Year: 2024
Anwar Abbas Berharap Pemerintah Tak ‘Tipis Kuping’ Saat Hadapi Kritik
Anwar Abbas Berharap Pemerintah Tak ‘Tipis Kuping’ Saat Hadapi Kritik
Anwar Abbas. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam podcast EdShareOn dengan Eddy Wijaya, Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jurnalistik saat ini. Pria kelahiran 15 Februari 1955 ini menegaskan bahwa banyak dari pembicaraannya tidak dimuat oleh media.
Ia menyoroti kurangnya kebebasan pers dan pengaruh pemerintah dalam pengambilan keputusan di media. “Banyak media wartawannya bilang sama saya, ‘ini bagus nih Buya.’. Lalu saya lihat besok kok nggak ada juga. Saya tanya dia ‘kata kamu bagus tapi kok nggak ada dimuat. Ah Saya cek dulu Buya. Ternyata nggak bisa dimuat Buya. Sama pimpinan redaksi nggak boleh dimuat.’. Jadi kalau gitu Kesimpulan saya dunia jurnalistik hari ini sudah kehilangan jati dirinya,” tuturnya.
Abbas juga mengkritik perlakuan terhadap media yang berani menyuarakan pandangan yang berbeda dengan rezim pemerintah, menyebabkan media tersebut sulit mendapatkan iklan dan bertahan hidup secara finansial. Menurutnya, ini adalah tanda bahwa kebebasan pers di Indonesia sedang terancam.
“Ada pernyataan seorang jenderal tapi nggak usah saya sebut namanya. Jenderal ini didatangi oleh media-media, dan mereka mengeluh karena eksistensi media mereka terancam. Kenapa eksistensi media mereka terancam? Karena mereka sering menyuarakan suara-suara yang berbeda dengan suara rezim. Oleh oknum-oknum tertentu di rezim, itu orang-orang yang akan memasang iklan dilarang membuat iklan di media tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Abbas menyoroti pentingnya pemerintah untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya melalui program-program affirmative action yang membantu lapisan masyarakat yang lebih bawah untuk naik ke tingkat ekonomi yang lebih baik. Dia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan yang cukup, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir.
“Menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah harus ada affirmative action kepada lapis bawah supaya yang di lapis bawah ini melakukan gerakan mobilitas vertikal. Jadi dari lapis bawah, dia naik ke lapis ke tengah sehingga jumlah kelas menengah kita semakin besar. Kalau jumlah kelas menengah kita besar maka daya beli masyarakat akan meningkat. Kalau daya beli masyarakat meningkat, apa saja yang kita produksi asal itu sesuai dengan kebutuhan pasar akan dibeli,” jelasnya.
Tags :
Recent Posts
-
Eks Dubes RI Dian Wirengjurit: Serangan ke Iran adalah Cara Trump Alihkan Isu Epstein Files
-
Hinca Pandjaitan Puji Ketelitian Tim Jaksa Kasus Laptop Chromebook Nadiem
-
Makan Bergizi Gratis, Antara Niat Baik Presiden Prabowo dan Problematikanya
-
Dadan Hindayana ‘BGN’: MBG Justru Menambah Anggaran Pendidikan
-
Ulas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Nadiem Langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady
-
Petinggi BEI dan OJK Mundur Berjamaah, Karena Tekanan, Tanggung Jawab Moral, atau Ketidakmampuan?
-
Wamenkum Eddy Hiariej Bilang KUHP Baru Lebih Manusiawi, Lantas Kenapa Digugat ke MK?
-
Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial
Alasan Anwar Abbas Menentang Penggabungan Bank Muamalat dengan BTN Syariah
Alasan Anwar Abbas Menentang Penggabungan Bank Muamalat dengan BTN Syariah
Anwar Abbas. (Foto: EdShareOn.com)
JAKARTA – Dalam podcast EdShareOn dengan Eddy Wijaya, Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyoroti rencana penggabungan Bank Muamalat dengan BTN Syariah. Anwar Abbas mengungkapkan keberatannya terhadap rencana tersebut, menyatakan kekhawatirannya bahwa bank tersebut akan kehilangan fokus pada tujuan awalnya sebagai lembaga yang didirikan untuk mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
“Saya keberatan, kalau dia bergabung maka dia menjadi bank milik negara,” ujar pria kelahiran 15 Februari 1955 ini.
Menurut Anwar Abbas, Bank Muamalat, yang didirikan oleh umat Islam, adalah hasil dari keinginan untuk membantu UMKM dan memperkecil kesenjangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, Anwar Abbas menyoroti pentingnya menjaga struktur sosial yang berkeadilan, dengan memberikan perhatian khusus kepada golongan ekonomi bawah.
“Kalau dia sudah menjadi bank milik negara, biasanya oknum-oknum pemerintah itu banyak intervensi sehingga banknya tidak berjalan dengan baik. Sementara Bank Muamalat ini adalah bank yang didirikan oleh umat Islam. Masyarakat kita ini kayak piramid, ada yang di atas tengah bawah. Lalu umat Islam ada di mana? Yang jelas umat Islam bukan berada di lapis atas tapi ada di UMKM. Oleh karena itu, kita menginginkan sebuah perbankan yang komit kepada UMKM,” jelas Anwar Abbas.
Selain itu, Anwar Abbas juga mengkritik kebijakan ekonomi yang cenderung memihak pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan yang cukup. Abbas menekankan pentingnya dukungan terhadap ekonomi rakyat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Kesimpulnya berarti kalau pemerintah ini kebijakannya lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Kurang kepada pemerataan, Kalau saya lebih menekankan kepada pemberataan tapi bukan mengabaikan pertumbuhan,” ungkap Anwar Abbas.
Tags :
Recent Posts
-
Eks Dubes RI Dian Wirengjurit: Serangan ke Iran adalah Cara Trump Alihkan Isu Epstein Files
-
Hinca Pandjaitan Puji Ketelitian Tim Jaksa Kasus Laptop Chromebook Nadiem
-
Makan Bergizi Gratis, Antara Niat Baik Presiden Prabowo dan Problematikanya
-
Dadan Hindayana ‘BGN’: MBG Justru Menambah Anggaran Pendidikan
-
Ulas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Nadiem Langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady
-
Petinggi BEI dan OJK Mundur Berjamaah, Karena Tekanan, Tanggung Jawab Moral, atau Ketidakmampuan?
-
Wamenkum Eddy Hiariej Bilang KUHP Baru Lebih Manusiawi, Lantas Kenapa Digugat ke MK?
-
Wamenkum Eddy Hiariej: Di KUHP Baru, Hukuman Penjara Bisa Diganti Kerja Sosial







