Melki Sedek Huang Berbagi Pengalaman Intimidasi Saat Menjadi Aktivis Mahasiswa

Politik·March 1, 2024July 2, 2024

Melki Sedek Huang Berbagi Pengalaman Intimidasi Saat Menjadi Aktivis Mahasiswa

March 1, 2024

Melki Sedek. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Seorang aktivis Indonesia, Melki Sedek Huang berbagi pengalamannya tentang intimidasi yang dialaminya. Dalam wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, ketua BEM UI non aktif ini mengungkapkan insiden-insiden dimana ia bersama teman-temannya merasa diancam, diintimidasi, dan direpresi.

Sejak awal tahun hingga akhir tahun, Melki dan rekan-rekannya seringkali didatangi oleh aparat keamanan menjelang demonstrasi yang mereka rencanakan. “Jadi sepanjang jadi ketua BEM UI dari Januari sampai Desember itu, saya dan teman-teman mahasiswa kalau dibilang diancem, diintimidasi, dan direpresi itu sebenarnya sudah sering terjadi berulang-ulang kali. Setiap kali H-1 berdemonstrasi, saya beserta teman-teman mahasiswa terutama yang adalah ketua-ketua organisasi pasti didatangi oleh aparat keamanan gitu,” ujarnya ketika jadi narasumber di podcast EdShareOn.

Kami diminta untuk tidak melakukan demonstrasi, mengurangi jumlah personel. Bahkan diancam seperti tidak diizinkannya pulang ke rumah. “Kami diminta untuk besok tidak boleh demonstrasi, diminta untuk mengurangi, dan jumlah personel gitu. Kemudian kita disodorkan sejumlah uang gitu ataupun diancam lewat ancaman-ancaman seperti saya diancam bahwa kalau besok tetap turun anak-anak UI tidak bisa pulang ke rumah gitu,” jelasnya.

Melki juga menyebutkan bahwa ada upaya intimidasi yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan pribadi tentang dirinya. Hal ini menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi Melki dan orang-orang terdekatnya. “Seorang guru di sekolah lama saya, SMA Negeri 1 Pontianak itu nelepon katanya ada yang ke sekolah pakai seragam aparat. Menanyakan hal-hal personal tentang saya dan keluarga,” tuturnya.

“Ada beberapa yang menanyakan soal track record seperti ‘Melki waktu SMA ngapain, Melki waktu SMA pernah melakukan apa aja, rumahnya di mana, ada nomor orangtuanya nggak?’ Menanyakan hal-hal yang bersifat privasi dan personal gitu. Saya tahu ada yang nggak beres, saya telepon ibu di rumah. Ibu juga bilang ‘Oh ini ada dua orang datang ke rumah satunya pakai seragam gitu.’ Dia nanya-nanya hal-hal seperti itu juga,” katanya.

Tak Menyerah

Meskipun demikian, Melki menegaskan bahwa ia tidak akan mundur karena intimidasi tersebut. Ia bersyukur memiliki dukungan dari keluarganya, terutama ibunya yang memberinya semangat untuk tetap berjuang. “Yang saya syukuri adalah mempunyai ibu yang berani. ‘Gas aja nak,’ dia bilang begitu,” ujarnya.

Melki juga menegaskan bahwa tindakan intimidasi seperti ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku. “Kalau bagi saya terlepas dari apapun itu, hal tersebut sudah menyalahi aturan. Karena tindakan upaya paksa pendatangan ke rumah. Bahkan saya bisa melaporkan itu sebagai trespassing,” lanjutnya.

Kepolisian diminta untuk bertanggung jawab dan melakukan investigasi terhadap dugaan intimidasi tersebut. Melki menegaskan bahwa tindakan intimidasi semacam ini tidak boleh dibiarkan dan harus dihentikan.

“Saya sampaikan langsung ke Kapolda Kalimantan Barat. Saya bilang bahwa ‘tolong ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi yang datang rumah gitu. Kalau ada lagi saya viralkan lagi di media’,” urainya.

Tags :

Recent Posts

Ubaidillah Berharap KPI Diberi Kewenangan untuk Mengaudit Lembaga Pemeringkatan

Entertainment·March 1, 2024March 2, 2024

Ubaidillah Berharap KPI Diberi Kewenangan untuk Mengaudit Lembaga Pemeringkatan

March 1, 2024

Ubaidillah. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sudah dibuat 22 tahun lalu. Bisa dibilang pasal-pasal yang ada sudah tidak cocok dengan keadaan di zaman sekarang. Akan tetapi, draft revisi undang-undang penyiaran ini kandas di DPR dan tidak ada perkembangan. Saat jadi bintang tamu di podcast EdShareOn, Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat buka suara terkait hal tersebut.

“Kalau soal itu lebih cocok ditanyakan ke DPR. Tentunya dengan usia 20 tahun dengan perkembangan teknologi dan zaman, banyak pasal-pasal yang sudah tidak sesuai. Tentunya kami percaya bahwa DPR sudah mempertimbangkan hal itu,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ubaid ini ketika berbincang-bincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

“Bagi KPI yang penting muatan kelembagaan KPI misalnya antara KPI pusat dan KPI daerah itu struktural dan anggaran juga sama dari APBN. Jadi koordinasi dan sinergi antara KPI pusat dan KPI Daerah itu lebih mudah. Anggaran juga penting karena kalau anggarannya dikembalikan ke daerah masing-masing, ini juga agak susah karena antara daerah dan satu daerah lain anggarannya berbeda. Itu akan menyulitkan untuk menjalankan tugas KPI di daerah karena perbedaan anggaran,” lanjutnya.

Saat ditanya tentang kesulitan yang dihadapi KPI karena tidak terstuktur dari atas ke bawah, Ubaidillah mengaku jika tidak mengalami kesulitan yang berarti lantaran semua permasalah selalu didiskusikan. “Kalau soal kebijakan-kebijakan yang harus disepakati bersama kita bisa berkoordinasi dan sebenarnya tidaak ada kesulitan karena semua keputusan bisa kita diskusikan bisa kita selesaikan secara bersama,” jelasnya.

Ubaidillah mengatakan jika KPI mengusulkan supaya diberi kewenangan untuk mengaudit lembaga pemeringkatan. “Kita mengusulkan KPI agar diberi kewenangan untuk mengaudit lembaga pemeringkatan. Semua orang tahu bahwa hari ini, di lembaga penyiaran yang menjadi dewannya adalah rating. Sedangkan rating yang dibuat oleh lembaga pemeringkatan dan tidak ada pembanding. Kalau mengacu dari negara lain, harusnya ada dua atau tiga lembaga atau lebih untuk pembanding. Kita berharap ke depannya bisa mengaudit agar lebih jelas. Jika ada program yang dianggap tidak baik masyarakat namun ratingnya tinggi. Oleh karena itu, kita perlu audit apakah itu benar apa tidak,” ungkapnya.

Rating di Televisi

KPI berharap agar program televisi tidak hanya punya rating yang tinggi, namun juga memiliki kualitas yang tinggi. “Oleh karena itu, KPI punya program riset untuk mengimbangi. Tidak hanya KPI saja tapi riset ini melibatkan 12 kampus besar di 12 provinsi untuk menganalisa terkait tayangan-tayangan dari beberapa genre. Kita lihat dari segi kualitasnya versi KPI dengan beberapa kampus. Kita sampaikan ini kebutuhan masyarakat agar masyarakat yang sudah terhibur dengan tayangan tapi tayangan tidak bagus kan harus disesuaikan dengan masukan dari publik,” tuturnya.

“Karena kampus juga dari publik juga, mereka menonton tayangan itu untuk dinilai. Kita sampaikan bahwa ada masalah-masalah siaran yang harus diperbaiki karena jangan sampai masyarakat mendapatkan tayangan-tayangan yang tidak sesuai kebutuhan mereka. Masing-masing TV pasti berbeda nanti hasilnya dari riset ini. Yang harus kita sampaikan ke publik bahwa KPI melakukan ini yang secara kualitas ketika lembaga penyiaran menggunakan kuantitas harus disamakan harus ada titik temu jangan sampai ini terus berlarut-larut. Masyarakat sebagai penerima siaran penerima informasi menjadi pihak yang dirugikan,” lanjutnya.

Ubaidillah berharap agar sinetron yang disiarkan di televisi memiliki kualitas yang lebih baik. Ini karena menurut indeks KPI yang naik, sinetron saat ini dinilai kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

“KPI punya riset indeks kualitas program siaran TV dan ini sudah tahun ke-10. Riset ini digunakan untuk melihat program-program siaran yang berkualitas. KPI melihat ada program yang belum berkualitas menurut riset indeks KPI yaitu sinetron,” ucapnya.

“Masalah-masalah yang ada di sinetron adalah soal nilai-nilai moral dan pendidikan yang kurang, dan kekerasan. Saat saya nonton, latar belakangnya sekolah tapi penggunaan pakaian yang tak sesuai di sekolah. Meskipun tidak semua, akan tetapi masih jauh dari nilai-nilai moral di Indonesia,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Ketua KPI Pusat Berharap Stasiun TV Menayangkan Sinetron yang Berkualitas

Entertainment·February 29, 2024March 2, 2024

Ketua KPI Pusat Berharap Stasiun TV Menayangkan Sinetron yang Berkualitas

February 29, 2024

Ubaidillah. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketika menjadi bintang tamu di podcast EdShareOn, ketua KPI Pusat, Ubaidillah berharap agar sinetron yang tayang di televisi mempunyai kualitas yang baik. Pasalnya menurut rise indeks KPI, program sinetron dinilai belum berkualitas.

“KPI punya riset indeks kualitas program siaran TV dan ini sudah tahun ke-10. Riset ini digunakan untuk melihat program-program siaran yang berkualitas. KPI melihat ada program yang belum berkualitas menurut riset indeks KPI yaitu sinetron,” ujar Ubaidillah.

“Masalah-masalah yang ada di sinetron adalah soal nilai-nilai moral dan pendidikan yang kurang, dan kekerasan. Saat saya nonton, latar belakangnya sekolah tapi penggunaan pakaian yang tak sesuai di sekolah. Meskipun tidak semua, akan tetapi masih jauh dari nilai-nilai moral di Indonesia,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Gus Ubaid ini mengaku sudah memberikan teguran ke beberapa sinetron. “Ya banyak sekali sinetron-sinetron yang kita berikan sanksi. Contohnya penggunaan pakaian tidak pas, bullying di sekolah, ada juga sempat memunculkan alat kontrasepsi di sinetron. Apalagi soal jam tayang dan tutur kata yang tidak pas. Selain itu ada terkait norma kesusilaan, soal kekerasan, dan pornografi,” ucapnya.

Ivan Gunawan Ditegur oleh KPI

Ketika dimintai pendapat mengenai apakah penampilan Ivan Gunawan dianggap menyimpang, Ubaidillah menegaskan bahwa hal semacam itu sebaiknya tidak muncul di lembaga penyiaran. “Sesuatu yang tidak pantas ditayangkan di lembaga penyiaran. Jadi KPI menjalankan regulasi tak hanya melalui pemantauan langsung selama 24 jam di kantor. Tapi kita juga menerima aduan dari publik jadi misalnya ada orang mengadu di KPI. Maka itu harus direspon, Terkait masalah itu sudah lama banyak pengaduan ini tentang perilaku laki-laki ke perempuan-perempuan. Dalam konteks ini anak-anak harus dilindungi,” tuturnya.

Ubaidillah menjelaskan bahwa KPI bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif. KPI berkomitmen untuk mencegah anak-anak meniru perilaku yang tidak diinginkan setelah terpapar dengan konten televisi yang negatif. “Jangan sampai apa yang ditayangkan ditiru, hal yang negatif itu dicontoh anak-anak. Pasti ada dampak di depannya. Tidak hanya soal itu, kekerasan dan tidak kejahatan bisa ditiru,” ungkapnya.

“Sampai saat ini, itu belum menjadi kewenangan KPI meskipun hampir tiap hari ada pengaduan terkait konten-konten yang ada di media sosial. Tapi hal itu memang belum menjadi kewenangan KPI. Namun saat ada lembaga penyiaran baik TV maupun radio mengambil tayangan dari platform media digital dan diangkat di tv dan radio, itu sudah menjadi kewenangan KPI. Akan tetapi jika selama di platformnya masing-masing belum menjadi kewenangan KPI tapi ketika tayang di TV dan sumbernya dari medsos itu sudah menjadi kewenangan KPI,” urai Ubaidillah.

Ketika ditanya apakah ke depannya KPI akan mempunyai wewenang untuk mengawasi media sosial, Ubaidillah mengaku tidak ingin KPI dianggap terlalu berambisi. “Itu menjadi PR bersama, tidak hanya KPI, Kementerian Kominfo dan DPR. Ya kita sih nunggu itu jadi kewenangan siapa ke depannya. Jangan sampai seolah-olah nanti KPI dianggap terlalu berambisi atau yang lain-lain,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Sering Tampil Seperti Perempuan, Ini Alasan KPI Memberikan Teguran kepada Ivan Gunawan

Entertainment·February 29, 2024March 2, 2024

Sering Tampil Seperti Perempuan, Ini Alasan KPI Memberikan Teguran kepada Ivan Gunawan

February 29, 2024

Ubaidillah. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Saat berbincang-bincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Ubaidillah selaku Ketua KPI Pusat buka suara tentang pakaian Ivan Gunawan yang dikenakan di sebuah program TV. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ubaid ini, pakaian yang dikenakan Ivan Gunawan sudah melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

“Terkait kasus itu, sebenarnya KPI dalam mengawasi pengawasan TV dan radio ada regulasinya yaitu P3SPS yang dibuat pada 2012. Jadi semangat dari P3SPS adalah perlindungan anak perempuan dari informasi yang tidak sesuai,” ujar Ubaidillah.

Ketika ditanya apakah penampilan Ivan Gunawan termasuk menyimpang, Ubaidillah mengatakan jika hal tersebut tidak pantas untuk ditanyakan di lembaga penyiaran. “Sesuatu yang tidak pantas ditayangkan di lembaga penyiaran. Jadi KPI menjalankan regulasi tak hanya melalui pemantauan langsung selama 24 jam di kantor. Tapi kita juga menerima aduan dari publik jadi misalnya ada orang mengadu di KPI. Maka itu harus direspon, Terkait masalah itu sudah lama banyak pengaduan ini tentang perilaku laki-laki ke perempuan-perempuan. Dalam konteks ini anak-anak harus dilindungi,” lanjutnya.

Ubaidillah menjelaskan jika KPI melindungi anak-anak dari hal-hal negatif. KPI tidak ingin anak-anak mencontoh hal-hal negatif setelah melihat konten di TV. “Jangan sampai apa yang ditayangkan ditiru, hal yang negatif itu dicontoh anak-anak. Pasti ada dampak di depannya. Tidak hanya soal itu, kekerasan dan tidak kejahatan bisa ditiru,” jelasnya.

Selain itu, KPI juga mengawasi sinetron-sinetron yang tidak mendidik. “Pemberian sanksi misalnya penampilan talent laki-laki yang keperempuanan. KPI sudah mengeluarkan surat edaran terkait tayangan yang harus dihindari karena berdampak bagi penonton terutama di anak-anak. Jika ada tayangan yang serupa akan diberikan sanksi oleh KPI. Kami akan meneruskan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa regulasinya seperti itu,” tuturnya.

Pengawasan Sosial Media

Eddy Wijaya selaku host juga sempat bertanya apakah KPI akan mengawasi sosial media. “Sampai saat ini, kewenangan KPI hanya memberikan pengawasan pada TV dan radio. Kita tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi platform media sosial meskipun hampir setiap hari banyak pengaduan,” ujar Ubaidillah.

Walaupun mendapatkan banyak pengaduan, akan tetapi KPI tidak punya wewenang untuk KPI. Akan tetapi, jika konten dari sosial media disiarkan di TV maka hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari KPI.

“Sampai saat ini, itu belum menjadi kewenangan KPI meskipun hampir tiap hari ada pengaduan terkait konten-konten yang ada di media sosial. Tapi hal itu memang belum menjadi kewenangan KPI. Namun saat ada lembaga penyiaran baik TV maupun radio mengambil tayangan dari platform media digital dan diangkat di tv dan radio, itu sudah menjadi kewenangan KPI. Akan tetapi jika selama di platformnya masing-masing belum menjadi kewenangan KPI tapi ketika tayang di TV dan sumbernya dari medsos itu sudah menjadi kewenangan KPI,” urai Ubaidillah.

Ketika ditanya apakah ke depannya KPI akan mempunyai wewenang untuk mengawasi media sosial, Ubaidillah mengaku tidak ingin KPI dianggap terlalu berambisi. “Itu menjadi PR bersama, tidak hanya KPI, Kementerian Kominfo dan DPR. Ya kita sih nunggu itu jadi kewenangan siapa ke depannya. Jangan sampai seolah-olah nanti KPI dianggap terlalu berambisi atau yang lain-lain,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Ubaidillah Buka Suara Soal Stasiun TV Berafiliasi dengan Paslon Tertentu

Politik·February 29, 2024July 2, 2024

Ubaidillah Buka Suara Soal Stasiun TV Berafiliasi dengan Paslon Tertentu

February 29, 2024

Ubaidillah. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketua KPI Pusat, Ubaidillah memberikan tanggapan tentang netralitas stasiun televisi dan radio. Seperti diketahui, pemilik beberapa stasiun televisi berafiliasi dengan salah satu paslon tertentu. Pria yang akrab disapa Gus Ubaid ini menjelaskan jika KPI tetap menjalakan regulasi yang berlaku.

“Tentunya kita tetap menjalankan regulasi yang berlaku. Bagi kami, yang penting lembaga penyiaran yang bersangkutan tetap memberikan porsi yang sama, keberimbangan, dan netralitas. Kami juga sampaikan bahwa regulasi ini harus dipatuhi oleh siapapun pemilik lembaga penyiaran karena kita tidak bisa menafikan faktanya hari ini ada lembaga penyiaran yang secara pemiliknya memiliki afiliasi dengan paslon tertentu,” tutur Ubaidillah ketika berbincang-bincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

“Terkait pemberitaan, penyiaran maupun iklan kampanye memang ada regulasi yang diatur. KPI tidak berjalan sendiri terkait pengawasan Pemilu tapi kita ini ada gugus tugas yang melibatkan ada KPU dan dewan PERS dalam rangka pengawasan Pemilu 2024 agar benar-benar Pemilu ini berjalan dengan baik di layar kaca dan radio. Karena bagi kami, informasi yang berimbang baik terkait pelaksanaan Pemilu dan kesempatan peserta Pemilu di layar kaca dan radio diberikan kesempatan yang sama,” lanjutnya.

Soal banyaknya iklan politik yang sudah tayang sebelum kampanye, Ubaidillah mengatakan jika KPI sudah memberikan teguran kepada lembaga penyiaran. “Kita memberikan teguran ke lembaga penyiaran yang telah menggunakan frekuensinya untuk kepentingan pribadi pemilik TV dan kelompoknya. SKB (Surat Keputusan Bersama) ini berjalan di tengah-tengah proses. Akhirnya kita (Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers) sepakat di tanggal 21 Januari sampai 10 Februari iklan di media massa dan media elektronik dilakukan harus dilakukan sesuai aturan. Misalnya paslon peserta pemilu beriklan di lembaga penyiaran maksimal spotnya adalah 10-30 detik untuk di TV, 10 spot dan per spot 60 detik untuk di radio,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah sempat terjadi pelanggaran di 21 Januari hingga 10 Februari, Ubaidillah mengatakan jika semua berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Dari pemantauan yang kami lakukan selama tanggal 21 Januari sampai 10 Februari, hitungan iklan yang sesuai dengan jumlah yang menjadi kesepakatan regulasi. Jadi maksimal 10. Jadi misalnya ada paslon capres cawapres maksimal 10 di TV A, di TV B juga maksimal 10, di TV C juga 10. Yang kemarin jadi perdebatan adalah misalnya partai A calegnya banyak. Apakah percaleg 10 dan partai juga 10, kita menerima informasi dari KPU selaku penyelenggara menyampaikan bahwa kalau partai dan caleg itu dihitung sama dianggap satu bagian. Misalnya partai A, ya partai dan calegnya 10 maksimal,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Titi Anggraini: Gugatan Pemilu 2024 Bisa Jadi Titik Balik Bagi Mahkamah Konstitusi

Politik·February 28, 2024July 2, 2024

Titi Anggraini: Gugatan Pemilu 2024 Bisa Jadi Titik Balik Bagi Mahkamah Konstitusi

February 28, 2024

Titi Anggraini. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Anggota Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 berjalan baik secara teknis dan prosedural. Akan tetapi, ia mendukung bila ada pihak yang menguji hasil pemilu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Membawa hasil pemilu ke persidangan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan kita ini adalah masyarakat yang beradab,” kata Titi Anggarini dalam ngobrol bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

Titi menilai wajar bila ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan tentang suara pemilih maupun pelanggaran yang mempengaruhi suara pemilih. Hal tersebut perlu dilakukan agar semua pihak tidak hanya berpatokan pada hasil atau angka namun juga pada prosesnya. “Bila hanya mementingkan angkanya, orang akan berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan,” ujar perempuan kelahiran 12 Oktober 1979 ini.

Menurut Titi, persidangan di Mahkamah Konstitusi juga sangat penting bagi kredibilitas Mahkamah Konstitusi yang sempat tercoreng lantaran meloloskan aturan batas usia calon presiden. Beleid ini lah yang menjadi alat untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo untuk maju menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.

“Dari memindahkan pertarungan jalanan ke ruang persidangan terbuka dan dibuka untuk umum, kita bisa menilai dan melihat bahwa di situlah perselisihan hasil pemilu jadi titik balik momentum Mahkamah Konstitusi mendapatkan kembali kepercayaan publik,” ujar lulusan dari Falkutas Hukum Universitas Indonesia ini.

Dalam podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berpesan agar siapa pun pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum maupun hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi bisa diterima oleh semua pihak. “Dan yang tak kalah pentingnya jangan anarkistis,” ujar Eddy Wijaya.

Pilihan Masyarakat Berubah Akibat Bansos

Dalam ngobrol bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Titi Anggraini juga menyinggung masifnya pembagian bantuan sosial (bansos) di tengah kampanye Pemilu 2024. Menurut Titi, dugaan pemanfaatan bansos untuk kepentingan politik praktis juga menjadi fenomena di sejumlah negara seperti Thailand dan Filipina.

Titi menjelaskan, Filipina secara eksplisit menyebut politisasi bansos sebagai pork barrel politics atau politik gentong babi. Menurut Titi, menggunakan sumber daya negara yakni bansos seolah-olah program personal pejabat publik yang ikut berkontestasi politik. “Nah, kalau yang terjadi di negara kita adalah bansos dari Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi bukan kontestan tapi semua orang tahu siapa yang dia dukung; ada putranya yang sedang berkontestasi,” ujar Titi.

Menurut Titi, efek bansos di masyarakat sangat kuat karena menganggap program tersebut sebagai jawaban atas kebutuhan mereka. Bahkan Titi Anggraini mengaku menemukan banyak masyarakat yang berubah pilihan karena bansos tersebut. “Saya menemukan banyak masyarakat ketika saya tanya, ada yang mengaku berubah pilihan karena merasa mendapatkan insentif lebih dari program bantuan sosial tersebut,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Lewat Jaga Pemilu, Erry Riyana Kawal Pemilu 2024 Agar Berjalan Adil

Politik·February 28, 2024July 2, 2024

Lewat Jaga Pemilu, Erry Riyana Kawal Pemilu 2024 Agar Berjalan Adil

February 28, 2024

Erry Riyana. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Saat menjadi bintang tamu di podcast EdShareOn, Erry Riyana mengungkapkan apa yang akan dilakukan oleh Jaga Pemilu seandainya kinerja Bawaslu tidak maksimal. Ia menerangkan Jaga Pemilu akan mendesak Bawaslu untuk lebih berani.

“Kita akan mendesak Bawaslu supaya lebih berani. Jika perlu, kita akan berhubungan dengan aparat penegak hukum apabila hal tersebut memang dierlukan,” ucap Erry.

Tak hanya itu saja, Erry juga menjelaskan cara Jaga Pemilu untuk memverifikasi para relawan. Eddy Wijaya selaku host podcast EdShareOn sempat menanyakan cara Jaga Pemilu untuk tidak disusupi oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan.

“Kami sedang dalam proses berkomunikasi dengan tim ketiga paslon. Kami sudah bertemu dengan paslon 03. Kami sedang menunggu untuk bertemu dengan paslon 01 dan 02. Jadi kami akan bekerja sama dengan mereka untuk berbagi data. Jadi nanti jaga Pemilu menjadi semacam clearing house,” tuturnya.

Ketika ditanya apakah waktu untuk verifikasi relawan cukup atau tidak, Erry Riyana mengatakan jika proses verifikasi dilakukan secara online. “Memang waktu sangat penting di sini. Oleh karena itu, proses verifikasi akan dilakukan secara virtual kecuali kalau memang diperlukan kunjungan secara fisik,” jelasnya.

Fokus dengan Kecurangan

Selain menerima laporan kecurangan, Jaga Pemilu juga melakukan rekapitulasi hasil suara. “Iya tapi tidak per satu TPS. Kami lebih fokus pada satu laporan kecurangan. Keamanan, keselamatan dan keutuhan berkas dari TPS ke Kecamatan juga kami utamakan,” ucap Erry.

Jaga Pemilu juga mengantisipasi tentang kenetralan Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri. “Iya itu salah satu isu penting yang kami jaga. Oleh karena itu, kami mengundang diskusi komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian kami juga berhubungan dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Nanti kalau ada pelapor yang merasa diamcam dan perlu lindungan, kami akan berkoordinasi dengan lpsk,” ungkapnya.

Eddy Wijaya juga bertanya jika ada sengketa pemilu maka akan berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan kini kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi dipertanyakan oleh publik. “Itu justru yang menjadi kekhawatiran kita karena proses kemarin itu maka kepercayaan kita kepada MK menjadi berkurang. Ya setidaknya sang Paman sudah tak menjadi ketua MK lagi,” urainya.

Tags :

Recent Posts

Dari GNB Hingga Indonesia Emas 2045, Ini Harapan Erry Riyana untuk Paslon Pemenang

Politik·February 28, 2024July 2, 2024

Dari GNB Hingga Indonesia Emas 2045, Ini Harapan Erry Riyana untuk Paslon Pemenang

February 28, 2024

Erry Riyana saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Ketika ngobrol dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Erry Riyana menceritakan tentang Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Diketahui GNB ini diprakarsasi oleh Alissa Wahid dan yang menjadi ketua adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman, istri dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“GNB ini diprakarsai oleh Alissa Wahid mengumpulkan tokoh-tokoh senior. Yang pasti ibu Sinta Nuriyah yang merupakan ketua GNB,” ujar Erry Riyana.

Ketika ditanya apa saja program dari Gerakan Nurani Bangsa, Erry Riyana menyebut jika GNB melakukan kunjungan para mantan presiden, wakil presiden, aparat penegak hukum, dan kejaksaan. “Programnya adalah mengunjungi para mantan presiden, wakil presiden dan aparat penegak hukum. Mulai dari Kapolri, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua KPU,” jelasnya.

Erry Riyana juga menyampaikan harapannya kepada paslon yang menang pada Pemilu 2024. Yang pasti paslon pemenang harus bekerja keras untuk menyiapkan tim transisi.

“Yang pertama yang pasti kerja keras menyiapkan tim transisi. Saat menang sampai pelantikan masih ada beberapa waktu sekitar 6 bulan. Itu digunakan untuk menyiapkan banyak hal seperti susunan kabinet, susunan wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) dan lain-lain. Hal ini harus segera dilakukan oleh paslon pemenang. Yang penting adalah keberlanjutan program yang memang baik dianggap baik dan sesuai dengan visi mereka. Yang kedua adalah menjalankan program yang dijanjikan saat mereka kampanye,” ungkap Erry Riyana.

Indonesia Emas 2045

Eddy Wijaya selaku host di podcast EdShareOn sempat bertanya apakah Indonesia Emas 2045 bisa terwujudu atau tidak. “2045 bebas korupsi, sepertinya masih bisa. Masih ada waktu 20 tahun lebih, tapi perlu pemimpin yang berani, tegas dan menjadi panglima pemberantasan korupsi dan tidak memanfaatkan aparat penegak hukum untuk kepentingan politik. Hal itu yang paling berbahaya dan justru menimbulkan korupsi,” tutur Erry.

Selain itu, Erry Riyana menjelaskan jika masyarakat harus siap agar Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. “Harus siap, kalau tidak maka tidak akan tercapai. Skill harus dirombak dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang makin berubah. Kita menghadapi persaingan dari Cina. Kita harus cari jasa atau produk lain yang memang tidak bisa diproduksi secara massal sehingga murah,” jelasnya.

Jika kalah bersaing, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak pengangguran sehingga menimbulkan banyak hal-hal yang negatif. “Betul, harus diantisipasi dari sekarang dan itu pekerjaan bukan pekerjaan yang mudah namun bukan pekerjaan yang mustahil. Asal kita mau melakukan,” tutup Erry Riyana.

Tags :

Recent Posts

Erry Riyana Sayangkan Proses Pencalonan Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo Subianto

Politik·February 28, 2024July 2, 2024

Erry Riyana Sayangkan Proses Pencalonan Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo Subianto

February 28, 2024

Gibran Rakabuming dan Prabowo Subianto. (Foto: instagram.com/gibran_rakabuming)

JAKARTA – Saat berbincang-bincang dengan Eddy Wijaya di Podcast EdshareOn, Erry Riyana mengungkapkan latar belakang terjadinya Maklumat Juanda. Diketahui Maklumat Juanda ini ditandatangani oleh beberapa tokoh dari kalangan dosen hingga mantan pimimpinan KPK. Maklumat ini sendiri berisi tentang keprihatinan dengan kondisi politik di Indonesia.

Maklumat Juanda muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi soal UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait usia dari capres dan cawapres yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru. Erry Riyana mengatakan jika alasan munculnya Maklumat Juanda ini adalah kepedulian dirinya berserta tokoh lainnya tentang demokrasi di Indonesia.

“Akhirnya kami sepakat bahwa ada situasi yang layak untuk kita pedulikan. Oleh karena itu, perlu ada petisi untuk mengimbau kepada Presiden supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak demokrasi Indonesia,” ujar mantan pimpinan KPK periode 2003-2007 ini.

Saat ditanya apakah dirinya patah hati dengan Presiden Jokowi, pria kelahiran 5 September 1949 ini mengibaratkan seperti peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga. Apalagi Erry Riayana menaruh harapan baru kepada sosok Presiden Jokowi.

“Mungkin bukan cuman saya aja, kita semua senang ada orang biasa yang bisa jadi presiden. Ini kan fenomena memberikan harapan baru. Apa harapannya? Ternyata yang menjadi Presiden itu tidak harus anak dari elite politik. Setelah itu, ya prestasinya dengan segala kekurangannya. Keputusan beliau ini seperti nila setitik rusak susu sebelanga,” tuturnya.

Menurut Erry Riyana, meskipun Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menang dalam Pemilu 2024 akan tetapi kemenangan tersebut akan penuh dengan kontroversi. “Sekarang hal itu sudah jadi putusan. Suka atau tidak suka ya harus diterima. Tapi kalaupun menang, itu akan jadi kemenangan yang penuh dengan kontroversi karena banyak persoalan yang mendahului,” ucapnya.

Sisi Positifnya Adalah Bisa Melanjutkan Pembangunan

Ketika ditanya seandainya Gibran menjadi wakil presiden, maka sisi positifnya adalah dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi. “Sisi positifnya kita bisa menilai seperti itu. Tapi dari sisi lain memaksakan anak muda yang belum matang kemudian aturannya sebetulnya tidak boleh kemudian menjadi boleh. Hal itu meninggalkan sejarah yang kurang untuk demokrasi,” jelasnya.

Walaupun ada sisi positifnya, akan tetapi Erry Riyana menyayangkan proses Gibran maju jadi cawapres dari Prabowo Subianto. “Yang menjadi masalah adalah prosesnya. Kita melihat Gibran bagus punya pengalaman jadi walikota selama 2 tahun. Tapi prosesnya itu yang yang kita anggap kurang elok, melanggar etika dan sebagainya,” urainya.

Saat ditanya tentang pernyataannya tentang hal yang paling berbahaya adalah menaklukan lawan politik dengan instrumen hukum, Erry menjelaskan jika hal tersebut sudah terjadi. “Iya sudah terjadi. Bisa dibayangkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dapat begitu cepat berubah haluan. Dan kita bisa melihat juga beberapa saat sebelumnya, keduanya diperiksa oleh Kejaksaan Agung untuk kasus yang berbeda,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Dinilai Pintar Menata Kata, Jubir Anies Baswedan: Skill Komunikasi Itu Hal Penting Dalam Kepemimpinan

Politik·February 28, 2024July 2, 2024

Dinilai Pintar Menata Kata, Jubir Anies Baswedan: Skill Komunikasi Itu Hal Penting Dalam Kepemimpinan

February 28, 2024

Anies Baswedan ketika kampanye di Pemilu 2024. (Foto: instagram.com/aniesbaswedan)

JAKARTA – Juru Bicara dari calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan, Andi Sinulingga buka suara soal anggapan banyak orang yang menilai Anies hanya pintar menata kata-kata saja. Pria kelahiran 23 Maret 1970 ini mengatakan jika Anies mempunyai hal yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin.

“Salah satu hal yang paling penting dalam kepemimpinan adalah keterampilan berkomunikasi. Hal itu jadi salah satu yang paling penting dan Anies mempunyai kemampuan tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Bang Ucok ini ketika berbincang bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

Menurut Andi Sinulingga, keterampilan berkomunikasi jadi salah satu hal yang penting lantaran dapat menggerakan orang. “Ingat, komunikasi itu bisa menggerakkan orang. Bisa bikin orang marah, bisa bikin orang senang, bisa bikin orang bersedih, dan bisa bikin orang kecewa hanya dari kata-kata kita. Keterampilan berkomunikasi itu penting, karena bisa mendelegasikan kewenangan kepada orang lain dan memastikan bahwa kewenangan itu terlaksana. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa kemampuan berkomunikasi itu,” tutur pria kelahiran Medan itu.

Selain keterampilan berkomunikasi, Andi Sinulingga juga menjelaskan jika kemampuan menangkap pesan jadi hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang pejabat publik. Ia juga mengungkap alasan pentingnya seorang pemimpin mempunyai kemampuan menangkap pesan.

“Sebagai pejabat publik, kemampuan menangkap pesan itu juga penting sekali. Kalau dia tidak punya kemampuan menangkap pesan dari publik, maka aspirasi akan terhambat. Oleh karena itu, kita perlu punya pemimpin yang bisa menangkap pesan dan mengolah pesan tersebut menjadi sebuah kebijakan dan program yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

Andi Sinulingga juga memberikan contoh manfaat keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Ia menjelaskan saat DKI Jakarta melakukan PPKM ketika pandemi Covid-19, tidak ada masyarakat yang protes meski sedang mengalami kesulitan secara keuangan.

“Ada nggak fenomena ribut-ribut saat pandemi di DKI? Nggak ada. Kenapa nggak ada fenomena tersebut di DKI? Karena mereka diajak berdiskusi. Simpul-simpul masyarakat diajak bicara, pedagang-pedagang pasar diajak bicara dan mereka diberi arahan tentang pandemi covid. Belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia, tunjangan kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dipotong 50%. Hanya DKI,” jelasnya.

Soal Isu Khilafah Jika Anies Baswedan Jadi Presiden Indonesia

Andi Sinulingga juga memberikan klarifikasi soal isu paham khilafah jika Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia. Andi menegaskan isu tersebut tidak benar, ia juga mengungkapkan jika Anies merupakan pribadi yang punya toleransi tinggi.

“Jika isu itu benar, maka tidak ada Christmas Carol di DKI Jakarta. Saat Christmas Carol, orang di sepanjang Sudirman Tamrin juga tertib. Orang-orang juga menyanyikan lagu-lagu Natal. Sedangkan umat muslim bisa melakukan pawai menjelang Hari Raya Lebaran,” tuturnya.

Tak hanya itu saja, Andi Sinulingga juga mengungkapkan jika Anies Baswedan membantu sebuah gereja yang IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan) tidak kunjung keluar. “Di DKI, ada gereja yang 40 tahun izin IMB-nya tidak pernah keluar. Salah satu yang saya tahu itu di dekat Lubang Buaya. Penduduk setempat nggak mau tanda tangan. Pak Anies mengajak berbincang-bincang dengan ketua rt-nya, tokoh-tokoh masyarakat, dan datang salat magrib di daerah itu. Hingga akhirnya Pak Anies berhasil meluluhkan hati masyarakat di daerah tersebut,” ungkapnya.

Tags :