Ikrar Nusa Bhakti, Transisi dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto

Ikrar Nusa Bhakti, Transisi dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto

Ikrar Nusa Bhakti, Transisi dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto

October 8, 2024
Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ikrar Nusa Bhakti. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Prof. Ikrar Nusa Bhakti memberikan pandangannya yang menarik tentang politik Indonesia, terutama terkait transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Salah satu isu yang diangkat adalah keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Prof. Ikrar, meskipun Jokowi berharap IKN dilanjutkan oleh Prabowo, kenyataannya masih banyak tantangan, baik dari segi anggaran maupun potensi pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Prof. Ikrar juga menyoroti bahwa meskipun IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan, kenyataannya lahan tersebut belum siap secara sosial dan ekonomi. Wilayah Penajam Paser Utara, yang menjadi lokasi IKN, masih minim penduduk. Hal ini menimbulkan keraguan apakah IKN dapat berkembang seperti Canberra di Australia atau Washington DC di Amerika Serikat, yang keduanya merupakan ibu kota yang dirancang dengan matang dan bertumbuh seiring waktu.

Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pembahasan menarik lainnya adalah soal potensi ‘pecah kongsi’ antara Jokowi dan Prabowo setelah Prabowo dilantik. Menurut Prof. Ikrar, hubungan politik mereka didasari oleh kepentingan, bukan keyakinan yang mendalam. Sebagai dua rival politik, Jokowi dan Prabowo tetap memiliki potensi untuk berseberangan di masa depan, mengingat sejarah mereka sebagai kontestan sengit di Pemilu 2019.

Hal yang lebih menarik adalah spekulasi bahwa Jokowi telah merancang masa depan politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini diposisikan sebagai calon wakil presiden. Prof. Ikrar menilai Jokowi telah berupaya menciptakan peluang bagi Gibran melalui berbagai langkah, termasuk intervensi terkait batas usia calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dianggap sebagai strategi jangka panjang Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Prof. Ikrar juga membahas bagaimana Jokowi berperan dalam memfasilitasi pertemuan antara Prabowo dan Ganjar, dua tokoh politik yang sempat diisukan akan menjadi pasangan capres-cawapres. Namun kenyataannya, Jokowi tidak memiliki kendali penuh atas partai politik. Hal ini memperlihatkan dinamika politik yang rumit di Indonesia, di mana konsensus politik sulit dicapai meskipun ada campur tangan dari pemimpin negara.

Tags :

Recent Posts

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ikrar Nusa Bhakti: Saya Tidak Yakin Prabowo Habis-habisan Gunakan APBN untuk Pembangunan IKN

Ikrar Nusa Bhakti: Saya Tidak Yakin Prabowo Habis-habisan Gunakan APBN untuk Pembangunan IKN

Ikrar Nusa Bhakti: Saya Tidak Yakin Prabowo Habis-habisan Gunakan APBN untuk Pembangunan IKN

October 7, 2024
Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ustaz Solmed. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Rudy Alfonzo, Duta Besar Indonesia untuk Portugal, tentang hasil forum bisnis yang digelar di KBRI Portugal dan berbagai upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

Pada bulan Februari lalu, KBRI Portugal menyelenggarakan forum bisnis yang dihadiri oleh delegasi dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Kadin, Pak Tony Wenas, yang juga Presiden Direktur Freeport. Acara ini menjadi kesempatan pertama bagi Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Portugal. Rudy Alfonzo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan interaksi antara pengusaha Indonesia dan Portugal, dengan fokus pada potensi kerjasama di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

“Portugal memiliki pendapatan utama dari pariwisata, dengan 30 juta turis setiap tahun meskipun populasinya hanya 10 juta,” kata Rudy. Dia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Portugal dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar 10 juta per tahun.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo juga membahas faktor keamanan yang membuat Portugal menjadi salah satu negara Eropa paling aman untuk wisata. “Portugal sangat aman, tidak ada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau perampokan. Ini membuat turis merasa nyaman dan aman,” ujarnya. Selain itu, biaya hidup di Portugal relatif murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, termasuk harga makanan pokok.

Pada 16 Mei, Rudy Alfonzo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, yang baru saja dilantik. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan diskusi yang sangat terbuka dan produktif. Rudy mengungkapkan bahwa Paulo Rangel, yang berlatar belakang sebagai advokat, sangat mudah diajak berdiskusi karena memiliki gaya komunikasi yang langsung dan to the point.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai kunjungan tingkat tinggi sebelumnya, seperti kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Presiden SBY pada tahun 2014, dan Presiden Portugal Cavaco Silva ke Indonesia pada tahun 2012. Rudy menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Portugal dapat segera terwujud. Namun, ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi, termasuk prioritas internal dan anggaran pemerintah Portugal serta padatnya jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo optimis bahwa hubungan antara Indonesia dan Portugal dapat terus berkembang melalui berbagai upaya diplomatik dan kerjasama bisnis. Dengan memanfaatkan pengalaman Portugal dalam mengelola pariwisata dan menjalin kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi asing.

“Kita semua harus bekerja keras untuk menjaga iklim investasi yang menarik di dalam negeri,” kata Rudy. Dengan berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan dan rencana-rencana yang akan datang, Rudy Alfonzo yakin bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Portugal akan semakin kuat dan saling menguntungkan.

Tags :

Tantangan Politik di Era Jokowi Menurut Prof. Ikrar Nusa Bhakti

Tantangan Politik di Era Jokowi Menurut Prof. Ikrar Nusa Bhakti

Tantangan Politik di Era Jokowi Menurut Prof. Ikrar Nusa Bhakti

October 4, 2024
Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ikrar Nusa Bhakti. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam salah satu episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, topik menarik terkait politik Indonesia dibahas bersama Prof. Ikrar Nusa Bhakti. Salah satu sorotan utama adalah kegagalan Anies Baswedan dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan bagaimana strategi politik di era Presiden Jokowi mempengaruhi dinamika politik tanah air. Diskusi ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan dijaga melalui taktik-taktik politik yang terkadang tak kasat mata bagi masyarakat luas.

Prof. Ikrar mencurigai bahwa perhitungan suara Anies Baswedan dalam pemilihan presiden sebelumnya mungkin tidak mencerminkan hasil sesungguhnya. Beliau menyoroti kejanggalan dalam penghitungan suara elektronik Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menurutnya menunjukkan ketidakwajaran. Meskipun Anies menempati posisi kedua di bawah Prabowo Subianto, sistem perhitungan yang aneh menimbulkan pertanyaan besar, terutama dalam konteks pengaruh politik Jokowi.

Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pembahasan ini juga mengungkap bagaimana Presiden Jokowi diduga berperan besar dalam memastikan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, masuk ke kancah politik nasional. Prof. Ikrar menyebutkan adanya intervensi politik dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon wakil presiden. Intervensi ini diduga bertujuan untuk memuluskan jalan Gibran ke panggung politik nasional, meskipun banyak ahli hukum mengkritik langkah tersebut.

Menurut Ikrar, Anies Baswedan tetap menjadi ancaman bagi kekuatan politik Jokowi, terutama menjelang pemilu 2029. Meski survei menunjukkan popularitas Anies cukup tinggi, dukungan politik Jokowi terhadap Gibran diperkirakan dapat menghalangi jalan Anies. Prof. Ikrar juga menyoroti betapa pentingnya posisi Gubernur DKI Jakarta, yang memungkinkan sosok seperti Anies mendapatkan perhatian besar dari media massa.

Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Ikrar Nusa Bhakti saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Prof. Ikrar tak segan untuk mengkritik peran Jokowi dalam politik Indonesia, bahkan menyebutkan bahwa upaya Jokowi untuk memperkuat posisi keluarganya di politik bisa menjadi bumerang di masa depan. Prabowo Subianto, meskipun saat ini mendapat dukungan dari Jokowi, juga berpotensi masuk dalam perangkap politik yang sama, terutama saat Gibran siap bersaing sebagai calon presiden pada 2029.

Selain itu, Prof. Ikrar menekankan pentingnya membaca, baik secara harfiah maupun kontekstual. Ia menilai bahwa budaya membaca yang kurang dalam keluarga Jokowi, khususnya Gibran, dapat menjadi kelemahan besar dalam menghadapi tantangan politik yang kompleks. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki wawasan luas dan kemampuan membaca situasi dengan baik akan lebih siap dalam mengambil keputusan yang berdampak pada publik.

Tags :

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)