Year: 2024
Harli Siregar, Masa Depan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Harli Siregar, Masa Depan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
October 18, 2024
Harli Siregar. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam sebuah wawancara menarik di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya dan Harli Siregar, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, membahas isu-isu penting terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Diskusi tersebut menyoroti bagaimana kinerja kejaksaan semakin menonjol dalam memberantas korupsi, bahkan melampaui beberapa lembaga seperti KPK. Eddy Wijaya pun mempertanyakan apakah lembaga ad hoc seperti KPK masih dibutuhkan jika kejaksaan sudah berfungsi maksimal.
Harli Siregar menjelaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga seperti KPK bergantung pada politik hukum negara. Artinya keputusan untuk mempertahankan atau menghapus lembaga tersebut sangat tergantung pada kebijakan politik dari pemerintah. Menurutnya penting untuk tidak berandai-andai, tetapi menunggu kajian lebih dalam tentang kebutuhan kelembagaan hukum di masa depan.
Eddy Wijaya juga mengingatkan bahwa pada awal pembentukannya di era Presiden Megawati, KPK memang dirancang sebagai lembaga ad hoc, yang berarti bersifat sementara. Namun Harli Siregar menekankan bahwa segala perubahan atau pembubaran lembaga hukum harus kembali pada politik hukum negara dan kajian menyeluruh mengenai efektivitasnya.
Menariknya, Harli Siregar berbagi pengalaman pribadinya saat bertugas di Papua. Ia mengungkapkan betapa uniknya tantangan penegakan hukum di sana, tetapi juga menekankan keindahan alam Papua dan keramahan masyarakatnya. Menurutnya masyarakat Papua sangat setia dan terbuka, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap ke-Indonesia-an.
Di Papua, penegakan hukum, terutama terkait korupsi, tetap menjadi prioritas. Namun Harli juga menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan tak hanya melalui penerapan hukum positif, tetapi juga mengakomodasi hukum adat dan budaya setempat. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus bersifat adaptif sesuai dengan karakter masyarakat di tiap daerah.
Menutup diskusi, Eddy Wijaya dan Harli Siregar membahas harapan mereka terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Harli menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah ke depan. Tanpa penegakan hukum yang kuat, Indonesia tidak akan bisa mencapai target besar, seperti Indonesia Emas 2045. Kepercayaan publik adalah kunci untuk mencapai partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa yang lebih baik.
Tags :
Recent Posts
Tingkat Kepercayaan Publik Kejagung Lebih Tinggi dari KPK, Harli Siregar: Terima Kasih
Tingkat Kepercayaan Publik Kejagung Lebih Tinggi dari KPK, Harli Siregar: Terima Kasih
October 17, 2024
Ustaz Solmed. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Rudy Alfonzo, Duta Besar Indonesia untuk Portugal, tentang hasil forum bisnis yang digelar di KBRI Portugal dan berbagai upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.
Pada bulan Februari lalu, KBRI Portugal menyelenggarakan forum bisnis yang dihadiri oleh delegasi dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Kadin, Pak Tony Wenas, yang juga Presiden Direktur Freeport. Acara ini menjadi kesempatan pertama bagi Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Portugal. Rudy Alfonzo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan interaksi antara pengusaha Indonesia dan Portugal, dengan fokus pada potensi kerjasama di berbagai sektor, termasuk pariwisata.
“Portugal memiliki pendapatan utama dari pariwisata, dengan 30 juta turis setiap tahun meskipun populasinya hanya 10 juta,” kata Rudy. Dia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Portugal dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar 10 juta per tahun.
Rudy Alfonzo juga membahas faktor keamanan yang membuat Portugal menjadi salah satu negara Eropa paling aman untuk wisata. “Portugal sangat aman, tidak ada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau perampokan. Ini membuat turis merasa nyaman dan aman,” ujarnya. Selain itu, biaya hidup di Portugal relatif murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, termasuk harga makanan pokok.
Pada 16 Mei, Rudy Alfonzo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, yang baru saja dilantik. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan diskusi yang sangat terbuka dan produktif. Rudy mengungkapkan bahwa Paulo Rangel, yang berlatar belakang sebagai advokat, sangat mudah diajak berdiskusi karena memiliki gaya komunikasi yang langsung dan to the point.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai kunjungan tingkat tinggi sebelumnya, seperti kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Presiden SBY pada tahun 2014, dan Presiden Portugal Cavaco Silva ke Indonesia pada tahun 2012. Rudy menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Portugal dapat segera terwujud. Namun, ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi, termasuk prioritas internal dan anggaran pemerintah Portugal serta padatnya jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo.
Rudy Alfonzo optimis bahwa hubungan antara Indonesia dan Portugal dapat terus berkembang melalui berbagai upaya diplomatik dan kerjasama bisnis. Dengan memanfaatkan pengalaman Portugal dalam mengelola pariwisata dan menjalin kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi asing.
“Kita semua harus bekerja keras untuk menjaga iklim investasi yang menarik di dalam negeri,” kata Rudy. Dengan berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan dan rencana-rencana yang akan datang, Rudy Alfonzo yakin bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Portugal akan semakin kuat dan saling menguntungkan.
Tags :
Recent Posts
-
Eks Dubes RI Dian Wirengjurit: Serangan ke Iran adalah Cara Trump Alihkan Isu Epstein Files
-
Hinca Pandjaitan Puji Ketelitian Tim Jaksa Kasus Laptop Chromebook Nadiem
-
Makan Bergizi Gratis, Antara Niat Baik Presiden Prabowo dan Problematikanya
-
Dadan Hindayana ‘BGN’: MBG Justru Menambah Anggaran Pendidikan
-
Ulas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Nadiem Langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady
-
Petinggi BEI dan OJK Mundur Berjamaah, Karena Tekanan, Tanggung Jawab Moral, atau Ketidakmampuan?
-
Wamenkum Eddy Hiariej Bilang KUHP Baru Lebih Manusiawi, Lantas Kenapa Digugat ke MK?
-
Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial
Novel Baswedan: Private Jet Kaesang Mestinya Dikaitkan Penyelenggara Negara
Novel Baswedan: Private Jet Kaesang Mestinya Dikaitkan Penyelenggara Negara
October 16, 2024
Novel Baswedan. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Novel Baswedan juga merespons sorotan penggunaan pesawat pribadi (private jet) oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat. Menurutnya, kasus putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut harus dikaitkan dengan latar belakang profesi keluarga, bukan semata personal Kaesang sebagai pengusaha.
“Kalau dilihat (memang) Kaesang-nya seorang pengusaha, tapi ukurnya bukan dari sana. Harus diukurnya dari Kaesang ini saudaranya penyelenggara negara siapa? Seharusnya begitu,” kata Novel. “Karena tidak boleh apabila ada pejabat, terus kemudian melalui anaknya, ada fasilitas yang diterima, itu tidak boleh. Itu bisa menjadi bagian dari gratifikasi,” ucapnya menambahkan.
Pria kelahiran Semarang, 22 Juni 1977 tersebut lantas menyesalkan pernyataan pegawai KPK yang langsung menyimpulkan kasus private jet Kaesang bukan termasuk gratifikasi. Novel menilai perlu pengusutan lebih dalam dari latar belakang Kaesang sebagai anak seorang penyelenggara negara dalam hal ini Presiden Jokowi.
“Ada beberapa statement dari KPK salah satunya Deputi Pencegahan KPK yang mengatakan Kaesang ini swasta bukan penyelenggara negara. Saya bingung, wah, sepertinya dia tidak paham soal gratifikasi,” kata dia.
Novel mengimbau agar pejabat dan keluarganya lebih berhati-hati menerima pemberian maupun fasilitas dari siapapun. “Apalagi untuk level Presiden, ya. Presiden itu diberikan fasilitas oleh negara. Bahkan keluarganya juga diberikan fasilitas. Maka mestinya lebih berhati-hati lagi. Masak, dapat fasilitas dari orang lain?” katanya.
Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya
Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster dan pemerhati sosial kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari sejumlah pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.
Saksikan selengkapnya dalam podcast EdShareOn yang dipandu host Eddy Wijaya!
Tags :
Recent Posts
Novel Baswedan: Saya Prihatin Melihat Seleksi Capim KPK
Novel Baswedan: Saya Prihatin Melihat Seleksi Capim KPK
October 16, 2024
Novel Baswedan. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Mantan Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan mengungkap keprihatinannya pada seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Novel, seleksi capim KPK tidak mempertimbangkan sejumlah masalah penting seperti pelanggaran kode etik para calon sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kredibilitas KPK ke depannya.
“Contohnya ada pimpinan KPK (Saat ini sebagai Capim) yang pernah diperiksa terkait dengan pelanggaran etik (tapi masih bisa lolos seleksi),” kata Novel dalam podcast EdShareOn bersama host Eddy Wijaya, yang tayang pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Dari 230 capim KPK, terdapat dua pimpinan KPK periode 2019-2024 yang lolos hingga 20 besar yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak. Namun pada akhirnya yang masuk 10 besar adalah Johanis Tanak. Keduanya sempat menuai sorotan karena pernah diperiksa Dewan Pengawas KPK karena diduga melanggar etik.
Gufron disanksi etik tingkat sedang karena terbukti penggunaan pengaruh dalam mutasi seorang ASN di Kementerian Pertanian saat KPK mengusut kasus suap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sementara Johanis Tanak terkait chat-nya dengan pejabat Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite saat KPK juga menyelidiki kasus di lembaga tersebut. Kendati belakangan, Dewas KPK menyatakan Tanak tidak terbukti bersalah.
“Walaupun dalam putusannya itu dikatakan tidak bisa dibuktikan karena alat buktinya dihapus, harusnya kan, tidak serta merta dianggap sebagai bukan persoalan. Dan harusnya panitia seleksi tanya ke Dewas KPK, sebenarnya faktanya bagaimana sih? Dengan begitu akan mendapatkan input yang lengkap,” kata Novel menyoroti kasus Johanis Tanak.
Novel yang kini menjabat Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri menyatakan hasil seleksi KPK inilah yang menjadi kekhawatirannya sejak awal, sehingga mengajukan gugatan batas usia Capim KPK dan provisi (Putusan Sela) agar seleksi Capim KPK ditunda di Mahkamah Konstitusi. Namun sayangnya, MK menolak kedua permohonan tersebut.
“Bila suatu hari kami ditanya, mengapa dengan kondisi KPK yang carut marut begini kami tidak berbuat untuk bisa membantu? Kami bisa katakan, kami telah melakukan upaya, telah berjuang, dan memang batasannya sampai pada posisi tidak memungkinkan lagi untuk bisa berbuat,” kata Novel.
Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya
Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster dan pemerhati sosial kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari sejumlah pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.
Saksikan selengkapnya dalam podcast EdShareOn yang dipandu host Eddy Wijaya!
Tags :
Recent Posts
Jaga Pemilu, Kolaborasi untuk Mencegah Kecurangan Pilkada
Jaga Pemilu, Kolaborasi untuk Mencegah Kecurangan Pilkada
October 16, 2024
Jaga Pemilu. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Pada tanggal 16 Oktober 2024, Jaga Pemilu menyelenggarakan diskusi dan sosialisasi untuk membahas pencegahan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Selain berfungsi sebagai ajang berbagi informasi terkait laporan sementara, acara ini juga menjadi platform untuk membangun jejaring serta membuka peluang kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait.
Jaga Pemilu sendiri merupakan sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran selama proses Pilkada. Dengan kemudahan teknologi, Jaga Pemilu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam setiap tahapan Pilkada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemilihan berlangsung secara akuntabel, sehingga publik dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Salah satu aspek paling penting dari pelaksanaan Pilkada adalah pemantauan yang efektif. Melalui pemantauan ini, transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan dapat terjaga dengan baik. Pemantauan yang ketat juga membantu dalam mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Dengan adanya pemantauan, masyarakat akan lebih percaya pada integritas hasil Pilkada, yang pada akhirnya dapat memperkuat demokrasi dan mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Selain menjadi alat pengawasan, Jaga Pemilu juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaporan dugaan pelanggaran. Masyarakat yang melihat adanya indikasi pelanggaran dapat dengan cepat mengirimkan bukti berupa foto atau video melalui nomor WhatsApp yang telah disediakan, yaitu 0852.8282.5268. Proses pelaporannya sederhana: mulai dari percakapan awal, pengisian identitas diri, hingga pengiriman bukti. Fitur ini memudahkan siapa saja untuk berperan dalam menjaga integritas pemilu, kapan saja dan di mana saja.
Jaga Pemilu juga menyediakan opsi pelaporan secara anonim untuk melindungi pelapor dari kemungkinan intimidasi atau tekanan. Ini merupakan salah satu fitur penting yang memastikan keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran, tanpa harus takut akan adanya dampak negatif. Dengan adanya opsi ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang bersedia berpartisipasi dalam pemantauan Pilkada.
Secara keseluruhan, Jaga Pemilu telah menjadi salah satu langkah inovatif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui platform ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga dapat mengambil peran aktif dalam mencegah kecurangan dan memastikan setiap suara dihitung secara adil. Dengan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak, masa depan demokrasi Indonesia diharapkan akan semakin transparan, jujur, dan berkeadilan.
Tags :
Recent Posts
Alasan Harli Siregar Ikut Seleksi Capim KPK
Alasan Harli Siregar Ikut Seleksi Capim KPK
October 16, 2024
Harli Siregar. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam sebuah episode podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, Harli Siregar, salah satu kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, membahas motivasi dan pandangannya tentang masa depan KPK. Meski tidak lolos ke 10 besar calon pimpinan KPK, Harli tetap memiliki komitmen besar untuk perbaikan lembaga tersebut.
Harli Siregar mengungkapkan bahwa motivasinya mendaftar sebagai pimpinan KPK didorong oleh sejarah panjang karirnya dan keinginan memperbaiki kinerja KPK yang kini dianggapnya mengalami penurunan. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap KPK terus menurun, dan disharmoni di antara pimpinan KPK telah menjadi isu serius yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut.
Dalam podcast EdShareOn, Eddy Wijaya mengangkat isu terkait seleksi calon pimpinan KPK yang mendapat kritikan dari ICW karena dianggap tertutup. Harli menjelaskan bahwa dalam proses seleksi, masyarakat juga turut dilibatkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan publik sangat diutamakan dalam proses seleksi, meskipun dilakukan dalam format tertutup di ruang tertentu.
Selain itu, Harli menyoroti pentingnya kolaborasi antara KPK dan aparat penegak hukum lain, termasuk BPK, PPATK, serta kelompok-kelompok masyarakat. Baginya, kolaborasi ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap KPK dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia juga menekankan perlunya pimpinan KPK memiliki integritas tinggi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Dalam perbincangan lebih lanjut, Harli Siregar juga menyebutkan dua nama calon pimpinan KPK dari Kejaksaan yang masuk dalam 10 besar, yakni Johanis Tanak dan Fitroh Rohcahyanto. Harli berharap mereka dapat memperbaiki citra KPK dan membangun sinergi yang lebih baik dengan institusi penegak hukum lain. Harapannya, pimpinan KPK ke depan dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan meningkatkan kinerja dan integritas lembaga.
Tags :
Recent Posts