Dedie Rachim Akui Masih Ada Pekerjaan Rumah Menyelesaikan Masalah Kota Bogor

Dedie Rachim Akui Masih Ada Pekerjaan Rumah Menyelesaikan Masalah Kota Bogor

Dedie Rachim Akui Masih Ada Pekerjaan Rumah Menyelesaikan Masalah Kota Bogor

July 26, 2024
Dedie Rachim saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ustaz Solmed. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Rudy Alfonzo, Duta Besar Indonesia untuk Portugal, tentang hasil forum bisnis yang digelar di KBRI Portugal dan berbagai upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

Pada bulan Februari lalu, KBRI Portugal menyelenggarakan forum bisnis yang dihadiri oleh delegasi dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Kadin, Pak Tony Wenas, yang juga Presiden Direktur Freeport. Acara ini menjadi kesempatan pertama bagi Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Portugal. Rudy Alfonzo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan interaksi antara pengusaha Indonesia dan Portugal, dengan fokus pada potensi kerjasama di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

“Portugal memiliki pendapatan utama dari pariwisata, dengan 30 juta turis setiap tahun meskipun populasinya hanya 10 juta,” kata Rudy. Dia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Portugal dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar 10 juta per tahun.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo juga membahas faktor keamanan yang membuat Portugal menjadi salah satu negara Eropa paling aman untuk wisata. “Portugal sangat aman, tidak ada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau perampokan. Ini membuat turis merasa nyaman dan aman,” ujarnya. Selain itu, biaya hidup di Portugal relatif murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, termasuk harga makanan pokok.

Pada 16 Mei, Rudy Alfonzo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, yang baru saja dilantik. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan diskusi yang sangat terbuka dan produktif. Rudy mengungkapkan bahwa Paulo Rangel, yang berlatar belakang sebagai advokat, sangat mudah diajak berdiskusi karena memiliki gaya komunikasi yang langsung dan to the point.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai kunjungan tingkat tinggi sebelumnya, seperti kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Presiden SBY pada tahun 2014, dan Presiden Portugal Cavaco Silva ke Indonesia pada tahun 2012. Rudy menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Portugal dapat segera terwujud. Namun, ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi, termasuk prioritas internal dan anggaran pemerintah Portugal serta padatnya jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo optimis bahwa hubungan antara Indonesia dan Portugal dapat terus berkembang melalui berbagai upaya diplomatik dan kerjasama bisnis. Dengan memanfaatkan pengalaman Portugal dalam mengelola pariwisata dan menjalin kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi asing.

“Kita semua harus bekerja keras untuk menjaga iklim investasi yang menarik di dalam negeri,” kata Rudy. Dengan berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan dan rencana-rencana yang akan datang, Rudy Alfonzo yakin bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Portugal akan semakin kuat dan saling menguntungkan.

Tags :

Recent Posts

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Mengatasi Judi Online Ala Roy Suryo

Mengatasi Judi Online Ala Roy Suryo

Mengatasi Judi Online Ala Roy Suryo

July 25, 2024
Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Roy Suryo. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Roy Suryo mengenai isu judi online yang semakin marak di Indonesia. Roy Suryo memberikan pandangan dan solusi terkait langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah dan menindak judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Menurut Roy Suryo, penanggulangan judi online sebenarnya tidak terlalu sulit jika dilakukan dengan niat dan komitmen yang kuat. Pemerintah telah memiliki teknologi canggih seperti Ice Machine, sebuah sistem kecerdasan buatan yang dibeli pada tahun 2018 dengan harga sekitar 200 miliar rupiah. Sistem ini mampu melakukan crawling, atau pencarian otomatis, untuk mendeteksi dan menandai situs-situs judi online. Bahkan, sistem ini dapat memblokir situs-situs tersebut secara otomatis atau melalui panel evaluasi.

Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Namun, teknologi saja tidak cukup. Roy menekankan bahwa niat baik dan keberanian untuk menindak tegas sangat diperlukan. Banyak pihak yang masih ragu atau takut mengambil tindakan karena adanya backing atau dukungan dari pihak-pihak tertentu. Padahal, skema dan modus operandi dari judi online dapat dengan mudah terdeteksi, terutama jika melibatkan top-up di supermarket kecil atau mart-mart yang tersebar di berbagai tempat.

Roy Suryo juga menyoroti perlunya keadilan dalam penindakan terhadap pelaku judi online. Saat ini, banyak pemain judi dari kalangan masyarakat bawah yang langsung ditangkap dan dipublikasikan. Namun, selebgram nasional dan artis yang juga terlibat dalam promosi judi online sering kali lolos dari hukuman. Roy menegaskan pentingnya memberikan pelajaran yang adil bagi semua pihak, termasuk anggota DPR yang terlibat dan tokoh-tokoh penting lainnya.

Dalam wawancara tersebut, Eddy Wijaya mempertanyakan apakah ada hukuman bagi pemain judi online. Roy Suryo menjawab bahwa hukuman pidana bagi pemain judi online memang ada, namun sering kali tidak ditegakkan dengan tegas. Menurutnya, penegakan hukum harus serius dan memberikan contoh yang jelas. Misalnya, selebgram yang terlibat dalam promosi judi online harus ditindak tegas, tidak hanya selebgram lokal, tetapi juga artis nasional.

Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam menertibkan aplikasi yang menampilkan iklan judi online. Saat ini, iklan-iklan tersebut sering muncul di berbagai aplikasi, dan hal ini seharusnya bisa ditindak dengan tegas. Pemerintah memang telah memberlakukan denda bagi aplikasi yang mengiklankan judi online, namun denda tersebut masih kalah besar dibandingkan hasil yang diperoleh dari judi online, sehingga banyak pihak lebih memilih membayar denda daripada menghentikan iklan.

Roy Suryo menutup pembicaraan dengan menekankan bahwa niat, keberanian, dan kejujuran adalah kunci utama untuk mengatasi masalah judi online. Jika pemerintah dan seluruh pihak terkait memiliki komitmen yang kuat untuk menindak tegas judi online, maka masalah ini dapat diatasi dengan lebih efektif. Keberanian untuk mengambil tindakan tegas dan kejujuran dalam penegakan hukum adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari judi online.

Tags :

Roy Suryo Mengupas Problematika Data Nasional dan Keamanan Siber

Roy Suryo Mengupas Problematika Data Nasional dan Keamanan Siber

Roy Suryo Mengupas Problematika Data Nasional dan Keamanan Siber

July 25, 2024
Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Roy Suryo. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Roy Suryo mengenai isu-isu terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan kebijakan penyimpanan data pemerintah daerah. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, memberikan pandangannya tentang serangan siber yang mengganggu sistem imigrasi pada 20 Juni serta dampaknya terhadap keamanan data di Indonesia.

Roy Suryo menjelaskan bahwa serangan terhadap sistem imigrasi sebenarnya sudah dimulai sejak 17 Juni malam ketika server mengalami kerusakan akibat serangan siber. Namun, respons terhadap serangan ini dinilai lamban. “Kalau ada serangan atau virus masuk pasti ada pop up yang muncul. Kalau di server besar pasti ada indikatornya. Harusnya mereka langsung bereaksi,” ujarnya.

Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Akibat dari serangan ini, sistem imigrasi lumpuh selama tiga hari. Untungnya, imigrasi memiliki backup yang memungkinkan mereka menyewa layanan dari Amazon Web Services untuk sementara. Namun, Roy menyoroti bahwa tindakan ini bukan solusi jangka panjang dan memiliki risiko yang signifikan.

Roy Suryo juga membahas tentang kebijakan pemerintah yang melarang daerah dan kementerian untuk menyimpan data secara mandiri sejak dua tahun terakhir. Hal ini mengikuti Peraturan Presiden yang mendukung inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. “Daerah dan kementerian tidak lagi menyimpan data sendiri, mereka setor semuanya ke PDNS. Ini berbahaya karena jika data PDNS hilang, data di daerah sudah kadaluarsa,” jelasnya.

Ia juga menyinggung insiden peretasan data yang melibatkan Bjorka, seorang hacker terkenal dari Eropa Timur, serta tindakan penangkapan terhadap orang yang tidak terkait. “Bjorka itu terkenal dari Eropa Timur, tapi yang ditangkap di Jawa Timur hanya karena nama akunnya Bjorka. Ini seperti kasus Cirebon, dimana seseorang dituduh hanya karena namanya mirip dengan pelaku sebenarnya,” ungkap Roy.

Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Roy Suryo saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Selain itu, Roy mengkritik langkah pemerintah dalam menangani kebocoran data pribadi. Ia menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang sayangnya belum memiliki peraturan turunan yang dapat diimplementasikan. “Undang-undang ini sudah berlaku dua tahun, tapi karena belum ada peraturannya, belum bisa diimplementasikan,” kata Roy.

Roy juga menyoroti betapa rentannya data penting seperti inavis (data biometrik) dan BPJS Kesehatan jika bocor. “Data ini bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal seperti pendaftaran pinjaman online dengan identitas palsu,” jelasnya. Ia menyarankan agar masyarakat memiliki backup data pribadi mereka sendiri untuk menghindari risiko kehilangan data penting. “Orang harus punya backup sendiri-sendiri, termasuk data KTP, sertifikat tanah, dan dokumen penting lainnya,” sarannya.

Dalam penutupnya, Roy Suryo mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat dapat memahami kondisi sebenarnya dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan data. “Pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah jalan dan apa yang belum. Kalau disampaikan, saya yakin anak-anak bangsa kita akan menolong,” tuturnya.

Tags :