EdShareOn

Anwar Abbas Berharap Pemerintah Tak ‘Tipis Kuping’ Saat Hadapi Kritik

April 16, 2024
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Anwar Abbas. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam podcast EdShareOn dengan Eddy Wijaya, Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jurnalistik saat ini. Pria kelahiran 15 Februari 1955 ini menegaskan bahwa banyak dari pembicaraannya tidak dimuat oleh media.

Ia menyoroti kurangnya kebebasan pers dan pengaruh pemerintah dalam pengambilan keputusan di media. “Banyak media wartawannya bilang sama saya, ‘ini bagus nih Buya.’. Lalu saya lihat besok kok nggak ada juga. Saya tanya dia ‘kata kamu bagus tapi kok nggak ada dimuat. Ah Saya cek dulu Buya. Ternyata nggak bisa dimuat Buya. Sama pimpinan redaksi nggak boleh dimuat.’. Jadi kalau gitu Kesimpulan saya dunia jurnalistik hari ini sudah kehilangan jati dirinya,” tuturnya.

Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Abbas juga mengkritik perlakuan terhadap media yang berani menyuarakan pandangan yang berbeda dengan rezim pemerintah, menyebabkan media tersebut sulit mendapatkan iklan dan bertahan hidup secara finansial. Menurutnya, ini adalah tanda bahwa kebebasan pers di Indonesia sedang terancam.

“Ada pernyataan seorang jenderal tapi nggak usah saya sebut namanya. Jenderal ini didatangi oleh media-media, dan mereka mengeluh karena eksistensi media mereka terancam. Kenapa eksistensi media mereka terancam? Karena mereka sering menyuarakan suara-suara yang berbeda dengan suara rezim. Oleh oknum-oknum tertentu di rezim, itu orang-orang yang akan memasang iklan dilarang membuat iklan di media tersebut,” ungkapnya.

Anwar Abbas saat di Podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Selain itu, Abbas menyoroti pentingnya pemerintah untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya melalui program-program affirmative action yang membantu lapisan masyarakat yang lebih bawah untuk naik ke tingkat ekonomi yang lebih baik. Dia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan yang cukup, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

“Menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah harus ada affirmative action kepada lapis bawah supaya yang di lapis bawah ini melakukan gerakan mobilitas vertikal. Jadi dari lapis bawah, dia naik ke lapis ke tengah sehingga jumlah kelas menengah kita semakin besar. Kalau jumlah kelas menengah kita besar maka daya beli masyarakat akan meningkat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, apa saja yang kita produksi asal itu sesuai dengan kebutuhan pasar akan dibeli,” jelasnya.

Tags :

Recent Posts