BPOM Harusnya Berbentuk Lembaga Bukan Kementerian

Politik·November 14, 2024December 18, 2024

BPOM Harusnya Berbentuk Lembaga Bukan Kementerian

November 14, 2024

Penny S. Lukito. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Penny Kusumastuti Lukito menegaskan status Badan POM harus berbentuk lembaga. Hal itu untuk menjaga kemandirian Badan POM dalam tugas dan fungsinya. “Aspek kemandirian itu, ya, ada di posisi dia (Badan POM). Sehingga, kalau saya melihat Badan POM harus sebagai lembaga, bukan kementerian,” ujarnya.

Perempuan kelahiran Jakarta, 9 November 1963 itu menjelaskan, Badan POM yang berstatus sebagai lembaga bakal dipimpin oleh seorang yang kompeten dan profesional. Berbeda bila berstatus kementerian yang pemimpinnya berasal dari kalangan yang bisa bersentuhan dengan wilayah politik. “Itu karena kementerian ada di tataran kebijakan dan regulasi. Kalau lembaga itu ada di tataran teknis, ada standar-standar yang harus dipertahankan, yakni berdasarkan scientific dan sebagainya,” ucap Penny.

Oleh karena itu, Penny berharap status kelembagaan Badan POM bisa dikukuhkan dalam peraturan turunan dalam Undang Undang Kesehatan. “Sekarang perlu aturan turunan untuk memastikan kelembagaan Badan POM yang mandiri, tidak dicampuri, diintervensi sekelompok orang,” katanya.

Penny berharap kelembagaan yang lebih kuat membuat Badan POM terus menjaga integritasnya sebagai pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia mengaku terus mendorong hal tersebut sejak menjadi kepala Badan POM.

“Sudah menjadi tugas saya untuk selalu menegakkan aturan dengan sebaik-baiknya selama tujuh setengah tahun (Menjadi Kepala Badan POM) dengan membangun, menjaga kredibilitas institusi ini sebagai pengawas obat dan makanan. Kemudian memberi izin, mengedukasi, dan mendampingi dunia usaha untuk meyakinkan bahwa produk obat dan makanan yang diproduksi, diedarkan, serta dikonsumsi oleh masyarakat adalah yang aman dan berkualitas,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #PennyLukito #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Penny S. Lukito: Dukung Penguatan Badan POM Agar Bebas Godaan

Politik·November 13, 2024December 18, 2024

Penny S. Lukito: Dukung Penguatan Badan POM Agar Bebas Godaan

November 13, 2024

Penny S. Lukito. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Perencana Ahli Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny Kusumastuti Lukito menekankan pentingnya Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk menguatkan Badan POM dalam tugas dan fungsinya. Dukungan tersebut bertujuan agar kualitas produk obat dan makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi masyarakat.

“Ke depan tentunya aspek kemandirian Badan POM harus terus dijaga kredibilitas secara bersama. Harapan saya mudah-mudahan hal itu selalu menjadi prioritas pemerintah. Dan saya percaya sekali, harapan itu ada di pemerintahan yang baru ini (Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka), lebih kuat lagi untuk menjaga Badan POM, menjaga negeri ini,” kata Penny dalam podcast EdShareOn bersama host Eddy Wijaya, yang tayang pada Rabu, 13 November 2024.

Kepala Badan POM periode 2016 – 2023 itu mengatakan, penguatan Badan POM penting dilakukan karena mempunyai tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan, mulai dari sebelum dan setelah diizinkan beredar, hingga penindakan bila produk obat dan makanan itu menyalahi aturan. Kewenangan yang sangat luas itu, Penny melanjutkan, rentan terhadap intervensi dari pihak lain.

“Badan POM harus punya satu tolak ukur yang membuat kita teguh dalam memegang berbagai hantaman interest dari semua pihak. Apalagi yang berbau kapital, komersial, ya. Sangat sensitif kita. Badan POM akan sangat berhadapan dengan godaan-godaan seperti itu,” ucap alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Menurut Penny, dukungan pemerintah yang diharapkan terhadap Badan POM yakni pengambilan keputusan yang tidak berpihak kepada pengusaha atau sekelompok elite. Sehingga pengusaha terdorong untuk menghasilkan produk obat dan makan yang aman dan berkualitas, serta memiliki daya saing baik di dalam maupun di luar negeri.

“Seorang pimpinan harus punya keberanian untuk mengambil risiko; bahwa dia akan mengambil langkah yang mungkin tidak populer oleh sekelompok elite yang memberikan tekanan. Dia berpihak pada masyarakat dengan keteguhan data, berpihak pada science,” katanya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #PennyLukito #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Hafid Abbas, Potret Penegakan HAM di Indonesia

Politik·November 12, 2024November 12, 2024

Hafid Abbas, Potret Penegakan HAM di Indonesia

November 12, 2024

Hafid Abbas. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan dinamis. Dalam sebuah wawancara di podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Hafid Abbas, yang mengungkapkan berbagai tantangan dan kenyataan penegakan HAM yang masih terjadi di tanah air. Sebagai sosok yang pernah memimpin Komnas HAM dan aktif di PBB, Hafid Abbas memiliki pengalaman mendalam mengenai isu-isu ini.

Prof. Hafid menjelaskan bahwa selama bertugas di Komnas HAM, jumlah pengaduan masyarakat sangat tinggi, mencapai 10.000 pengaduan setiap tahunnya. Tiga pihak yang sering dianggap masyarakat paling bermasalah adalah aparat kepolisian, pengusaha, dan pemerintah daerah. Masyarakat merasa hak-hak mereka sering kali terabaikan dan mengalami intimidasi akibat berbagai tindakan dari ketiga aktor ini, terutama terkait konflik kepemilikan tanah dan hilangnya rasa aman.

Lebih lanjut, Prof. Hafid menyebut bahwa ketidakadilan ini banyak terjadi karena biaya politik yang tinggi, di mana pejabat daerah harus mengeluarkan dana besar untuk memenangkan pemilihan. Biaya tinggi ini mendorong sejumlah pejabat untuk memberi izin tambang dan perkebunan yang mengakibatkan konflik lahan dengan masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Dalam kasus ini, masyarakat sering merasa tidak punya pilihan selain mengadukan ke Komnas HAM karena merasa tidak didengar.

Dalam wawancara tersebut, Eddy Wijaya juga menanyakan solusi untuk isu ini. Prof. Hafid mengungkapkan bahwa perubahan sistem diperlukan agar rakyat tidak merasa diabaikan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembagian aset yang lebih adil, di mana kelas bawah menerima lebih banyak dukungan dibanding kelas menengah dan atas. Ia menekankan bahwa pendekatan baru ini merupakan bagian dari tren global, yakni dari keamanan negara ke keamanan manusia.

Selain itu, Prof. Hafid menyoroti bahwa penggusuran harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memenuhi persyaratan HAM. Tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, atau penggusuran saat musim ujian atau pada hari-hari penting. Hal ini mencerminkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tetap menjadi prioritas dalam pembangunan negara.

Tags :