Memahami Dinamika Politik Indonesia, Dari Tantangan Hingga Solusi dari Akbar Faizal

Politik·March 6, 2024July 2, 2024

Memahami Dinamika Politik Indonesia, Dari Tantangan Hingga Solusi dari Akbar Faizal

March 6, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Saat berbincang-bincang dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, seorang anggota DPR-RI periode 2009-2013 dan 2014-2019, membahas tentang dinamika politik Indonesia. Dalam dialognya, Faizal menyoroti tantangan yang dihadapi negara ini dan mengungkapkan perspektif yang jujur tentang perbaikan yang diperlukan dalam sistem politik.

Akbar Faizal menyoroti pentingnya perbaikan dalam pengelolaan partai politik sebagai langkah awal untuk memperbaiki realitas politik di Indonesia. Dia mengakui bahwa praktek-praktek yang tidak sehat, seperti pembayaran untuk mendapatkan posisi politik, menjadi masalah yang harus segera diatasi. “Perbaikan pengelolaan partai politik,” ujarnya.

Pria kelahiran 21 Desember 1968 ini juga memberikan pandangan yang tajam tentang kebutuhan untuk menghindari konflik kepentingan antara ruang eksekutif dan legislatif. Dia dengan tegas menyatakan, “Kenapa sampai harus ada barikade antara ruang eksekutif dengan ruang apa legislatif. Hal itu sangat bahaya.”

Selain itu, Akbar Faizal membahas dampak finansial dalam politik dan menyoroti perilaku manusiawi yang tidak pernah merasa cukup. Dia menggambarkan situasi di mana kepentingan pribadi dapat mengalahkan kepentingan publik. “Apalagi Mungkin undang-undangnya ini yang menghambat yang menghambat bisnisnya mungkin dibelokin lagi supaya bisa lancar,” katanya.

Faizal juga membahas pentingnya konsolidasi demokrasi untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang memperjuangkan masa depan bangsa. “Konsolidasikan demokrasi seperti yang seharusnya bukan seperti yang Anda inginkan tapi seperti yang seharusnya. Kebebasan berbicara dirancang, manusia-manusia yang mendapatkan mandat untuk mengelola negara adalah orang-orang yang memikirkan tentang masa depan bukan masa hari ini saja,” ungkapnya.

Namun di tengah semua permasalahan ini, Faizal masih memelihara optimisme terhadap kemampuan Indonesia untuk berubah menjadi lebih baik. Dia percaya bahwa dengan mengatasi penyakit-penyakit politik dan memberikan contoh positif, kita dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. “Anak-anak kita banyak. Anak-anaknya Pak Eddy, anak-anak saya, dan anak-anak teman-teman yang lain itu harapan bangsa,” ujarnya.

Tags :

Recent Posts

Rekam Jejak Politik Indonesia: Sorotan Kritis dan Harapan dari Akbar Faizal

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Rekam Jejak Politik Indonesia: Sorotan Kritis dan Harapan dari Akbar Faizal

March 5, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, anggota DPR-RI periode 2009-2013 dan 2014-2019, memberikan wawasan yang mendalam tentang perjalanan politik Indonesia dan tantangan yang masih dihadapi negara ini.

Akbar Faizal menceritakan keterlibatannya dalam tim transisi saat Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai Presiden pada tahun 2014. “Ada banyak yang telah dilakukan Pak. Khususnya pada periode pertama, saya membela habis-habisan di masa itu,” jelasnya. Dia juga menyoroti kemajuan di era Jokowi yang telah dicapai dalam infrastruktur, tetapi juga menekankan perlunya memperbaiki indeks kebebasan berpendapat.

Pria kelahiran 21 Desember 1968 ini secara kritis juga membeberkan perbedaan antara periode pertama dan kedua kepresidenan Jokowi. “Pada periode pertama, saya tidak merasa malu atau bersalah kalau katakan bahwa saya membela total Pak Jokowi. Tetapi pada periode kedua, ada banyak catatan yang harus kita perbaiki,” tuturnya.

Akbar Faizal jgua membagikan pengalamannya sebagai anggota DPR, menggambarkan tantangan dan kelemahan dalam sistem politik. Dia menyebutkan tentang tekanan yang dihadapi anggota DPR untuk memenuhi banyak kewenangan.

“DPR adalah tempat yang kompleks. Ada anggota DPR yang bukan politisi, tetapi pedagang atau bahkan ibu rumah tangga yang suaminya memiliki posisi politik,” jelas Faisal.

Akbar Faizal juga mengajak semua pihak, terutama aparat penegak hukum, untuk bekerja sama dalam membawa Indonesia ke depan. “Kepada teman-teman terutama aparat penegak hukum yang sedang memegang kewenangan, bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Ayo kita satu jiwa membawa Indonesia ke depan dengan menimbang baik baik,” tutupnya.

Tags :

Recent Posts

Akbar Faisal, dari Partai Politik Hingga Biaya Jadi Caleg

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Akbar Faisal, dari Partai Politik Hingga Biaya Jadi Caleg

March 5, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah diskusi dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, seorang mantan anggota DPR RI periode 2009-2013 dan 2014 dan 2019, membahas dunia politik Indonesia yang sering kali dipenuhi dengan tanda tanya dan ketidakpastian. Dalam percakapan yang tajam ini, Faizal mengungkapkan pengalamannya dan pandangannya tentang uang politik, integritas, dan tantangan dalam menjalani karier politik di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tentang biaya yang dibutuhkan untuk menjadi anggota DPR RI, Faizal dengan tegas menyatakan, “Tergantung daerahnya Pak. Kalau di Jakarta menurut saya di bawah 40 miliar sudah nggak punya Pak.” Ia juga menyoroti masalah yang sama di daerah-daerah, dengan biaya kampanye yang terus meningkat. “Sekarang saya dengar-dengar kalau tidak punya uang 10 miliar jangan coba-coba,” ujarnya.

Pengalaman Faizal selama menjadi anggota DPR RI memberinya perspektif yang dalam tentang politik uang dan korupsi. “Saya hidup dari gaji dan hak-hak yang saya bisa terima ya,” ungkapnya. Namun, dia juga mengakui adanya kesalahan pribadi dalam hal keuangan, menyoroti tantangan moral yang dihadapi oleh banyak politisi.

Akbar Faizal juga mengeksplorasi masalah yang lebih mendalam dalam politik Indonesia, termasuk peran partai politik. Dia menunjukkan ketidakpuasannya dengan keadaan partai politik saat ini, yang seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip ideologisnya. “Hari ini bicara tentang membela rakyat kecil. Tapi saat di DPR, dia malah diam saja ketika ada undang-undang yang mencederai pikiran dan perasaan rakyat kecil,” jelasnya.

Pada akhirnya, Akbar Faizal menegaskan bahwa motivasinya untuk berpindah-pindah partai politik adalah untuk mencari lingkungan yang mendukung prinsip-prinsip yang dia yakini. “Saya mencari format yang terbaik. Ketika di situ saya tidak ada gunanya atau bahkan barangkali menambah kerusakan yang ada, saya pergi,” katanya dengan tegas.

Tags :

Recent Posts

Akbar Faizal: Seorang Politisi Harus Bisa Membaca Masa Depan

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Akbar Faizal: Seorang Politisi Harus Bisa Membaca Masa Depan

March 5, 2024

Akbar Faizal. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara yang menggugah dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Akbar Faizal, mantan anggota DPR periode 2009-2019, membagikan pemikirannya tentang esensi menjadi seorang politisi yang sesungguhnya. Pada perbincangan tersebut, pria kelahiran 21 Desember 1968 ini membahas peran politisi dalam masyarakat dan pentingnya memiliki integritas serta visi masa depan yang jelas.

Saat ditanya tentang keberanian dan ketegasan selama masa jabatannya di DPR, Akbar Faizal menyatakan bahwa dia hanya melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sungguh-sungguh. “Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan,” katanya.

Dia menyoroti perbedaan antara menjadi politisi sejati dan sekadar memiliki gelar politik. “Orang ini bukan politisi, orang ini adalah orang yang sedang beruntung saja duduk sebagai anggota DPR, entah caranya bagaimana,” tegasnya.

Pada saat dimintai pendapat tentang anggota DPR yang tidak aktif dalam membahas permasalahan yang nyata, Akbar Faizal mengungkapkan keprihatinannya. “Ada 575 orang anggota DPR. Saya mau tanya berapa anggota DPR yang pernah berbicara tentang problem rakyat?,” ujarnya. Ia menekankan bahwa seorang politisi sejati harus mampu membawa visi dan perubahan untuk masyarakat yang dipimpinnya.

Pengalaman Akbar Faizal di dunia politik memberinya wawasan yang mendalam tentang karakter dan integritas seorang politisi. Dia menegaskan bahwa menjadi politisi adalah tentang membaca masa depan dan membawa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. “Seorang politisi adalah dia orang yang memahami masa depan,” paparnya.

Meskipun tidak lagi aktif secara langsung di dunia politik partai, Akbar Faizal masih berperan sebagai mentor bagi sejumlah politisi muda. “Saya lebih memilih menjadi seorang guru bagi mereka. Saya punya banyak materi untuk itu,” ungkapnya. Ia terus berusaha untuk berkontribusi dalam pembentukan karakter politisi yang berkualitas.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Tentang Peran Kode Etik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Politik·March 5, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Tentang Peran Kode Etik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

March 5, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad memberikan pendapatnya tentang pentingnya kode etik dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam percakapan itu, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015 ini membagikan pemikirannya tentang bagaimana aturan dan prinsip-prinsip kode etik yang ada di KPK bisa mengubah individu menjadi orang yang benar.

Menurut Samad, aturan kode etik yang ketat di KPK adalah faktor penting yang membuat orang bekerja di lembaga itu menjadi pribadi yang baik. “Orang yang kerja di KPK itu datang dari macam-macam instansi, ada dari kepolisian, dari Kejaksaan, ada dari BPKP, ada dari kantor baik macam semua kumpul di situ macam-macam ya. Tentunya orang-orang ini membawa yang namanya budaya organisasi masing-masing,” ujarnya.

Abraham Samad juga menyoroti tentang individu yang mungkin memiliki catatan buruk sebelumnya. Akan tetapi saat masuk ke KPK, berubah menjadi pribadi yang baik. “Kalaupun orang ini sebelum masuk di KPK, mungkin dia agak jahat sedikit, dia agak binal-binal, dan nakal-nakal sedikit. Ketika dia masuk di KPK, ia menjadi orang baik itu kan luar biasa,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem yang dibangun oleh KPK memungkinkan individu-individu tersebut untuk menjadi teladan yang baik bagi lembaga lain di Indonesia. “KPK punya sistem yang begitu maka dia jadi role model. Dia menjadi contoh bagi seluruh lembaga yang ada di Republik ini. Baik kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya,” tambahnya.

Terkait isu tentang Harun Masiku yang diduga telah meninggal, Abraham Samad menunjukkan bahwa KPK sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangani kasus semacam itu. “Sebenarnya kalau KPK Serius dari dulu, sebenarnya gampang sekali menangkap namanya Harun Masiku karena KPK sudah punya pengalaman nangkap-nangkap orang yang ada di luar negeri,” katanya.

Meskipun isu-isu seperti ini memunculkan pertanyaan dan keraguan, Samad menegaskan bahwa perlu waktu untuk menganalisis situasi secara menyeluruh sebelum membuat kesimpulan. “Saya masih ingin menganalisa lebih jauh. Apa dia meninggal atau belum. Saya belum bisa menyimpulkan apa dia meninggal apa nggak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Tantangan dan Persepsi Abraham Samad Tentang Masa Depan KPK

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Tantangan dan Persepsi Abraham Samad Tentang Masa Depan KPK

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah perbincangan dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, berbagi pandangannya tentang kondisi KPK saat ini. Pasalnya KPK menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemberantas korupsi ini.

Dalam podcast EdShareOn, Abraham Samad memberikan tanggapan tentang kemungkinan tekanan dari pemerintah terhadap KPK untuk memanipulasi kasus tertentu. Dengan tegas, ia menyatakan, “Saya nggak tahu kalau pimpinan lain ya, tapi kalau kalau saya pribadi nggak pernah mengalami.” Ini mengisyaratkan bahwa setidaknya selama masa kepemimpinannya, ia tidak mengalami tekanan semacam itu.

Salah satu poin menonjol yang dibahas dalam podcast EdShareOn ini adalah persepsi masyarakat terhadap KPK yang semakin menurun. Ia mengaku bahwa saat ini KPK nilainya lebih rendah dibandingkan kepolisian. “Sebenarnya itu, KPK itu menjadi mundur dan orang nggak percaya menjadi lemah itu karena ada dua,” ungkapnya.

Abraham Samad melanjutkan dengan menyoroti dua aspek utama yang melemahkan KPK, yaitu revisi undang-undang dan penunjukan komisioner yang kontroversial. Dalam konteks penunjukan komisioner, ia membahas masalah serius terkait proses seleksi, terutama terkait kasus Firli Bahuri. “Orang ini ada masalah ketika dia jadi Deputi. Ia pernah jadi Deputi di KPK tapi DPR pada saat itu mengabaikan. Menurut pimpinan KPK yang saya tanya dan salah satu orang yang memeriksa Firli, Abdullah Hehamahua ketika Firli jadi Deputi membenarkan bahwa Firli melakukan pelanggaran berat,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik upaya melemahkan KPK. Abraham Samad mengakui bahwa sumber masalah tersebut sangat rumit, tetapi ia menekankan bahwa undang-undang yang direvisi dan penunjukan komisioner bermasalah adalah dua faktor kunci dalam skenario tersebut.

Ketika pembicaraan bergeser ke arah kepemimpinan KPK di bawah Nawawi Pomolango, Samad menyatakan apresiasinya, meskipun ia mengakui kendala yang dihadapi oleh Nawawi dalam memperbaiki KPK. Ia menyoroti kelemahan dalam undang-undang yang mengatur KPK, terutama terkait kewenangan dan kode etik.

Kode Etik Penegak Hukum

Abraham Samad juga mengungkap tentang kode etik bagi penegak hukum yang sangat penting. Dia menekankan perlunya penegak hukum tunduk pada peraturan etika yang ketat guna mencegah terjadinya konflik kepentingan. “Penegak hukum kalau tidak diatur dalam kode etik, dia bisa melakukan apa saja. Semisal ‘kamu kasih saya duit, perkaramu tidak dilanjutkan’. Makanya harus diatur,” paparnya.

Abraham Samad juga menyatakan bahwa sebagai pimpinan KPK, konsekuensinya adalah ketaatan pada kode etik yang ketat. “Jadi kalau orang bilang susah dong, ya jangan menjadi ketua KPK. Jadi sebenarnya ini soal pilihan hidup,” tambahnya.

Walaupun dihadapkan pada beragam tantangan, Abraham Samad tetap menekankan pentingnya penegak hukum untuk mematuhi standar moral yang tinggi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Selain itu, mereka juga diharapkan menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik.

“Penegak hukum itu harus mempunyai standar moral yang sangat tinggi. Jadi kalau orang biasa misalnya standar moralnya adalah 5, penegak hukum tidak boleh 5 tapi dia harus 7. Karena dia dijadikan teladan dan harus memberi contoh. Jika dia tidak punya etika dan akhlak yang bagus, itu berbahaya sekali karena dia akan menentukan benar atau tidak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Ungkap Solusi Mengatasi Corruption by Need dan Corruption by Greed

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Ungkap Solusi Mengatasi Corruption by Need dan Corruption by Greed

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, membahas tentang berbagai jenis korupsi dan solusi untuk mengatasinya. Dalam podcast ini, Abraham Samad membagikan pandangannya tentang fenomena korupsi dan upaya yang harus dilakukan untuk menguranginya.

Salah satu jenis korupsi yang dibahas adalah corruption by need atau korupsi karena kebutuhan. “Ini adalah orang yang korupsi karena kebutuhannya tidak mencukupi. Pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari,” jelas Abraham Samad. Contoh yang diberikan Abraham adalah seorang pegawai tingkat rendah di kantor lurah yang mengurus surat-surat seperti KTP. “Karena gajinya rendah, dia terpaksa meminta uang lebih kepada masyarakat yang mengurus KTP untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” tambahnya.

Namun, Abraham Samad menekankan bahwa meskipun ada faktor kebutuhan, corruption by need tetap tidak boleh dibenarkan. “Netizen ingat corruption by need tidak boleh sama sekali. Itu tetap salah dan tetap dihukum tapi kita bisa mencari jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi lagi,” tegasnya. Salah satu solusi yang disarankan adalah pemerintah memperbaiki struktur gaji untuk pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah sehingga korupsi semacam ini dapat dihindari.

Selanjutnya, Abraham Samad membahas tentang corruption by greed atau korupsi karena keserakahan. “Ini adalah korupsi karena serakah,” jelasnya. Dia memberikan contoh tentang pejabat yang korupsi karena ingin hidup berlebihan meskipun gaji dan tunjangannya seharusnya sudah mencukupi. “Orang bisa kaya, orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar. Kalau seorang pegawai negeri, tiba-tiba dia kaya raya itu yang jadi pertanyaan,” paparnya.

Abraham Samad menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki struktur gaji pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara di level bawah untuk mencegah korupsi oleh kebutuhan. Di sisi lain, untuk mengatasi korupsi oleh keserakahan, penegakan hukum yang kuat dan pemantauan yang ketat terhadap perilaku pejabat publik sangat diperlukan.

“Jangan salah paham bukan berarti kita anti orang kaya anti kemapanan, tapi kita tidak menghendaki orang menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Orang bisa kaya dan orang bisa mengumpulkan duit asal dengan cara yang benar,” tegas Abraham Samad.

Tags :

Recent Posts

Abraham Samad Ungkap Pandangannya Terkait Kasus Firli Bahuri dan Pentingnya Kode Etik

Politik·March 4, 2024July 2, 2024

Abraham Samad Ungkap Pandangannya Terkait Kasus Firli Bahuri dan Pentingnya Kode Etik

March 4, 2024

Abraham Samad. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn, Abraham Samad, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, memberikan pandangannya terkait dengan kasus yang melibatkan Firli Bahuri, ketua KPK periode 2019-2023.

Abraham Samad mengungkapan tentang tindakan Firli ketika membersihkan orang-orang yang dianggapnya sebagai orang-orang baik dan jujur di KPK. “Dia keluarkan orang-orang yang baik dan jujur, dia keluarkan. Kenapa dia keluarkan? Karena dia mau melakukan kejahatan di dalam supaya tidak bisa terdeteksi,” ungkap pria kelahiran 27 November 1966 ini.

Menurut Abraham Samad, tindakan tersebut sudah terbukti dengan adanya kasus pemerasan Firli kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. “Firli sekarang sudah ada kasusnya kan? Pemerasan. Jadi dia sengaja menyingkirkan orang-orang yang baik di KPK supaya dia leluasa melakukan tindakan-tindakan negatif,” tambahnya.

Meskipun beberapa tindakan Firli sudah terbukti, Abraham Samad menegaskan jika ia mengatakan hal ini tidak ada unsur pribadi. “Tidak ada. Saya tidak kenal Firli dan waktu saya jadi ketua KPK, saya belum pernah berinteraksi dan dia tidak pernah jadi anak buah saya,” jelasnya.

Pentingnya Kode Etik

Abraham Samad juga menyoroti tentang pentingnya kode etik dalam penegakan hukum. Dia menegaskan bahwa penegak hukum harus diatur oleh kode etik yang ketat untuk menghindari konflik kepentingan. “Penegak hukum nih kalau tidak diatur dalam kode etik, dia bisa melakukan apa saja. Semisal ‘kamu kasih saya duit, perkaramu tidak dilanjutkan’. Makanya harus diatur,” paparnya.

Selain itu, Abraham Samad juga mengatakan bahwa konsekuensijadi pimpinan KPK adalah harus tunduk pada kode etik yang ketat. “Jadi kalau orang bilang susah dong, ya jangan menjadi ketua KPK. Jadi sebenarnya ini soal pilihan hidup,” tambahnya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Abraham Samad tetap menegaskan bahwa penegak hukum harus mematuhi standar moral yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Selain itu, penegak hukum harus bisa dijadikan teladan dan memberikan contoh.

“Penegak hukum itu harus mempunyai standar moral yang sangat tinggi. Jadi kalau orang biasa misalnya standar moralnya adalah 5, penegak hukum tidak boleh 5 tapi dia harus 7. Karena dia dijadikan teladan dan harus memberi contoh. Jika dia tidak punya etika dan akhlak yang bagus, itu berbahaya sekali karena dia akan menentukan benar atau tidak,” ungkapnya.

Tags :

Recent Posts

Cerita Melki Sedek Mengalami Intimidasi dan Ingin Jadi Gubernur

Politik·March 3, 2024July 2, 2024

Cerita Melki Sedek Mengalami Intimidasi dan Ingin Jadi Gubernur

March 3, 2024

Melki Sedek. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Sebagai seorang aktivis yang gigih, Melki Sedek dan rekan-rekannya telah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan kesejahteraan mahasiswa. Dalam podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Melki berbagi pengalaman menghadapi intimidasi dan tekanan dari pihak tertentu.

Menurut Melki, intimidasi dan tekanan dari pihak tertentu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Mereka sering kali didatangi oleh aparat keamanan menjelang demonstrasi yang akan dilakukan. “Kami diminta untuk tidak melakukan demonstrasi, mengurangi jumlah personel. Bahkan diancam seperti tidak diizinkannya pulang ke rumah,” ujar Melki.

Ancaman tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia digital. Melki mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami serangan siber yang mengganggu, seperti peretasan akun WhatsApp. “Saat pandemi covid. ancaman-ancamannya adalah apa diretas ini itu, kami pernah mau melakukan aksi demostrasi tapi HP kami WhatsApp-nya dihack,” tuturnya.

Namun, Melki menegaskan bahwa meskipun dihadapkan pada berbagai ancaman dan intimidasi, mereka tetap teguh dalam perjuangan mereka. “Sampai hari ini belum ada terjadi kekerasan fisik,” lanjut Melki.

Selain menghadapi ancaman dari pihak tertentu, Melki juga berbagi tentang cita-citanya untuk masa depan. Meskipun beberapa mungkin berpikir bahwa Melki mungkin ingin terjun ke dalam politik, ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memajukan tempat kelahirannya, Pontianak, Kalimantan Barat. “Saya pengin majuin tempat kelahiran. Saya lahir di Pontianak,” ucapnya.

Terkait dengan isu-isu politik dan perubahan konstitusi, Melki mengajukan pandangan yang berbobot. Dia menegaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan taat hukum dalam setiap proses perubahan. “Kalau semuanya diserahkan pada rakyat, itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Tags :

Recent Posts

Bukan untuk Populer, Ini Alasan Melki Sedek Kerap Mengkritik Pemerintah

Politik·March 2, 2024July 2, 2024

Bukan untuk Populer, Ini Alasan Melki Sedek Kerap Mengkritik Pemerintah

March 2, 2024

Melki Sedek. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam dunia aktivisme, terkadang sebuah keputusan untuk berpartisipasi dalam kritik terhadap pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik tindakannya. Melki Sedek Huang, seorang mahasiswa dan aktivis yang berbagi pemikirannya dalam wawancara eksklusif dengan Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

Terkait tentang alasan di balik keterlibatannya dalam mengkritik pemerintah, Melki menjelaskan bahwa kewajiban sebagai mahasiswa, terutama dalam bidang hukum, mendorongnya untuk berbicara ketika ia melihat ketidaksesuaian antara realitas yang dia pelajari di kampus dengan praktik pemerintah yang sebenarnya. “Jadi saat awal-awal kuliah di fakultas hukum, dosen-dosen selalu bilang bahwa tujuan hukum itu menghadirkan kepastian, keadilan, kebermanfaatan dan lain sebagainya. Jadi saya melihat banyak hal yang tidak sesuai sama realita yang dipelajari di kampus,” jelasnya.

Melki juga menyoroti kebebasan berpendapat sebagai salah satu faktor penting di balik tindakannya. Ia menegaskan bahwa motivasinya bukan semata-mata untuk mencari popularitas, namun lebih kepada keinginan untuk menghadirkan suara mahasiswa dalam diskusi publik. Melki juga menekankan bahwa ia tidak pernah mengincar kepopuleran atau status sebagai aktivis kontroversial.

“Sepertinya itu kebebasan berpendapat saja dan saya tidak mengejar kepopuleran. Saya juga nggak pernah punya keinginan untuk jadi orang yang paling kritis. Jadi ya emang kebetulan saja, setiap kali orang nanya pendapat ketua BEM UI, ya saya sampaikan pendapat,” lanjutnya.

Melki mengungkapkan dilema yang sering dihadapi oleh aktivis. Meskipun banyak yang mengkritisi pemerintahan, ada juga yang mendapat posisi di dalamnya. Dalam kasus ini, Melki mencatat bahwa banyak aktivis sebelumnya yang kemudian menjadi bagian dari pemerintahan. Namun, ia menyoroti pentingnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan sebelumnya.

“Bagi saya sebenarnya tidak ada yang salah dengan masuk ke dalam pemerintahan. Menurut saya, selama mereka masih sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Saya masih respek dengan aktivis tahun 98 yang menyuarakan soal HAM. Jika masuk parlemen atau nggak tapi dia menyuarakan soal HAM. Artirnya ia masih menyurakkan nilai-nilai yang dulu diperjuangkan,” tuturnya.

Pengalaman Intimidasi

Selama periode dari awal hingga akhir tahun saat menjadi Ketua BEM UI, Melki dan kawan-kawannya secara rutin dihadangi oleh aparat keamanan sebelum mereka melaksanakan demonstrasi yang direncanakan. “Jadi sepanjang jadi ketua BEM UI dari Januari sampai Desember itu, saya dan teman-teman mahasiswa kalau dibilang diancem, diintimidasi, dan direpresi itu sebenarnya sudah sering terjadi berulang-ulang kali. Setiap kali H-1 berdemonstrasi, saya beserta teman-teman mahasiswa terutama yang adalah ketua-ketua organisasi pasti didatangi oleh aparat keamanan gitu,” katanya.

Kami diminta untuk tidak menggelar demonstrasi, mengurangi jumlah anggota yang terlibat, dan bahkan diancam agar tidak diizinkan pulang ke rumah. “Kami diminta untuk besok tidak boleh demonstrasi, diminta untuk mengurangi, dan jumlah personel gitu. Kemudian kita disodorkan sejumlah uang gitu ataupun diancam lewat ancaman-ancaman seperti saya diancam bahwa kalau besok tetap turun anak-anak UI tidak bisa pulang ke rumah gitu,” tuturnya.

Melki juga mengungkap adanya upaya intimidasi yang mencakup pertanyaan-pertanyaan pribadi tentang dirinya. Hal ini telah menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi Melki dan orang-orang terdekatnya. “Seorang guru di sekolah lama saya, SMA Negeri 1 Pontianak itu nelepon katanya ada yang ke sekolah pakai seragam aparat. Menanyakan hal-hal personal tentang saya dan keluarga,” jelasnya.

“Ada beberapa yang menanyakan soal track record seperti ‘Melki waktu SMA ngapain, Melki waktu SMA pernah melakukan apa aja, rumahnya di mana, ada nomor orangtuanya nggak?’ Menanyakan hal-hal yang bersifat privasi dan personal gitu. Saya tahu ada yang nggak beres, saya telepon ibu di rumah. Ibu juga bilang ‘Oh ini ada dua orang datang ke rumah satunya pakai seragam gitu.’ Dia nanya-nanya hal-hal seperti itu juga,” ungkap nya.

Tags :