Erry Riyana. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Saat menjadi bintang tamu di podcast EdShareOn, Erry Riyana mengungkapkan apa yang akan dilakukan oleh Jaga Pemilu seandainya kinerja Bawaslu tidak maksimal. Ia menerangkan Jaga Pemilu akan mendesak Bawaslu untuk lebih berani.
“Kita akan mendesak Bawaslu supaya lebih berani. Jika perlu, kita akan berhubungan dengan aparat penegak hukum apabila hal tersebut memang dierlukan,” ucap Erry.
Tak hanya itu saja, Erry juga menjelaskan cara Jaga Pemilu untuk memverifikasi para relawan. Eddy Wijaya selaku host podcast EdShareOn sempat menanyakan cara Jaga Pemilu untuk tidak disusupi oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan.
“Kami sedang dalam proses berkomunikasi dengan tim ketiga paslon. Kami sudah bertemu dengan paslon 03. Kami sedang menunggu untuk bertemu dengan paslon 01 dan 02. Jadi kami akan bekerja sama dengan mereka untuk berbagi data. Jadi nanti jaga Pemilu menjadi semacam clearing house,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah waktu untuk verifikasi relawan cukup atau tidak, Erry Riyana mengatakan jika proses verifikasi dilakukan secara online. “Memang waktu sangat penting di sini. Oleh karena itu, proses verifikasi akan dilakukan secara virtual kecuali kalau memang diperlukan kunjungan secara fisik,” jelasnya.
Selain menerima laporan kecurangan, Jaga Pemilu juga melakukan rekapitulasi hasil suara. “Iya tapi tidak per satu TPS. Kami lebih fokus pada satu laporan kecurangan. Keamanan, keselamatan dan keutuhan berkas dari TPS ke Kecamatan juga kami utamakan,” ucap Erry.
Jaga Pemilu juga mengantisipasi tentang kenetralan Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri. “Iya itu salah satu isu penting yang kami jaga. Oleh karena itu, kami mengundang diskusi komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian kami juga berhubungan dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Nanti kalau ada pelapor yang merasa diamcam dan perlu lindungan, kami akan berkoordinasi dengan lpsk,” ungkapnya.
Eddy Wijaya juga bertanya jika ada sengketa pemilu maka akan berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan kini kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi dipertanyakan oleh publik. “Itu justru yang menjadi kekhawatiran kita karena proses kemarin itu maka kepercayaan kita kepada MK menjadi berkurang. Ya setidaknya sang Paman sudah tak menjadi ketua MK lagi,” urainya.
Tags :
