Amelia Achmad Yani Kecewa Negara Meminta Maaf di Peristiwa 1965-1966

Amelia Achmad Yani Kecewa Negara Meminta Maaf di Peristiwa 1965-1966

Amelia Achmad Yani Kecewa Negara Meminta Maaf di Peristiwa 1965-1966

November 28, 2024
Amelia Achmad Yani saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ustaz Solmed. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Rudy Alfonzo, Duta Besar Indonesia untuk Portugal, tentang hasil forum bisnis yang digelar di KBRI Portugal dan berbagai upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

Pada bulan Februari lalu, KBRI Portugal menyelenggarakan forum bisnis yang dihadiri oleh delegasi dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Kadin, Pak Tony Wenas, yang juga Presiden Direktur Freeport. Acara ini menjadi kesempatan pertama bagi Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Portugal. Rudy Alfonzo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan interaksi antara pengusaha Indonesia dan Portugal, dengan fokus pada potensi kerjasama di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

“Portugal memiliki pendapatan utama dari pariwisata, dengan 30 juta turis setiap tahun meskipun populasinya hanya 10 juta,” kata Rudy. Dia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Portugal dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar 10 juta per tahun.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo juga membahas faktor keamanan yang membuat Portugal menjadi salah satu negara Eropa paling aman untuk wisata. “Portugal sangat aman, tidak ada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau perampokan. Ini membuat turis merasa nyaman dan aman,” ujarnya. Selain itu, biaya hidup di Portugal relatif murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, termasuk harga makanan pokok.

Pada 16 Mei, Rudy Alfonzo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, yang baru saja dilantik. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan diskusi yang sangat terbuka dan produktif. Rudy mengungkapkan bahwa Paulo Rangel, yang berlatar belakang sebagai advokat, sangat mudah diajak berdiskusi karena memiliki gaya komunikasi yang langsung dan to the point.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai kunjungan tingkat tinggi sebelumnya, seperti kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Presiden SBY pada tahun 2014, dan Presiden Portugal Cavaco Silva ke Indonesia pada tahun 2012. Rudy menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Portugal dapat segera terwujud. Namun, ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi, termasuk prioritas internal dan anggaran pemerintah Portugal serta padatnya jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo optimis bahwa hubungan antara Indonesia dan Portugal dapat terus berkembang melalui berbagai upaya diplomatik dan kerjasama bisnis. Dengan memanfaatkan pengalaman Portugal dalam mengelola pariwisata dan menjalin kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi asing.

“Kita semua harus bekerja keras untuk menjaga iklim investasi yang menarik di dalam negeri,” kata Rudy. Dengan berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan dan rencana-rencana yang akan datang, Rudy Alfonzo yakin bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Portugal akan semakin kuat dan saling menguntungkan.

Tags :

Recent Posts

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Kisah Penny K. Lukito Berani Ambil Keputusan Saat Masa Pandemi

Kisah Penny K. Lukito Berani Ambil Keputusan Saat Masa Pandemi

Kisah Penny K. Lukito Berani Ambil Keputusan Saat Masa Pandemi

November 28, 2024
Penny S. Lukito saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ustaz Solmed. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Rudy Alfonzo, Duta Besar Indonesia untuk Portugal, tentang hasil forum bisnis yang digelar di KBRI Portugal dan berbagai upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

Pada bulan Februari lalu, KBRI Portugal menyelenggarakan forum bisnis yang dihadiri oleh delegasi dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Kadin, Pak Tony Wenas, yang juga Presiden Direktur Freeport. Acara ini menjadi kesempatan pertama bagi Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Portugal. Rudy Alfonzo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan interaksi antara pengusaha Indonesia dan Portugal, dengan fokus pada potensi kerjasama di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

“Portugal memiliki pendapatan utama dari pariwisata, dengan 30 juta turis setiap tahun meskipun populasinya hanya 10 juta,” kata Rudy. Dia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Portugal dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar 10 juta per tahun.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo juga membahas faktor keamanan yang membuat Portugal menjadi salah satu negara Eropa paling aman untuk wisata. “Portugal sangat aman, tidak ada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau perampokan. Ini membuat turis merasa nyaman dan aman,” ujarnya. Selain itu, biaya hidup di Portugal relatif murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, termasuk harga makanan pokok.

Pada 16 Mei, Rudy Alfonzo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, yang baru saja dilantik. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan diskusi yang sangat terbuka dan produktif. Rudy mengungkapkan bahwa Paulo Rangel, yang berlatar belakang sebagai advokat, sangat mudah diajak berdiskusi karena memiliki gaya komunikasi yang langsung dan to the point.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai kunjungan tingkat tinggi sebelumnya, seperti kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Presiden SBY pada tahun 2014, dan Presiden Portugal Cavaco Silva ke Indonesia pada tahun 2012. Rudy menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Portugal dapat segera terwujud. Namun, ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi, termasuk prioritas internal dan anggaran pemerintah Portugal serta padatnya jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo optimis bahwa hubungan antara Indonesia dan Portugal dapat terus berkembang melalui berbagai upaya diplomatik dan kerjasama bisnis. Dengan memanfaatkan pengalaman Portugal dalam mengelola pariwisata dan menjalin kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi asing.

“Kita semua harus bekerja keras untuk menjaga iklim investasi yang menarik di dalam negeri,” kata Rudy. Dengan berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan dan rencana-rencana yang akan datang, Rudy Alfonzo yakin bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Portugal akan semakin kuat dan saling menguntungkan.

Tags :

Kebanggaan Amelia Achmad Yani pada Sang Ayah: Cinta Tanah Air Begitu Besar

Kebanggaan Amelia Achmad Yani pada Sang Ayah: Cinta Tanah Air Begitu Besar

Kebanggaan Amelia Achmad Yani pada Sang Ayah: Cinta Tanah Air Begitu Besar

November 28, 2024
Amelia Achmad Yani saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ustaz Solmed. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Rudy Alfonzo, Duta Besar Indonesia untuk Portugal, tentang hasil forum bisnis yang digelar di KBRI Portugal dan berbagai upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

Pada bulan Februari lalu, KBRI Portugal menyelenggarakan forum bisnis yang dihadiri oleh delegasi dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Kadin, Pak Tony Wenas, yang juga Presiden Direktur Freeport. Acara ini menjadi kesempatan pertama bagi Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Portugal. Rudy Alfonzo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan interaksi antara pengusaha Indonesia dan Portugal, dengan fokus pada potensi kerjasama di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

“Portugal memiliki pendapatan utama dari pariwisata, dengan 30 juta turis setiap tahun meskipun populasinya hanya 10 juta,” kata Rudy. Dia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Portugal dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar 10 juta per tahun.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo juga membahas faktor keamanan yang membuat Portugal menjadi salah satu negara Eropa paling aman untuk wisata. “Portugal sangat aman, tidak ada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau perampokan. Ini membuat turis merasa nyaman dan aman,” ujarnya. Selain itu, biaya hidup di Portugal relatif murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, termasuk harga makanan pokok.

Pada 16 Mei, Rudy Alfonzo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, yang baru saja dilantik. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan diskusi yang sangat terbuka dan produktif. Rudy mengungkapkan bahwa Paulo Rangel, yang berlatar belakang sebagai advokat, sangat mudah diajak berdiskusi karena memiliki gaya komunikasi yang langsung dan to the point.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai kunjungan tingkat tinggi sebelumnya, seperti kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Presiden SBY pada tahun 2014, dan Presiden Portugal Cavaco Silva ke Indonesia pada tahun 2012. Rudy menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Portugal dapat segera terwujud. Namun, ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi, termasuk prioritas internal dan anggaran pemerintah Portugal serta padatnya jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo.

Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Rudy Alfonso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Rudy Alfonzo optimis bahwa hubungan antara Indonesia dan Portugal dapat terus berkembang melalui berbagai upaya diplomatik dan kerjasama bisnis. Dengan memanfaatkan pengalaman Portugal dalam mengelola pariwisata dan menjalin kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi asing.

“Kita semua harus bekerja keras untuk menjaga iklim investasi yang menarik di dalam negeri,” kata Rudy. Dengan berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan dan rencana-rencana yang akan datang, Rudy Alfonzo yakin bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Portugal akan semakin kuat dan saling menguntungkan.

Tags :

Faisal Assegaf: Prabowo Harus Bersikap Sebagai Jenderal di Kasus Palestina

Faisal Assegaf: Prabowo Harus Bersikap Sebagai Jenderal di Kasus Palestina

Faisal Assegaf: Prabowo Harus Bersikap Sebagai Jenderal di Kasus Palestina

November 27, 2024
Faisal Assegaf saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Faisal Assegaf saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf memuji keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi seribu pasien korban perang di Gaza, Palestina. Bila terealisasi, Faisal menilai Prabowo melakukan terobosan luar biasa untuk mendukung Palestina.

“Dia (Prabowo) melontarkan wacana yang menurut saya praktis. Itu terobosan karena akan mengevakuasi seribu pasien dari Gaza. Itu memang wacana yang sangat menarik,” ujar Faisal dalam podcast EdShareOn bersama host Eddy Wijaya, yang tayang pada Rabu, 27 November 2024.

Faisal Assegaf saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Faisal Assegaf saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Menurut Faisal, perhatian Prabowo terhadap korban perang di Gaza, Palestina, sangat berarti di tengah kondisi warga yang terus ditindas. Terlebih lagi, lanjut Faisal, bila Prabowo berani berkunjung ke negara berjuluk Negeri Batu Kapur tersebut. Sekedar catatan, hingga saat ini belum ada presiden Indonesia yang menginjakkan kaki ke Palestina. “Saya berharap nanti Prabowo yang datang menjemput langsung seribu pasien itu,” kata dia.

Wacana mengevakuasi seribu pasien korban perang di Gaza sebenarnya sudah dilontarkan Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan. Bahkan, ia juga hendak mengirim pasukan perdamaian ke Palestina untuk mengawal para korban. Namun, wacana tersebut terus digaungkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Danjen Kopassus) itu hingga dilantik menjadi presiden. Ia semakin menunjukkan komitmen tersebut dengan kembali menyampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Brasil, 17 November lalu.

Faisal Assegaf saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Faisal menjelaskan, Prabowo perlu datang ke Palestina sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan, yang kini berkomitmen kuat terhadap dunia yang anti-penjajah. “Ini juga penting untuk menunjukkan sikap sebagai seorang jenderal, terus (mantan Danjen) Kopassus. Dia bisa melihat contoh mertuanya (Presiden Suharto) yang saat bertugas di Kostrad pernah datang ke wilayah perang di Bosnia,” kata dia.

Kendati demikian, kata Faisal, kunjungan Prabowo tentu memiliki efek besar bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara yang pendukung Israel seperti Amerika Serikat (AS). “Indonesia akan dianggap berani head to head dengan Amerika Serikat dan Israel,” ucapnya.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan- gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #FaisalAssegaf #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Pieter C. Zulkifli, Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

Pieter C. Zulkifli, Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

Pieter C. Zulkifli, Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

November 26, 2024
Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pieter C. Zulkifli. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru EdShareOn, Eddy Wijaya dan pengamat politik Pieter C. Zulkifli membahas isu-isu strategis yang dihadapi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Dengan gaya diskusi yang mendalam, Pieter mengungkapkan berbagai tantangan serta potensi reformasi yang dibutuhkan Indonesia untuk berkembang, terutama terkait kebijakan ekonomi, nasionalisme, dan pemberantasan korupsi.

Eddy membuka diskusi dengan menyoroti tantangan globalisasi, khususnya dampak masuknya produk luar negeri ke Indonesia. Pieter menegaskan bahwa akar masalahnya sering kali terletak pada kebijakan yang kurang terencana. “Harusnya kebijakan dibuat berdasarkan riset dan observasi oleh tim yang netral. Melibatkan praktisi adalah kunci agar kebijakan itu tidak hanya efektif tetapi juga adil,” ujar Pieter, merujuk pada isu dampak kebijakan terhadap industri tekstil seperti Sritex.

Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ia juga memuji langkah Presiden Prabowo mengadakan retreat kabinet di Akmil untuk menumbuhkan nasionalisme dan sinergi antarkementerian. “100 hari pertama pemerintahan ini adalah waktu kritis untuk membangun kerja sama lintas kementerian agar tidak terjadi kebijakan yang bertentangan,” kata Pieter, mengingatkan potensi konflik kebijakan seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Eddy menyoroti upaya Prabowo dalam membangun nasionalisme, yang direspon Pieter sebagai langkah strategis untuk menciptakan kabinet yang solid. “Presiden Prabowo ingin memastikan para menterinya saling mendukung dan bekerja sama untuk kepentingan bangsa,” ujar Pieter.

Lebih jauh, Pieter memuji keberanian Prabowo dalam melakukan reformasi struktural, termasuk perubahan di kementerian dan lembaga. “Gebrakan seperti menempatkan kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menko Polkam adalah langkah besar. Ini menunjukkan keseriusan dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan akuntabel,” ungkapnya.

Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Dalam diskusi mengenai korupsi, Pieter mengutip Lord Acton, ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’. Ia menekankan pentingnya sistem yang kuat untuk memaksa perubahan positif. “Jika sistem buruk, bahkan orang baik pun bisa menjadi jahat. Tapi jika sistemnya kuat, orang jahat sekalipun akan terpaksa menjadi baik,” ujar Pieter dengan penuh keyakinan.

Namun Pieter juga mengingatkan bahwa beberapa elit di kabinet Prabowo masih dibayangi kasus korupsi. “Ini menjadi tantangan besar. Tetapi dengan pengalaman dan ketegasan Pak Prabowo, saya yakin ada harapan besar untuk memberantas korupsi dan memperkuat sistem yang lebih transparan,” tambahnya.

Eddy Wijaya menutup diskusi dengan harapan besar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Pieter optimis bahwa dengan fokus pada kepentingan bangsa, Indonesia bisa mengalami perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat. “Jika sistem berjalan maksimal, saya yakin tidak sampai 10 tahun Indonesia akan menjadi lebih baik,” tutup Pieter.

Tags : #EdShareOn #PieterCZulkilfi #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Mengupas Kabinet Merah Putih Bersama Eddy Wijaya dan Pieter C. Zulkifli

Mengupas Kabinet Merah Putih Bersama Eddy Wijaya dan Pieter C. Zulkifli

Mengupas Kabinet Merah Putih Bersama Eddy Wijaya dan Pieter C. Zulkifli

November 26, 2024
Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Pieter C. Zulkifli. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – EdShareOn, podcast inspiratif yang dipandu oleh Eddy Wijaya, kembali menyajikan diskusi mendalam yang menarik perhatian. Dalam episode terbarunya, Eddy Wijaya berbincang dengan Pieter C. Zulkifli, seorang pengamat politik berpengalaman, membahas gebrakan Presiden Prabowo Subianto dengan kabinet barunya yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih.

Pieter mengawali dengan pandangannya terhadap kabinet yang berukuran besar, menyebutnya sebagai salah satu gebrakan signifikan. “Kabinet yang sangat besar ini adalah fenomena baru dalam politik Indonesia,” ujar Pieter. Selain itu, ia menyoroti langkah inovatif Prabowo yang mengadakan kegiatan bersama seluruh kabinet di Akademi Militer (Akmil) Magelang. “Itu langkah unik yang menunjukkan pendekatan baru dalam kepemimpinan,” tambahnya.

Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Namun Pieter tak segan mengkritisi potensi tantangan yang dihadapi kabinet besar ini. Ia menyebut bahwa struktur yang besar dapat mempersulit manajemen. “Kabinet yang besar malah dalam konteks manajerial mempersulit kontrol kinerja. Ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Prabowo,” jelas Pieter. Eddy Wijaya menanggapi dengan menyebut dinamika politik Indonesia yang mengharuskan kompromi demi mengakomodasi berbagai kepentingan.

Pieter juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. “Tiongkok dengan 1,5 miliar penduduk hanya memiliki 22 kementerian. Amerika, dengan dinamika politiknya bahkan hanya memiliki 15 kementerian,” paparnya, sambil menggarisbawahi bahwa kompromi politik sering kali menghasilkan tantangan manajerial yang kompleks.

Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Pieter C. Zulkifli saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Dalam diskusi tersebut, Pieter menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung industri nasional. Ia mencontohkan kondisi sektor tekstil yang menghadapi tekanan besar akibat kebijakan yang tidak mendukung produktivitas industri. “Politik dan kekuasaan harus mendukung kegiatan industri nasional, bukan malah membunuhnya,” ujar Pieter tegas. Eddy Wijaya turut menambahkan bahwa kebijakan yang tidak pro-rakyat dan industri dapat menciptakan hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Mengenai langkah Prabowo yang meminta empat kementerian untuk membantu menyelamatkan Sritex, Pieter menilai itu sebagai langkah positif. Namun, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan yang telah ada. “Permendag 8/2024 seharusnya menjadi pelajaran bagi presiden saat ini dan di masa depan. Kebijakan harus mendukung pertumbuhan, bukan justru menimbulkan masalah baru,” tutup Pieter.

Tags : #EdShareOn #PieterCZulkilfi #PrabowoSubianto #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Amelia Achmad Yani Berharap Presiden Prabowo Evaluasi Inpres terkait keluarga PKI

Amelia Achmad Yani Berharap Presiden Prabowo Evaluasi Inpres terkait keluarga PKI

Amelia Achmad Yani Berharap Presiden Prabowo Evaluasi Inpres terkait keluarga PKI

November 21, 2024
Amelia Achmad Yani saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Amelia Achmad Yani. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Kepada Eddy Wijaya, Amelia Achmad Yani mengungkap kekecewaannya atas terbitnya tiga aturan di era Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat termasuk pada keluarga PKI. Ketiga beleid itu adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, serta Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

Menurut Amelia, Inpres dan Keppres tersebut membuat negara seolah-olah mengakui kekeliruan dalam menghukum anggota dan simpatisan PKI sehingga keluarga mereka harus mendapatkan bermacam fasilitas dari pemerintah. “Dari Inpres itu, anak-anak Pahlawan Revolusi tentunya marah, ya. Selama sekitar 57 tahun banyak sekali simpang siur tentang peristiwa (G30S). Seolah-olah itu bukan kerjaanya PKI, tapi tentara,” ujar Amelia

Amelia Achmad Yani saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Amelia Achmad Yani saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Bosnia itu sempat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung terkait tiga aturan tersebut pada 14 Juli 2023. Sayangnya, Mahkamah menolak gugatan dengan pertimbangan Inpres bukan aturan yang mempunyai sanksi bila tak dijalankan. “Banyak sekali orang minta (Inpres dan Keppres ini) dicabut, termasuk para ulama. Tapi perjuangan kami tidak menghasilkan apa-apa. Didiamkan aja,” ucapnya.

Amelia lantas berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa mengevaluasi keberadaan Inpres dan Keppres tersebut. “Saya sudah sangat kecewa dengan Inpres ini. Keluarga saya semua sudah masa bodoh. Makanya yang bisa saya lakukan sekarang adalah menulis dan berbicara di podcast Pak Eddy. Itu semua membantu untuk menyampaikan kebenaran, ” kata dia.

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

Tags : #EdShareOn #AmeliaAchmadYani #siapaeddywijaya #sosokeddywijaya #profileeddywijaya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Hafid Abbas, Perjuangan HAM Lewat Goresan Pena

Hafid Abbas, Perjuangan HAM Lewat Goresan Pena

Hafid Abbas, Perjuangan HAM Lewat Goresan Pena

November 21, 2024
Hafid Abbas saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Hafid Abbas. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Sebuah diskusi mendalam di podcast EdShareOn saat Eddy Wijaya berbincang dengan Hafid Abbas, tokoh penting dalam perjuangan HAM yang berbuah kompensasi Rp275 triliun dari Australia untuk anak-anak Indonesia. Hafid mengungkapkan bahwa perjuangannya dimulai dari keresahan melihat anak-anak pesisir Indonesia dipenjara di fasilitas dewasa karena membantu imigran ilegal menuju Australia. Mereka menjadi korban undang-undang ketat negara itu tanpa mempertimbangkan usia dan situasi sosial yang melatarbelakangi.

Dalam wawancara ini, Hafid berbagi bahwa ia menggunakan kekuatan tulisan di media internasional untuk menyuarakan ketidakadilan tersebut. Ia menulis di berbagai platform global, termasuk Bangkok Post dan The Nation untuk mengkritik kebijakan Australia. Kritik ini mendapat perhatian luas, bahkan mendorong masyarakat Australia untuk memprotes pemerintahnya.

Hafid Abbas saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Hafid Abbas saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Dukungan dari PBB dan dewan HAM semakin memperkuat desakan agar Australia bertanggung jawab. Setelah perjuangan panjang lebih dari satu dekade, Hakim Federal Australia memutuskan pemberian kompensasi tersebut sebagai bentuk ‘penebusan dosa’.

Eddy Wijaya juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah Indonesia dalam mendukung masyarakat pesisir agar tidak terjebak pada aktivitas ilegal. Hafid menambahkan bahwa dana kompensasi seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi komunitas ini. Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi antara negara asal, transit dan tujuan untuk menghentikan siklus migrasi ilegal di masa depan.

Hafid Abbas saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Hafid Abbas saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)

Ironi lain yang disampaikan Hafid adalah kebijakan Australia yang memprioritaskan hak sapi lebih tinggi dibanding manusia. Kebijakan Australia yang menghentikan ekspor sapi ke Indonesia karena alasan ‘perlakuan tidak sopan’ di rumah potong disoroti sebagai bentuk standar ganda. Hafid berujar, “Bagaimana mungkin mereka menghargai sapi lebih dari manusia?”. Kritik ini mengundang tawa tetapi juga refleksi mendalam tentang nilai kemanusiaan.

Dalam penutup, Hafid Abbas menekankan kekuatan advokasi dan pentingnya menulis untuk membawa perubahan. Eddy pun sepakat bahwa perjuangan ini menjadi pengingat bahwa tindakan kecil, seperti menulis, dapat memicu dampak besar. Ia menyimpulkan bahwa perjuangan Hafid adalah inspirasi untuk terus bermimpi dan bertindak demi kebaikan bersama.

Tags :

Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)
Sutiyoso Saat di podcast EdShareOn. (Foto: EdShareOn.com)