas kritik masyarakat yang ingin menu MBG lebih steril dan segar, mengikuti model dapur sekolah yang ada di Jepang. Sampai Maret 2025, tercatat ada 726 SPPG di 38 provinsi yang melayani 2,5 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlahnya akan bertambah hingga 32 ribu SPPG agar bisa menjangkau lebih banyak siswa.

Fithra menyebut, pemerintah juga menimbang masukan soal aturan yang bisa membatasi pengelolaan SPPG agar tidak dikuasai satu orang atau kelompok saja. Seperti diketahui, masyarakat sempat dikagetkan oleh kabar adanya anak anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, yang memiliki 41 dapur SPPG untuk MBG. Walau Badan Gizi Nasional sudah membatasi satu yayasan hanya bisa memiliki 10 SPPG per provinsi, tapi aturan ini masih punya celah untuk dimasuki. “Dalam beberapa kesempatan, Pak Presiden sangat mempertimbangkan bagaimana kue-kue ekonomi ini tidak hanya digunakan atau dikuasai oleh sekelompok orang,” kata dia.

Karena itulah ia kembali menekankan soal evaluasi setahun berjalannya MBG, termasuk soal anggarannya. Tahun ini, anggaran MBG Rp171 triliun ternyata baru terpakai Rp71 triliun. “Nah untuk tahun depan, anggaran Rp335 triliun itu juga tentunya akan selalu dievaluasi. Apakah terjadi penumpukan di satu kelas saja, atau adakah faktor-faktor yang lebih inklusif sebagaimana cita-cita dari Pak Presiden di awal,” ujarnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FithraFaisal #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Uli Arta ‘Walhi’: Banjir Sumatera Bencana Ekologis, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Politik·December 11, 2025December 11, 2025

Uli Arta ‘Walhi’: Banjir Sumatera Bencana Ekologis, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

December 11, 2025

Uli Arta saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyebut kondisi ekologis alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, terus menurun fungsi dan kualitasnya. Ini yang memicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi itu sejak 26 November lalu. “Ini selaras dengan ekspansi penerbitan izin yang sangat masif oleh pengurus negara melalui kementerian terkait,” kata Uli saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 10 Desember 2025.

Per 10 Desember 2025, tercatat ada 969 korban meninggal dunia dan 252 orang hilang karena bencana banjir Sumatera. Besarnya bencana membuat infrastruktur di tiga provinsi rusak parah, mulai dari jalan nasional, lahan pertanian, bangunan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, saluran irigasi, hingga kelistrikan. Satu juta warga juga diperkirakan mengungsi akibat bencana ini.

Walhi menganggap yang terjadi di Sumatera adalah bencana ekologis, bukan bencana alam. Belajar dari penanganan kasus Lumpur Lapindo, jika ditetapkan sebagai bencana alam, korporasi tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Namun jika statusnya bencana ekologis, pihak penyebab kerusakan harus bertanggung jawab memulihkan.

Adapun banjir Sumatera, dipicu deforestasi masif sebagai efek aktivitas industri ekstraktif. “Bencana ini terjadi karena hilangnya fungsi kawasan hutan,” ujar Uli. Selama 2016-2024, Aceh, Sumut, dan Sumbar kehilangan 1,4 juta hektar tutupan hutan. Deforestasi ini terjadi setelah pemerintah memberikan 631 izin ke perusahaan, atau 637 izin jika ditambah dengan izin Pembangkit Listrik Tenaga Air. “Izinnya sangat masif, dan berlaku di pegunungan Bukit Barisan yang merupakan hulu Daerah Aliran Sungai.”

Walau kerusakan akibat bencana makin besar, namun hingga kini belum ada sikap simpatik dari ratusan korporasi yang beroperasi di sana, apalagi kontribusinya dalam penanganan banjir Sumatera. “Saya tidak melihat itikad baik perusahaan. Padahal mereka aktor non-negara yang menerima manfaat paling besar dari eksploitasi alam,” kata Uli.

Ia menganggap, korporasi terlihat “lepas tangan” karena negara tidak berani memaksa mereka untuk bertanggung jawab dalam pemulihan pasca-bencana. Atau bisa jadi, karena ada oknum korporasi yang punya relasi kuat dengan penguasa. “Jika kita cek, 60-70 persen anggota legislatif dan menteri kita latar belakangnya pengusaha. Relasi ini membuat mereka enggan melakukan penegakan hukum.”

Uli Arta menyebutkan, tiga menteri harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Sumatera. Yakni Menteri Kehutanan sebagai pihak yang menerbitkan izin sektor kehutanan (PBPH) dan perubahan fungsi kawasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan HGU untuk perkebunan sawit, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerbitkan izin tambang.

Perlu Moratorium Permanen untuk Cegah Laju Deforestasi

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menganggap izin terkait deforestasi lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah tidak terkontrol. Kerusakan ekologis akibat aktivitas ekstraktif dan konsesi di kawasan Bukit Barisan jadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor Sumatera pada akhir November lalu.

Karena itu Walhi merekomendasikan agar pemerintah menetapkan moratorium izin secara permanen sembari memperbaiki tata kelola yang ada. “Hanya dengan itu kita bisa mengurangi eksploitasi hutan dan risiko korupsi. Jangan terbitkan izin baru, dan pakai teknologi pemantauan seperti di Brazil (satelit realtime),” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn.

Selain moratorium, Walhi juga menilai perlu adanya audit lingkungan dan evaluasi perizinan secara menyeluruh. Ini menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah kerusakan lebih masif. Jika ada korporasi yang secara legal beroperasi di kawasan penting seperti hutan, gambut, maupun pesisir pantai yang berpotensi merusak, maka izinnya harus dicabut.

Begitu pula korporasi yang beroperasi di lahan yang melebihi izin, harus ditindak tegas. Di sisi lain, pemerintah juga harus berani meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan ekologis yang terjadi. Apalagi potensi kerugian akibat bencana banjir Sumatera mencapai triliunan rupiah.

“Biaya eksternal seperti dampak lingkungan ini tidak pernah dihitung saat pemerintah menerbitkan izin. (Sementara) pendapatan negara dari sektor ekstraktif mungkin tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menangani bencananya,” ujar Uli. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2017-2022, anggaran negara untuk bencana mencapai Rp101 triliun.

Walhi sendiri sudah melapor ke Kejaksaan Agung terkait potensi kerugian negara di sejumlah daerah di Indonesia akibat bencana ekologis, yang nilainya mencapai hampir Rp300 triliun. “Kami berharap kritik ini berujung pada ‘penghukuman’ politik: jangan lagi memilih orang yang mempolitisasi bencana, dalam Pemilu 2029 nanti,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #UliArta #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Habiburokhman: KUHAP Baru Ini Sangat Revolusioner

Politik·December 11, 2025December 11, 2025

Habiburokhman: KUHAP Baru Ini Sangat Revolusioner

December 11, 2025

Habiburokhman saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menampik sejumlah isu yang beredar di masyarakat soal dampak negatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR. Salah satunya tentang klausul ‘keadaan mendesak’ pada sejumlah pasal seperti pasal 113, 120, dan 140 tentang Kepolisian. Sejumlah aktivis menganggap klausul itu rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

“Ini (keadaan mendesak) sebetulnya sama persis dengan pengaturan di KUHAP lama. So, mengapa sekarang ada tuntutannya tolak pengesahan KUHAP baru? (itu) berarti KUHAP lama nanti yang berlaku, ya sama aja. Kecuali yang terkait tenggat waktu penyitaan lima hari kerja itu memang masukan banyak ke kita (DPR),” kata politikus Gerindra yang akrab disapa Habib saat berbincang dengan Eddy Wijaya yang tayang dalam podcast EdShareOn pada Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut Habib, dalam proses penyidikan, keadaan mendesak merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga diperlukan aturan yang dapat membenarkan para penyidik melakukan tindakan tersebut. “(Keadaan mendesak) di antaranya kesulitan mengakses ketua pengadilan negeri karena adanya macam-macam (kendalanya). Itu kita bisa toleransi, selain penyitaan, 2 hari setelah itu harus ada pemblokiran dan lain sebagainya. Kalau penyitaan itu 5 hari karena lebih susah,” katanya.

DPR RI telah mengesahkan KUHAP baru pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP lama), pada 18 November 2025. KUHAP baru tersebut banyak menuai kontroversi salah satunya karena klausul ‘keadaan mendesak’ mengenai penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran. Semua itu bisa dilakukan tanpa adanya izin dari ketua pengadilan dengan dalih tersebut. Kendati demikian ketua pengadilan harus dimintai persetujuan paling lambat lima hari kerja.

Habib mengatakan, keadaan mendesak dalam KUHAP baru tidak dapat dilakukan sembarangan. Oleh karenanya bisa diuji melalui proses pra peradilan. “Pra peradilanlah nanti yang akan menilai. Kalau nggak memenuhi keadaan mendesak ya, dibatalkan. Jadi warga negara tetap punya hak untuk mempersoalkan ini,” kata dia.

Dalam KUHAP baru pasal 27, Habib menjelaskan, penyelidik maupun penyidik juga dapat dikenai sanksi bila melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya atau melampaui kewenangannya. Salah satunya dalam menafsirkan ‘keadaan mendesak’ dalam proses penyitaan. “Bisa diproses secara administrasi, etik, bahkan pidana. Pengaturan ini nggak ada kan, di KUHAP lama? kalau diragukan, itu ada (aturannya). Protokol yang sangat baru ini yang menurut saya sangat revolusioner,” kata alumni Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret tersebut.

Jebolan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu berharap masyarakat lebih mendalami aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyebarkan isu-isu negatif yang tidak sesuai bukti. “Ini (KUHAP baru) kan, jelas, ada di website. Makanya, ya, dibaca dong, diikuti dong live streamingnya (pembahasan RUU KUHAP). Ini multitafsir di mana? Dan ini sama persis dengan KUHAP lama, loh,” ucapnya.

KUHAP Baru Tidak Jadikan Kepolisian Lembaga Superpower

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyinggung kekhawatiran masyarakat soal kepolisian akan menjadi lembaga superpower dalam KUHAP baru. Menurutnya, kewenangan kepolisian dalam KUHAP baru telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“(Pengkritik KUHAP baru) bilang ini menguatkan polisi, superpower polisi dengan undang-undang KUHAP. (Tapi) soal penyidik ini ya, acuannya kita penegakan hukum itu di konstitusi kita, pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Kalau di situ, penegak hukum satu-satunya adalah polisi,” kata Habib kepada Eddy Wijaya.

Politikus kelahiran Metro, Lampung, 17 September 1974 itu menegaskan KUHAP baru masih menjadikan polisi sebagai penyidik utama, namun mengakomodasi diangkatnya penyidik dari institusi lain. “KUHAP lama lebih parah lagi pengaturannya, tidak ada penyidik tertentu tapi kok, nggak dianggap urgen? Kemana aja 44 tahun? (berlakunya KUHAP lama)” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #Habiburokhman #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya