Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, membahas tentang berbagai jenis korupsi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam podcast ini, Abraham Samad membagikan pandangannya tentang fenomena korupsi dan upaya yang harus dilakukan untuk menguranginya.
Salah satu jenis korupsi yang dibahas adalah corruption by need atau korupsi karena kebutuhan. “Ini adalah orang yang korupsi karena kebutuhannya tidak mencukupi. Pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari,” jelas Abraham Samad. Contoh yang diberikan Abraham adalah seorang pegawai tingkat rendah di kantor lurah yang mengurus surat-surat seperti KTP. “Karena gajinya rendah, dia terpaksa meminta uang lebih kepada masyarakat yang mengurus KTP untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” tambahnya.
Namun, Abraham Samad menekankan bahwa meskipun ada faktor kebutuhan, corruption by need tetap tidak boleh dibenarkan. “Netizen ingat corruption by need tidak boleh sama sekali. Itu tetap salah dan tetap dihukum tapi kita bisa mencari jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi lagi,” tegasnya. Salah satu solusi yang disarankan adalah pemerintah memperbaiki struktur gaji untuk pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah sehingga korupsi semacam ini dapat dihindari.
Selanjutnya, Abraham Samad membahas tentang corruption by greed atau korupsi karena keserakahan. “Ini adalah korupsi karena serakah,” jelasnya. Dia memberikan contoh tentang pejabat yang korupsi karena ingin hidup berlebihan meskipun gaji dan tunjangannya seharusnya sudah mencukupi. “Orang bisa kaya, orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar. Kalau seorang pegawai negeri, tiba-tiba dia kaya raya itu yang jadi pertanyaan,” paparnya.
Abraham Samad menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki struktur gaji pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah untuk mencegah korupsi oleh kebutuhan. Di sisi lain, untuk mengatasi korupsi oleh keserakahan, penegakan hukum yang kuat dan pemantauan yang ketat terhadap perilaku pejabat publik sangat diperlukan.
“Jangan salah paham bukan berarti kita anti orang kaya anti kemapanan, tapi kita tidak menghendaki orang menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Orang bisa kaya dan orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar,” tegas Abraham Samad.
Tags :
