Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial

Politik·January 29, 2026January 29, 2026

Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial

January 29, 2026

Eddy Hiariej saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menilai hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru lebih manusiawi. “KUHP yang baru memiliki visi reintegrasi sosial, dalam pengertian bahwa pelaku tindak pidana itu harus dikoreksi. Koreksi itu dijatuhi pidana atau tindakan, tapi tidak mesti dipenjara,” ujar dia yang biasa disapa Prof. Eddy Hiariej saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 28 Januari 2026.

Menurut Prof. Eddy, ada modifikasi alternatif pidana. Misalnya pidana pengawasan, dan kerja sosial. Paradigma yang lebih modern ini tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Namun, lebih berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif untuk memulihkan korban, serta keadilan rehabilitatif. “Jadi dia (hukum pidana) ‘memperbaiki’ pelaku maupun korban,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada ini.

Pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan keduanya menandai berakhirnya era hukum pidana kolonial yang berlaku di Indonesia selama lebih dari seabad. KUHP dan KUHAP baru juga disebut sebagai babak baru penegakan hukum yang berakar pada budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila, serta lebih modern dan manusiawi.

Di KUHP baru misalnya, ada jenis pidana kerja sosial yang sebelumnya belum diatur. Pasal 85 ayat 1 UU 1/2023 menyatakan pidana kerja sosial bisa menjadi alternatif untuk ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun yang kemudian diputus menjadi pidana penjara 6 bulan oleh hakim. Prof. Eddy menjelaskan, KUHP baru menyatakan hakim wajib menerapkan pidana yang lebih ringan, dan apabila ada pertentangan kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengikuti keadilan.

“Apabila tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun, maka berdasarkan syarat tertentu hakim menjatuhkan pidana pengawasan. Sedangkan bila ancaman pidananya tidak lebih dari 3 tahun, dengan syarat-syarat tertentu hakim menjatuhkan pidana kerja sosial,” kata dia. Di antara syarat itu misalnya adalah pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, riwayat sosial terdakwa, dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Ihwal pendapat yang menilai hukuman kerja sosial tidak membuat terpidana kapok dari kesalahannya, Prof. Eddy menyebut bahwa tidak selalu efek jera lahir dari hukuman yang kejam. “Tidak selamanya efek jera harus dengan hukuman mendekam di penjara. Dengan pidana kerja sosial, dia (terpidana) tetap dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bisa kembali ke masyarakat,” jelasnya. Artinya, menurut Prof. Eddy, hukum pidana baru ini memberi kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan untuk bertobat. Namun aturan ini tidak berlaku untuk residivis.

Adapun untuk hukuman pengawasan, Prof. Eddy menjelaskan jenis sanksi ini sudah ada di KUHP lama, dengan istilah pidana percobaan. Untuk jenis hukuman ini, pelaku tidak boleh mengulangi perbuatannya, dan wajib melaporkan diri ke aparat dua kali sepekan. “Yang penting pada waktu yang ditentukan dia wajib lapor. Selebihnya dia mau ke luar negeri, atau ke mana, terserah.” kata dia.

Restorative Justice Harus Ada Persetujuan Korban

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menggunakan KUHP baru dengan sejumlah perubahan mendasar. KUHP baru disebut-sebut memiliki semangat pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). KUHP tidak akan menitikberatkan pada hukuman penjara dan denda, tapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Wakil Menteri Hukum Prof. Eddy Hiariej mengatakan, pendekatan keadilan restoratif itu bisa diterapkan dengan sejumlah syarat. Yakni, ancaman hukuman pidananya tidak lebih dari lima tahun, harus ada persetujuan korban, dan bukan residivis. “Kalau korbannya enggak setuju, ya enggak bisa. Proses (hukuman pidana) jalan terus,” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 28 Januari 2026.

Ketentuan soal ini sempat menjadi pembahasan di ruang publik. Ada yang menganggap aturan ini bisa menjadi celah pemerasan di tahap penyelidikan, atau saat tindak pidana belum dipastikan keberadaannya. Mekanisme keadilan restoratif juga dinilai riskan karena pada tahap penyelidikan tidak ada judicial scrutiny atau mekanisme pengawasan pengadilan. Syarat penerapan keadilan restoratif juga dikritisi bisa membuka ruang bagi tindak pidana tertentu yang semestinya tidak bisa dinegosiasikan.

Terkait hal itu, Prof. Eddy memastikan bahwa KUHP baru mengatur bahwa keadilan restoratif baru bisa berlaku setelah disetujui oleh korban dan diperkuat dengan ketetapan pengadilan. “Makanya proses itu akan ditutup oleh penetapan pengadilan. Supaya ada kepastian hukum bagi pelaku, dan di sisi lain ada keadilan bagi korban. Sehingga perkara itu betul-betul dihentikan untuk mencegah jangan sampai menjadi objek pemerasan,” ujarnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DharmaPongrekun #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Dharma Pongrekun: Pandemi Siber Bisa Terjadi, Hati-Hati Listrik dan Internet Mati Total

Politik·January 22, 2026January 22, 2026

Dharma Pongrekun: Pandemi Siber Bisa Terjadi, Hati-Hati Listrik dan Internet Mati Total

January 22, 2026

Dharma Pongrekun saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Dharma Pongrekun mengingatkan masyarakat Indonesia soal kemungkinan terjadinya cyber pandemic atau pandemi siber, seperti yang pernah terjadi di Estonia pada 2007. Saat itu, negeri di pesisir timur Laut Baltik tersebut sampai mengalami kelumpuhan karena pemadaman listrik total. Kondisi yang mirip juga dialami sejumlah negara Eropa Selatan seperti Spanyol, Portugal, dan Prancis pada tahun lalu.

“Ketika terjadi pencurian data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) (pada 2024 lalu), saya sudah pernah menyampaikan, ‘Hati-hati kalau suatu saat internet mati, di-shut down’, atau istilahnya blackout. Nah ternyata kondisi itu terjadi di negara lain seperti Estonia. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bahaya sekali, karena kita bisa dikontrol dari jauh,” ujar Dharma saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 21 Januari 2026.

Sebelumnya viral dalam sebuah siniar, Dharma mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan perlengkapan lengkap jika menghadapi situasi darurat pemadaman listrik dan internet selama tujuh hari. Kandidat Gubernur DKI dalam pilkada 2024 itu menjelaskan, situasi darurat itu bisa menyebabkan listrik mati, ATM tidak berfungsi, tidak ada air bersih, sehingga bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat. Penjelasan Dharma itu sempat memicu kepanikan warganet di media sosial.

Menurut Dharma, situasi seperti blackout di berbagai belahan bumi bisa terjadi karena ada kekuatan besar yang mengontrol seluruh aspek kehidupan warga dunia. Ia mencontohkan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang mengangkut 227 penumpang dan 12 kru, yang hilang dari radar setelah lepas landas dari bandara Kuala Lumpur pada Maret 2014. “Ini kayak main PlayStation. Pesawat Malaysia itu bisa dibikin mendarat, tidak mendarat. Sama seperti mobil listrik (yang bisa dikontrol). Makanya sekarang mobil listrik di mana-mana banyak,” katanya.

Adapun kondisi saat ini di Indonesia, disebut Dharma seperti autopilot. Karena kita selalu menelan mentah-mentah dan tidak bisa melawan skenario global. Bahkan saat negara lain seperti Belanda dan Jerman sudah memberi himbauan pada warganya untuk bisa bertahan hidup di tengah krisis lewat booklet berisi manual, masyarakat Indonesia belum mendapatkan hal serupa.

Karena itu pria berdarah Toraja ini mengimbau masyarakat untuk berlatih atau mempersiapkan diri bertahan jika tiba-tiba terjadi shutdown listrik dan internet. “Kita ingat zaman masih pakai lampu petromaks, memasak dengan tungku api, menimba air di sumur dengan ember, ya bersiaplah seperti itu,” ujar Dharma. “Makanya kita harus cerdas. Saya bukannya menakut-nakuti. Justru saya memberikan early warning. Sedia payung sebelum hujan tak ada salahnya.”

Dharma menilai, manusia saat ini sudah dikondisikan untuk bergantung pada listrik dan internet, sehingga tidak bisa berkutik tanpa keduanya. “Kenyamanan dan ketergantungan itu jebakan Batman. Karena apa? Karena kendalinya ada pada mereka yang menjadi panitia dari permainan dan agenda ini,” kata dia.

Disentil Pandji, Dharma Pongrekun: Pemilih Saya Berani Beda

Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Dharma Pongrekun tak ambil pusing soal sentilan Pandji Pragiwaksono terhadap dirinya dalam stand-up comedy sang komika bertajuk “Mens Rea”. Menurut mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu, wajar bila ada perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi. “Sah-sah saja berbeda persepsi. Menjadi tidak sehat kalau kita menganggap pilihan yang berbeda sebagai sesuatu yang tidak baik atau ancaman,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 21 Januari 2026.

Di Mens Rea yang ditayangkan di layanan streaming Netflix, Pandji disebut mengolok-olok pemilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, dalam Pilkada 2024. Pandji membandingkan pernyataan Dharma soal konspirasi Covid-19, dengan jumlah suara di Pilkada yang mencapai 10 persen. Pandji juga melakukan aksi menjilat jari, yang merujuk pada ketidakpercayaan Dharma pada virus Corona.

Terkait itu, Dharma mengklaim bahwa masyarakat yang memilihnya bukannya kurang teredukasi, tapi justru berani bersikap berbeda. “Mereka itu (pemilih Dharma-Kun) tidak mau digiring opininya oleh lembaga survei, tidak mau menjual keputusannya untuk sembako dan uang, berani berpikir kritis dan mengambil langkah yang tidak umum,” kata dia.

Adapun soal somasi yang dilayangkan Juru Bicara Dharma Pongrekun, Ikhsan Tualeka, terhadap Pandji terkait Mens Rea, pria 60 tahun ini mengklaim tidak pernah merestuinya. Menurut Dharma, somasi etik terbuka itu adalah ungkapan rasa atau emosi pendukungnya yang tidak setuju dengan materi Mens Rea. Bagi Dharma, kritik dalam demokrasi wajar, asal disampaikan dengan cerdas dan tepat.

“Apapun yang kita sampaikan, sampaikanlah dengan cerdas. Kritik boleh, tapi santun supaya beradab. Walau adab abstrak, tapi bisa dirasakan. Yang bahaya kan ketika rakyat tidak dicerdaskan, hanya diberi tawa tanpa ada tindak lanjut atas kritik yang disampaikan,” ujarnya. “Saya sedih kalau rakyat hanya dijadikan objek.”

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #DharmaPongrekun #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Prof. Suzie Sudarman: Penangkapan Presiden Venezuela Murni Kepentingan Bisnis

Politik·January 21, 2026January 21, 2026

Prof. Suzie Sudarman: Penangkapan Presiden Venezuela Murni Kepentingan Bisnis

January 21, 2026

Suzie Sudarman saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Suzie Sri Suparin Sudarman, menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini berubah, dari yang semula “state managers”, menjadi “class business” yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi besarnya.

“Jadi ini (penangkapan Maduro) pure class business yang melakukan kebijakan luar negeri. Mereka tidak terlalu bertele-tele seperti state managers yang memikirkan soft power, nation building, dan sebagainya. Orang bisnis cuma mengatakan, “Kalau ada yang nggak beres, akan saya bereskan. Lalu akan saya atur agar tenang rakyatnya,” ujarnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 14 Januari 2026. “Cara bisnis yang sat-set dan efisien, begitu.”

Operasi militer AS menangkap Maduro dan istrinya di Caracas, ibukota Venezuela, pada 3 Januari lalu. Keduanya didakwa pidana terkait perdagangan narkoba dan terorisme. Namun aksi AS disebut-sebut terkait cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Data Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mencatat cadangan minyak Venezuela mencapai 303 miliar barel. Tapi dengan angka sebesar itu, produksi minyak per harinya relatif rendah, yakni 1 juta barel. Salah satu penyebab kondisi itu adalah tata kelola minyak yang tak optimal dan embargo Amerika.

Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa negaranya akan “mengelola” minyak Venezuela sampai proses transisi politik dapat dilakukan. Sebagai timbal-baliknya, Trump menjanjikan perbaikan infrastruktur Venezuela. Menurut Suzie, dinamika politik di Venezuela belum tentu akan menguntungkan Trump ke depannya. “Masalahnya bagi Trump, kalau Delcy Rodriguez (Presiden Venezuela sementara) tidak lanjut menjabat dan digantikan oposisi, belum tentu dia bisa menguasai rakyatnya. Karena kalau kondisinya tidak stabil, justru akan terjadi chaos,” ujar Suzie.

Begitu pun pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyebut hasil penjualan minyak akan digunakan untuk memakmurkan rakyat Venezuela, mesti ditunggu implementasinya. Suzie mengingatkan kembali soal pola dan jejak AS yang bersifat jangka pendek dan transaksional di sejumlah negara yang pernah diintervensi. Seperti Panama, Somalia, Irak, Vietnam, juga Afghanistan. Janji manis AS di awal untuk membangun negara-negara itu bisa dibilang tidak terwujud.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS disebut Suzie semacam tak peduli basa-basi diplomasi dan etika. Bahkan tak segan-segan mengintervensi negara lain demi kepentingannya sendiri. “The strong do what they can, and the weak suffer what they must. Jadi apa yang mereka mau, harus terwujud. Kita menyaksikan semacam teater gaya Amerika, budaya bersosialisasinya,” ujarnya.

Namun menurut Suzie, “se-koboi” apapun Trump dalam memimpin, kebanyakan rakyat AS justru memujanya. Ini karena banyak yang mendukung semangat yang diusung Trump dalam dominasi politik dan perlindungan kepentingan ekonomi AS. “It’s reliving your (AS) tradition. Amerika kembali lagi pada sejarah lama: koboi datang menangkap penjahat. It’s in their blood.”

Mungkinkah Perang Dunia 3 Akan Terjadi? Ini Kata Prof. Suzie

Skenario Perang Dunia ke-3 (PD 3) makin kerap mengemuka, seiring dengan ketegangan antarnegara yang banyak terjadi, baik di Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Sebut saja Israel dengan Iran, Ukraina dengan Rusia, dan tekanan politik dan ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat ke sejumlah negara. Menurut Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Suzie Sri Suparin Sudarman, situasi masih rawan karena ada faktor agama dan ideologi.

Ia mengatakan, jika situs suci seperti Masjid Al Aqsa di Yerusalem terancam atau dihancurkan, bisa memicu kemarahan umat Islam yang tidak bisa diselesaikan lewat diplomasi minyak maupun politik. Suzie juga menyebut bahwa tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, mendukung Zionis. Hal itu menunjukkan politik di negara Amerika Latin itu terkait dengan geopolitik Timur Tengah. “Masjid Al Aqsa di Palestina gimana? Dihancurkan atau enggak? Nah si Machado itu juga pro-zionis,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 14 Januari 2026.

Kendati demikian, Suzy menjelaskan teori alternatif soal kemungkinan “tukar-guling” antara AS dengan Cina. “Kita lihat memang saat ini Cina merasa dirugikan karena minyak Venezuela yang seharusnya mereka dapat, dipotong oleh Amerika. Jadi Cina menimbang juga, lebih rugi mana antara tidak dapat minyaknya Venezuela, atau tidak ‘mengambil’ Taiwan?” kata Suzie.

Seperti diketahui, AS membutuhkan chip yang diproduksi Taiwan. Adapun Taiwan adalah produsen microchips tercanggih di dunia, lewat perusahaan mereka, TSMC, yang menguasai sebagian besar pasar komponen tersebut. Jika Cina mengambil alih Taiwan, maka negeri ini akan menguasai teknologi dunia. Yang tentu saja, tak bakal dibiarkan terjadi oleh AS.

“Kalau Cina ambil Taiwan, dia akan dapat semua chipnya. Tapi kan Amerika nggak mungkin setuju, karena kebutuhan mereka akan chip itu vital,” ujar Suzie. Namun, kesepakatan di balik layar bisa saja memunculkan skenario lain: Amerika membiarkan Cina mengambil Taiwan, asalkan tidak menyentuh Venezuela yang kaya akan minyak.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #SuzieSudarman #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Ibrahim Assuaibi: Tahun 2026, Harga Emas Bisa Melejit Jadi Rp3,5 Juta Per Gram

Politik·January 8, 2026January 8, 2026

Ibrahim Assuaibi: Tahun 2026, Harga Emas Bisa Melejit Jadi Rp3,5 Juta Per Gram

January 8, 2026

Ibrahim Assuaibi saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, tren kenaikan harga emas masih akan berlanjut tahun ini. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka ini memprediksi emas bisa menyentuh harga US$5.500 per troy ounce atau Rp3,5-3,8 juta per gram pada 2026, dengan asumsi nilai tukar rupiah ke dollar Amerika mencapai Rp17.500-17.800.

“Kalau kita bicara emas dunia, satuan beratnya kan troy ounce. Anggaplah harganya US$5.500 per troy ounce. Kalau dikonversi ke gram, lalu dikali dengan rupiah, ditambah biaya ongkos dan sertifikat seperti di emas Antam sekitar Rp100 ribu, maka harga emas bisa Rp3,5-3,8 juta per gramnya,” kata dia saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 7 Januari 2026.

Seperti diketahui, harga emas dunia sepanjang 2025 naik signifikan sebesar 57%. Sedangkan harga logam mulia domestik tancap gas hingga 70% yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Walau mengalami sedikit koreksi pada akhir 2025, awal tahun ini harga emas mulai merangkak naik. “Kemungkinan besar tahun 2026 kenaikannya akan lebih dari 70%,” ujar Ibrahim.

Perkiraan itu dibuat Ibrahim dengan menimbang sejumlah faktor. Yakni geopolitik, perang dagang, kondisi politik di Amerika Serikat, serta kebijakan The Fed, bank sentral AS, yang menurunkan suku bunga. Ia mencontohkan kondisi geopolitik di Timur Tengah dan Asia yang terus bergolak. Baru-baru ini, Iran lewat Presiden Masoud Pezeshkian menyebut negaranya berada dalam perang skala penuh melawan Amerika Serikat, Israel, dan Eropa. Pernyataan Masoud masih terkait serangan udara Israel dan AS selama 12 hari yang menewaskan hampir 1.100 warga Iran.

Ibrahim menjelaskan, jika Israel dan Iran berperang, dan melibatkan negara Timur Tengah lain seperti Irak, Libanon, Suriah, serta Yaman, produksi minyak mentah bisa menurun. Akibatnya, banyak negara kekurangan pasokan dan harga minyak mentah bisa naik. “Kalau harga minyak mentah naik, barang-barang turunannya naik, inflasi bisa tinggi. Kalau inflasi tinggi, orang akan beralih ke emas,” kata dia.

Begitu pula ketegangan antara Venezuela dengan AS, yang meruncing pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS 3 Januari lalu. Konflik ini bisa berdampak pada sentimen global karena Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, yang memproduksi 1,1 juta barel minyak per hari. Belum lagi konflik Ukraina-Rusia di Eropa yang tak kunjung berakhir.

Menurut Ibrahim, sampai pemerintahan Presiden AS Donald Trump berakhir pada 2028, perang dan ketegangan geopolitik masih akan terjadi. Bahkan skenario terburuk Perang Dunia ke-3 pun muncul mengingat konflik global masih memanas. Tak heran bila di Eropa, perusahaan jasa keuangan Lehman Brothers sudah mawas diri dengan menarik dananya dari saham ke tunai. “Karena kalau terjadi Perang Dunia 3, surat berharga tidak ada harganya. Yang berharga cuma dua: uang tunai dan emas,” ujarnya.

Ibrahim Assuaibi Memprediksi Rupiah Melemah Karena Tekanan Geopolitik

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pelemahan rupiah pada 2026 hingga ke level Rp17 ribuan. Per 6 Januari 2025, nilai tukar rupiah ke dolar AS menembus Rp16.700. “Prediksi saya, rupiah (terhadap dolar AS) bisa ke (level) Rp17.500-17.800,” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 7 Januari 2026.

Pelemahan nilai tukar rupiah ini dinilai Ibrahim dipengaruhi oleh ketidakstabilan geopolitik. Termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat, serta konflik yang belum mereda di Timur Tengah. Kondisi politik dunia itu membuat investor global menarik uang dari negara berkembang seperti Indonesia, dan cenderung memilih mengamankan dananya ke aset emas dan dolar AS.

“Bank Indonesia sendiri mengatakan 2026 itu tahun yang ‘tidak baik-baik saja’ karena permasalahan ekonomi global,” ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka ini. Begitu pun sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, juga IMF, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi global kemungkinan hanya 5%, bahkan bisa di bawah itu.

Pemerintah RI sendiri sudah berupaya menjaga ketahanan ekonomi nasional dari guncangan geopolitik yang tak stabil. Salah satunya dengan mengucurkan dana Rp200 triliun dari BI ke bank himbara untuk memperkuat likuiditas, menurunkan suku bunga kredit, dan mendukung akses pembiayaan sektor riil.

Kebijakan pemerintah lainnya, Ibrahim menyebutkan, adalah dengan redenominasi rupiah, atau menyederhanakan angka mata uang. Misalnya, dari yang semula Rp100 ribu menjadi Rp100 tanpa mengurangi nilai tukarnya. Ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap mata uang nasional, serta menunjukkan stabilitas ekonomi negara. Redenominasi ini ditargetkan masuk program legislasi nasional 2026, dan dijalankan pada 2027.

Ibrahim menjelaskan, redenominasi rupiah juga punya tujuan lain, misalnya untuk mendorong agar “uang panas” yang selama ini disembunyikan koruptor, ditukar ke bank. “Tahun 2027-2029 itu tahun politik, butuh biaya kampanye. Pemerintah ingin memotong akses uang tunai ilegal, makanya koalisi pendukung pemerintah mungkin akan pecah sikapnya saat membahas ini,” ujarnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #Ibrahim \Assuaibi #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Fithra Faisal: Perlu Rp10.000 Triliun Agar Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Sektor Energi Bisa Jadi Penggerak

Politik·December 25, 2025December 25, 2025

Fithra Faisal: Perlu Rp10.000 Triliun Agar Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Sektor Energi Bisa Jadi Penggerak

December 25, 2025

Fithra Faisal saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bisa terealisasi. Angka itu merupakan target politik Presiden RI Prabowo Subianto untuk 2029. Adapun pada kuartal ketiga 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% year on year. “Target itu bisa kita capai, tapi memang harus kerja keras,” kata dia saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 25 Desember 2025.

Advisor di PT Samuel Sekuritas Indonesia ini menjelaskan, untuk mencapai target 8%, Indonesia memerlukan investasi sebesar Rp10.000 triliun. Nilai investasi itu bisa diserap dari sejumlah sektor infrastruktur. Yang pertama energi dengan target investasi Rp3.300 triliun, lalu teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dengan Rp1.800 triliun, serta transportasi dengan Rp1,300 triliun. Sektor lain yang juga bisa memperkuat arus investasi adalah air bersih dan sanitasi, serta housing atau properti.

Menurut Fithra, dari target Rp10.000 triliun, sebesar Rp3.000 triliun bisa disumbang investasi dari dalam negeri. Sedangkan 70% sisanya, diupayakan datang dari mancanegara. Karena itulah, kata Fithra, selama ini Presiden Prabowo kerap bersafari ke luar negeri. “Pak Presiden mencari kesempatan ekonomi supaya investasi bisa masuk ke Indonesia. Tidak hanya ke 1-2 negara, tapi juga ke negara-negara Eropa dan Arab. Ini adalah bagian dari diversifikasi trade and investment partner kita,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo menyadari soal faktor yang sering menghambat gerak calon investor di Indonesia. Seperti kepastian hukum yang tak menentu, keamanan yang rentan, serta aturan yang berubah-ubah. Fithra menjelaskan, Prabowo menaruh perhatian untuk perbaikan regulasi yang bisa mendorong investasi, agar bisa berjalan paralel dengan “pembangunan” kualitas manusia Indonesia.

Soal itu, Indonesia disebut Fithra bisa belajar dari Vietnam. Negeri Naga Biru itu relatif agresif dalam mendorong masuknya investasi. Terbukti pada kuartal ketiga 2024, pertumbuhan ekonominya mencapai 7,4% karena sokongan investasi asing dan ekspor. “Ketika investor ingin masuk, Vietnam sudah menyediakan tanah dan sumber daya yang sudah terlatih. Jadi investor tinggal plug and play,” kata dia.

Seperti diketahui, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat sepanjang 2014-2024, nilai investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp9.100 triliun. Sedangkan untuk tahun ini, realisasi investasi pada semester pertama mencapai Rp942,9 triliun atau hampir dari separuh target tahun 2025 yang sebesar Rp1.905,6 triliun. “Tahun depan harus lebih baik karena menjadi momentum kita melakukan ekspansi lebih lanjut,” ujar Fithra.

Ia tak memungkiri, bencana banjir bandang dan longsor Sumatera akhir 2025 ini memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,05-0,1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi kuartal empat 2025 yang semula diperkirakan mencapai 5,2%, terkontraksi menjadi 5,1%. Namun Fithra meyakini kondisi ekonomi nasional akan pulih awal tahun depan, seiring dengan rekonstruksi dan rehabilitasi Sumatera. “Presiden sudah turun ke Sumatera, pemerintah, kementerian-kementerian sudah ada di sana. Bahkan rapat kabinet terakhir juga berfokus pada pemulihan Sumatera.”

Fithra Faisal: Anggaran MBG Akan Dievaluasi

Program makan bergizi gratis dalam setahun pertama pelaksanaannya melahirkan sejumlah polemik. Selain standar menunya yang berbeda di sejumlah daerah, kegagalan distribusi, isu keracunan, hingga soal transparansi pemerintah dalam pemilihan vendor dan anggarannya. Belakangan ini pun pemerintah dikritik lantaran tetap memberikan MBG pada masa libur sekolah. Kebijakan ini dipandang tidak efisien dan memboroskan anggaran.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengklaim pemerintah menaruh perhatian pada pelaksanaan MBG termasuk kontroversi yang menyelimutinya. “Yang paling penting adalah kendali institusional. Jadi dalam konteks ini Pak Presiden selalu melihat dan mengevaluasi lebih dulu apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 25 Desember 2025.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menerapkan sertifikasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menambah dapur-dapur mulai pertengahan 2025. Langkah itu diambil sebagai jawaban atas kritik masyarakat yang ingin menu MBG lebih steril dan segar, mengikuti model dapur sekolah yang ada di Jepang. Sampai Maret 2025, tercatat ada 726 SPPG di 38 provinsi yang melayani 2,5 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlahnya akan bertambah hingga 32 ribu SPPG agar bisa menjangkau lebih banyak siswa.

Fithra menyebut, pemerintah juga menimbang masukan soal aturan yang bisa membatasi pengelolaan SPPG agar tidak dikuasai satu orang atau kelompok saja. Seperti diketahui, masyarakat sempat dikagetkan oleh kabar adanya anak anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, yang memiliki 41 dapur SPPG untuk MBG. Walau Badan Gizi Nasional sudah membatasi satu yayasan hanya bisa memiliki 10 SPPG per provinsi, tapi aturan ini masih punya celah untuk dimasuki. “Dalam beberapa kesempatan, Pak Presiden sangat mempertimbangkan bagaimana kue-kue ekonomi ini tidak hanya digunakan atau dikuasai oleh sekelompok orang,” kata dia.

Karena itulah ia kembali menekankan soal evaluasi setahun berjalannya MBG, termasuk soal anggarannya. Tahun ini, anggaran MBG Rp171 triliun ternyata baru terpakai Rp71 triliun. “Nah untuk tahun depan, anggaran Rp335 triliun itu juga tentunya akan selalu dievaluasi. Apakah terjadi penumpukan di satu kelas saja, atau adakah faktor-faktor yang lebih inklusif sebagaimana cita-cita dari Pak Presiden di awal,” ujarnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FithraFaisal #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Uli Arta ‘Walhi’: Banjir Sumatera Bencana Ekologis, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Politik·December 11, 2025December 11, 2025

Uli Arta ‘Walhi’: Banjir Sumatera Bencana Ekologis, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

December 11, 2025

Uli Arta saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyebut kondisi ekologis alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, terus menurun fungsi dan kualitasnya. Ini yang memicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi itu sejak 26 November lalu. “Ini selaras dengan ekspansi penerbitan izin yang sangat masif oleh pengurus negara melalui kementerian terkait,” kata Uli saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 10 Desember 2025.

Per 10 Desember 2025, tercatat ada 969 korban meninggal dunia dan 252 orang hilang karena bencana banjir Sumatera. Besarnya bencana membuat infrastruktur di tiga provinsi rusak parah, mulai dari jalan nasional, lahan pertanian, bangunan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, saluran irigasi, hingga kelistrikan. Satu juta warga juga diperkirakan mengungsi akibat bencana ini.

Walhi menganggap yang terjadi di Sumatera adalah bencana ekologis, bukan bencana alam. Belajar dari penanganan kasus Lumpur Lapindo, jika ditetapkan sebagai bencana alam, korporasi tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Namun jika statusnya bencana ekologis, pihak penyebab kerusakan harus bertanggung jawab memulihkan.

Adapun banjir Sumatera, dipicu deforestasi masif sebagai efek aktivitas industri ekstraktif. “Bencana ini terjadi karena hilangnya fungsi kawasan hutan,” ujar Uli. Selama 2016-2024, Aceh, Sumut, dan Sumbar kehilangan 1,4 juta hektar tutupan hutan. Deforestasi ini terjadi setelah pemerintah memberikan 631 izin ke perusahaan, atau 637 izin jika ditambah dengan izin Pembangkit Listrik Tenaga Air. “Izinnya sangat masif, dan berlaku di pegunungan Bukit Barisan yang merupakan hulu Daerah Aliran Sungai.”

Walau kerusakan akibat bencana makin besar, namun hingga kini belum ada sikap simpatik dari ratusan korporasi yang beroperasi di sana, apalagi kontribusinya dalam penanganan banjir Sumatera. “Saya tidak melihat itikad baik perusahaan. Padahal mereka aktor non-negara yang menerima manfaat paling besar dari eksploitasi alam,” kata Uli.

Ia menganggap, korporasi terlihat “lepas tangan” karena negara tidak berani memaksa mereka untuk bertanggung jawab dalam pemulihan pasca-bencana. Atau bisa jadi, karena ada oknum korporasi yang punya relasi kuat dengan penguasa. “Jika kita cek, 60-70 persen anggota legislatif dan menteri kita latar belakangnya pengusaha. Relasi ini membuat mereka enggan melakukan penegakan hukum.”

Uli Arta menyebutkan, tiga menteri harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Sumatera. Yakni Menteri Kehutanan sebagai pihak yang menerbitkan izin sektor kehutanan (PBPH) dan perubahan fungsi kawasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan HGU untuk perkebunan sawit, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menerbitkan izin tambang.

Perlu Moratorium Permanen untuk Cegah Laju Deforestasi

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menganggap izin terkait deforestasi lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah tidak terkontrol. Kerusakan ekologis akibat aktivitas ekstraktif dan konsesi di kawasan Bukit Barisan jadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor Sumatera pada akhir November lalu.

Karena itu Walhi merekomendasikan agar pemerintah menetapkan moratorium izin secara permanen sembari memperbaiki tata kelola yang ada. “Hanya dengan itu kita bisa mengurangi eksploitasi hutan dan risiko korupsi. Jangan terbitkan izin baru, dan pakai teknologi pemantauan seperti di Brazil (satelit realtime),” katanya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn.

Selain moratorium, Walhi juga menilai perlu adanya audit lingkungan dan evaluasi perizinan secara menyeluruh. Ini menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah kerusakan lebih masif. Jika ada korporasi yang secara legal beroperasi di kawasan penting seperti hutan, gambut, maupun pesisir pantai yang berpotensi merusak, maka izinnya harus dicabut.

Begitu pula korporasi yang beroperasi di lahan yang melebihi izin, harus ditindak tegas. Di sisi lain, pemerintah juga harus berani meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan ekologis yang terjadi. Apalagi potensi kerugian akibat bencana banjir Sumatera mencapai triliunan rupiah.

“Biaya eksternal seperti dampak lingkungan ini tidak pernah dihitung saat pemerintah menerbitkan izin. (Sementara) pendapatan negara dari sektor ekstraktif mungkin tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menangani bencananya,” ujar Uli. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2017-2022, anggaran negara untuk bencana mencapai Rp101 triliun.

Walhi sendiri sudah melapor ke Kejaksaan Agung terkait potensi kerugian negara di sejumlah daerah di Indonesia akibat bencana ekologis, yang nilainya mencapai hampir Rp300 triliun. “Kami berharap kritik ini berujung pada ‘penghukuman’ politik: jangan lagi memilih orang yang mempolitisasi bencana, dalam Pemilu 2029 nanti,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #UliArta #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Habiburokhman: KUHAP Baru Ini Sangat Revolusioner

Politik·December 11, 2025December 11, 2025

Habiburokhman: KUHAP Baru Ini Sangat Revolusioner

December 11, 2025

Habiburokhman saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menampik sejumlah isu yang beredar di masyarakat soal dampak negatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR. Salah satunya tentang klausul ‘keadaan mendesak’ pada sejumlah pasal seperti pasal 113, 120, dan 140 tentang Kepolisian. Sejumlah aktivis menganggap klausul itu rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

“Ini (keadaan mendesak) sebetulnya sama persis dengan pengaturan di KUHAP lama. So, mengapa sekarang ada tuntutannya tolak pengesahan KUHAP baru? (itu) berarti KUHAP lama nanti yang berlaku, ya sama aja. Kecuali yang terkait tenggat waktu penyitaan lima hari kerja itu memang masukan banyak ke kita (DPR),” kata politikus Gerindra yang akrab disapa Habib saat berbincang dengan Eddy Wijaya yang tayang dalam podcast EdShareOn pada Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut Habib, dalam proses penyidikan, keadaan mendesak merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga diperlukan aturan yang dapat membenarkan para penyidik melakukan tindakan tersebut. “(Keadaan mendesak) di antaranya kesulitan mengakses ketua pengadilan negeri karena adanya macam-macam (kendalanya). Itu kita bisa toleransi, selain penyitaan, 2 hari setelah itu harus ada pemblokiran dan lain sebagainya. Kalau penyitaan itu 5 hari karena lebih susah,” katanya.

DPR RI telah mengesahkan KUHAP baru pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP lama), pada 18 November 2025. KUHAP baru tersebut banyak menuai kontroversi salah satunya karena klausul ‘keadaan mendesak’ mengenai penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran. Semua itu bisa dilakukan tanpa adanya izin dari ketua pengadilan dengan dalih tersebut. Kendati demikian ketua pengadilan harus dimintai persetujuan paling lambat lima hari kerja.

Habib mengatakan, keadaan mendesak dalam KUHAP baru tidak dapat dilakukan sembarangan. Oleh karenanya bisa diuji melalui proses pra peradilan. “Pra peradilanlah nanti yang akan menilai. Kalau nggak memenuhi keadaan mendesak ya, dibatalkan. Jadi warga negara tetap punya hak untuk mempersoalkan ini,” kata dia.

Dalam KUHAP baru pasal 27, Habib menjelaskan, penyelidik maupun penyidik juga dapat dikenai sanksi bila melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya atau melampaui kewenangannya. Salah satunya dalam menafsirkan ‘keadaan mendesak’ dalam proses penyitaan. “Bisa diproses secara administrasi, etik, bahkan pidana. Pengaturan ini nggak ada kan, di KUHAP lama? kalau diragukan, itu ada (aturannya). Protokol yang sangat baru ini yang menurut saya sangat revolusioner,” kata alumni Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret tersebut.

Jebolan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu berharap masyarakat lebih mendalami aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyebarkan isu-isu negatif yang tidak sesuai bukti. “Ini (KUHAP baru) kan, jelas, ada di website. Makanya, ya, dibaca dong, diikuti dong live streamingnya (pembahasan RUU KUHAP). Ini multitafsir di mana? Dan ini sama persis dengan KUHAP lama, loh,” ucapnya.

KUHAP Baru Tidak Jadikan Kepolisian Lembaga Superpower

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyinggung kekhawatiran masyarakat soal kepolisian akan menjadi lembaga superpower dalam KUHAP baru. Menurutnya, kewenangan kepolisian dalam KUHAP baru telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“(Pengkritik KUHAP baru) bilang ini menguatkan polisi, superpower polisi dengan undang-undang KUHAP. (Tapi) soal penyidik ini ya, acuannya kita penegakan hukum itu di konstitusi kita, pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Kalau di situ, penegak hukum satu-satunya adalah polisi,” kata Habib kepada Eddy Wijaya.

Politikus kelahiran Metro, Lampung, 17 September 1974 itu menegaskan KUHAP baru masih menjadikan polisi sebagai penyidik utama, namun mengakomodasi diangkatnya penyidik dari institusi lain. “KUHAP lama lebih parah lagi pengaturannya, tidak ada penyidik tertentu tapi kok, nggak dianggap urgen? Kemana aja 44 tahun? (berlakunya KUHAP lama)” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #Habiburokhman #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Febri Diansyah: KPK Sekarang Sudah Jauh Berbeda

Politik·November 27, 2025November 27, 2025

Febri Diansyah: KPK Sekarang Sudah Jauh Berbeda

November 27, 2025

Febri Diansyah saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Praktisi Hukum, Febri Diansyah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan drastis sejak 2019. Menurutnya, terjadi pelemahan kekuatan pemberantasan korupsi serta turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

“Jadi masyarakat sipil, akademisi ataupun berbagai pihak itu melihat KPK sekarang berbeda dari sebelum 2019. Meskipun saya tetap percaya teman-teman yang bertugas di KPK, meskipun saya tidak kenal semua, tetap punya niat, punya keinginan memberantas korupsi secara serius,” ujar Febri saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 26 November 2025.

Menurut Febri, pelemahan KPK serta rendahnya kepercayaan publik disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. “Apakah bisa (memberantas korupsi) dengan sistem yang sekarang? Itu tantangannya. Misalnya, dalam revisi undang-undang KPK, penyidik dan penyelidik ASN dan lembaganya di bawah presiden, kekuasaan eksekutif. Apa bisa independen? Itu pertanyaan paling mendasar,” katanya.

KPK beberapa tahun belakangan menjadi sorotan lantaran sejumlah kasus yang melibatkan petinggi KPK. Misalnya Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri yang terjerat kasus pemerasan serta Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 Nurul Ghufron terjerat kasus etik terkait penyalahgunaan pengaruhnya. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebanyak 70 persen pada 2025, terjun bebas dibanding 2018 mencapai 84,8 persen.

Febri mengatakan, dulu KPK kerap menempati posisi tertinggi sebagai lembaga yang dipercaya publik bersaing dengan TNI. Namun, sekarang kondisinya sudah jauh berbeda karena kerap berada di peringkat bawah. “Dulu kadang KPK nomor 1, kadang juga disalip TNI,” kata mantan Juru Bicara KPK periode 2016-2020 tersebut.

Meski begitu, Febri meyakini KPK tidak mampu menjadi satu-satunya lembaga yang menangani kasus korupsi. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk memperlancar tugas-tugas KPK. “Nggak akan sanggup KPK sendirian. Apalagi KPK sekarang nggak bisa lagi buka cabang di daerah kan?” kata mahasiswa Strata Tiga (S3) Hukum Universitas Indonesia tersebut. “Sekarang yang paling penting sebenarnya (adalah) political will dari pimpinan tertinggi di negara ini,” ucap Febri menambahkan.

Febri Diansyah: Saya Belum Yakin ada Korupsi di Kasus ‘Whoosh’

Praktisi Hukum, Febri Diansyah tidak meyakini adanya dugaan korupsi mengenai pengadaan lahan untuk Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ia menilai kebenaran kasus tersebut belum dapat disimpulkan karena masih dalam tahap penyelidikan di KPK, belum ke tahap penyidikan.

“Saya belum yakin (kasus Whoosh) itu benar, mengapa? karena KPK belum melakukan penyidikan. (Tapi) penyelidikan sudah, artinya apa? Harus diasumsikan KPK sekarang sedang melakukan penelusuran informasi. Apakah ada pidana atau tidak? Belum disimpulkan oleh KPK,” kata Febri kepada Eddy Wijaya.

Aktivis antikorupsi kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983 itu menjelaskan, KPK harus melihat kasus tersebut dari beberapa sudut pandang, yakni bisnis dengan pidana. “Kalau terjadi kerugian di Whoosh, betul-betul harus dipilah kerugian ini sebagai dampak perbuatan melawan hukum di ranah pidana, atau kerugian ini dampak dari resiko bisnis?” kata Febri.

Soal jual beli tanah, Febri menambahkan, masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pencatatan pertanahan yang masih amburadul. “Kalau informasi sejauh ini, tanah ini milik negara, dijual kepada perusahaan BUMN yang mengelola Whoosh. Nah, kita punya masalah soal pencatatan pertanahan. Contoh yang paling sederhana yang terjadi di Makassar, Pak Jusuf Kalla saja itu punya tanah sejak 30 Tahun lalu yang tiba-tiba terbit sertifikat baru atas nama pihak lain,” ujarnya.

Kereta Cepat Whoosh merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas sejak 2015. KPK menduga terjadi penggelembungan anggaran atau mark-up dalam proses pembebasan lahan, serta dugaan penjualan lahan negara untuk jalur kereta tersebut.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FebriDiansyah #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Ade Armando: Saya Tarik Dukungan Bila Jokowi Terbukti Korupsi & Ijazah Palsu

Politik·November 6, 2025November 6, 2025

Ade Armando: Saya Tarik Dukungan Bila Jokowi Terbukti Korupsi & Ijazah Palsu

November 6, 2025

Ade Armando saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando mengatakan akan mencabut pernyataan dukungannya kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila terbukti korupsi maupun bersalah dalam kasus ijazah palsu. Ia menilai perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi sehingga akan mengubah perspektifnya terhadap Presiden ke-7 RI tersebut.

“Kalau terbukti bahwa memang ijazahnya palsu, saya akan bilang, saya menyesal bahwa selama ini percaya sama dia (Jokowi), ternyata dia bohong. Dan karena itu, akan berubah cara pandang saya yang (sebelumnya saya berkata) ‘hidup mati untuk Jokowi’ nggak akan ada lagi itu, kalimat itu saya tarik. Begitu juga kalau dia korupsi, saya akan tarik dukungan saya terhadap dia,” kata Ade saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 5 November 2025.

Menurut Ade, pernyataan itu sengaja disampaikan untuk membuktikan keseriusannya membela ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Menurut Ade dukungannya kepada Jokowi didasari keyakinan bahwa mantan Gubernur Jakarta itu tidak korupsi dan terlibat ijazah palsu. “Saya adalah satu di antara banyak orang yang loyal pada Pak Jokowi, dan kami bisa disebut hardliner-lah ya, garis keras. Tentu saja kata ‘hidup mati’ itu begini, kalau perlu kami harus bertarung sampai kehilangan nyawa untuk memenangkan Pak Jokowi, tentu saja,” katanya.

Kasus pencemaran nama baik terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo terus mengaung di masyarakat beberapa waktu terakhir. Bahkan sejumlah pihak yang melontarkan tuduhan tersebut telah diperiksa di Polda Metro Jaya. Ade Armando merupakan kubu Jokowi yang mendatangi Mabes Polri untuk meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus tersebut.

Ade menjelaskan, Jokowi merupakan salah satu tokoh bangsa yang layak mendapat dukungan karena mampu menjawab persoalan yang terjadi di Indonesia. “Saya merasa Jokowi ini adalah jawaban terhadap, mungkin harapan, mimpi dari ratusan juta rakyat Indonesia yang selama ini ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera, makmur, tapi juga demokrasi yang menghargai hak asasi manusia,” kata lulusan program doktoral Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan itu optimis Jokowi tidak tersandung kasus apapun termasuk ijazah palsu dan korupsi. “Tapi selama itu tidak terbukti, dan kelihatannya itu tidak akan terbukti, saya akan tetap menjadi loyalis Pak Jokowi,” kata Ade.

Reshuffle Kabinet Merah Putih Bukan untuk Lengserkan ‘Geng Solo’

Politisi PSI, Ade Armando menampik kabar yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto sengaja melengserkan para pejabat negara dari kalangan pendukung Jokowi di pemerintahannya melalui reshuffle kabinet. Menurutnya, reshuffle sejumlah menteri tersebut wajar dilakukan dan akan mendapat persetujuan dari berbagai kalangan.

“Di-reshuffle karena memang layak. Saya rasa semua orang akan setuju dengan keputusan memberhentikan sejumlah menteri tersebut. Itu nggak penting bahwa dia datang dari kubu-nya Jokowi atau bukan,” ujar Ade kepada Eddy Wijaya.

Politisi kelahiran Jakarta, 24 September 1961 itu menjelaskan, isu ‘Prabowo melengserkan orang-orang Jokowi’ sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk merusak hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. “Jadi isu tentang Jokowi atau ‘Geng Solo’ itu menurut saya memang dibuat-buat saja, narasi yang sengaja diciptakan untuk membangun adanya framing bahwa sebetulnya ada persoalan nih dalam hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” kata Ade.

Ade juga menampik kabar Jokowi menitipkan sejumlah orang untuk menjabat di posisi strategis dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Termasuk keberadaan dirinya yang kini menjadi komisaris PLN Nusantara Power, anak usaha PLN. “Jokowi tidak pernah menitipkan siapapun terhadap Presiden Prabowo dalam penetapan kabinet saat ini. Jadi beberapa nama yang disebut sebagai orangnya Jokowi itu, kayak mas Budi Arie, bukan karena titipannya Pak Jokowi tapi karena ternyata tidak qualified gitu ya. Bahwa Pak Prabowo menariknya (reshuffle) itu bisa karena berbagai alasan lain,” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AdeArmando #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Recent Posts

Jihan Fahira: Primus Yustisio Naik KRL ke Kantor Bukan Pencitraan

Politik·October 29, 2025October 29, 2025

Jihan Fahira: Primus Yustisio Naik KRL ke Kantor Bukan Pencitraan

October 29, 2025

Jihan Fahira saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Jakarta –Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Jihan Fahira membantah bila kebiasaan suaminya, Primus Yustisio, menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) saat pergi bekerja adalah pencitraan. Menurutnya, Primus yang saat ini menjabat anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V itu kerap menjadikan KRL sebagai alat transportasi keseharian.

“Primus itu naik kereta sudah bertahun-tahun, (bisa) menghemat waktu 1 sampai 1,5 jam. Kalau naik mobil itu bisa 3 jam. Jadi nggak ada citra-citraan (pencitraan). Memang Primus tidak suka macet,” ujar Jihan saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Menurut Jihan, Primus suka menggunakan KRL karena lebih menghemat waktu, apalagi ia hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 menit berjalan kaki dari kediamannya di Bintaro menuju stasiun kereta Jurang Mangu. “Kereta zaman sekarang itu bagus, bersih sekali, dingin, terus bisa dipisah antara laki dan perempuan,” kata finalis GADIS Sampul 1993 tersebut.

Primus Yustisio sempat menjadi sorotan publik saat fotonya beredar di media sosial sedang naik KRL menuju kantornya di Senayan. Beredarnya foto artis yang membintangi sinetron berjudul Panji Manusia Millenium itu kemudian dikaitkan dengan penolakan tambahan tunjangan rumah anggota DPR RI senilai Rp 50 juta per bulan. Primus pun mendapat banyak pujian dari masyarakat lantaran kesederhanaannya lebih memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi.

Jihan mengatakan, dirinya sekeluarga bukan tipe yang suka memaksakan keadaan, termasuk sarana transportasi yang mereka gunakan untuk bepergian. “Sesuai kebutuhan aja.Jadi kami itu tidak naif, tidak pura-pura kaya atau pura-pura miskin biar dibilang baik. Enggak, semua sesuai, proporsional. Kalau memang daerah sana harus naik kereta ya naik kereta. Kalau memang harus pakai mobil ya pakai mobil, kadang-kadang naik motor, busway ya busway,” katanya.

Bukan hanya Primus, aktris yang membintangi sinetron Tersanjung itu juga mengaku telah lama menjadi pelanggan setia kereta. “Bahkan saya pun dari SMA sering sekali naik kereta, karena sangat menghemat waktu sekitar 20 menit. Kalau kita naik angkot dulu itu macet sekali,” kata Jihan.

Jihan menambahakan, kesederhanaan keluarganya tersebut terbentuk dari peran sang suami Primus yang telah 4 periode terpilih menjadi anggota DPR RI. Hingga Jihan terpilih menjadi seorang senator berkat bimbingan dari suaminya tersebut. “Saya tanya sama suami (Primus), apakah bisa orang seperti saya (masuk politik)? Dia bilang bisa asalkan saya jangan berubah. Karena orang pintar itu banyak tapi ujung-ujungnya dipenjara. Pesannya cuma itu aja. Jangan banyak tingkah, jujur, dan jangan jahat hatinya,” ucapnya.

Sekolah Laboratorium Pancasila Jadi Pengganti PMP

Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Jihan Fahira menyatakan kebanggaannya ikut tergabung dalam program Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP). Ia menilai program besutan Hamry Gusman Zakaria tersebut sangat baik untuk pendidikan anak sekolah yang sejak lama tidak lagi memperoleh mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

“Ini salah satu program yang saya bangga sekali, biarpun bukan saya pendirinya. Saya hanya diundang (bergabung) tapi dari hati saya benar-benar support karena kita di Indonesia kehilangan PMP, Pendidikan Moral Pancasila,” kata Jihan kepada Eddy Wijaya.

Aktris kelahiran Bogor, Jawa Barat, 6 Januari 1978 itu menjelaskan, kehadiran SLP dapat menjadi asupan pelajaran tambahan baik bagi siswa maupun tenaga pengajar, khususnya mengenai moral Pancasila. “Makanya ada Sekolah Laboratorium Pancasila bukan hanya untuk siswa tetapi para guru juga. Karena banyak sekali juga pengajar itu yang tidak paham Pancasila. Pancasila ini kan semuanya ada, kita menjalankan setiap hari, berdoa, salat, itu bagan pelaksanaan Ketuhanan yang Maha Esa (sila pertama Pancasila)” kata dia.

Jihan mengatakan, penghapusan mata pelajaran PMP di sekolah berakibat pada buruknya perilaku siswa, misalnya sikap murid kepada guru maupun orang tuanya. “Saya sih merasa sekarang itu krisis moral. Untuk anak-anak sekarang itu beda sekali sama kita dulu. Coba kalau kita lihat di TV yang lagi viral, (sikap) murid kepada gurunya (tidak baik),” kata ibu 4 anak tersebut.

Ia berharap agar pemerintah memberikan dukungan bagi program SLP untuk pendidikan moral di sekolah. “SLP ini memang belum bisa masuk sebagai kurikulum utama, baru masuk sebagai ekskul. Makanya saya berharap pemerintah pusat bisa sedikit-sedikit mensosialisasikan apa itu SLP,” ucap Jihan. “Saya berharap tidak hanya pendidikan akademis yang mereka dapat, dan budi pekerti. Dan terbukti, lihat sekarang setiap hari berita pem-bully-an, anak sekolah merokok gurunya sampai takut, apa itu?” kata dia menambahkan.

SLP merupakan program yang digagas seorang tokoh yang dikenal sebagai motivator nasional, Hamry Gusman Zakaria. Program ini bertujuan untuk menggelar pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, mulai SD, SMP, SMA/Sederajat. Hamry yang juga dosen Lemhanas RI tersebut telah menguji programnya itu di beberapa sekolah, misalnya SMP Negeri 8 Johar Baru Jakarta Pusat.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Eddy juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, masa bakti 2022-2026. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #JihanFahira #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya