Rahmat Shah: Pemuda Pancasila itu baik untuk negeri kita

Podcast Short·September 9, 2024

Soleman B. Ponto Ungkapkan Intelijen Lembaga Lain Tidak Bisa Dinilai

Podcast·September 9, 2024

Soleman B. Ponto Ungkapkan Intelijen Lembaga Lain Tidak Bisa Dinilai

September 9, 2024

Ustaz Solmed. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam episode terbaru podcast EdShareOn, Eddy Wijaya berbincang dengan Rudy Alfonzo, Duta Besar Indonesia untuk Portugal, tentang hasil forum bisnis yang digelar di KBRI Portugal dan berbagai upaya diplomatik yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

Pada bulan Februari lalu, KBRI Portugal menyelenggarakan forum bisnis yang dihadiri oleh delegasi dari Kadin Indonesia, termasuk Wakil Ketua Kadin, Pak Tony Wenas, yang juga Presiden Direktur Freeport. Acara ini menjadi kesempatan pertama bagi Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Portugal. Rudy Alfonzo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut melibatkan interaksi antara pengusaha Indonesia dan Portugal, dengan fokus pada potensi kerjasama di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

“Portugal memiliki pendapatan utama dari pariwisata, dengan 30 juta turis setiap tahun meskipun populasinya hanya 10 juta,” kata Rudy. Dia menekankan bahwa Indonesia perlu belajar dari Portugal dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, yang saat ini baru mencapai sekitar 10 juta per tahun.

Rudy Alfonzo juga membahas faktor keamanan yang membuat Portugal menjadi salah satu negara Eropa paling aman untuk wisata. “Portugal sangat aman, tidak ada kasus pemerkosaan, penganiayaan, atau perampokan. Ini membuat turis merasa nyaman dan aman,” ujarnya. Selain itu, biaya hidup di Portugal relatif murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, termasuk harga makanan pokok.

Pada 16 Mei, Rudy Alfonzo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, yang baru saja dilantik. Pertemuan ini berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan diskusi yang sangat terbuka dan produktif. Rudy mengungkapkan bahwa Paulo Rangel, yang berlatar belakang sebagai advokat, sangat mudah diajak berdiskusi karena memiliki gaya komunikasi yang langsung dan to the point.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai kunjungan tingkat tinggi sebelumnya, seperti kunjungan Presiden Soekarno pada tahun 1960, Presiden SBY pada tahun 2014, dan Presiden Portugal Cavaco Silva ke Indonesia pada tahun 2012. Rudy menyampaikan harapannya agar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Portugal dapat segera terwujud. Namun, ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi, termasuk prioritas internal dan anggaran pemerintah Portugal serta padatnya jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo.

Rudy Alfonzo optimis bahwa hubungan antara Indonesia dan Portugal dapat terus berkembang melalui berbagai upaya diplomatik dan kerjasama bisnis. Dengan memanfaatkan pengalaman Portugal dalam mengelola pariwisata dan menjalin kerjasama di sektor-sektor strategis lainnya, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dan menarik lebih banyak investasi asing.

“Kita semua harus bekerja keras untuk menjaga iklim investasi yang menarik di dalam negeri,” kata Rudy. Dengan berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan dan rencana-rencana yang akan datang, Rudy Alfonzo yakin bahwa hubungan ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Portugal akan semakin kuat dan saling menguntungkan.

Tags :

Recent Posts

Soleman B. Ponto, Membedah Peran Intelijen dan Tantangan Politik di Indonesia

Politik·September 6, 2024September 6, 2024

Soleman B. Ponto, Membedah Peran Intelijen dan Tantangan Politik di Indonesia

September 6, 2024

Soleman B. Ponto. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya berbincang dengan Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Pada kesempatan tersebut, Soleman B. Ponto memberikan pandangan mendalam mengenai peran intelijen dan dinamika politik di Indonesia, khususnya menjelang peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran.

Ketika ditanya mengenai kondisi intelijen Indonesia saat ini, Soleman B. Ponto menekankan bahwa menilai keberhasilan intelijen bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, penilaian hanya bisa dilakukan oleh atasan yang memberikan perintah langsung kepada agen intelijen. “Intelijen bekerja berdasarkan Unsur Utama Keterangan (UUK) yang diberikan oleh atasan kepada intelijennya. Yang tahu berhasil atau tidak adalah pimpinannya,” jelasnya.

Soleman juga menyoroti pentingnya memberikan apa yang diminta oleh atasan, tanpa melebihi atau mengurangi. “Misalkan atasan minta kambing, ya kita kasih kambing, tidak boleh kita kasih sapi,” tambahnya.

Perbincangan ini juga menyentuh dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada. Soleman B. Ponto mengingatkan bahwa proses demokrasi yang baik harus berjalan sesuai aturan yang telah disepakati. “Ketika MK sudah memutuskan sesuatu, seharusnya itu yang diikuti, bukan malah mencoba bergerilya dengan keputusan lain,” tegasnya.

Mengenai pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang, Soleman memberikan pandangan yang seimbang. Menurutnya, efektivitas pemerintahan akan sangat bergantung pada bagaimana keduanya mengelola pemerintah dan memimpin intelijen. Namun, dia juga menekankan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo sebagai mantan militer akan berbeda signifikan dari gaya kepemimpinan sipil seperti Jokowi. “Orang akan bekerja berdasarkan di mana dia dibesarkan dan dipengaruhi oleh lingkungannya,” ujarnya.

Soleman juga menjelaskan bahwa perbedaan antara kepemimpinan militer dan sipil tidak bisa dihindari. Kepemimpinan militer yang lebih tegas dan terstruktur bisa membawa perubahan, namun bisa juga menimbulkan resistensi dari kalangan sipil yang terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel. “Bagi aku, ya senang karena kita militer. Tapi bagi orang sipil mungkin kok diperintah-perintah kayak begitu enggak bisa, ya memang itu risiko,” tambah Soleman.

Tags :

Recent Posts

Soleman B. Ponto, Tantangan Penegakan Hukum di Laut

Politik·September 5, 2024September 5, 2024

Soleman B. Ponto, Tantangan Penegakan Hukum di Laut

September 5, 2024

Soleman B. Ponto. (Foto: EdShareOn.com)

JAKARTA – Dalam sebuah wawancara eksklusif di podcast EdShareOn yang dipandu oleh Eddy Wijaya, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, memberikan pandangan tajam mengenai permasalahan dan tantangan penegakan hukum di laut Indonesia. Berdasarkan pengalamannya di Angkatan Laut dan pemahamannya yang mendalam mengenai hukum kelautan, Ponto menyoroti berbagai isu yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Menurut Ponto, masalah utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah belum adanya satu otoritas tunggal yang berfungsi sebagai koordinator. Pasal 277 Ayat 2 dari Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebenarnya telah mengamanatkan pembentukan koordinator penegakan hukum di laut. “Di laut itu banyak pelanggaran, setiap pelanggaran ada undang-undangnya masing-masing,” jelas Ponto, seraya menambahkan bahwa pelanggaran tersebut bisa mencakup berbagai aspek seperti perikanan, penyelundupan, hingga masalah imigrasi.

Ia menegaskan pentingnya pembentukan Indonesia Coast Guard sebagai koordinator penegakan hukum, yang hingga kini belum terwujud. Padahal, menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan transformasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Indonesia Coast Guard sejak tahun 2014. “Presiden sudah perintahkan, tapi sampai hari ini belum terjadi,” ungkap Ponto.

Soleman B. Ponto juga menyoroti dampak ekonomi dari ketidakpastian hukum di laut, terutama bagi industri pelayaran dan asuransi. Ia mencontohkan bahwa penahanan kapal di tengah laut, apalagi jika kapal tersebut membawa muatan mudah rusak seperti es atau es krim, dapat menimbulkan kerugian besar. “Kalau asuransi naik, air putih pun jadi mahal gara-gara penegakan hukum di laut tidak benar,” tuturnya.

Ponto juga mengkritisi penggunaan istilah Pengawas Pelayaran dalam revisi terbaru undang-undang terkait. Ia menegaskan bahwa di tingkat internasional, istilah yang tepat adalah Coast Guard, bukan pengawas pelayaran, yang menurutnya tidak dikenal dalam terminologi maritim internasional.

Terkait illegal fishing, Ponto menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan memiliki undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan antara kapal pengangkut barang dan kapal penangkap ikan, serta perlunya izin bagi kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. “Penangkapan atas kapal ikan bukan karena dia asing atau domestik, tapi karena dia tidak punya izin penangkapan ikan,” tegas Ponto.

Ketika ditanya mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang populer di masa Menteri Susi Pudjiastuti, Ponto dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak efektif dan merugikan lingkungan. “Berapa banyak telur ikan yang akan mati akibat ledakan itu? Kita membunuh diri sendiri dengan meledakkan kapal,” ujarnya dengan penuh keprihatinan. Ia menyarankan agar kapal-kapal pelanggar hukum sebaiknya dilelang atau dimanfaatkan untuk patroli, daripada dihancurkan.

Ponto juga menyoroti pentingnya mengikuti aturan internasional dalam penegakan hukum maritim. Ia mencontohkan bahwa tindakan barbar seperti penenggelaman kapal justru bisa merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang beradab harus memperlihatkan sikap yang sesuai dengan hukum dan norma internasional.

Tags :

Recent Posts

Cerita Iqbal Ramadhan, Putra Machica Mochtar Terluka Saat Demo RUU Pilkada

Podcast·September 5, 2024September 9, 2024

Cerita Iqbal Ramadhan, Putra Machica Mochtar Terluka Saat Demo RUU Pilkada

September 5, 2024