Jimly juga membahas tentang kompleksitas kecurangan dalam pemilihan umum, termasuk konflik internal di dalam partai politik dan antara sesama calon legislatif. Dia memberikan contoh di mana persepsi publik dapat dipengaruhi oleh foto-foto yang disebar luas di media sosial, menciptakan kesan bahwa kecurangan terjadi di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan tidak selalu terjadi secara terstruktur dan sistematis, tetapi dapat berasal dari berbagai sumber dan motif.

Namun demikian, Jimly menegaskan bahwa pemberantasan kecurangan dalam pemilihan umum merupakan tugas yang penting. “Tapi ada juga kasus, konflik persaingan di internal partai. Sesama caleg. Jangankan internal partai dan antar partai. DPD juga kayak gitu, jadi DPD itu calonnya banyak dan tiap provinsi yang menang ada empat. Nanti yang Nomor 5 Nomor 6 yang pasti berusaha,” jelasnya.

“Jadi selama 5 tahun menjabat sebagai ketua DKPP, kami menemukan 340 kasus lebih yang kita kasih sanksi. Sebagian terbesar itu di tingkat kecamatan. Kira-kira 50% di tingkat kecamatan. Jadi 10% diantaranya kami pecatin. Rata-rata TSM (Terstuktur sistematis dan masif) itu di tingkat kabupaten. Jadi kalau misalnya bupatinya itu incumbent, besar kemungkinan dia akan ikut cawi-cawi apalagi di kabupaten yang jauh dari wartawan,” lanjutnya.