Hikmahanto Juwana Mengulas Konflik Tiongkok dan Taiwan

Hikmahanto Juwana Mengulas Konflik Tiongkok dan Taiwan

Hikmahanto Juwana Mengulas Konflik Tiongkok dan Taiwan

July 9, 2024
Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Hikmahanto Juwana. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mengenai konflik Tiongkok dengan Taiwan dan peran Amerika Serikat dalam ketegangan tersebut. Hikmahanto memberikan penjelasan historis serta konteks geopolitik yang memperjelas dinamika antara kedua negara tersebut.

Menurut Hikmahanto, konflik antara Tiongkok dan Taiwan berakar pada runtuhnya kekaisaran Tiongkok, yang kemudian digantikan oleh pemerintahan nasionalis. “Setelah kekaisaran Tiongkok runtuh, pemerintahan nasionalis berkuasa. Namun, pada tahun 1970-an, komunis mengambil alih pemerintahan dan pemerintahan nasionalis lari ke pulau Taiwan, mendirikan Republic of China,” jelas Hikmahanto.

Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Amerika Serikat, awalnya mengakui Republic of China (Taiwan) sebagai representasi Tiongkok. Namun, pada tahun 1971-1972, Amerika mengubah pengakuannya menjadi People’s Republic of China (China). Hikmahanto menambahkan, “Amerika mengakui China karena Tiongkok yang besar lebih signifikan secara geopolitik.”

Ketegangan semakin meningkat ketika Taiwan yang didukung Amerika Serikat, seringkali mengancam untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. “Setiap kali ada Pemilu di Taiwan, selalu ada ancaman deklarasi kemerdekaan. Ini membuat People’s Republic of China marah dan sering melakukan latihan militer sebagai ancaman langsung,” ungkap Hikmahanto.

Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Amerika Serikat memainkan peran besar dalam mendukung Taiwan, terutama melalui penjualan senjata. “Amerika hidup dari industri pertahanan. Penjualan senjata ke Taiwan dan negara lain sangat penting bagi perekonomian mereka,” kata Hikmahanto. Ia juga menyoroti bagaimana kebijakan luar negeri Amerika terkait dengan industri pertahanan, mempengaruhi hubungan internasional dan diplomasi.

Indonesia, seperti banyak negara lain, mengakui People’s Republic of China dan bukan Republic of China. “Indonesia mengakui PRC dan bukan ROC. Kami hanya memiliki hubungan perdagangan dengan Taiwan melalui Kamar Dagang,” jelas Hikmahanto.

Tags :

Recent Posts

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Dampak Ketegangan Korea Utara-Korea Selatan Terhadap Indonesia

Dampak Ketegangan Korea Utara-Korea Selatan Terhadap Indonesia

Dampak Ketegangan Korea Utara-Korea Selatan Terhadap Indonesia

July 9, 2024
Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Hikmahanto Juwana. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Di episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Hikmahanto Juwana mengenai dampak ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta implikasinya bagi Indonesia. Diskusi yang mendalam ini membahas latar belakang historis konflik, upaya propaganda yang terjadi, serta potensi dampak dari ketegangan ini.

Hikmahanto menjelaskan bahwa konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah masalah klasik yang berakar pada perpecahan ideologi selama Perang Dingin. “Dua Korea ini terpecah karena masalah ideologi pada waktu Perang Dingin. Korea Utara menganut ideologi komunis, sementara Korea Selatan menganut ideologi liberal. Persaingan di antara mereka untuk mendapatkan kekuasaan akhirnya memicu perang saudara,” jelasnya.

Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Baru-baru ini, ketegangan meningkat setelah Korea Selatan melalui sebuah LSM, mengirimkan pesan-pesan berupa film K-pop dan materi propaganda lainnya ke Korea Utara. Hikmahanto menambahkan, “Ini adalah upaya propaganda untuk mendorong rakyat Korea Utara berpikir bahwa hidup mereka seharusnya bisa lebih baik dan mendorong perubahan pemerintahan yang sangat konservatif.”

Tindakan ini mendapat reaksi keras dari Korea Utara, yang membalas dengan mengirimkan sampah fisik ke Korea Selatan. “Pemerintah Korea Utara menganggap pengiriman materi propaganda ini sebagai ‘sampah’, sehingga mereka membalas dengan mengirimkan sampah dalam arti sebenarnya,” ujar Hikmahanto.

Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Hikmahanto Juwana Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Eddy Wijaya menyoroti betapa otoriternya pemerintahan Korea Utara, dengan contoh ekstrim seperti eksekusi pejabat yang melakukan kesalahan. “Menteri pertahanan mereka saja dihukum mati karena ketiduran. Ini menunjukkan betapa kejamnya rezim tersebut,” kata Eddy Wijaya.

Hikmahanto kemudian membandingkan situasi di Korea dengan konflik Israel-Palestina. “Jika dibandingkan, kekejaman Israel tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga berdampak luas di luar negeri, yang mendapat kecaman dari masyarakat internasional, termasuk negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Spanyol,” jelas Hikmahanto Juwana.

Tags :