Year: 2024
Hikmahanto Juwana Mengulas Konflik Tiongkok dan Taiwan
Hikmahanto Juwana Mengulas Konflik Tiongkok dan Taiwan
Hikmahanto Juwana. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, mengenai konflik Tiongkok dengan Taiwan dan peran Amerika Serikat dalam ketegangan tersebut. Hikmahanto memberikan penjelasan historis serta konteks geopolitik yang memperjelas dinamika antara kedua negara tersebut.
Menurut Hikmahanto, konflik antara Tiongkok dan Taiwan berakar pada runtuhnya kekaisaran Tiongkok, yang kemudian digantikan oleh pemerintahan nasionalis. “Setelah kekaisaran Tiongkok runtuh, pemerintahan nasionalis berkuasa. Namun, pada tahun 1970-an, komunis mengambil alih pemerintahan dan pemerintahan nasionalis lari ke pulau Taiwan, mendirikan Republic of China,” jelas Hikmahanto.
Amerika Serikat, awalnya mengakui Republic of China (Taiwan) sebagai representasi Tiongkok. Namun, pada tahun 1971-1972, Amerika mengubah pengakuannya menjadi People’s Republic of China (China). Hikmahanto menambahkan, “Amerika mengakui China karena Tiongkok yang besar lebih signifikan secara geopolitik.”
Ketegangan semakin meningkat ketika Taiwan yang didukung Amerika Serikat, seringkali mengancam untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. “Setiap kali ada Pemilu di Taiwan, selalu ada ancaman deklarasi kemerdekaan. Ini membuat People’s Republic of China marah dan sering melakukan latihan militer sebagai ancaman langsung,” ungkap Hikmahanto.
Amerika Serikat memainkan peran besar dalam mendukung Taiwan, terutama melalui penjualan senjata. “Amerika hidup dari industri pertahanan. Penjualan senjata ke Taiwan dan negara lain sangat penting bagi perekonomian mereka,” kata Hikmahanto. Ia juga menyoroti bagaimana kebijakan luar negeri Amerika terkait dengan industri pertahanan, mempengaruhi hubungan internasional dan diplomasi.
Indonesia, seperti banyak negara lain, mengakui People’s Republic of China dan bukan Republic of China. “Indonesia mengakui PRC dan bukan ROC. Kami hanya memiliki hubungan perdagangan dengan Taiwan melalui Kamar Dagang,” jelas Hikmahanto.
Tags :
Recent Posts
-
Eks Dubes RI Dian Wirengjurit: Serangan ke Iran adalah Cara Trump Alihkan Isu Epstein Files
-
Hinca Pandjaitan Puji Ketelitian Tim Jaksa Kasus Laptop Chromebook Nadiem
-
Makan Bergizi Gratis, Antara Niat Baik Presiden Prabowo dan Problematikanya
-
Dadan Hindayana ‘BGN’: MBG Justru Menambah Anggaran Pendidikan
-
Ulas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Nadiem Langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady
-
Petinggi BEI dan OJK Mundur Berjamaah, Karena Tekanan, Tanggung Jawab Moral, atau Ketidakmampuan?
-
Wamenkum Eddy Hiariej Bilang KUHP Baru Lebih Manusiawi, Lantas Kenapa Digugat ke MK?
-
Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial
Dampak Ketegangan Korea Utara-Korea Selatan Terhadap Indonesia
Dampak Ketegangan Korea Utara-Korea Selatan Terhadap Indonesia
Hikmahanto Juwana. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Di episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Hikmahanto Juwana mengenai dampak ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta implikasinya bagi Indonesia. Diskusi yang mendalam ini membahas latar belakang historis konflik, upaya propaganda yang terjadi, serta potensi dampak dari ketegangan ini.
Hikmahanto menjelaskan bahwa konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah masalah klasik yang berakar pada perpecahan ideologi selama Perang Dingin. “Dua Korea ini terpecah karena masalah ideologi pada waktu Perang Dingin. Korea Utara menganut ideologi komunis, sementara Korea Selatan menganut ideologi liberal. Persaingan di antara mereka untuk mendapatkan kekuasaan akhirnya memicu perang saudara,” jelasnya.
Baru-baru ini, ketegangan meningkat setelah Korea Selatan melalui sebuah LSM, mengirimkan pesan-pesan berupa film K-pop dan materi propaganda lainnya ke Korea Utara. Hikmahanto menambahkan, “Ini adalah upaya propaganda untuk mendorong rakyat Korea Utara berpikir bahwa hidup mereka seharusnya bisa lebih baik dan mendorong perubahan pemerintahan yang sangat konservatif.”
Tindakan ini mendapat reaksi keras dari Korea Utara, yang membalas dengan mengirimkan sampah fisik ke Korea Selatan. “Pemerintah Korea Utara menganggap pengiriman materi propaganda ini sebagai ‘sampah’, sehingga mereka membalas dengan mengirimkan sampah dalam arti sebenarnya,” ujar Hikmahanto.
Eddy Wijaya menyoroti betapa otoriternya pemerintahan Korea Utara, dengan contoh ekstrim seperti eksekusi pejabat yang melakukan kesalahan. “Menteri pertahanan mereka saja dihukum mati karena ketiduran. Ini menunjukkan betapa kejamnya rezim tersebut,” kata Eddy Wijaya.
Hikmahanto kemudian membandingkan situasi di Korea dengan konflik Israel-Palestina. “Jika dibandingkan, kekejaman Israel tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga berdampak luas di luar negeri, yang mendapat kecaman dari masyarakat internasional, termasuk negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Spanyol,” jelas Hikmahanto Juwana.
Tags :
Recent Posts
-
Eks Dubes RI Dian Wirengjurit: Serangan ke Iran adalah Cara Trump Alihkan Isu Epstein Files
-
Hinca Pandjaitan Puji Ketelitian Tim Jaksa Kasus Laptop Chromebook Nadiem
-
Makan Bergizi Gratis, Antara Niat Baik Presiden Prabowo dan Problematikanya
-
Dadan Hindayana ‘BGN’: MBG Justru Menambah Anggaran Pendidikan
-
Ulas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Nadiem Langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady
-
Petinggi BEI dan OJK Mundur Berjamaah, Karena Tekanan, Tanggung Jawab Moral, atau Ketidakmampuan?
-
Wamenkum Eddy Hiariej Bilang KUHP Baru Lebih Manusiawi, Lantas Kenapa Digugat ke MK?
-
Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial







